Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini berdasarkan dugaan apakah ada hubungan kepentingan antara pengusaha dan penguasa dalam bisnis pers, pada saat perkembangan pers menjadi industri. Dugaan adanya hubungan kepentingan karena pers Indonesia menjadi industri berproses di era Orde Baru yang otoriter.Tesis ini meneliti keterlibatan konglomerat yang tidak mempunyai latar belakang penerbitan pers ke dalam industri pers yang sarat aturan. Di era Orde Baru, penerbitan pers termasuk bidang usaha yang berisiko tinggi, karena surat izin penerbitan setiap saat bisa dicabut, bila dianggap mengganggu stabilitas penguasa.Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan tertentu pengusaha dalam bisnis pers yang penuh risiko? Bagaimana kepentingan penguasa? Penelitan ini mengkaji studi kasus bisnis pers Group Bakrie yang memiliki tabloid GO (Gema Olahraga), harian Sinar Pagi, harian Berita Buana dan harian Nusra.Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori-teori pendekatan hubungan antara pemerintah dan swasta, kapitalisme Orde Baru dan pers sebagai alat produksi ideologi. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian ini menunjukkan izin penerbitan pers yang dikeluarkan pemerintah diberikan secara selektif dengan pertimbangan politis. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) hanya diberikan kepada pengusaha yang mempunyai kedekatan hubungan dengan penguasa. Ini karena penguasa berkepentingan mengontrol pers.Selain itu, terungkap bahwa dalam proses pemberian SIUPP, muncul penyelewengan kekuasaan. Adanya praktek kolusi karena pengusaha yang ingin mendapatkan izin penerbitan harus memberi imbalan kepada penguasa. Pengusaha melakukan investasi ke bisnis pers, selain karena melihat ada peluang keuntungan, tetapi juga ada motivasi untuk melakukan sinergi pers dengan bisnis lainnya. Bisnis pers dianggap bisnis strategis yang bisa membangun citra."

"Program pemerintah mengenai pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata persoalan ketenagakerjaan yaitu untuk mengatasi pengangguran, mendatangkan devisa negara, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika program tersebut hanya menyangkut masalah ketenagakerjaan tentu tidak membawa dampak atau pengaruh lain dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam kenyataannya, kebijakan pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri? Karena itu masalah pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik.Dalam penelitian ini ingin meneliti mengenai kepentingan-kepentingan politik, hubungan kekuasaan dibalik kegiatan ekonomi yaitu pengiriman TKW ke Saudi Arabia. Bagaimana politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia?Korporatisme diartikan sebagai suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara negara dan kepentingan kelompok dalam masyarakat, dimana negara mempunyai hak kuasa terhadap masyarakat, seperti dalam bidang bisnis, finansial, organisasi buruh, yang mencakup individu atau kelompok yang dikooptasi atau dikuasai. Korporatisme negara cenderung menekankan pada otoritas rejim, seperti rejim militer. Negara memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengontrol kelompok kepentingan yang ada. Negara memberikan monopoli kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok elit.Jenis penelitian yang dipakai adalah eksplanatif dengan mencari pola-pola fenomena sosial, sikap, perilaku, hubungan sosial, proses sosial dan struktur sosial. Dalam penelitian ini akan digambarkan kebijakan pemerintah, dan dampak yang ditimbulkan dari pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia ke Saudi Arabia, dengan unit analisa negara dalam hal ini pemerintahan pada masa Orde Baru. Dengan mengunakan teknik wawancara dan studi dokumen, data kemudian diinterpretasi dan ditarik implikasi teorinya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah mengenai pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri. Pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik, yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan politik, dan hubungan kekuasaan. Kebijakan politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia tersebut mengesampingkan kepentingan TKW itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah lebih mementingkan kepentingannya sendiri yang didominasi oleh kepentingan elit yaitu birokrat, militer, dan para pengusaha. Birokrasi dijadikan alat untuk mengkooptasi masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.Sehingga dapat diambil kesimpulan kebijakan mengenai pengiriman TKW ke Saudi Arabia cenderung negara sentris bukan masyarakat sentris. Ini terbukti dengan munculnya banyak kasus-kasus yang menimpa TKW yang bekerja di Saudi Arabia."

"ABSTRACTPenelitian ini mengeksplorasi pola gerakan Fahmina Institute sebagai civil Islam melakukan advokasi kesehatan reproduksi dengan berbagai strategi advokasi melalui Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus dengan data primer dan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Fahmina Institute melalui tokoh ulamanya Kiai Husein Muhammad melakukan transformasi sosial yang menghasilkan perubahan sosial peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat di ruang publik. Transformasi sosial itu melahirkan suatu jaringan sosial yang memiliki kesamaan pandangan, kemudian, membawa permasalahan sosial ke ranah publik melalui advokasi isu kesehatan reproduksi dalam Perda di Kabupaten Cirebon. Advokasi itu memerlukan strategi advokasi untuk mempengaruhi masyarakat melalui information politics symbolic politics agar mendapat klaim bahwa isu kesehatan reproduksi merupakan masalah bersama, kemudian, strategi advokasi mempengaruhi pemerintah melalui leverage politics dan accountability politics dengan melakukan audiensi, memberikan usulan, dan lobbying kepada Yuningsih selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang memiliki hubungan emosinal dengan Fahmina Institute dan Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Fahmina Institute telah melakukan perannya sebagai civil Islam dengan mengadvokasikan permasalahan kesehatan reproduksi dalam Perda sampai disahkan.

---

ABSTRACTThis research explores the movement patterns of Fahmina Institute as civilIslam which advocate reproductive health with various advocacy strategies through the Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan in Regional Regulation Number 7 Year of 2016 concerning the Implementation of Health Services at Cirebon District Regent. This research method uses a qualitative approach through case study strategy with primary data and secondary data. The research findings show that Fahmina Institute through its ulama Kiai Husein Muhammad carried out a social transformation that resulted a social change in the role of religion in the public life. The social transformation results a social network that shared the same view, then, brought social problems into the public domain through advocacy on reproductive health issues in the regional regulation in Cirebon District Regent. The advocacy requires advocacy strategies to influence the public through information politics and symbolic politics in order to claim that reproductive health issues are a common problem, then advocacy strategies to influences the government through leverage politics and accountability politics by holding hearings, making proposal of issues and lobbying to Yuningsih as The Chairperson Deputy of Regionals House of Representative Cirebon District Regent that has an emotional connection with Fahmina Institute and the Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Fahmina Institute has carried out its role as civil Islam by advocating reproductive health issues in the Regional Regulation until it is ratified."