Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau. ......This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penciptaan nilai publik dan upaya pengembangan kapasitas operasional pemerintah desa pada program Smart Village Nusantara di Desa Kemuning. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data Mixed Method. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen, sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan pada dimensi substantive outcome melalui survei. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai publik pada program Smart Village Nusantara di Desa Kemuning masih belum optimal, dikarenakan proses pengambilan keputusan belum dilakukan secara inklusif, pengelolaan komunikasi dan otorisasi yang belum optimal, pelaksanaan program belum efektif dan efisien, serta kepuasan masyarakat cenderung rendah dikarenakan kinerja program yang semakin menurun. Pengembangan kapasitas operasional Desa Kemuning dalam menciptakan nilai publik melalui program Smart Village Nusantara dinilai masih belum memadai, karena pengembangan kapasitas pengelolaan sistem kerja, sumber daya manusia, pengelolaan data untuk rencana pengembangan dan pengelolaan stakeholder belum dilakukan dengan optimal dan profesional untuk keberlanjutan program. Rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang yaitu melakukan studi komparatif penciptaan nilai publik pada program Smart Village Nusantara antara desa piloting dan desa reguler, serta mengeksplorasi faktor-faktor penciptaan nilai publik di kawasan pedesaan. ......The purpose of this research is to analyze the public value creation and operational capacity of the village government in the Smart Village Nusantara program in Kemuning Village. The research uses post-psitivist approach with mixed-method data collection techniques. Qualitative data collection was conducted through interviews and document analysis, while quantitative data collection was conducted through survey method that use to analyze substantive outcome dimensions. The result of this study indicated that public value creation in the Smart Village Nusantara in Kemuning Village is still not optimal, because the decision-making process is not inclusive, communication and authorization management has not been optimal, program implementation has not been effective and efficient, and community satisfaction tends to be low due to declining program performance. The operational capacity development of Kemuning Village in creating public value through Smart Village Nusantara Program is still inadequate, because the development capacity of work systems, governance, human resources, data management for development, and stakeholder management has not been carried out optimally and professionally for program sustainability. Recommendations for future research are conducting a comparative study of public value creation in the Smart Village Nusantara program between pilot villages and regular villages, as well as exploring the factors of public value creation in rural areas.

Abstrak :
Cakupan dan kompleksitas masalah sampah di DKI Jakarta yang semakin meningkat akibat urbanisasi membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan komprehensif. Mayoritas komposisi sampah yang berasal dari rumah tangga mengharuskan Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan masalah dari sumbernya melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Tata kelola perkotaan yang baik (Good Urban Governance) memastikan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dilakukan dengan pendekatan multidimensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah upaya untuk menyajikan praktik terpilih dalam pengelolaan sampah lingkup rukun warga yang didukung oleh nilai-nilai Good Urban Governance di Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori Good Urban Governance dari Van den Dool dkk, 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap data dan laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Good Urban Governance, khususnya nilai daya tanggap, partisipasi, dan proses hukum mendukung keberhasilan pengelolaan sampah lingkup rukun warga di Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. Terdapat sejumlah aspek kunci yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi program pengelolaan sampah di tingkat rukun wilayah lainnya ......The increasing scope and complexity of waste problems in DKI Jakarta due to urbanization requires a fast and comprehensive government response. The majority of the composition of waste originating from households requires the Provincial Government of DKI Jakarta to solve the problem from the source through Governor's Regulation Number 77 of 2020 concerning Waste Management within the Rukun Warga. Good urban governance (Good Urban Governance) ensures long-term sustainable development is carried out with a multidimensional approach to improve the welfare and quality of life of all urban communities. The purpose of this research is to present selected practices in waste management within the neighborhood pillars that are supported by the values of Good Urban Governance in SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur Village. This research operationalizes the theory of Good Urban Governance from Van den Dool et al, 2015. This study uses a post-positivism approach with qualitative methods. Primary data was obtained through in-depth interviews and observation, while secondary data was obtained through a literature study of relevant data and reports. The results of the study show that the application of the values of Good Urban Governance, especially the values of responsiveness, participation, and due process support the success of waste management within the community pillars in Kampung SAMTAMA RW 03 Cempaka Putih Timur. There are a number of key aspects that can be used as learning materials for waste management programs at the level of other regional pillars.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi oleh terkendalanya sejumlah latihan yang seharusnya dilakukan oleh Prajurit di Batalyon Zeni Tempur 9 pada masa Pandemi Covid-19. Koordinasi dan komunikasi menjadi kurang efektif dan efisien, dan pelaksanaan kegiataan yang tidak maksimal sehingga berdampak pada kinerja prajurit. Dengan pendekatan post-positivisme, penelitian ini membahas praktik dan strategi optimalisasi manajemen kinerja Batalyon Zeni Tempur 9 di masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan praktik manajemen kinerja di Yonzipur 9 pada umumnya sudah berjalan, namun terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis SWOT, peneliti merekomendasikan strategi agresif untuk mengoptimalkan manajemen kinerja tersebut yang akan menghasilkan ouput: Pemberian reward dan punishment, pembuatan dan penetapan panduan operasional baku penilaian kinerja yang lebih objektif, bertambahnya ahli IT ......This thesis was motivated by the constraints of a number of exercises that were supposed to be carried out by Soldiers in the 9th Combat Zeni Battalion during the Covid-19 Pandemic. Coordination and communication became less effective and efficient, and the implementation of activities was not optimal, which had an impact on the performance of soldiers. With a post-positivisme approach, this study discusses the practice and strategy of optimizing the performance management of the 9th Combat Zeni Battalion during the Covid-19 Pandemic. The results showed that performance management practices in Yonzipur 9 were generally already underway, but there were various obstacles in its implementation. Based on the results of the SWOT analysis, researchers recommend aggressive strategies to optimize performance management that will result in outputs: Reward and punishment, creation and establishment of standard operational guidelines for more objective performance appraisals, the increase of IT experts.

Abstrak :
Transformasi digital memiliki efek disrupsi terhadap berbagai organisasi, termasuk organisasi militer. Salah satu transformasi pada organisasi militer terjadi pada Poltekad. Dengan adanya perubahan organisasi di tubuh Poltekad, maka Poltekad harus dapat melakukan penyesuaian budaya organisasi seiring dengan munculnya nilai-nilai baru yang terinternalisasi pada personilnya disamping terdapat budaya organisasi yang identik dengan karakteristik militer yang telah terbentuk pada organisasi Poltekad. Penelitian ini bertujuan menganalisis budaya organisasi di Poltekad dalam mendukung transformasi lembaga pendidikan militer dan mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan budaya organisasi di Poltekad dalam mendukung transformasi lembaga pendidikan militer tersebut. Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, survey, dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saat Ini, setelah adanya transformasi Poltekad, budaya organisasi yang lebih terlihat di Poltekad umumnya pada masing-masing dimensi budaya organisasi menunjukkan budaya klan, kecuali dimensi manajemen pegawai yang menunjukkan budaya hirarki. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi Poltekad lebih seperti keluarga yang ditunjang oleh kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai mentoring, memfasilitasi, dan menunjang perkembangan pegawai, kemudian diperkuat oleh perekat dalam organisasi berupa loyalitas dan rasa saling percaya, juga memberikan penekanan strategi pada pengembangan sumber daya manusia sehingga kesuksesan didasarkan pada keberhasilan dalam pengembangan sumber daya manusia, kerja tim, komitmen pegawai, dan perhatian terhadap pegawainya, yang meskipun demikian gaya manajemen pegawai dicirikan dengan keamanan dalam bekerja (tanpa resiko dipecat), keselarasan, kondisi kerja yang cenderung stabil, serta hubungan yang harmonis. Ke depan, budaya organisasi di Poltekad diharapkan lebih memperlihatkan budaya klan, adhokrasi, dan pasar. ......Digital transformation has a disruptive effect on various organizations, including military organizations. One of the transformations in the military organization occurred in Poltekad. With the organizational changes within the Poltekad, the Poltekad must be able to adjust the organizational culture along with the emergence of new values ​​that are internalized to its personnel in addition to an organizational culture that is identical to the military characteristics that have been formed in the Poltekad organization. This study aims to analyze of organizational culture in Poltekad in supporting the transformation of military educational institutions and develop recommendations to improve of organizational culture in Poltekad in supporting the transformation of these military educational institutions. This study uses a combination of qualitative and quantitative approaches. Data were collected through interviews, surveys, and document studies. Data were analyzed using qualitative and quantitative data analysis techniques. The results show that at present, after the transformation of Poltekad, the organizational culture that is more visible in Poltekad is generally in each organizational culture dimension indicating a clan culture, except for the employee management dimension which shows a hierarchical culture. This shows that the organizational culture of Poltekad is more like a family supported by leadership that reflects the values ​​of mentoring, facilitating, and supporting employee development, then strengthened by the adhesive within the organization in the form of loyalty and mutual trust, also placing strategic emphasis on human resource development. so that success is based on success in developing human resources, teamwork, employee commitment, and attention to employees, even though the employee management style is characterized by security at work (without the risk of being fired), harmony, working conditions that tend to be stable, and harmonious relationships. In the future, the organizational culture at Poltekad is expected to show more clan culture, adhocracy, and the market.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan online. Salah satu layanan tersebut adalah e-filing dan e-form dalan DJP Online, yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui internet. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan SPT tahunan orang pribadi di provinsi Jakarta. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sikap terhadap sistem perpajakan elektronik, kemampuan penggunaan teknologi, pengaruh grup, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode gabungan Sample penelitian ini merupakan 407 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Jakarta. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner online berupa likert-item dan pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap sistem perpajakan elektronik, kemampuan penggunaan teknologi, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum merupakan determinan positif yang signifikan. Di sisi lain, pengaruh grup merupakan faktor negatif yang tidak signifikan. Penelitian ini juga menangkap beberapa permasalah terkait dengan kualitas sistem, sumber daya manusia, dan kebijakan yang tidak adil. DJP perlu untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik untuk Wajib Pajak dan pegawainya, melakukan evaluiasi kebijakan terkait denda dan Wajib Pajak non-efektif, dan melakukan kolaborasi dengan institusi lain untuk memanfaatkan data mereka. ......The Directorate General of Taxes (DGT) encourages citizens to use online services. One of the notable services is e-filing and e-form in DJP Online, allowing taxpayers to submit their annual tax returns over the internet. This study investigates factors that affect individual annual income tax return compliance in Jakarta province. These factors are attitude toward electronic tax system, technological self-efficacy, group influence, trust in the government, tax knowledge, and legal certainty. This study uses a mixed method. The sample size in this study is 407 individual taxpayers registered in tax offices that use DJP Online in Jakarta province. Data is collected using an online questionnaire containing Likert items and open questions. The study result shows that attitude toward electronic tax system, technological self-efficacy, trust in the government, tax knowledge, and legal certainty are the significant positive determinants. On the other side, group influence is an insignificant negative factor. This study also addresses several problems related to system quality, human resources, and unfairness policy. The DGT needs to develop a better system for taxpayers and internal employees, reevaluate policies related to fines and non-effective taxpayers, as well as collaborate with external entities to utilize their data.

Abstrak :
Penelitian ini membahas faktor-faktor kesuksesan transformasi digital yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan secara elektronik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi lessons learned dalam upaya perbaikan layanan, juga sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor-faktor kesuksesan Transformasi Digital dalam pemberian layanan izin mendirikan bangunan secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari variabel strategi, kepemimpinan, budaya digital, keterampilan pekerja serta fokus terhadap pengguna layanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan e-government dan transformasi digital. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Analisis terhadap lima faktor pengukur tingkat keberhasilan (strategi, kepemimpinan, budaya digital, keterampilan pekerja serta fokus terhadap pengguna layanan) diharapkan menjelaskan sebagian besar upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan transformasi digital. . Hasil penelitian menggambarkan pemberian layanan IMB secara elektronik oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sudah memadai dilihat dari nilai capaian kinerja pimpinan yang meningkat, nilai kinerja pegawai yang meningkat serta nilai kepuasan masyarakat yang meningkat namun masih memerlukan strategi yang terpadu untuk mengharmonisasikan kebijakan dengan Pemerintah pusat sehubungan dengan diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK) dan proses penyusunan Rancangan Undang – Undang (RUU) Kekhususan Jakarta. ......This study discusses the success factors of digital transformation carried out by the DKI Jakarta Provincial Investment and One Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in providing building construction permits electronically. This research is expected to provide lessons learned to improve services, and also as an effort to increase the ease of doing business in the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the Success drivers of Digital Transformation in providing electronic building permit services at the One-Stop Integrated Service and Investment Service from the dimensions of strategy, leadership, digital culture, worker skills and focus on service users. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to e-government and digital transformation. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The analysis of five factors measuring the level of success (strategy, leadership, digital culture, worker skills and focus on service users) is expected to explain most of the efforts of the DKI Jakarta Provincial DPMPTSP in carrying out digital transformation. adequate, seen from the value of increased leadership performance achievements, increased employee performance values and increased community satisfaction survey values but still requires a coherent strategy to harmonize policies with the central government in connection with the enactment of the Law. – Employment Creation Act (UUCK) and the process of drafting the Jakarta Special Bill.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi dari training yang dilakukan dalam program kerjasama PT PLN (Persero) Unit Induk Pudat Pengatur Beban dengan sister company, California Independent System Operator (CAISO), untuk melihat dampak program kerjasama magang pegawai ini terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai untuk menutup competency gap pegawai PT PLN (Persero) Unit Induk Pengatur Beban Jawa Bali demi mencapai tujuan strategis perusahaan menjadi World Class Power System Operator. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu post-positivist menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terlepas dari adanya faktor keterbatasan jumlah alumni, pengadopsian teknik dan pengetahuan modern control system ini telah berhasil membantu PT PLN UIP2B JB untuk menutup competency gap pegawainya menjadi lebih cakap dalam mengoperasikan sistem tenaga listrik, perencanaan listrik, dan juga manajemen resiko untuk meminimalisir terjadinya blackout pemadaman. Tidak hanya pegawai, tetapi perusahaan PT PLN UIP2B Jawa Bali juga telah mengadopsi beberapa sistem dari CAISO. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama magang pegawai antara PT PLN UIP2B Jawa Bali dengan CAISO ini menguntungkan dan dapat membantu PT PLN UIP2B Jawa-Bali untuk mencapai tujuan strategisnya sebagai World Class Power System Operator. ...... This thesis discusses the evaluation of training conducted in the collaborative program between PT PLN (Persero) Java-Bali Centre Unit System Operator with California Independent System Operator (CAISO), to develop employee competencies in order to close the competency gap of PT PLN (Persero) Java-Bali Centre Unit System Operator’s employees to achieve the company's strategic objectives to become a "World Class Power System Operator". This research uses a post-positivist approach with the type of descriptive research. The method used in this research is qualitative using in-depth interviews and literature study. The results stated that despite the small number of alumni form this internship program, the adoption of modern engineering and knowledge modern control system has succeeded in assisting PT PLN UIP2B JB to close its competency gap of its employees to become more capable in operating power systems, electricity planning, and also risk management to minimize the occurrence of blackout. Not only employees, but PT PLN UIP2B Java-Bali, as a company, has also adopted some systems from CAISO. Thus can be said that the collaborative program between PT PLN UIP2B Java-Bali and CAISO is profitable and can help PT PLN UIP2B Jawa-Bali to achieve its strategic objectives as World Class Power System Operator.

Abstrak :
Kesiapan pegawai untuk berubah berperan penting terhadap pelaksanaan perubahan dalam suatu organisasi. Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan salah satu Lembaga Kesekretariatan Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara yang turut serta melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui survei pegawai (n=81) dan wawancara mendalam bersama enam narasumber yang mewakili berbagai unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI. Penelitian terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan teori kesiapan pegawai menurut Holt, dkk (2007) menunjukkan bahwa dimensi management support adalah faktor yang paling mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai. Keyakinan pegawai Setjen DPD RI terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tergolong kedalam kategori “sedang”. ......The employee readiness for change in the internal organization office system plays an important part. The Secretariat General at the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is one of the State Secretariat Institutions holding the Branch of State Power carries out bureaucratic simplification policy as one of the efforts to implement bureaucratic reform. This study aims to identify and analyze the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification at the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. This research employs quantitative approach and categorized as a descriptive research. Primary data in this study were obtained through an employee survey (n = 81) and in-depth interviews with six resource persons representing various working units within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Research on analysis of the factors that influence the level of employee readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia based on the Theory of Employee Readiness for Change developed by Holt, et al (2007) shows that the management support dimension is the factor that most influences the level of employee readiness. The confidence of the employees of the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification is classified into the "medium" category.

Abstrak :
Budaya organisasi merupakan sebuah identitas dari organisasi dan merupakan sistem makna yang diakui oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan performa organisasi. Keberadaan budaya organisasi menjadi penting bagi seluruh organisasi termasuk bagi Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah organisasi yang memiliki peran perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, saat ini Bappeda Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pengembangan budaya organisasi secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis budaya organisasi saat ini (current culture) dan preferensi budaya organisasi mendatang (prefered culture) berdasarkan perspektif pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan analisis budaya organisasi saat ini (current culture) dan preferensi budaya organisasi mendatang (prefered culture). Untuk menganalisis budaya organisasi digunakan pendekatan positivist dengan metode campuran berdasarkan teori competing values framework dan Organizational Culture Assesment Instrumen (OCAI) yang disebarkan kepada 63 responden, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hierarchy menjadi budaya yang dominan saat ini dan budaya clan menjadi budaya yang diharapkan oleh pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian juga menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi DKI Jakarta dapat tetap mengembangkan budaya clan dengan tetap berpedoman pada budaya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ......Organizational culture is an identity of the organization and the system of meaning that is recognized by members of the organization and becomes a guideline for all members. Organizational culture can be one of the factors to improve organizational performance. The existence of organizational culture is important for all organizations, including for Bappeda Provinsi DKI Jakarta as an organization that has a development planning role in Provinsi DKI Jakarta. However, at this time Bappeda Provinsi DKI Jakarta has not carried out the development of organizational culture independently. Therefore, this study aims to analyze the current organizational culture and preferred culture by Bappeda Provinsi DKI Jakarta employees perspective. In addition, this research also aims to find out how the strategy for improving the performance of Bappeda Provinsi DKI Jakarta based on an analysis of the current organizational culture and preferred culture. To analyze organizational culture, a positivist approach with mixed methods based on theory is used competing values framework and the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) which was distributed to 63 respondents, as well as indepth interviews with several predetermined parties. The results of the research show that hierarchy culture has become the dominant culture today and clan culture can become a culture that is expected by Bappeda Provinsi DKI Jakarta employees. Research also shows that Bappeda Provinsi DKI Jakarta can continue to develop clan culture while still guided by the culture that has been established by the Provincial Government of DKI Jakarta.