Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya pertumbuhan pembangunan perkotaan telah membawa implikasi makin terbebaninya kondisi lingkungan perkotaan. Meningkatnya laju migrasi penduduk yang mengarah ke kawasan perkotaan disebabkan kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa di mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak terdapat di perkotaan. Lahan pekerjaan yang menjanjikan lebih tersedia di perkotaan. Banyaknya penduduk yang masuk dan menetap diperkotaan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan kebutuhan prasarana kota dengan kebutuhan penduduk.Menurut data yang dikemukakan dalam RT/RW Palembang 1999-2009 menyebutkan bahwa dari total luas Kota Palembang yaitu 40.061 ha, dengan total luas daratan 38.253 ha dan luas perairan 1.808 ha. Kawasan daratan yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya pada tahun 1998 seluas 33.688 ha, sementara kawasan lindung yang ditetapkan seluas 485 ha. Pada tahun 1999 kawasan budi daya bertambah menjadi 37768 ha, sementara kawasan lindung masih dengan luasan yang sama, yaitu 485 ha. Luas kawasan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan seluas 15522 ha. Saat ini lahan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan baru mencapai 25% dari total kawasan peruntukannya.Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian: belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perumahan di kota Palembang. Selanjutnya pertanyaan penelitian di kemukakan sebagai berikut:Faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perumahan di Kota Palembang?Bagaimana prediksi tekanan pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan?Bagaimana model dinamik yang menggambarkan rencana tata ruang Kota Palembang yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumberdaya lahan perumahan?Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah1. Mengetahui faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk perumahan di Kota Palembang2. Mengetahui prediksi pemanfaatan lahan untuk perumahan diKota Palembang3. Membuat model Pemanfaatan lahan untuk perumahan di PalembangUntuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto dan metode survey. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk dan unit perumahan di Kota Palembang. Pendekatan analisis yang digunakan disamping pendekatan deskriptif dan analisis spacial juga dilakukan pendekatan dengan model sistem dinamik, menggunakan software Powersim Versi 2.5. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan analisis yang dilakukan untuk pemecahan masalah digunakan pendekatan secara deskriptif berdasarkan output simulasi model. Pendekatan analisis ini dilakukan untuk melihat prediksi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan unit perumahan di Kota Palembang. Model yang dihasilkan disimulasikan selama kurun waktu 50 tahun simulasi yaitu 1997-2047.Berdasarkan simulasi model yang dibangun, daya dukung kola Palembang yang dapat menampung unit perumahan yang dibangun akan mencapai puncaknya pada tahun ke 37 (2033), Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:- Faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kota Palembang diantaranya adalah faktor ekonomi, transportasi, karateristik lahan dan fear of crime.- Lahan yang diperuntukan sebagai kawasan perumahan di Kota Palembang masih dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2033 (tahun ke 37).- Lahan dimaksud sudah termasuk lahan rawa yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan.Pendekatan model dinamika sistem dapat mengakomodasi dan membantu dalam menganalisis kebijakan pemanfaatan lahan perumahan yang termasuk dalam perencanaan tata ruang Kota Palembang.

---

The rapid growth of urban development has led to implication of burden on environmental condition. The increase of civilian migration to urban region is caused by the unbalanced development between urban and rural area. The great number of people migrating living in urban area results in the imbalance of infrastructure availability and civilian necessity.

According to the mentioned data in The regional city planning (RTRW) in 1994-2004, the total area of Palembang city is 40. 061 acre. The total area of mainland is 38.253 acres, while the total area of sea is 1.808 acres. The total area that is used for preservation in 1998 as wide as 33.688 acres, while the conservation that was determined is 485 acres. The preservation area in 1999 increased to 37768 acre, while the conservation is still the same.

The total area of open space is located at non-profitable area economically. The dependence of inhabitants on the area whose sufficient economic instrument causes the land use for housing not optimum.

Based on the description that was mentioned above, the writer formulates problems as follows:

- What factors that influence the land use for housing in Palembang city?

- How is prediction the increase of population and land availability for housing?

- Is that an existing dynamic model that describes the regional city planning in Palembang city, which is based on the increase of population and the limited resources for housing?

The aim of this research is the optimum of land use for housing to achieve this aim, the researcher uses the qualitative and quantitative approach with the ex post-facto and survey method. The character of this research is descriptive method, which describes the growth of population and housing unit in Palembang city.

Besides the descriptive method, which is based on output simulation model, the researcher also applies the dynamic system model using the powersim software version 2.5. The data used this study is: primary and secondary data.

This analysis conducted to predict the increase of population and the growth of housing unit in Palembang city. The result of this model was simulated as long as fifty years from 1996-2033.

According model simulation, the carrying capacity of Palembang city that can accommodate the housing unit will reach the peak in 2033.

Based pn explanation above, the researcher draws the conclusion as follows:

1. Factors that influence land use in Palembang city are economy, transportation, Land characterization and fear of crime.

2. The natural population growth and movement or urbanization influenced the increase of population.

3. The model of dynamic system enables to direct policy of land use for housing, which is based on the increase of population growth."

"Pada tahun 1975 Gubernur KDKI Jakarta telah mengeluarkan SK Gubernur No. D.I-70903/a/30/1975 sebagai Penegasan Penetapan Kelurahan Condet Kampung Tengah, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Wilayah Jakarta Timur sebagai daerah buah-buahan. Penetapan ini dimaksudkan untuk memelihara keaslian dan kelestarian lingkungan di kawasan Condet pada khususnya dan Jakarta pada umumnya.Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan kota Jakarta yang sangat pesat, dimana kebutuhan lahan atau tanah untuk pembangunan prasarana jalan, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, perumahan dan lainnya tentu meningkat, maka konsekuensi yang terjadi adalah munculnya berbagai perubahan di kawasan Condet. Terjadinya perubahan pertumbuhan jumlah penduduk, adanya perubahan fungsi lahan yang menyebabkan jenis tanaman-tanaman khas seperti duku dan salak semakin berkurang kualitas dan kuantitasnya, juga adanya perubahan sosioekonomi dan budaya yang mempengaruhi pelestarian pertanian dan atau perkebunan di kawasan Condet. Masalah-masalah tersebut di atas menyebabkan kawasan Condet tidak dapat bertahan sebagai kawasan penghasil buah-buahan.Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada analisis aspek pengelolaan lingkungan kawasan Condet yang melibatkan peranserta masyarakat Betawi atau masyarakat lokal yang berdomisili di kawasan Condet. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah: peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan Condet tidak signifikan atau buruk karena masyarakat tidak terlibat secara aktif.Tujuan yang ingin dicapai pada penelitan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) mengetahui sejauh mana peranserta masyarakat Betawi dalam pengelolaan lingkungan kawasan Condet. (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya lahan perkebunan di kawasan Condet (3) melihat kemungkinan pengembangan kawasan Condet sebagai kawasan wisata agro di DKI Jakarta.Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu cara atau metode yang digunakan untuk manganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya tentang data yang terkumpul, sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas: (a) Variabel bebas (independent variable). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud di sini mencakup 7 (tujuh) aspek sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (b) Variabel terikat (dependent variable). Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah peranserta.. Dalam hal ini peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan Condet. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yaitu aspek-aspek pengelolaan dengan variabel terikat yaitu peranserta masyarakat, dilakukan dengan analisis korelasi menggunakan uji korelasi pearson product moment.Hasil penelitian di lapangan menunjukkan adanya sikap responden yang positif mengenai pengembangan kawasan Condet ini, ada pula yang tidak. Sikap positif ini didapat karena responden merasa akan adanya peningkatan ekonomi mereka dengan adanya pengembangan kawasan. Selebihnya responden mempunyai pendapat bahwa kawasan Condet, tidak lagi dapat dipertahankan sebagai kawasan penghasil buah-buahan. Kondisi lahan perkebunan di kawasan tersebut sudah tidak lagi memadai, karena semakin sempitnya lahan. Komposisi jumlah masyarakat Betawi juga menurun seiring dengan tingginya arus pendatang di kawasan Condet. Jumlah responden yang menyatakan setuju atas pengembangan kawasan sebagai kawasan wisata agro ini 7 orang atau 28%, tidak setuju 13 orang atau 52 % dan ragu-ragu 5 orang atau 20%.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan kawasan Condet. Penilaian aspek-aspek pengelolaan, baik secara deskriptif maupun analisis, menunjukkan nilai yang buruk. (2) faktor-faktor yang menyebabkan kawasan Condet tidak bertahan sebagai daerah penghasil buah-buahan disebabkan oleh, berkurangnya lahan akibat praktek jual beli dan pertumbuhan penduduk secara alami maupun akibat urbanisasi di kawasan tersebut.Adapun dari kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah (1) Daerah penghasil buah-buahan harus mampu memberikan peluang bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat di dalam kawasan. (2) pelurusan persepsi mengenai kawasan "cagar budaya" Condet (3) sasaran dan tujuan pengembangan kawasan wisata agro harus jelas dan terarah sesuai konsep pelestarian, pemeliharaan dan pengembangan kawasan. (4) pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi mengenai tujuan pengembangan kawasan wisata agro.

---

Back in 1975 the governor of KDKI Jakarta has issued SK Gubernur No. D.I-70903/a/30/1975 to debelop several area in the East of Jakarta region to specialize in fruit agriculture. The scope of the SK included Kelurahan Condet Kampung Tengah, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Balekambang of Kecamatan Kramat Jati. This recommendation aimed to preserve the environmental condition of Condet area, and Jakarta in general.

Further, with the development and expansion of Jakarta, the accelerating for transport, social, and economic facility has resulted several changes in Condet area. Changes in population trends reduced the quantity and quality of several native fruits, such as duku and salak. Shift of social, economical, and cultural values within the community has affected the agricultural preservation around Condet area. These problems have forced changes in the government policy in preserving Condet's fruit production.

The above problems had leaded this research to focus on the analysis of environmental development of Condet area to include participation of the Betawi community and other local community member. The case formulation that can be shown is: The participation of Betawi community in managing Condet Conservation has not significant value.

The purpose of the research are: (1) to explore the extend of Betawi community involvement in Condet environmental preservation. (2) identify several factors, which cause the declining of agricultural area in Condet. (3) to explore the possibility to develop Condet area as an agricultural-tourism in Jakarta.

The nature of this research was addressed by descriptive method. Descriptive method is a method, which is used to analize a certain data by describing the condition with certain variable, situation, and circumstances. This research contains both independent variable (x) and dependent variable (y). The independent variable in this case is the development as mention in Government Policy on Environmental Management W No. 2311997. Dependent variable of the research were the community involvement, in this case, to the environmental preservation of Condet area. To determine the relation between these independent variable and dependent variable, analytical test were conducted through Pearson Product Moment.

Field study has shown the positive and negative attitude of respondent toward preservation of Condet area. Respondent felt that Condet area is not suitable anymore to be preserving as a fruit-production areas. It is felt that the condition of land are incapable to support the agriculture plan because of the increasing available land. It was also found that composition of Betawi people within the community are declining as an effect of urbanization. Total respondent, which agree to the development of agriculture tourism in the are 7 respondent (28%), 13 respondent (52%) did not support the plan, and 5 respondent (20%) undecided.

This research has concluded that (1) community has not been actively involved in environmental preservation. (2) Condet area were unable to preserve its capacity as a fruit-production region because of the land trading practice and increase of population, which occurred through natural circumstances and urbanization.

From the conclusion drawn above, it is suggested that (1) fruit-production areas have to be able to allow local community to fulfill their needs. (2) shift perception of Condet preservation area. (3) clarity on the purpose and target of agricultural tourism in relation to preservation, conservation, and development of the area. (4) active government approach to socialize the purpose of agriculture-tourism within the particular area."

"Luas daratan Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan permukaan bumi, akan tetapi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya sangat tinggi, meliputi 1I% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia dan 16% spesies burung.Sekitar 17.000 pulau di Indonesia terbentang antara kawasan Indomalaya dan Australia. Kepulauan Indonesia memiliki tujuh kawasan biogeografi utama dengan tingginya tingkat keanekaragaman tipe-tipe habitat yang ada. Banyak pulau yang terisolasi selama ribuan tahun, sehingga memiliki tingkat endemik yang tinggi (FWI/GFW, 2001).Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada, diperlukan upaya konservasi yang merupakan salah satu bagian penting pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dinyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Pengelolaan kawasan konservasi ini dirasakan tidak efektif mengingat belum ada kawasan konservasi yang berhasil menggabungkan prinsip konservasi dan ekonomi yang bukan saja menjaga keanekaragaman hayati tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan dan memberikan pemasukan bagi negara. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya SDM, minimnya dana dan teknologi.Pada tahun 1995, Pemerintah RI memberikan hak pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No.227/Kpts-II/1995. Pelimpahan pengelolaan meliputi kawasan seluas 1.790.000 hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser (905.000 ha), Hutan Lindung (505.000 ha) dan Hutan Produksi (380.000 ha), yang keseluruhannya di DI. Aceh (80%), (sekarang Nanggroe Aceh Darusalam) dan 20% di Propinsi Sumatera Utara. Surat Keputusan ini kemudian dicabut dengan ditetapkannya Keppres No. 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Dalam pengelolaan KEL ini, pemerintah menjalin kerjasama pengelolaan dengan Yayasan Leuser Internasional (YLI) selama 30 tahun. Pemerintah juga bekerjasama dengan Uni Eropa dalam pendanaan dan pengelolaan dengan membentuk Unit Managemen Leuser (UML) sebagai lembaga operasional pengelolaan kawasan untuk mernpersiapkan saran dan prasarana menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.Keberadaan UML sebagaimana diatur dalam financial Memorandum (FM) antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu sebagai penerima mandat operasional pengelolaan KEL. Tim operasional pengelolaan tersebut terdiri dari ahli-ahli konservasi dan kehutanan Uni Eropa dan Indonesia yang mempunyai masa kerja selama tujuh tahun pada tahap I, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan serta menjalankan Program Pengelolaan Leuser (PPL) yang teiah ditetapkan oleh Leuser Steering Committe (LSC). Kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan konservasi di wilayah ekosistem Leuser dan merupakan transfer ilmu dan teknologi bagi pengelola kawasan tersebut di masa yang akan datang.Penetapan KEL ini merupakan paradigma baru dalam pemberian ataupun menjalin kerjasama pengelolaan pada sebuah yayasan. Selama ini hak konsesi hanya diberikan berupa HPH yang mengekploitasi hasil hutan bukan untuk keperluan konservasi. Manajemen pengelolaan kawasan yang tercantum dalam FM antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa tersebut menggabungkan antara kepentingan konservasi sumberdaya alam hayati dengan peningkatan nilai ekonomi kawasan yang berpegang pada prinsip penyerapan aspirasi masyarakat (bottom up) (Masterplan, I995). Melalui prinsip pengelolaan dirnaksud diharapkan konservasi dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pemerintah baik dari segi ekonomi maupun kelestarian kawasan.Kawasan ekosistem Leuser juga terdiri dari beberapa kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebelumnya seperti Taman Nasional Gunung Leaser (TNGL), Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Hutan Produksi dan sesuai dengan namanya, kawasan ini merupakan gabungan dari sistem alami satu sama lain yang merupakan keterkaitan erat yang membentuk bentang alam yang sangat luas serta sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kawasan ini mencakup berbagai tipe ekosistem, mulai dari ekosistem pantai, rawa, danau, dataran rendah dan dataran tinggi hingga pegunungan dengan ketinggian 3.500 m dari permukaan laut.Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat kebijakan dan peraturan pemerintah dalam pengelolaan dan bentuk kerjasama pengelolaan kawasan konservasi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) serta pengaruh pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan KEL tersebut.Penelitian ini diharapkan akan sangat membantu dalam upaya pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di masa akan datang, khususnya dalam upaya pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Di samping itu, melalui penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi pengelolaan kawasan konservasi lainnya sehingga dapat menjamin pelestarian sumberdaya alam yang ada dengan tanpa mengenyampingkan aspek pemanfaatan sumberdaya alam yang dengan sendirinya akan dapat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi pada khususnya, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.Kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan KEL masih belum mendukung ke arah pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat sebab Keppres No. 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser belum mengakomodir kepentingan para pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan terutama hak-hak masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan dan peraturan ini masih bemuansa sentralistik dalam menetapkan kerja sama pengelolaan. Dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengkaji fait-or-War internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja UML dalam menjaiankan PPL maka ditetapkan beberapa skala prioritas yaitu mengupayakan perbaikan sikap mental masyarakat yang tidak mendukung pengelolaan dan mewujudkan penegakan hukum yang tegas dan menjamin kepastian hukum serta mewujudkan struktur organisasi yang kuat dengan peningkatan kerja sama para pihak terkait dan meningkatkan kemampuan SDM untuk merebut pasar global di bidang ekowisata. Sehingga bentuk kerjasama pengelolaan kawasan konservasi di KEL yang mendukung ke arah tujuan peruntukan kawasan adalah Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.Konsep pengelolaan ini menerapkan mekanisme yang transparansi, partispasi dan akuntabilitas publik sebagai langkah membangun "good governance" dan pelaksanan "rule of law", yang memperkuat dan mengakui hak kelola masyarakat adat, pendanaan jangka panjang, serta memperkuat desentralisasi fiskal daerah dalam pengelolaan Leuser. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang bagi penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya, sesuai dengan kebutuhannya dengan penetapan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Walaupun dalam UUPD ini pengelolaan kawasan konservasi masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat, dalam haI ini Dirjen PHKA-Depatemen Kehutanan, tetapi diharapkan dengan manajemen pengelolaan bersama KEL ini kepentingan pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pihak swasta, LSM dan masyarakat adat disekitar kawasan akan terwakili.Daftar Kepustakaan : 37 buku (tahun 1986-2001)

---

Indonesia's land surface is only 1.3% of the total earth's Land surface, but it has a vast diversity of nature. In this land surface alone, there are 11% of the world's total plants species, 10% of the total mammal's species and 16% of the total bird's species. There are around 17,000 islands in the Indonesian archipelago stretching from the Indomalayan to the Austrasia. The archipelago has seven main biogeography areas; with each one of them has a highly varied types of habitat. Many of these islands have been isolated for thousands of years; thus they have a high endemic level. Three main locations that have always been known to have a vast variety of species are the Papua, with its high level of species variety and they are highly endemic. There's also Kalimantan, which also has a high level of species variety but they are moderately endemic, and Sulawesi, that has moderate Ievel of species variety but highly endemic (FWI/GFW, 2001).

To sustain the variety of species, a conservation act has to be done. This act is also an important part of the sustainable development. According to the UU No.5, which is issued in the year 1990, about nature's conservation and diversity of nature, it is stated that the government should manage the conservation areas. So far, the management of these conservation areas is considered ineffective, considering that there's still no conservation area, which is successfully combined the principal of conservation and economics. The idea is not only keeping the species variety alive but also enhancing the welfare of the people that live in the surrounding area and also contributing to the country's income. This flaw is due to the lack of human resources, funding and technology.

In the year 1995, the Indonesian government gave the right to manage the Leuser Ecosystem Area (KEL) to The Leuser International Foundation (YLI) by issuing a mandatory letter by the minister of forestry, No.227/Kpts-II/1995. The right covering the area of 1,790,000 hectares, which consists of The Leuser National Park (905,000 hectares), conservatory forest (505,000 hectares) and productive forest (380,000 hectares). Most of the area, 80%, is located in The Province of Nangroe Aceh Darusalam and 20 % of it, is located in The Province of North Sumatra. This mandatory letter is then withdrawn and replaced by Keppres No.33 tahun 1999, about The Leuser Ecosystem Area (KEL) management. Through this management system the government is working together with The Leuser International Foundation in managing the area for 30 years. The government is also cooperating with The European Union in the matter of funding and forming The Leuser Management Unit (UML). This unit will act as the operating area manager and has to prepare all that is needed towards a sustainable and people-based management.

The unit as stated in The Financial Memorandum (FM) between Indonesia and The European Union, will receive the mandate to manage The KEL. This operational management team consists of experts in conservation and forestry from Indonesia and The European Union. They will have a seven-year working period for the first phase, and can be extended to cater to the need of keeping The Leuser Management Program running. This program is made by The Leuser Steering Committee (LSC). This cooperation is hoped to be able to solve problems found in conserving The Leuser ecosystem and also provides the transfer of knowledge and technology to the next management team.

The management of KEL is a new paradigm in giving the right or cooperating to manage a conservation area to/with a foundation. In the past, the concession right has always been given in the form of HPH, which in the end is only giving them the right to exploit and not conserving the forest. The area management as stated in The FM, which is mentioned earlier, is combining the need to conserve the natural resources with the need to raise the economic value of the area, which is based on the bottom up principal. This way of managing the area is expected to be useful to the people who live in the surrounding area and also the government in both the economic aspect as well as in the conservation aspects. The Leuser Ecosystem Area is consists of several natural reservation area that has already been setup. These areas are The Mountain Leuser National Park (TNGL), zoological reservation area, botanical reservation area and productive forest. The areas are naturally intertwined, where each component is closely connected to form a vast natural community, which is very important for the life of human beings and other living creatures. This area has various types of ecosystem, varying from shore, swamp, lake, lower plain, highland and also mountain that can reach up to 3,500 m from the sea surface.

This research is done to review decisions and Laws that the government has made in managing and cooperating in the act of conserving the KEL, also to see the impact in implementing the UU No.22 Tahun 1999, about the role of the Local government in managing the KEL. This research is expected to be helpful in the act of conserving the Leuser Ecosystem Area, especially in trying to implement a sustainable and people-based conservation. This research is also expected to be able to provide inputs for other conservation areas. In the end, the conservation of natural resources can be done without setting aside the usage of those natural resources that can be useful for the people that live in the surrounding area and the people of Indonesia as a whole.

Decisions and laws that have been made in managing KEL so far have not been supporting the sustainable and people-based conservation, which is the ultimate goal of the conservation act. This is due to the fact that Keppres No.33 Tahun 1998, about The Lauser Ecosystem Area, has not been able to accommodate the interest of related parties, especially the right of the local people, which are very dependent to the forest. The Laws is also very centralistic in making decisions in making the cooperation agreement. Using the SWOT analysis enable us to evaluate both internal and external factors that are affecting the work of UML in implementing the PPL. Priorities then can be set, first of all is to change the mental attitude that is shown by the people that is against the management of the reservation area. Next is to ensure the implementation of a stern law. Setting a strong organizational structure is also important; this can be done by making necessary cooperation with related parties, enhancing the quality of the human resources in order to dwell in the global market of Eco-tourism. Thus the kind of management cooperation necessary in order to reach that goal is through the sustainable and people-based Management of the Leuser Ecosystem Area.

This concept is using the mechanism that is transparent, involving the public to participate and to be accountable for the implementation of good governance. Implementing the rule of law is also needed to strengthen and to admit the right of the local people to participate in the managing activities, long-range funding and also empower the decentralization of the state fiscal in managing the Leuser. The UU No.22 Tahun 1999 about the local government has given the chance to absorb the people aspiration in the matter of managing their own environment in a way that suited their need best, by using the sustainable development. Although in this UUPD the management of the reservation area is still done by the central government, in this case by The Ditjend PHKA, Department of forestry, but through IKEL the interests of the central government, local government, private sector, NGOs and the local people can be catered.

References : 37 books (1986-2001)"

"Hutan mangrove merupalan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem taut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rentan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena species biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar.Hutan mangrove di Indonesia saat ini tinggal 3,24 juta hektar (Yayasan Mangrove, 1993). Sulawesi Tengah salah satu propinsi yang memiliki luas hutan mangrove hanya 28.000 ha, namun ancaman untuk eksploitasi menjadi tambak dan kegiatan Iainnya cukup tinggi.Hutan mangrove di Banawa Selatan yang luasnya 1167 hektar pada tahun 1973 dan pada tahun 1998 tersisa 167 hektar. Penurunan jumlah tersebut disebabkan beberapa faktor yakni :

1. Konversi hutan mangrove
   Kawasan pesisir Banawa Selatan yang ditumbuhi oleh hutan mangrove telah di dikonversi menjadi tambak udang dan ikan bandeng.
2. Areal Permukiman
   Bertambahnya jumlah penduduk baik karena pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi telah mendorong meningkatnya permintaan akan areal permukiman.
3. Sistem Pertanian
   Sistem pertanian yang dikembangkan di Banawa Selatan sangat variatif mulai dari perladangan berpindah, pertanian menetap, maupun pertanian tambak telah mendorong meningkatnya tekanan terhadap hutan mangrove.
4. Pengelolaan tataguna lahan
   Pengelolaan tataguna lahan yang tidak memperhitungkan daya dukung dan kesesuaiannya, telah menyebabkan zona lindung pun telah berubah fungsi menjadi areal permukiman dan pertanian.
5. Perubahan struktur mata pencaharian
   Perubahan struktur mata pencaharian dialami oleh etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde sebagai peladang dan nelayan tradisional menjadi petani tambak, menyebabkan degradasi hutan mangrove terus meningkat.

Kelima faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan penulis melakukan penelitian dengan judul Perubahan Pofa Adaptasi Etnik Kaili Dalam Pengelolaan Mangrove, Studi kasus etnik Kalil Data dan Kaili Unde di Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah.Maksud dilaksanakannya penelitian ini untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sain (M.Si) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah urrtuk memperoleh gambaran kaitan antara perubahan pola adaptasi dan degradasi hutan mangrove, serta menghasilkan suatu konsep pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan di Banawa Selalan.Gambaran hubungan perubahan pola adaptasi etnik Kaili dalam pengelolaan hutan mangrove di Banawa Selatan dan pola pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Hubungan perubahan pola adaptasi dengan eksploitasi hutan mangrove. Eksploitasi hutan mangrove terjadi pada akhir tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada awal 1990-an, ini terjadi karena masuknya kaum migran Bugis, Toraja dan Mandar yang mulai memanfaatkan hutan mangrove sebagai kawasan pemukiman dan areal tambak. Sementara bagi etnik Kaili hutan mangrove adalah kawasan yang terlarang untuk kegiatan pertanian dan permukiman, sebab ada nilai magis yang dikandungnya. Namun akibat proses interaksi dengan kaum migrant, lambat laun etnik Kaili mulai terlibat memanfaatkan hutan mangrove untuk pemukiman dan kegiatan pertanian tambak.
2. Penabahan pola adaptasi terhadap perubahan fungsi hutan menjadi lahan permukiman.
   Konsepsi etnik Kaili Da'a dan Kaili Uncle yang memagiskan kawasan hutan mangrove untuk kegiatan permukiman berubah, bersamaan dengan masuknya kaum migran Bugis, Toraja dan Mandar yang telah memanfaatkan hutan mangrove untuk perrnukiman tetapi tidak mengalami gangguan apa pun seperti wabah penyakit.
3. Perubahan pola adaptasi terhadap sistem pertanian. Erik Kaili Da'a dan Kaili Linde adalah peladang dan nelayan tradisional yang cenderung menjauhi hutan mangrove sebagai csmber mata pencaharian.
   Perubahan terjadi saat ini peladang menjadi petani tambak, maka yang terjadi adalah sistem perladangan tebang-bakar ditransformasikan dalam kegiatan pertanian tambak.
4. Perubahan pola adaptasi dengan pendapatan dan kesejahteraan.
   Berubahnya mata pencaharian dari peladang dan nelayan tradisional menyebabkan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan etnik Kalil Da'a dan Kaili Uncle pada sisi yang lain menjadi faktor penekan yang potensial terhadap eksploitasi hutan mangrove karena meningkatnya pendapatan akan meningkat pula akses modal terhadap hutan mangrove.
5. Sistem Empang Parit sebagai bentuk pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan.
   Berangkat dari empat fenomena yang tergambar di atas, maka penerapan sistem empang parit, yakni suatu model empang/tambak yang tetap mempertahankan ekosistem mangrove antara 30 -- 70 % peneliti yakin dapat mempertahankan ekosistem mangrove yang ada, serta dapat mempertahankan fungsi daya dukung dari hutan mangrove baik dari sudut fisik ekologis maupun dari fungsi sosial ekonominya.

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ekosistem hutan mangrove yang ada di lokasi penelitian telah mengalami penurunan luasan dari 1167 hektar pada tahun 1973, tersisa 167 hektar pada tahun 1998.
2. Perubahan lingkungan hutan mangrove menjadi areal budidaya tambak udang dan bandeng oleh para migran merupakan salah satu faktor perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde. Perubahan pola adaptasi tersebut dalam hal memanfaatkan hutan tidak hanya sebagai sumber bahan ramuan rumah tinggal, namun diolah menjadi areal tambak.
3. Cara pandang dan persepsi tentang kawasan hutan mangrove yang tidak lagi magis, salah satu faktor perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde dari menjauhi kawasan hutan mangrove menjadi memanfaatkan kawasan hutan mangrove untuk pemukiman.
4. Perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kalil Unde juga terjadi pada sistem budidaya perladangan yang berpindah-pindah menjadi petani menetap baik pada sistem budidaya teresterial maupun pada sistem budidaya aquatik.
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan menjadi faktor daya tarik bagi etnik lokal untuk memanfaatkan hutan mangrove yang berasal dari pembagian hak ulayat seluas 2 (dua) hektar, sebagai sumber pendapatan dan ekonomi keluarga.
6. Untuk mencegah berlanjutnya konversi hutan mangrove menjadi areal pertambakan yang tidak ramah lingkungan, maka penerapan sistem pengelolaan tambak yang ramah Iingkungan mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan untuk :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala perlu segera mendata kembali luas kawasan yang tersisa, selanjutnya mengeluarkan peraturan daerah tentang penetapan kawasan lindung pada kawasan yang tersisa tersebut.
2. Segera menerapkan sistern budidaya empang parit (silvofishery) pada kawasan yang telah berubah menjadi areal tambak.
3. Meningkatkan peran lembaga adat bagi masyarakat lokal setempat.
4. Perlu dilakukan suatu studi antropologis yang Iebih komprehensif, terutama menyangkut nilai dan tradisi masyarakat setempat.

---

Change in Adaptation Patterns in Mangrove Management.Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition zone between terresterial ecosystem and a marine ecosystem. Its special physical environmental conditions have caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity. This ecosystem is very susceptible to the presence of external influences, especially since the biota species in the mangrove forest have limited tolerant changes from outside.

Mangrove forests in Indonesia currently cover 3,24 million hectares (Yayasan Mangove, 1993). Central Sulawesi is one of the provinces that has mangrove forests, about 28.000 hectares, but exploitation by conversion to fishponds and other activities is quite high.

South Banawa had 1167 hectares of mangrove, but when this research was conducted only 167 hectares remained. This decrease is due to some factors as follows :

1. Conversion.
   The coastal area of South Banawa planted to mangrove forest has been changed into areas of milk fish and shrimp ponds.
2. Settlement Area.
   Increasing population both naturally and by migration has led to an expansion of settlement area.
3. Agriculture System.
   The agriculture system in South Banawa including shifting cultivation, permanent cultivation and fish pond culture, has led to increased pressure on the mangrove forest.
4. Land Use Management.
   Land use management without concern for its carrying capacity has caused the alteration of protected areas into settlement and agriculture areas.
5. The alteration of livelihood source structure.
   The conversion of the Kaili Da'a and Kalil Unde peoples from field farmer and traditional fishers to fish pond farmers has degraded the mangrove forest significantly.

This research was aimed at descriptively obtaining the relationship between change of adaptation patterns and mangrove forest degradation and to produce a concept of sustainable mangrove forest management for South Banawa. Changes in the adaptation patterns of the Kaili people in mangrove management can be described as follows :

1. The relationship between changes of adaptation pattern with mangrove forest exploitation :
   The exploitation of mangrove forests has occurred since the end of the 1970's and reached its peak in the early of 1990's. This Is caused by the coming of Bug is, Toraja and Mandar people to South Banawa where they converted mangrove Forest into settlements and fish pond. For the Kalil people the mangrove forest was considered forbidden for any activity including agriculture and settlement However, through the interaction process between them and the newcomer groups they slowly have become involved in converting mangrove forests into settlement and fishpond areas.
2. Change of adaptation pattern in the change of forest function into settlement area :
   The concept of Kalil Da'a and Kalil Untie people, who originally considered the mangrove forest as a forbidden zone, has changed simultaneously with the coming of Bugis, Toraja and Mandar ethnic groups to South Banawa. These newcomer groups have converted mangrove forests into settlement areas without ever experiencing any problems such as disease epidemics.
3. Change of adaptation pattern in agriculture systems :
   Kaili Da'a and Kalil Untie people were farmers and traditional fishermen who tended to avoid the mangrove forests as their livelihood source but since they have been influenced by other ethnic groups, from they have converted cut-andbum farming to fishpond culture.
4. Change of adaptation patterns with income and prosperity.
   Change of livelihood source from farming and traditional fishing has increased their income and prosperity but on the other hand this is a potential pressure factor on the existing mangrove forest.
5. The application of the ditch-embankment (sllvofishery) system as one type of sustainable mangrove forest management.
   The application of the ditch-embankment system (a model of embankment that maintains 30-70 % of the original mangrove ecosystem) can preserve the existing mangrove ecosystem and its carrying capacity both ecologically or economically.

Based on the research result, it can be concluded that :

1. Mangrove forest in the research field has decreased its width from 1167 hectares in 1973 into 167 hectares in 1998.
2. Change of physic environment has caused Kalil Da'a and Kaili Untie people after their adaptation pattern from exploiting mangrove forest as housing materials to becoming fish farmers that converting mangrove forest into open fishpond areas.
3. The new perspective and perception of Kaili Da'a and Kaili Untie people about the mangrove forest zone, i.e. that the mangrove forest has no magic value, again hs pushed them to convert mangrove forest to settlement areas.
4. Their relationship with Bugis, Toraja, Mandar and Javanese people since 20 years ago has stimulated the conversions of their cultivation system into fish pond farming in the mangrove forest.
5. The increase of income and prosperity of Kaili Da'a and Kaili Untie people has raised pressure to exploit the existing natural resource including mangrove forests.
6. To prevent the exploitation of mangrove forest continuously both by migrants and by local peoples, sustainable mangrove forest management with a ditch-embankment should be applied.

Therefore some suggestions are :

1. The local government (Donggala Regency) must resurvey existing areas of mangrove forest and then make a regional regulation about protecting this area.
2. The ditch-embankment system should be applied immediately within fish pond areas.
3. Increase the role of custom any institutions in the area.
4. Conduct a comprehensive anthropology study, focused on the culture system, a specially on local environmental knowledge and practices.

"

"Perkembangan kota dengan industrinya telah menyebabkan terjadinya urbanisasi. Masalah kependudukan merupakan masalah bagi perkotaan, terutama bagi pembangunan kota. Makin padat penduduk kota, semakin menurun pola hubungan kemasyarakatan karena lingkungan kehidupan yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi, telah menimbulkan degradasi sosial. Sedangkan faktor ekonomi lebih ditentukan oleh dua hal pokok, yaitu kegiatan usaha dan politik ekonomi.Kabupaten Karawang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa dengan letak geografis yang strategis. Sejak dulu, Kabupaten Karawang telah dikenal sebagai lumbung beras, baik untuk Jawa Barat maupun nasional. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Karawang dan posisinya yang tidak terlalu jauh dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kabupaten Karawang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pendukung Jakarta.Salah satu kawasan dan zona industri yang paling akhir dikembangkan di Kabupaten Karawang adalah kawasan dan zona industri Kota Teluk Jambe yang merupakan Ibukota Kecamatan Teluk Jambe. Dalam rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Karawang, kawasan industri Kecamatan Teluk Jambe akan dikembangkan menjadi kota industri. Dengan berkembangnya industri di Kabupaten Karawang, maka kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil akan sangat dibutuhkan. Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di atas, fenomena urbanisasi tidak dapat dihindari. Pengaruh positif yang mungkin timbul akibat urbanisasi adalah kegiatan industri dapat berjalan dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, sedangkan dampak negatif yang mungkin timbul adalah terjadinya perubahan sistem sosial dalam masyarakat dan kemungkinan munculnya konflik antara masyarakat asli dan pendatang.Rumusan permasalahan yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya yang berupa perubahan sikap masyarakat akibat keberadaan pendatang?
2. Bagaimanakah pengaruh industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya yang meliputi kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan pendapatan?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.
2. Untuk mengetahui hubungan antara struktur sosial masyarakat dengan pendapatan setelah terjadinya industrialisasi.

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah:

1. Industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe berdampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya yang berupa perubahan sikap masyarakat akibat keberadaan pendatang?
2. Industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe berdampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya yang meliputi kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan pendapatan?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode survei. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang dan berlangsung sejak Maret 2000 - September 2000.Populasi sampel penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah penelitian, yaitu di Kecamatan Teluk Jambe dan beberapa nara sumber yang berasal dari aparat pemerintah daerah Kabupaten Karawang.Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil yang diperoleh dari kuesioner, wawancara mendalam dengan nara sumber baik berstruktur maupun tidak berstruktur, dan pengamatan lapangan. Data sekunder meliputi data statistik Kabupaten Karawang dan Kecamatan Teluk Jambe serta bahan-bahan dari studi literatur.Teknik pengambiian sampel menggunakan metode purpossive sampling atau sampel terpilih dan jumlah responden yang dipilih adalah 100 orang. Data dianalisis secara kualitatif, dimana pengolahan data dimulai sejak masuknya data atau informasi pendahuluan pada saat orientasi kegiatan awal penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe memberi pengaruh positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya, namun muncul pula pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial masyarakatnya.
2. Industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe memberi pengaruh pada tingkat kemakmuran masyarakat di sekitarnya pada semua lapisan masyarakat.

---

The Influences of Industrialization against the Community Socioeconomic Sector City industrialization has a result namely urbanization. Population problem is also a problem for the city, especially for the city development. The more densely populated in the city more decreasing the pattern of the society relationship, cause of the living give priority to economical efficiency, and cause a social degradation. However, the economical factor more determined by two factors, namely commerce activity and economical politic.

Karawang located in North Coast of Java, with a strategic geographical location. Since along time ago, Karawang has known as a rice producer, not only in West Java but also in national scope. Based on its geographical location, Karawang and its position is not too far from Jakarta, and makes Karawang more potential to be developed as the hinterland of Jakarta.

One of an industrial area and industrial zone that the latest developed in Karawang is Teluk Jambe industrial area and zone. By the long term development planning of Karawang, Kecamatan Teluk Jambe industrial area will be developed to be an industrial city.

By the developing of industry in Karawang, the demand of skilled labor is needed. To realize that, the urbanization phenomenon is can't avoid. The positive influences that could be appear by urbanization is industrial activity can running and it hoped to increase the local economic activity, and the other hand a negative influence that could be appear is the changing of the social system in society and the probability of the appearance conflict between local people and the urban.

The problems of this research are formulated as follow:

1. How the industrialization influence in Kecamatan Teluk Jambe against the social condition of the community vicinity in the changing of people behavior because of migrant?
2. How the industrialization influence in Kecamatan Teluk Jambe against the economic condition of the community vicinity that consist of opportunity to work, doing business and making a better income?

The aims of this research are as follow:

1. To know the industrialization influence in Kecamatan Teluk Jambe against the society social condition.
2. To know the relation between society social structure and income after industrialization.

The working hypotheses of this research are as follow:

1. Industrialization in Kecamatan Teluk Jambe gives a positive influence to the society social economic condition.
2. Industrialization gives influences to the society income at all strata.

This research is a qualitative research with a survey method. The location of this research is Kecamatan Teluk Jambe, Karawang and was conducted since March 2000 - September 2000.

The sample population of this research is society where lives in research field, namely Kecamatan Teluk Jambe and several key informant from the Karawang government officer.

The collected data are primary and secondary data. The primary data consist of the questioner, depth interview, and field survey. The secondary data consist of Karawang and Teluk Jambe statistic data and any literature study.

The sampling technique uses a purposive sampling method and the number of respondent is 100. Data was analyzed in a qualitative method, since the entry data or introduction information at the orientation of the qualitative beginning research.

The conclusions of this research are as follow:

1. Industrialization in Kecamatan Teluk Jambe gives a positive influences against the society economic condition, but a negative influences is also appear against the society social living.
2. Industrialization in Kecamatan Teluk Jambe gives an influence against society welfare at all strata.

"

"ABSTRAKKawasan di sepanjang Jalan Raya Bogor meliputi, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sukmajaya merupakan wilayah lokasi industri yang tumbuh dan berkembang secara alamiah (artinya pada awalnya tidak ada campur tangan pemerintah) dan merupakan limpahan dari ketidaksiapan infrastruktur pada kawasan industri Pulogadung. Pesatnya pembangunan industri di daerah sepanjang Jalan Raya Bogor akhirnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penataan ruang di koridor Jalan Raya Bogor tersebut hingga tahun 2005 (pada wilayah penelitian) diperuntukkan sebagai kawasan industri yang tidak mencemari lingkungan hidup.Lingkungan industri di koridor Jalan Raya Bogor dibatasi salah satunya oleh tenaga kerja industri. Keberadaan tenaga kerja pada industri menentukan pola persebaran keruangan (spasial), yang tercermin pada pengelompokan industrinya. Tipologi lingkungan industri skala sedang adalah pengelompokan lingkungan industri berdasarkan tenaga kerja dalam industri yang jumlahnya antara 20-300 orang. Tipologi industri ini yang jumlahnya 100 atau 56,5 % dari total industri yang ada dan tersebar di sepanjang koridor Jalan Raya Bogor (Kecamatan Ciracas, Pasar Rebo, Cimanggis dan Sukmajaya).Tujuan dari penelitian ini yaitu, (1) untuk mengetahui pola keruangan (spasial) persebaran industri sedang; (2) untuk mengetahui tenaga kerja industri sedang pada masyarakat menetap; dan (3) untuk mengetahui hubungan industri sedang dengan lingkungan sosial-ekonomi masyarakat pekerja industri yang menetap di wilayah penelitian;Adapun hipotesis kerja penelitian, adalah:a. pola persebaran industri sedang mengikuti pola tata ruang.b. terdapat hubungan antara industri sedang dengan lingkungan sosialekonomi masyarakat pekerja industri yang menetap di sepanjang Jalan Raya Bogor.Pada penelitian ini dilakukan penghitungan skala T (indeks tetangga terdekat), prosentasi penyerapan tenaga kerja lokal untuk industri, dan derajat kekuatan hubungan antara variabel bebas (lingkungan sosial masyarakat pekerja pabrik) dan variabel terikat (industri sedang). Pengujian dilakukan dengan metode statistik koefisien korelasi kontigensi menggunakan software SPSS versi +98 for windows, yang dilanjutkan dengan pembobotan skoring dari masing-masing variabel lingkungan sosial (tingkat pendidikan, pendapatan/salary dan kualitas permukiman) terhadap industri sedangnya.

---

"

"Kebijakan pembangunan rumah susun sebagai alternatif perumahan dan permukiman bagi penduduk padat dilaksanakan di Kota Palembang, rumah susun ini berada di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil merupakan daerah strategis di tengah kota yang merupakan tujuan pendalang untuk menetap.Wilayah rumah susun ini sebelumnya merupakan daerah perkampungan di tengah kota, dan dipicu oleh kebakaran yang terjadi pada bulan Agustus 1981 maka kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya wilayah kumuh ditetapkan kebijakan pembangunan wilayah permukiman dan untuk masalah kebakaran yang terjadi, relokasi merupakan salah satu solusi agar tidak terjadi kekumuhan terhadap lahan yang ada.Badan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (BPPRS) yang semestinya badan yang mengelola rumah susun ini, namun kenyataan sekarang bahwa lokasi rumah susun tersebut terlihat kotor, padat dan kumuh terutama pada blok-blok tipe F.18 dan berada di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang yang merupakan daerah yang diobservasi dalam penelitian ini.Permasalahan-permasalahan yang muncul menimbulkan pertanyaan bahwa faktor apa yang menjadi penyebab keadaan yang kumuh tersebut, dan bagaimana pula dengan kebijakan pemerintah dengan membangun rumah susun yang dihubungkan dengan keadaan yang demikian.Tujuan penelitian ini adalah:1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keadaan kumuh di rumah susun2. Mengevaluasi hasil kebijakan pembangunan rumah susun oleh pemerintah daerah.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, adalah:Terdapat hubungan antara kondisi lingkungan fisik rumah susun dan kondisi sosial ekonomi penghuni rumah susun di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang.Lokasi Penelitian yaitu ada di 3 Blok dari Zona I yang terdiri dan 12 Blok. dan ketiga blok tersebut berada di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Lokasi ditentukan berdasarkan purposive sampling, sampel ditentukan secara simple random sampling.Variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu:1. Variabel kondisi lingkungan fisik terdiri dari: variabel-variabel fisik lingkungan (keadaan drainase dan pengelolaan sampah) dan variabel-variabel fisik bangunan (keadaan ventilasi dan pencahayaan).2. Variabel Kualitas Hidup (kemiskinan, pengeluaran non makan, pengadaan air bersih. kepadatan, tingkat pendidikan dan kesehatan balita).Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan serta wawancara mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih jelas informasi yang dirasakan belum mencukupi dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari literature dan pihak instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan data kualitatif dan kuantitatif, analisis menggunakan rumus Chi-Kuadrat. Untuk memudahkan operasi perhitungan digunakan Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences).Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa:Faktor yang menyebabkan keadaan kumuh di rumah susun Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang adalah tidak berjalannya Badan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, dengan didukung pula kualitas hidup penghuninya yang rendah.Tidak terdapat hubungan antara kondisi lingkungan fisik dengan kondisi sosial ekonomi penghuni rumah susun di Kelurahan 23 I1ir (hanya 3 variabel yang berhubungan dari 24 variabel yang dihubungkan atau 12,5%) , menunjukkan bahwa pembangunan runah susun yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekumuhan antara lain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ternyata pembangunan tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya, bahkan kondisi fisik rumah susun menjadi kumuh.Perlu pertimbangan yang berbeda antara penghapusan kekumuhan dan peningkatan kualitas hidup dimana kedua masalah tersebut memerlukan solusi yang berbeda.Untuk penanggulangan permasalahan kualitas hidup penghuni di rumah susun ini, penentuan mendahulukan penanganan yang paling kritis keadaannya seperti keadaan kemiskinan, air bersih dan faktor kepadatan penghuni perlu ditetapkan, disamping perlunya dibentuk kembali Perhimpunan Penghuni Rumah Susun untuk mengelola rumah susun tersebut.

---

Correlation between Multi-storey Residential Buildings and the Quality of life of its Inhabitants (A case study on multi-storey apartments at Kampong 23 I1ir Palembang City)Multi-storey residential building (MSRB) policy has been applied in Palembang City as an alternative for housing in dense-populated area. The MSRB built in Kampong 23 Ilir Bukit Kecil Sub District, is a strategic area in the city center that become a popular place to stay for the urban. The location was a slum area.

A fire on August 1981 forced the government to issue a regional development and relocation policy to prevent similar accidents happen. The policy included articles on housing to deter the prompt of other slum areas in the city.

The Association of MSRB Residents has founded to run its main function to manage the building. But the fact could be found currently is hardly contrasted from the slum since the association failed to act. The worse condition could be found in F.18-hype blocks that being observed by this research.

Based on those problems, there is some questions arose: 1). What are the main factors that prompted slum areas in the city?, 2) What are the government policies related to the problems?

The purposes of this research are:

1. To identify the main factors have caused the prompt of slum condition at MSRB,

2. To evaluate the government policies on the problems.

The hypothesis of this research is:

- There is correlation between the physical condition of the MSRB in Kampong 23 Ilir Bukit Kecil Sub District, and the social; economic status of its residents.

The research took place in three blocks on Zone 1 of the MSRB in Kampong 23 Ilir, Bukit Kecil Sub District Palembang City which consist 12 blocks. Data collected by using simple random sampling.

The variables of this research are:

1. Physical condition variables, including: environmental physic variables (drainage and waste management) and building physic variables (ventilation and lightening).

2. Life quality variables (Primary data were collected by field observation and deep interview. The deep interview was done to fill gap information needed. Secondary data were taken from literature and from related institution.

This is result presented descriptively from the qualitative and quantitative data supported by analysis used Chi Square formulation. The calculation was made by using Statistical Package for Social Science (SPPS) software.

The results of this research are:

- The main factor result in the slum condition at the MSRB: The Association of MSRB Residents is failed to function beside its residents life quality is low.

- There's no correlation between Physical condition at the MSRB and the social economic status of its residents (only 3 out of 24 variables has correlation or only 12,5% totally). The finding show that the MSRB policy made by government failed to come to its goals increasing the life quality of the community and to provide a good life conditions.

Difference consideration and judgment would be needed to solve the problems of the slum condition of the community since both problems need different solutions.

The poverty, non-consume expenses, clean water supply, population density, education degree and the health condition of the children under 5 years old). The main factors ill be done to increase a part of the problems the quality of life in this location beside the Association of MSRB is acted."

"Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar (SD dan SMP), menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengadakan hubungan-timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih-lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah di bawah pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional adalah pendidikan umum dengan jenis Sekolah Menengah Umum/ SMU, dan pendidikan menengah kejuruan dengan jenis Sekolah Menegah Kejuruan/ SMK.Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan pada bidang tertentu dan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja serta mengembangkan kemapuan profesional siswa. Dikaitkan dengan sistem pendidikan, program kejuruan terbagi dalam enam kelompok yaitu Kelompok Teknologi dan Industri (STM), Pertanian (SPMA), Pariwisata (SMKK), Kesejahteraan Masyarakat (SMPS), Bisnis dan Manajemen (SMEA), Seni dan Kerajinan (SMIK/SMKI). Dari enam kelompok tersebut terdapat 21 bidang keahlian yang terdiri atas 89 program keahlian (program studi). Pada saat kegiatan belajar-mengajar (KBM) berlangsung dan setelah siswa terjun ke dunia kerja SMK telah memanfaatkan sumber daya alam dan potensial mencemari lingkungan.. Untuk memenuhi tuntutan global akan tenaga kerja yang kompeten dan berwawasan lingkungan maka Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan bekerja sama dengan Swisscontact membuat Konsep Pendidikan Lingkungan hidup pada SMK.Berdasarkan Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) pada Sekolah Menengah Kejuruan (1996) organisasi pelaksanan pengelola PLH pada Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) adalah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pusat Pengembangan PLH untuk SMK, Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) lingkup kejuruan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, dan SMK. Konsep ini dibuat agar pengelola PMK dapat melaksanakan perannya untuk mendukung pelaksanaan PLH di SMK. Sedangkan SMK diharapkan menyusun dan melaksanakan program PLH yang terintegrasi pada kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler, melaksanakan dan mengembangkan sekolah berbudaya lingkungan, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PLH di sekolahnya.Hasil monitoring dan evaluasi oleh Dikmenjur tahun 1997-2001 menunjukkan: (a) kurang kesadaran, pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai cerminan perilaku siswa yang rasional dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup; (b) tamatan SMK belum mempunyai sikap profesional sesuai tuntutan pembangunan berwawasan lingkungan. Kedua hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PLH di SMK tidak optimal sehingga tujuan PLH pada SMK tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan PLH pada Pendidikan Menengah kejurauan (Studi Kasus : Kelompok Teknologi dan Industri pada SMK Negeri Jakarta).Dalam proses tidak tercapainya tujuan tersebut di atas, peneliti membatasi permasalahan dan sekaligus mengasumsikan bahwa : (a) peranan stakeholder PMK dalam upaya pelaksanaan PLH di SMK negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta belum optimal; (b) Peranan pengelola dan cara/pola pelaksanaan program PLH di SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta belum optimal. (c) Pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta setelah memperoleh PLH belum optimal. (d) Pencapaian pola pelaksanaan program PLH yang optimal di SMK kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta dapat dibuat melalui pelibatan seluruh stakeholder PMK, dan menerapkan manajemen pengelolaan lingkungan dan pencapaian kinerja PLH.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Hal ini mengingat data yang dikumpulkan relatif terbatas dari jumlah kasus yang relatif besar jumlahnya. Populasi sekolah negeri kelompok teknologi dan industri di Jakarta berjumlah 12 SMK. Penentuan sampel sekolah dengan cara purpose sampling sejumlah 6 SMK (50%). Sedangkan penentuan sampel warga sekolah dilakukan dengan cara stratified random sampling yakni dengan cara diundi. Responden terdiri dari 6 (enam) orang kepala sekolah, 33 guru, dan 226 siswa (5% dari 4490 jumlah keseluruhan siswa). Di samping itu 6 (enam) respoden dari stakeholder PMK ditetapkan sebagai key informan yaitu masing-masing 1 orang dari Direktorat PMK, Pusbang PLH, PPPG Teknologi Malang, Balai Penataran Guru, Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, dan Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta.Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, kuesioner, diskusi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan stakeholder PMK maupun SMK sebagai pelaksana PLH belum optimal. Hal ini dibuktikan :1. Kurangnya komitmen, koordinasi, dan evaluasi stakeholder PMK terhadap pelaksanaan program PLH secara terus-menerus (kontinyu), belum adanya tim dan program PLH pada Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, Balai Penataran Guru, dan Dinas Pendidikan Kotamadya DKI Jakarta.2. Pada SMK bahwa : (a) dari 6 (enam) kepala sekolah yang telah menyusun program kerja PLH, belum satu pun yang membuat kerangka kerja dan peniaian keberhasilan pelaksanaan PLH di sekolah; (b) dari 33 responden guru baru 7 orang (21,21%) yang pernah mengikuti pelatihan PLH. Dengan kondisi seperti itu, kemampuan mengajar guru dalam tranformasi materi L-I menjadi faktor penghambat dan sekaligus mempengaruhi kemampuan mengajar dan pengusaan materi LH yang diajarkan. Selain itu panduan/ Cara pengintegrasian materi lingkungan hidup ke dalam materi bidang keahiian menjadi kendala akibat keterbatasan SDM tenaga pengajar.3. Pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta setelah memperoleh PLH belum optimal. 54,16% responden menyatakan bahwa pengetahuan lingkungan hidup lebih banyak diperoleh dari luar sekolah, 35,84% diperoleh di sekolah. Sedangkan bentuk dan sifat pengetahuan lingkungan mencakup pola bersih (34,51%), pengetahuan umum (29, 65%), dan perilaku peduli terhadap lingkungan (17,70). Sikap dan keterampilan siswa terhadap pengelolaan limbah hasil praktikum menunjukkan rata-rata sedang (53,54%) artinya bahwa hasil praktikum dibuang langsung pada saluran pembuangan, kategori tinggi ( 38,94 %) memiliki arti bahwa limbah hasil praktikum dibuang pada wadah yang sudah disediakan, kategori rendah (7,97%) memiliki arti bahwa limbah tidak di kelola. 79,65% siswa juga menyatakan bahwa pelaksanaan PLH di sekolah belum memadai dan tidak efektif, sedangkan 20,35% menyatakan efektif.4. Dalam mencapai optimalisasi pengelolaan PLH di SMK Negeri kelompok teknotogi dan industri Jakarta . dapat dilakukan melalui pelibatan stakeholder PMK dan melaksanakan peranannya masing-masing. sedangkan SMK dapat meningkatkan pelaksanaan PLH melalui: (a) penerapan manajemen lingkungan (Plan, do, check, dan action); (b) pencapaian kinerja PLH yang meliputi integrasi materi lingkungan pada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, penampilan sekolah, sikap dan perilaku yang baik seluruh warga sekolah terhadap lingkungan hidup.E. Daftar Kepustakaan : 23 (1982-200)

---

Optimizing of Environmental Education Management in Vocational Secondary Education (Case Study : Technology and Industrial Programms at The Public Vocational High Schools in Jakarta)The purpose of secondary education is to continue and expand the basic education of primary school and junior secondary school, to develop the students ability as members of the society to interact with social, men-made, and natural environment, to develop the students knowledge to continue their studies to higher levels of education. The secondary education managed by the Ministry of National Education consisting the general secondary education namely the general high school (SMU) and the vocational secondary education or the vocational high school (SMK).Vocational high school provides priority to expanding specific occupational skills and emphasizes on the preparation of students to enter the workforce and expanding their professional attitude. As explained in the education system, vocational program is devided into six groups, i.e Technology and Industry, Agriculture and Forestry, Tourism, Community Welfare, Business and Management, and Art and Handicraft. Based on the six groups there are 21 streams consisting of 89 study programs. During the activities in the classroom and in the workplaces, the schools have included in natural resources utilization also its potential in contaminating or polluting to environment. To employ with the global needs of workers with a competence including their environment outlook, the Directorat of Technology Vocational Education in collaboration with the Swisscontact have prepared the Concept of Environmental Education for The Vocational High School.Based on The Concept of Environmental Education (EE Concept) at The Vocational High School (1996), the stakeholders are The Directorat of Technology Vocational Education (DTVE), Vocational Education Development Center (VEDC) Malang as The Development Center of EE, 6 Vocational Teacher Upgrading Centers, Ministry of National Education of DKI Jakarta, and The Vocational High School (SMK). The Concept of EE was made in order to enable the stakeholders to support the implementation of EE at The Vocational High School. The school is expected to arrange and to carry out the EE programs integrated in the activities of curriculum and extracurriculum, to conduct and develop an environmental-cultured school, and also to arrange and submit the report of EE implementation. The Monitoring and Evaluation by DIVE in 1997 - 2001 proves that the implementation of EE at SMK was not optimal so that to purposes are not reached, such as : (a) the students lack of awareness, EE outlook, and skills as reflections of their rational and responsible behavior towards environment, (b) the graduates from SMK don't have profesional attitude yet, demande by environmental development. Therefor, the writer took the title : Optimizing of Environmental Education Management in Vocational Secondary Education (Case Study : Technology and Industrial Programs at The Public Vocational High Schools in Jakarta).Because the purposes are not reached, the writer make some limits of the problems and assumptions : (a) the role of SMK stakeholders in the effort of EE implementation at SMK (technology and industrial program) is not optimal yet; (b) the role of managers and the methods of EE implementation at SMK (technology and industrial program) in DKI Jakarta is not optimal yet; (c) Knowledge, attitude and skills of the students after learning about EE is not optimal yet; (d) the optimal reaching of EE implementation at SMK (technology and industrial program) in DKI Jakarta could be attained by participation of all stakeholders of Vocational Secondary Education, application of environmental management, and EE performance achievement.The method used in this research is survey method, due to limited data from relatively large amount of cases. The Population of Public Vocational High School (technology and industrial program) in DKI Jakarta are 12 school. The method of determining the sample is purpose sampling, that is six SMK (50%). The members of school sampling done by stratified random sampling. The respondents are 5 principals, 33 teachers, and 226 students (5% out of 4490 (total number of students)). Besides, there are 6 key informants from the SMK stakeholders : 1 person from DIVE, Development Cenyer of EE, VEDC Malang, Regional Teacher Training Center (BPG) Jakarta, Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, and Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta. The research instruments are observation, questionairs, discussions, and interview.The result of study proves that the implementation of EE at SMK done by stakeholder of Vocational Secondary Education and the schools are not optimal. The proofs are :1. The stakeholders show a lack of commitment, coordination and evaluation in conducting EE program continuosly. Besides, Dinas Pendidikan Propinsi DIU Jakarta, Regional Teacher Training Center (BPG) Jakarta, and Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta have no EE team and no EE program.2. SMK shows that : (a) among 6 principals which have made the EE operational program, no one makes work framework and assesment of EE achievment; (b) only 7 teachers (21,21%) out of 33 teachers who teach EE had been through EE training. in this condition, the ability of teachers in transforming the knowledge of environment becomes an obstacle and also influences their teching-learning and mastering the subject materials. Besides, the guidelines of integrating environment knowledge materials to the special skill materils are costraint by the lack of human resources.3. The knowledge, attitude, and skills of SMK (technology and industrial students.program) , after having EE, are not optimal. 64,16% respondents said that they knew more about environment from society activities, 35,84% at school activity. However the knowledge consist of sanitation (34,51%), general idea about environment (29,65%) and attitude towards environment (17,70%). The attitude and skills of the students about waste management of laboratory work is fare (53,54%), that means that the waste of laboratory work damp to the sewage, the high category (38,94%) that means that the waste of laboratory work throw on garbage cane, the lower category (7,97%) that means that the waste doesn't managed. 79,65% the Students explained that the implementation of EE isn't optimal and ineffective, but 20,35% state effective.4. In reaching of the optimizing of managing EE at the Public Vocational High Schools (technology and industrial program) can be done by participation of all stakeholders of Vocational Secondary Education. The schools can improve the. conduct of EE through : (a) application of Environment Management (plan, do, check, action); (b) EE performance achievement including integration of the environment material to intra curriculum and extracurriculum activities, school appearance, and good behavior and attitude of all members of the school toward their environment.E. Number of References 23 (1928-2040)"

"Secara teoritik, tidak ada sistem yang sama sekali mandiri. Satu sistem di satu pihak dapat dilihat sebagai bagian integral dari satu kesatuan sistem yang lebih besar, di pihak lain sistem tersebut eksis karena berfungsinya berbagai komponen/subsistem yang secara kolektif menjadikan sistem tersebut berfungsi dan operasional. Administrasi sebagai satu unit/kesatuan sistem merupakan bagian (subsistem) integral dari sistem sosial-kenegaraan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, secara spesifik tata lingkungan nasional (national environmental setting) secara signifikan berperan sebagai kolektivitas dari berbagai faktor yang secara timbal balik memberikan pengaruh kepada sistem dan struktur administrasi, baik dari segi materi, substansi, budaya, maupun perilakunya.Ekologi Administrasi yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah sebagai Body of Knowledge yaitu ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya dan juga sebagai Method of Approach yaitu bagaimana cara untuk melihat ke dalam suatu permasalahan yang hakekatnya sangat kompleks.Tujuan Penelitian ini adalah :Umum : Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan sosial perkotaan di DKI JakartaTujuan khusus :1. Mengetahui hubungan antara pengetahuan pegawai Dinas Kebersihan dengan tindakannya terhadap pengelolaan sampah.2. Mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan tindakannya terhadap pengelolaan sampah.3. Mengetahui hubungan antara kinerja Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat.4. Mengetahui hubungan antara kesadaran dan peran serta masyarakat dengan kinerja Dinas Kebersihan.5. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Kebersihan.6. Mengetahui pengaruh timbal balik antara pegawai Dinas Kebersihan, masyarakat dan lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, sedangkan data. primer dikumpulkan melalui pengamatan lapangan (observasi), wawancara dengan instrumen pendukung kuesioner . Sedangkan teknik pengamatan dan analisis data menggunakan program SPSS.Hasil penilitan ini adalah:Berdasarkan hasil survei dan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:1. Terdapat hubungan nyata antara pengetahuan karyawan Dinas Kebersihan dengan tindakan terhadap pengelolaan sampah pada semua unit yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari 75% responden, masing-masing unit bertindak baik yang mencerminkan adanya kinerja yang baik.2. Terdapat hubungan nyata antara pengetahuan masyarakat kelurahan Johar Baru dengan tindakan terhadap pengelolaan sampah pada semua kelompok masyarakat yang menjadi responden. Hal ini terlihat bahwa sekitar 72% ibu-ibu PKK memiliki tindakan yang baik. Disini terlihat bahwa pengetahuan seseorang erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukannya.3. Terdapat hubungan antar kinerja Dinas kebersihan dengan peran serta masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat bersama-sama memelihara dan mengelola kebersihan telah terbukti (R2 = 0,92).4. Ternyata ada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yaitu:a. Faktor internal:- Anggaran/dana yang disediakan setiap tahun belum memadai- Petugas lapangan (golongan 1) belum mencukupi Sarana yang dimiliki umumnya sudah tua dan tidak layak jalan sedangkan Prasarana yang ada tidak efektif dan efisien karena lokasi yang jauh dan kini bermasalah. b. Faktor eksternal:- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah cukup baik- Penegakan hukum masih lemah, dimana pelanggaran sering terjadi- Kebijakan Pemda/DPRD sering rancu dan tidak konsisten.5. Dengan adanya hubungan timbal balik antara kinerja pegawai dinas kebersihan dengan peran serta masyarakat menunjukan bahwa prisip-prinsip pokok ekologi berlaku di dalam kehidupan yaitu:- Adanya hubungan timbal balik antara dinas kebersihan sebagi pengelola dengan masyarakat sebagai produsen sampah.- Adanya saling ketergantungan antara kinerja pegawai Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah.- Adanya keselarasan dan keseimbangan didalam pengelolaan sampah baik dilihat dari segi kinerja pegawai dengan peran serta masyarakat.- Adanya keanekaragaman di dalam pengelolaan sampah, dimana faktor eksternal dan internal mempengaruhinya.- Adanya kesinambungan antara kinerja pegawai Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan sampah sehingga mencapai hasil yang optimal.Saran Yang Diajukan:1. Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan agar selalu melakukan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah (mulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, sampai dengan pengangkutan)2. Pemda DKI Jakarta agar mengupayakan penyediaan. LPS di setiap Kecamatan dan menumbuhkembangkan kegiatan pengomposan di setiap kecamatan.3. Pemda DKI Jakarta agar mengupayakan koordinasi dalam pengelolaan sampah (Dinas Kebersihan, dinas PU, dinas Pertamanan, PD Pasar Jaya dan Dispenda).4. Pemda DKI Jakarta agar mulai memikirkan cara-cara efisien dan efektif dalam pengelolaan sampah. Untuk Stu disarankan agar di setiap wilayah kota di bangun LPA. Hal ini guna menghindari kemacetan dan faktor jarak tempuh.5. Masyarakat dan dunia usaha harus mulai aktif dan berperanserta di dalam pengelolaan sampah karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat bukan hanya tugas pemerintah raja, jadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.Daftar Pustaka: 39 buku (1977 - 2000)"

"Sejalan dengan berkembangnya sektor industri di banyak negara sedang berkembang pada dekade 30 tahun terakhir, perkembangan industri di Indonesia pada kurun waktu tersebut pun mengalami peningkatan yang mengesankan. Kontribusi industri terutama industri manufaktur dalam kenaikan GDP dan GNP Indonesia juga meningkat dengan pesatnya. Akan tetapi peningkatan GDP dan GNP tersebut sebenamya tidaklah akurat untuk mengukur pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan GDP dan GNP mengesampingkan biaya-biaya eksternal yang harus ditangung oleh masyarakat, serta kerusakan lingkungan, deplesi sumberdaya alam dan kualitas kesehatan masyarakat.Kondisi ini tentu saja menimbulkan masalah, karena kerusakan yang terjadi telah menempatkan lingkungan dalam kondisi yang sangat kritis. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Meadow dan kawan-kawan, kondisi bumi akan hancur sebelum tahun 2100 karena kerusakan yang ada telah melampaui ambang batas kemampuan bumi untuk menanggungnya. Solusi berupa deindustrialisasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebenarnya mengandung risiko yang sama besarnya dengan melanjutkan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, industrialisasi bagi sebagian kalangan masih tetap dibutuhkan.Namun, untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan dalam hal ini industrialisasi dengan cara-cara yang lebih baik sehingga memperkecil bila tidak dapat meniadakan dampak buruknya terhadap lingkungan. Biaya-biaya eksternal tidak dapat lagi dibiarkan menjadi tanggungan masyarakat Dunia usaha harus mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya.Akan tetapi, mengingat selama ini perusahaan dijalankan dengan cara "business as usual', maka cukup banyak pendapat yang meragukan akan adanya keinginan perusahaan untuk menerapkan konsep tanggung jawab lingkungan dunia usaha ini. Di lain pihak tidak kalah banyak juga yang percaya bahwa perusahaan mau menjalankan tanggung jawab ini. Hal ini disebabkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat pada lingkungan serta masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk pelaksanaan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) bermuara pada pengurangan biaya-biaya produksi (eco-effidency) sehingga memberi nilai tambah pada bisnis mereka. Oleh sebab itu cukup banyak industri yang kini mengedepankan kepedulian pada lingkungan.Upaya ini tidak serta merta mendapat sambutan yang positif. Cukup banyak kalangan yang menganggp bahwa hal itu hanya sebagal "greenwash" dan semata-mata dilakukan untuk public relations dan bahkan disinformasi citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan Multi dan Trans Nasional adalah yang paling mendapat kecaman mengenai hal ini karena dianggap telah memainkan praktek standar ganda di negara-negara berkembang. Ada perbedaan kepedulian lingkungan antara perusahaan yang berada di negara asalnya dengan cabang pabrik yang ada di negara berkembang. Berdasarkan permasalahan inilah penelitian ini dibuat yaitu dengan tujuan penelitian pertama menggambarkan bentuk penerapan tanggung jawab lingkungan salah satu perusahaan Trans Nasional di Indonesia dan kedua menggambarkan kesamaan dan perbedaan antara apa yang telah dilakukan oleh perusahaan induk dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Hipotesis kerja penelitian ini adalah pertama, dalam skala tertentu, ada bentuk tanggung jawab lingkungan yang diberikan oleh perusahaan trans nasional. Kedua, ada cukup banyak kesamaan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan cabang yang ada di Indonesia.Untuk memahami bentuk penerapan tanggung jawab ini, peneliti melihatnya dari perundang-undangan yang ada di bidang lingkungan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan hal yang paling mendasar dari bentuk tanggung jawab lingkungan dunia usaha. Lebih lanjut lagi, apabila kepatuhan telah dilakukan, maka upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan cara-cara berproduksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan membuat suatu manajemen lingkungan.Salah satu teori yang mempunyai pengaruh besar di dalam cara pandang hubungan antara industri dan lingkungan adalah teori Ecological Modernization. Teori inilah yang menjelaskan bahwa sebenamya adanya industri tidak selalu harus bertentangan dengan lingkungan. Industri dapat sejalan dengan lingkungannya melalui perbaikan di bidang teknologi sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Dalam perkembangannya, teori ini juga menekankan pada transformasi manajerial dan institusional. Pada akhirnya, berdasarkan semua landasan tersebut, maka bentuk penerapan tanggung jawab dunia usaha dapat dilihat.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitan Case Study dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, penggunaan dokumen dan visual image untuk dianalisis. Sebagai Studi Kasus diambil PT. RBI yaitu suatu industri perbekalan kesehatan rumah tangga yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka.Dari pembahasan hasil temuan diperoleh bahwa PT. RBI telah melakukan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang mengatur pengolahan limbah, karena perusahaan ini berada di kawasan industri yang mempunyai kebijakan cukup ketat di dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh industri yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan induk, maka perusahaan ini telah pula menjalankan deaner production dalam tingkatan tertentu. Namun, berbeda dengan perusahaan induk, PT. RBI belum memiliki kebijakan lingkungan serta sasaran dan target lingkungan.Dari apa yang dihasilkan dalam temuan dan pembahasannya maka dapat disimpulkan bahwa memang benar, PT. RBI telah menjalankan tanggung jawab lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan pengolahan limbah cairnya. Selain itu hipotesis kedua ternyata terdapat sedikit perbedaan antara apa yang telah dijalankan oleh perusahaan induk dengan apa yang dilaksanakan PT.RBI. Akan tetapi, perbedaan ini tidak sampai pada perusakan lingkungan, karena hal prinsip berupa perhatian pada efek negatif proses produksi tetap menjadi fokus utama PT. RBI.Dengan melihat bagaimana perusahaan trans nasional ini beroperasi, maka tampaknya apa yang dikemukakan oleh teori ecological modernization bahwa industri dapat berjalan bersama dengan lingkungan memang cukup relevan. Perubahan-perubahan cara berproduksi yang dilakukan oleh perusahaan induk (yang diterapkan pula oleh PT. RBI) memperlihatkan bahwa pada perbaikan teknologi dan manajerial memang mampu mendorong kearah pengurangan dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan.Mengenai trasformasi institusional, saat ini memang pemerintah telah membuat instrumen insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Program PROPER). Akan tetapi berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam teori ini, salah satu tujuan dan sasarannya adalah justru meningkatkan penaatan terhadap regulasi yang ada. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, mengingat kondisi di Indonesia masih sangat membutuhkannya. Dengan demikian, pengurangan command and control dan peran tradisional negara seperti yang ditawarkan teori ini belum saatnya untuk diiakukan.E. Daftar Kepustakaan : 50 (1982-2003)In line with the growth of the industrial sector in many developing nations in the last three decades, the industrial sector in Indonesia in the period showed an impressive growth. Contribution of the sector, especially manufacturing industries, to the national GDP and GNP also showed a significant increase. However, the increasing GDP and GNP were not accurate measurements of Indonesian development. GDP and GNP calculations put no regard to the external costs that must be borne by the public, and environmental damage, depletion of resources and lower quality of public health.

This condition certainly causes serious problems, since the existing damage has resulted in a critical condition of the environment According to Meadow et al., the earth will be inhabitable before 2140, because the damages did has surpassed the ability of the earth to sustain. Proposed solutions such as reindustrialization have similar risks compared to continuing development itself. For many, industrialization seems to be the only possible alternative.

Thus, in order to solve environmental problems, development attempts, especially industrialization, must be done in a better way to eliminate - at least minimize - negative impacts towards the environment. External costs must not be borne by the public. The business sector must assume the responsibility to solve environmental problems caused by its actions However, as most businesses are currently being operated `business as usual,' many are at least distrustful of the commitment of the businesses to apply the concept of corporate environmental responsibility. On the other hand, many believe that businesses will be responsible, as implementation of environmental responsibility will not only benefits the environment and the public, but also the business itself. Cleaner production will result in lower production costs {eco-efficiency), giving value to their products. Thus, many businesses now begin to pay attention to environmental issues.

However, these attempts are not immediately responded positively. Many regarded that these attempts are merely "green wash," public relations moves or even disinformation regarding the image of the company. Multi-and trans-national companies are the ones with the harshest criticism, since they are regarded to use double standards in developing countries. There are differences between the practices of environmental responsibility of multinationals and transnational in their home countries and in the developing countries.

This study is based on this problem. The study intends to describe the implementation of environmental responsibility in a trans-national corporation operating in Indonesia, and also to describe similarities and differences of the implementation of environmental responsibility between the holding company and the Indonesian operation. The working hypotheses of the study are: first, in a certain scale, trans-national companies have some kind of environmental responsibility. Second, there are similarities between the holding company and the Indonesian operation.

In order to understand the implementation of environmental responsibility, the researcher will analyze the issue with the framework of environmental legislations. Observance to legislations is the most basic responsibility among the environmental responsibilities. Other responsibilities include cleaner production methods and a sort of environmental management.

An influential theory regarding the relations of industry and the environment is the ecological modernization theory. The theory explains that industries are not always polar opposites of the environment. The industries can compatible with the environment through technological advances allowing better production methods. In its development, the theory also gives attention to managerial and institutional transformation. In the end, those are indicators with which implementation of environmental responsibility can be measured.

The research was performed with the case study method, and data is collected with observations, in-depth interviews, document study and visual imaging. The case study was performed to FT. RBI, a manufacturer of household cleaning and health product located in the Jababeka industrial estate - Cikarang.

The analysis found that PT. RBI has fulfilled its responsibilities regarding observance of legislations regulating disposal of waste, as the company is located in an industrial estate with tight regulations regarding liquid waste water disposal of the industries located within the area. Furthermore, as part of the holding company's policy, the company has also applied cleaner production in a certain scale. However, unlike the holding company, PT RBI has yet to have an environmental policy and environmental goals and targets.

Thus, a conclusion can be deduced from the results of the study and the analysis, that PT. RBI has fulfilled their environmental responsibility, especially related to the disposal of liquid waste. The second working hypothesis was also found correct, as there are differences in the application of environmental responsibility of the holding company and in PT RBI. However, the difference was not significant, i.e. the Indonesian company's actions resulting in environmental damage. In principle, PT. RBI still focuses on the negative effects of the production process.

With regard to the case study of the operations of a trans-national corporation, it seems that what is proposed by the ecological modernization theory remains relevant, that is industries can compatible with the environment. Changes in production methods in the holding company {which is also applied by PT. RBI} show that technological and managerial advances are indeed capable of reducing negative effects of the production processes towards the environment. In regard to institutional transformation, the government has created incentive and disincentive instruments to improve corporate performance in environmental management (PROPER program). However, unlike what the theory proposes, the intention is to increase the effectively of existing regulations. This is necessary since the condition in Indonesia still requires regulations. Thus, reduction of command and control and the traditional roles of the state are not yet possible.

E. Number of Reference: 50 (1982-2003)"