Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi mengingatkan perlunya membuat ketangguhan sistem dan kapasitas lokal masyarakat urban untuk mencegah penyebaran penyakit menular termasuk terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah. Penelitian kuantitatif regresi linear digunakan untuk menganalisis sikap guru terhadap pembelajaran daring di masa pandemi, faktor-faktor yang berhubungan dengan disiplin protokol kesehatan pencegahan klaster sekolah dan menjelaskan alat desinfeksi UVC untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan di sekolah berbasis metode eksperimental. Hasil penelitian sesuai nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor Pendidikan, Vaksin, Pengetahuan, Sarana, Sikap dan Kebijakan sangat berpengaruh terhadap disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat pembelajaran tatap muka. Solusi untuk meminimalkan penularan melalui udara menggunakan sarana disinfeksi udara telah dibuktikan melalui pengujian radiasi dalam ruang sebesar 7,31 mW/cm2, menonaktifkan bakteri yang memiliki ketahanan lebih tinggi dibandingkan SARS-CoV-2, mereduksi 84,83% konsentrasi mikroba dalam ruangan hingga DNA virus terdegradasi hanya dalam waktu 5 detik menggunakan spesimen virus SARS-CoV-2 yang diduga merupakan varian Omicron. Semoga pemerintah dapat mengadopsi dan mengadaptasi rekomendasi disinfeksi udara pada hunian, ruang kelas, perkantoran, area publik yang tertutup hingga sarana transportasi massal. 

---

The pandemic reminds us of the need to build resilience in the system and local capacities of urban communities to prevent the spread of infectious diseases, including the occurrence of clusters of Covid-19 in schools. Quantitative research with linear regression was used to analyze teacher's attitudes towards online learning during pandemic, factors related to the discipline of health protocols for school cluster prevention and explain UVC disinfection tools to improve indoor air quality in school base on experimental methods. The results according to the significance value show that the factors Education, Vaccine, Knowledge, Facilities, Attitude dan Policy greatly influence the discipline of the Covid-19 prevention health protocol during face-to-face learning. The solution for minimizing airborne transmission using an air disinfection tool has been proven by testing indoor radiation of 7.31 mW/cm2, deactivating bacteria that have higher resistance than SARS-CoV-2, reducing 84.83% of the concentration of microbes in the room and Virus DNA was degraded in just 5 seconds using specimen of suspected SARSCoV-2 Omicron variant. Hopefully, the government can adopt and adapt recommendations for air disinfection in residential areas, classrooms, offices, closed public areas and mass transportation. "

"Potensi perkotaan merupakan modal dasar untuk mewujudkan pembangunan daerah di era revolusi industri 4.0. Upaya dilakukan melalui potensi kebijakan pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarana pembangunan, termasuk menyediakan dan meningkatkan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi (Sumber Daya Manusia) yang esensial dan komprehensif, terutama dengan membekali lulusan dengan pengetahuan khusus melalui sekolah kejuruan. Diketahui kondisi sekolah kejuruan saat ini masih kurang memadai dari segi kualitas, kuantitas, dan validitas. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pemerintah terus berupaya melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemutakhiran pola kemitraan yang sinergis antara sekolah kejuruan dengan dunia industri sebagai pengguna lulusan yang berkesesuaian dengan job demanding. ekrutmen lulusan SMK merupakan prioritas pemerintah untuk memastikan lulusan SMK yang terampil dapat mencapai potensinya secara maksimal. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola kerjasama kemitraan Dudika untuk memenuhi kelayakan pengembangan SMK di Provinsi Jakarta. Rekomendasi dari penelitian adalah mengakui bahwa kemitraan berjalan dengan baik pada tingkat sistem ataupun lokal, disarankan agar kemitraan dikelola oleh suatu Lembaga yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan industri.

---

Urban potential is the basic capital for realizing regional development in the era of the industrial revolution 4.0. Efforts are made through potential development policies in the form of provision of development facilities and infrastructure. This includes providing and increasing manpower with essential and comprehensive competency levels (Human Resources), especially by equipping graduates with special knowledge through vocational schools. It is known that the current condition of vocational schools is still inadequate in terms of quality, quantity and validity. According to Inpres No. 9 of 2016 concerning Revitalization of Vocational Schools in the context of improving the quality and competitiveness of human resources, the government continues to strive to implement programs that support improving the quality of human resources and updating synergistic partnership patterns between vocational schools and the industrial world as users of graduates who are in accordance with job demanding. Recruitment of SMK graduates is a priority for the government to ensure that skilled SMK graduates can reach their full potential. Descriptive qualitative research was used to identify Dudika's pattern of partnership cooperation to fulfill the feasibility of developing SMK in Jakarta Province. The recommendation from the research is to acknowledge that the partnership is running well at the system or local level, it is suggested that the partnership is managed by an institution that has good relations with the government and industry."

"COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi pada tahun 2020 merupakan bencana non-alam yang menambah satu poin kompleksitas permasalahan di perkotaan, termasuk di antaranya kota-kota yang ada di Indonesia. Pertambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sangat signifikan mendasari dikeluarkannya kebijakan untuk menjalankan isolasi mandiri di rumah sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Namun, adanya kasus kematian saat melaksanakan isolasi mandiri menjadi permasalahan baru yang dihadapi kota dalam proses penanganan COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penyebab kasus kematian saat isolasi mandiri di rumah pada masa pandemi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur, mengevaluasi mekanisme penanganan COVID-19 di perumahan dan kawasan permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur selama pelaksanaan isolasi mandiri di rumah pada masa pandemi COVID-19, dan merekomendasikan strategi penanggulangan pandemi di perumahan dan kawasan permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta pengambilan sampel yang menggunakan teknik rujukan berantai atau snowball sampling. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kematian saat isolasi mandiri di rumah pada masa pandemi COVID-19 adalah faktor klinis yang meliputi usia, riwayat penyakit penyerta atau komorbid, dan derajat keparahan COVID-19. Mekanisme penanganan COVID-19 yang telah diimplementasikan di perumahan dan kawasan permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur selama pelaksanaan isolasi mandiri di rumah pada masa pandemi COVID-19 dinilai belum sepenuhnya berhasil dengan adanya kasus kematian saat melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi strategi penanggulangan pandemi dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan di perumahan dan kawasan permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam jangka panjang sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi pandemi baru di masa yang akan datang.

---

COVID-19, which was declared as a pandemic in 2020, is a non-natural disaster that adds one point to the complexity in a city, including cities in Indonesia. The significant increase in positive confirmed cases of COVID-19 underlies the issuance of a policy to carry out home-isolation as a solution to the problem of limited capacity of health facilities during the COVID-19 pandemic. However, the existence of death cases while carrying out home-isolation is a new problem faced by the city in the process of handling COVID-19. The aim of this research are to analyze the causes of death cases during home-isolation during the COVID-19 pandemic in the East Jakarta Administrative City, to evaluate the mechanism for handling COVID-19 in housing and settlements of the East Jakarta Administrative City during the implementation of home-isolation during the period of the COVID-19 pandemic, and to recommend strategies to deal with the pandemic in housing and settlements in the East Jakarta Administrative City. This study use qualitative approach with data collection carried out through interviews, observation, and documentation using snowball sampling. The findings of this study indicate that the main factors causing death during home-isolation are clinical factors which include age, comorbidities, and the spectrum of severity of COVID-19. The mechanism for handling COVID-19 that has been implemented in housing and settlements of the East Jakarta Administrative City during the implementation of home-isolation during the COVID-19 pandemic has not been fully successful with cases of death while carrying out home-isolation. Therefore, this study recommends several strategies as a response against pandemic with the aim to improve resilience in housing and settlements in the East Jakarta Administrative City for a long term as a coping mechanism against another pandemic in the future."

"Kendari sebagai daerah otonom dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan air bersihnya sendiri. Dalam kewajiban pemenuhan air bersih untuk masyarakat melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). PDAM Kota Kendari sebagai penyedia air bersih tidak mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari, Tahun 2021 Cakupan layanan air bersih yang dibuat Pemerintah Kota Kendari melalui sistem perpipaan dan sistem non perpipaan hanya 35,80 %. Selain itu target dari Sustainable Development Goals (SDG’s) bahwa pada tahun 2030 diharapkan akan mencapai akses air minum yang merata dan adil yang serta terjangkau bagi semua orang. Air bersih sangat erat kaitanya dengan kondisi stunting di suatu daerah. Bila pada masyarakat mengalami kekurangan air atau kualitas airnya buruk akan menjadi sebab terjadinya stunting. Tujuan penelitian yaitu menganalisis karakteristik pemenuhan air bersih, serta pengaruh kualitas fisik air bersih terhadap kondisi stunting juga menganalisis kerangka kebijakan pemerintah Kota Kendari terhadap pemenuhan air bersih pada masyarakat kumuh di kawasan pesisir Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed methods) antara kuantitatif dan kualitatif dengan memakai analisis deksriptif, tabulasi silang dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Kota Kendari hanya mampu menjangkau 63,9 % dan mencukupi 54,6 % kebutuhan air bersih sesuai standar 60 liter/hari/orang pada masyarakat kumuh pesisir Kota Kendari. Seluruh masyarakat kumuh di kawasan pesisir Kota Kendari termasuk dalam kategori mahal dalam proses memenuhi air bersihnya. Daerah yang sumber air minum utamanya dari sumur gali, dan sumur bor memiliki lebih banyak balita pendek dan balita kurus dibanding jenis sumber air lainnya. Kerangka kebijakan pemerintah Kota Kendari dalam memenuhi air bersih masyarakat kumuh memiliki kerangka alur yang sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

---

Kendari as an autonomous region is required to be able to fulfill its own clean water needs. In the obligation to fulfill clean water for the community, delegate the responsibility to PDAM (Local Water Company). PDAM Kendari City as a provider of clean water is not able to meet the community's clean water needs. In the Kendari City Regional Development Plan (RPD), in 2021 the coverage of clean water services made by the Kendari City Government through the piping system and non-piping system is only 35.80%. In addition, the target of the Sustainable Development Goals (SDG's) is that by 2030 it is expected to achieve equitable and fair access to drinking water that is affordable for everyone. Clean water is closely related to stunting conditions in an area. If the community experiences water shortages or poor water quality, it will be the cause of stunting. The purpose of this study is to analyze the characteristics of clean water supply, as well as the effect of physical quality of clean water on stunting conditions, as well as to analyze the policy framework of the Kendari City government towards the fulfillment of clean water in slum communities in the coastal area of Kendari City. This study uses a combined approach (mixed methods) between quantitative and qualitative by using descriptive analysis, cross tabulation and policy analysis. The results showed that the Kendari City Government was only able to reach 63.9% and fulfill 54.6% of the clean water needs according to the standard of 60 liters/day/person in the coastal slum communities of Kendari City. All slum communities in the coastal area of Kendari City are included in the expensive category in the process of meeting their clean water. Areas where the main source of drinking water comes from dug wells and drilled wells have more stunted and underweight children than other types of water sources. The Kendari City government's policy framework in meeting clean water for slum communities has the following flow framework: Regional Long-Term Development Plan (RPJP), Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) or Regional Development Plan (RPD and Master Plan for Drinking Water Supply System (RISPAM)."

"Perkembangan‌ ‌jumlah‌ ‌masyarakat/penduduk‌ ‌yang‌ ‌tidak‌ ‌diikuti‌ ‌dengan‌ ‌perkembangan‌ ‌fasilitas‌ ‌serta‌ ‌utilitas‌ ‌yang‌ ‌memadai‌ ‌tentu‌ ‌akan‌ ‌mengakibatkan‌ ‌defisit‌ ‌dalam‌ ‌pemenuhan‌ ‌kebutuhan‌ ‌masyarakat‌ ‌tersebut.‌ ‌Terdapat‌ ‌isu‌ ‌terkait‌ ‌ terbatasnya‌ ‌penawaran‌ ‌(supply)‌ ‌air‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌wilayah‌ ‌DKI‌ ‌Jakarta‌ ‌yang‌ ‌disebabkan‌ ‌oleh‌ ‌bertambahnya‌ ‌jumlah‌ ‌penduduk,‌ ‌terbatasnya‌ ‌supply‌ ‌air‌ ‌baku,‌ ‌tingginya‌ ‌tingkat‌ ‌pencemaran‌ ‌sebagai‌ ‌sumber‌ ‌air‌ ‌permukaan,‌ ‌eksploitasi‌ ‌air‌ ‌secara‌ ‌besar-besaran,‌ ‌dan‌ ‌berkurangnya‌ ‌daerah‌ ‌tangkapan‌ ‌air‌ ‌akibat‌ ‌menurunnya‌ ‌jumlah‌ ‌wilayah‌ ‌serapan.‌ ‌Tujuan‌ ‌ untuk‌ ‌menganalisa‌ ‌bagaimana‌ ‌kualitas‌ ‌air‌ ‌minum‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌Jabodetabek‌ ‌berdasarkan‌ ‌data‌ ‌sekunder‌ ‌Susenas‌ ‌(Survei‌ ‌ Sosial‌ ‌Ekonomi‌ ‌Nasional)‌ ‌dan‌ ‌keterkaitannya‌ ‌dengan‌ ‌kondisi‌ ‌sosial,‌ ‌ekonomi,‌ ‌dan‌ ‌demografi‌ ‌rumah‌ ‌tangga‌ ‌dengan‌ ‌ menggunakan‌ ‌metode‌ ‌penelitian‌ ‌kuantitatif‌ ‌analisis‌ ‌menggunakan‌ ‌regresi logistik binary. Hasil menunjukkan pada Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki akses sumber air minum layak 90.62% dan Bodetabek sebesar 80.03%. Namun masih terdapat 9.38% rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta dan 19.97% wilayah Bodetabek rumah tangga yang tidak mendapatkan akses tersebut. Analisis regresi pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan faktor seperti status migrasi, pendidikan kepala rumah tangga, pengeluaran kapita, daerah lokasi rumah tinggal, keluhan terhadap penyakit, dan kepemilikan asuransi berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan air minum layak. Sedangkan pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan faktor jumlah ART, status menikah, jenis kelamin KRT, pendidikan terakhir, pengeluaran kapita, status kepemilikan rumah, dan daerah rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan fisik air minum yang layak.

---

The development of the number of communities / residents who are not followed by the development of facilities and adequate utilities will certainly result in a deficit in the fulfillment of the needs of the community. There are issues related to the limited supply (supply) of water in the DKI Jakarta area caused by increasing population , The limited supply of raw water, the high level of pollution as a surface source, massive water exploitation, and reduced water catchment areas due to the decline in the amount of absorption area. The purpose of analyzing how the quality of drinking water in Jabodetabek is based on Secondary Susenas data (National Socio-Economic Survey) and its relevance to household social, economic, and demographic conditions using the research method AND quantitative analysis using binary logistic regression. The results showed that in DKI Jakarta Province already had access to drinking water sources worth 90.62% and Bodetabek was 80.03%. But there are still 9.38% of households in DKI Jakarta Province and 19.97% of household bodetabek areas that do not get these access. Regression analysis in DKI Jakarta Province showed factors such as migration status, household head education, capita expenditure, residential location area, complaints against disease, and insurance ownership significantly influence the availability of decent drinking water. Whereas the Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi regions show factor number of ART, married status, KRT gender, last education, capita expenditure, home ownership status, and household regions have a significant effect on the physical availability of decent drinking water."

"Penelitian ini membahas pengelolaan pengungsi asing di Ciputat, Tangerang Selatan, dengan fokus pada akses layanan publik dan interaksi sosial mereka dalam konteks kota inklusif. Latar belakang studi ini adalah peningkatan jumlah pengungsi urban di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan integrasi akibat keterbatasan kebijakan lokal dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengungsi di Ciputat dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta bagaimana ruang publik mendukung interaksi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah lokal dan organisasi internasional, pengungsi di Ciputat masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk stigma sosial, diskriminasi, dan ketidakjelasan status hukum. Ruang publik belum sepenuhnya dirancang untuk memfasilitasi integrasi sosial, sehingga memperburuk isolasi pengungsi. Namun, penelitian ini juga menemukan potensi kontribusi pengungsi terhadap ekonomi lokal melalui pemberdayaan keterampilan dan peluang kerja yang inklusif. Kesimpulannya, untuk mewujudkan kota inklusif, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, dengan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pengungsi.

---

This study examines the management of foreign refugees in Ciputat, South Tangerang, focusing on their access to public services and social interactions within the context of an inclusive city. The study is prompted by the increasing number of urban refugees in Indonesia, who face integration challenges due to limited local and national policies. The research aims to explore the extent to which refugees in Ciputat can access basic services such as healthcare, education, and housing, and how public spaces support social interactions between refugees and local communities. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis.

The findings reveal that despite efforts by local governments and international organizations, refugees in Ciputat still face various barriers, including social stigma, discrimination, and unclear legal status. Public spaces are not fully designed to facilitate social integration, exacerbating refugee isolation. However, the study also identifies the potential contributions of refugees to the local economy through skill development and inclusive employment opportunities. In conclusion, realizing an inclusive city requires more integrated and sustainable policies with active involvement from all stakeholders, including governments, local communities, and refugees."

"Sejak 2007, lebih dari setengah populasi dunia telah tinggal di kota-kota, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2030. SDG's mencatat bahwa 1 dari 4 penduduk kota tinggal di dalam kondisi kumuh. Urbanisasi yang cepat mengakibatkan meningkatnya jumlah penghuni daerah kumuh di seluruh dunia dan termasuk di kota Jakarta, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi spesifik dari permukiman kumuh serta menganalisis pola penyebaran permukiman kumuh berdasarkan zonasi atau peruntukkan lahan dalam perencanaan detail tata ruang Jakarta menggunakan variabel tingkat kepadatan bangunan dengan studi kasus pada 15 lokasi RW (Rukun Warga) di Jakarta dengan kategori RW kumuh berat. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, metode analisis overlay, metode analisis Cluster dan Outlier (Anselin Local Moran's I) dan metode analisis regresi dengan sumber data peta batas administrasi wilayah, peta rencana detail tata ruang dan peta bangunan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta data hasil pendataan keluarga Dasawisma TP-PKK tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan 84,62% tingkat kepadatan bangunan tertinggi berada di zona tidak aman sesuai perencanaan Jakarta yaitu Zona Ruang Terbuka Hijau dan/atau Zona Ruang Terbuka Biru dengan rata-rata kepadatan 234 unit/ha. Penelitian ini juga bahwa lokasi kumuh yang memiliki tetangga langsung ke daerah yang ditetapkan sebagai zona industri dan area pergudangan serta zona perkantoran, perdagangan dan layanan berdasarkan rencana detail tata ruang Jakarta, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi kumuh yang bertetangga dengan daerah yang ditetapkan sebagai zona perumahan. Dalam penelitian ini tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan di setiap wilayah RT tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kepadatan bangunan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh di Jakarta serta melakukan penanganan yang lebih efektif dan efisien berdasarkan karakteristik setiap wilayah permukiman kumuh.

---

Since 2007, more than half of the world's population has lived in cities and is projected to increase to 60 percent by 2030. SDG's noted that 1 in 4 city residents live in slums. Rapid urbanization has resulted in increasing numbers of slum dwellers throughout the world and including in the city of Jakarta, Indonesia. This study aims to identify specific locations of slums and analyze patterns of distribution of slums based on zoning or land designation in Jakarta detailed spatial planning using building density level variables with case studies at 15 RW (hamlets) locations in Jakarta with heavy slum RW categories. The research method uses descriptive analysis method, overlay analysis method, Cluster and Outlier analysis method (Anselin Local Moran's I) and regression analysis method with the data source of regional administrative boundary maps, detailed spatial plan maps and building maps from DKI Jakarta Provincial Government as well as data on the census of the Dasawisma TP-PKK in 2019. The results showed that 84.62% of the highest level of building density was in the unsafe zone according to Jakarta's planning, namely the Green Open Space Zone and/or the Blue Open Space Zone with an average density of 234 units /Ha. The factor of land insecurity is one of the factors driving the development of slums. This study also shows that RT areas that have direct neighbors to industrial and business zones affect the level of building density and high opportunities for slums to develop in urban areas. In this study the level of income and education level in each RT region did not significantly influence the level of building density. This study recommends the Provincial Government of DKI Jakarta to collaborate in handling slums in Jakarta and to conduct more effective and efficient handling based on the characteristics of each slum area."

"Masalah premanisme dan kondisi tata ruang yang tidak beraturan di Pasar Tanah Abang seolah telah menjadi masalah yang tidak berujung, masalah tersebut tidak bisa hanya diliahat dari pengaruh aspek fisik namun juga perlu dilihat pengaruh dari aspek interaksi sosial yang ada di dalamnya, terutama kelompok etnik Betawi dan Cina yang merupakan kelompok etnik yang dominan di Tanah Abang karan perjalanan sejarah terbentuknya Tanah Abang yang terikat dengan dua kelompok etnik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan menganalisis secara mendalam interaksi sosial yang dilakukan kelompokn etnik Betawi dan Cina di pasar Tanah Abang serta faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya masalah premanisme dan perubahan penggunaan lahan di Tanah Abang. Ditemukan bahwa etnik Cina memiliki pengaruh yang cukup besar atas penataan ruang yang tidak beraturan di pasar Tanah Abang karna telah memberikan dampak perubahan penggunaan lahan di kawasan sekitar pasar Tanah Abang, sementara etnik Betawi telah memberikan pengaruh besar terhadap muncul masalah premanisme di Tanah Abang karna adanya pola intekasi bisnis keamanan dengan para pedagang dan pemilik bisnis di Tanah Abang.

---

The problem of thuggery and irregular spatial conditions at Tanah Abang Market seems to have become an endless problem, this problem cannot only be seen from the influence of the physical aspect but also needs to be seen from the influence of the aspects of social interaction in it, especially the Betawi ethnic group and The Chinese are the dominant ethnic group in Tanah Abang because of the historical course of the formation of Tanah Abang which is tied to the two ethnic groups. This study uses a qualitative case study approach, by analyzing in depth the social interactions carried out by ethnic Betawi and Chinese groups in the Tanah Abang market and what factors influence the emergence of the problem of thuggery and changes in land use in Tanah Abang. It was found that the Chinese ethnicity had a considerable influence on the irregular spatial planning at the Tanah Abang market because it had an impact on changes in land use in the area around the Tanah Abang market, while the Betawi ethnicity had a major influence on the emergence of thuggery problems in Tanah Abang due to the pattern of security business integration with traders and business owners in Tanah Abang."

"Sebagai Kota penyangga Ibukota Jakarta, jumlah penduduk Kota Depok sekitar 2,330 juta jiwa secara alami berkorelasi dengan peningkatan jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Pertambahan penduduk yang cepat juga perlu diimbangi dengan kapasitas pelayanan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Teknik Sampling menggunakan penekatan rumus Slovin, Data yang digunakan berupa Data kuantitatif dengan Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online survey dengan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa bank sampah berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik harian dengan prosentase sebanyak 0,00204% dari total sampah plastik 2,686 ton/hari di Kota Depok hal ini kontribusi bank sampah masih rendah dan perlu dioptimalisasi kembali. Sebanyak 63% responden perempuan lebih bersedia mengumpulkan sampah plastik di bank sampah. Menurut faktor usia, responden usia lebih dari 25 tahun lebih banyak jumlah sampah plastik yang disetorkan ke bank sampah dengan persentase 86%. Responden yang sudah menikah lebih banyak menyampaikan sampah dengan persentase 72,8%. Faktor Pendidikan, responden dengan Pendidikan SMA kebawah lebih banyak menyampaikan sampah plastik dengan persentase sebesar 53,7%. Berdasarkan faktor pendapatan kurang dari 4 juta lebih banyak menyampaikan sampah plastik dan responden dengan pekerjaan informal lebih banyak menyampaikan sampah plastik di bank sampah Kota Depok dengan persentase sebesar 65,3%. Hasil perhitungan resgresi Logistik Binary menunjukan hasil bahwa variabel Jenis Kelamin, Status Kawin, Penghasilan per bulan, Pendapatan penjualan Sampah, Jenis Pekerjaan, Pemberian Insentif dan Kegiatan sosialisasi dalam upaya peningkatan jumlah sampah plastik di bank sampah menunjukan nilai masing-masing variabel signifikan.

---

As a buffer city of the capital city of Jakarta, the population of Depok City of around 2.330 million people is naturally correlated with an increase in the amount and type of waste produced. Rapid population growth also needs to be balanced with the capacity of waste management services as needed. This research uses a quantitative method approach. Sampling technique using the Slovin formula, the data used is in the form of quantitative data with data collection techniques using questionnaires that are shared online surveys with data processing in this study carried out using SPSS software. The results of the study that waste banks contribute to reducing daily plastic waste with a percentage of 0.00204% of the total plastic waste of 2,686 tons / day in Depok City, this contribution of waste banks is still low and needs to be optimized again. As many as 63% of female respondents are more willing to collect plastic waste in waste banks. According to the age factor, respondents aged more than 25 years are more likely to deposit plastic waste into the waste bank with a percentage of 86%. Married respondents conveyed more waste with a percentage of 72.8%. Education Factor, respondents with high school education and below conveyed more plastic waste with a percentage of 53.7%. Based on income factors, less than 4 million more delivered plastic waste and respondents with informal jobs delivered more plastic waste at the Depok City waste bank with a percentage of 65.3%. The results of the calculation of Binary Litecoin Logistics progression result that the variables Gender, Marital Status, Income per month, Waste sales income, Type of Work, Provision of Incentives and socialization of Activities in an effort to increase the amount of plastic waste in the waste bank objects of each significant variable."

"DKI Jakarta memiliki bonus demografi angkatan kerja yang tercermin dari peningkatan angka pencari kerja perkotaan. Pencari kerja memiliki kecenderungan tertentu pada sektor pekerjaan yang bersifat formal maupun informal. Namun, belum banyak penelitian yang membahas preferensi tersebut berdasarkan faktor demografi dan aksesibilitas. Faktor demografis dapat memberikan gambaran karakteristik pencari kerja dan preferensinya sedangkan faktor aksesibilitas memiliki kaitan erat dengan kemudahan dalam mencapai lokasi pekerjaan yang juga dapat menentukan preferensi pencari kerja. Pengetahuan tentang pengaruh faktor-faktor tersebut dapat memberikan masukan dalam perencanaan kebijakan berbasis wilayah serta pengembangan perkotaan yang mengakomodasi kebutuhan layanan akses pada pusat-pusat ekonomi kota. Dalam penelitian ini diterapkan autokorelasi spasial pada data pencari Kerja di Jakarta dengan menggunakan variabel bebas jumlah penduduk, usia produktif, luas wilayah dan lokasi pelatihan (sebagai representasi aspek pendidikan) sebagai faktor demografis. Sementara itu, untuk mengetahui faktor aksesibilitas pencari kerja digunakan variabel jarak tempuh, waktu perjalanan, dan biaya perjalanan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing wilayah (kecamatan) di DKI Jakarta Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan responden untuk memilih sektor pekerjaan formal dibandingkan informal. Secara kewilayahan juga ditemukan bahwa kecamatan dengan jumlah pencari kerja tertinggi berada di kecamatan Tanjung Priok (Jakarta Utara), Kalideres (Jakarta Barat), dan Duren Sawit di Jakarta Timur. Hasil analisis spasial juga menemukan variabel jumlah penduduk, penduduk usia produktif dan jumlah lokasi pelatihan berpengaruh terhadap preferensi pencari kerja. Sementara itu, variabel aksesibilitas juga signifikan dan berpengaruh terhadap preferensi pencari kerja (jarak tempuh, waktu tempuh, dan biaya perjalanan) untuk memilih pekerjaan di sektor formal.

---

DKI Jakarta has a demographic bonus of the labor force which is reflected in the increase in the number of urban job seekers. Job seekers have certain tendencies in the formal and informal job sectors. However, there have not been many studies that discuss these preferences based on demographic and accessibility factors. Demographic factors can provide an overview of the characteristics of job seekers and their preferences, while accessibility factors have a close relationship with the ease of reaching job locations which can also determine the preferences of job seekers. Knowledge of the influence of these factors can provide input in area-based policy planning as well as urban development that accommodates the needs of access services in urban economic centers. In this research, autocorrelation is applied to the data on job search in Jakarta by using independent variables of population, productive age, area, and location of training (as a representation of educational aspects) as demographic factors. Meanwhile, to find out the accessibility of job seekers, variables distance, travel time, and travel costs are used. Data analysis was carried out using a spatial approach to determine the influence of each region (observation) in DKI Jakarta This study used a quantitative approach by collecting data using questionnaires that were disseminated online. The result shows respondents’ tendency to choose formal rather than informal work sectors. Regionally, it was also found that the districts with the highest number of job seekers in Tanjung Priok (North Jakarta), Kalideres (West Jakarta), and Duren Sawit sub-districts in East Jakarta. The results of spatial analysis also found that the variables number of population, population age and, number of occupation exercise affect the preferences of job seekers. Meanwhile, accessibility is also significant and influences the preferences of job seekers (mileage, travel time, and travel costs) to choose jobs in the formal sector."