Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan bukti hak dalam melakukan penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1606/K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah perihal SKT yang menjadi alas hak dalam menguasai tanah, ternyata dikeluarkan pada saat telah terjadi sengketa diatasnya. Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder, dengan alat pengumpulan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa SKT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, dan apabila merujuk pada Pasal 97 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa SKT ataupun bukti surat sejenis lainnya sebagai keterangan penguasaan atas tanah hanya dapat menunjukkan bukti penguasaan atas tanah sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Dasar penerbitan SKT salah satunya adalah dengan melampirkan surat pernyataan tidak sengketa. Dengan demikian, SKT yang terbit diatas tanah dalam status sengketa menjadi tidak sah dan dibatalkan.

---

This thesis discusses about legal strength of Land History Letter (SKT) used as proof of ownership and right in possession of the land, which was the object of dispute in the Supreme Court Decision No. 1606/K/Pdt/2022. The main problem in this thesis is the SKT, which is the basis of the right in possession of the land was made at a time when there was a dispute over the land. The writing of this thesis is done using doctrinal law research methods with analytical prescriptive research typology, data types as secondary data, with document study collection tools, as well as analysis performed qualitatively. The results of the research show that the SKT is not proof of ownership of land, and referring to Article 97 of the Civil Code No. 18 of 2021 on management rights, land rights, housing units and land registration, it is stated that SKT or other similar letter proof as evidence of possession of land can only indicate evidence of land possession as an indication in the framework of land Registration. One of the conditions to apply SKT to be publish is by attaching a letter of non-dispute of the land. Therefore, the SKT that was publish at the time when a land in dispute status, then the SKT must be declared invalid."

"Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang sering ditemukan di masyarakat Indonesia yang menganut agama yang beragam. Perdebatan mengenai diperbolehkan atau tidaknya untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia terus menjadi pembahasan di masyarakat. Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perkawinan beda agama, terkhusus mengenai keselarasan antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta Hukum Agama yang diakui di Indonesia. Lebih lanjut, dibahas pulamengenai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memutus penetapan perkawinan antara umat yang memiliki agama yang berbeda dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan doktrinal. Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang sangat mungkin terjadi karena keberagaman yang ada, sehingga dimungkinkan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian perkawinan dicatatkan. Sejak lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hakim di pengadilan tidak lagi dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama seperti sebelum-sebelumnya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat hakim yang tetap mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu antar umat yang menganut agama yang berbeda.

---

Interfaith marriage is a phenomenon that is often found in Indonesian society which adheres to various religions. The debate about whether or not it is permissible to carry out interfaith marriages in Indonesia continues to be a topic of discussion in society. The discussion in this study is regarding the validity of interfaith marriages, especially regarding the harmony between SEMA Number 2 of 2023 with the provisions of laws and regulations in Indonesia and Religious Law recognized in Indonesia. Furthermore, it also discusses the suitability of the judge's legal considerations in deciding the determination of marriage between people who have different religions in Stipulation Number 423 / Pdt.P / 2023 / PN Jkt.Utr. The research method used is research with a doctrinal approach. Interfaith marriage in Indonesia is a phenomenon that is very likely to occur due to the diversity that exists, so it is possible to meet people who have different backgrounds. The validity of a marriage according to Marriage Law Number 1 of 1974 is carried out according to the laws of each religion and belief, then the marriage is registered. Since the enactment of SEMA Number 2 of 2023, judges in court can no longer grant applications for registration of interfaith marriages as before. However, in reality, there are still judges who continue to grant applications for registration of interfaith marriages based on the provisions of Article 35 of the Population Administration Law which stipulates that registration of marriages also applies to marriages determined by the Court, namely between people who adhere to different religions."

"Anak tiri dan keturunannya seharusnya tidak dapat menguasai harta peninggalan Pewaris karena tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris sementara itu terdapat saudara kandung Pewaris yang masih hidup. Namun, hal ini tidak sesuai dengan perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/Pdt/2022, yang menyatakan bahwa anak tiri dan keturunannya tetap berhak atas 3 (tiga) bidang tanah milik Pewaris. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum anak tiri dan keturunannya dalam menguasai harta peninggalan Pewaris dan perlindungan hukum bagi saudara kandung Pewaris tersebut agar tetap dapat menguasai seluruh harta peninggalan Pewaris. Penelitian ini disusun dengan metodologi penelitian doktrinal dengan menemukan sumber hukum dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi terhadap kasus yang terjadi dalam putusan. Hasil penelitian ini menemukan dua jawaban. Pertama, anak tiri dalam masyarakat di Nusa Tenggara Timur bukan merupakan ahli waris dan tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris, sehingga tidak berhak untuk menguasai harta peninggalan Pewaris. Kedua, Majelis Kasasi seharusnya menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama anak tiri Pewaris batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga Putusan Kasasi dalam penelitian ini menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

The stepchildren and his descendants should not be able to inherit the Deceased’s estate due to there are no cognation between them, moreover, the Deceased still have a brother who still alive and entitled to his assets. However, the sentence in Supreme Court Decision Number 2560 K/Pdt/2022, which states that stepchildren and his descendants are still entitled to 3 (three) Deceased’s assets, was erroneous. This thesis examines the legal standing of stepchildren and his descendants who unlawfully acquired the inheritance assets of Deceased and the legal protection for the Deceased’s brother. This research has been conducted with a doctrinal research method by finding some legal sources and analyzing laws, doctrines, and jurisprudences related to this case. The results found two answers. First, the stepchildren in East Nusa Tenggara Customary Law is not heirs, so he could not control the Deceased’s assets. Second, the Supreme Court should have declared that the Certificate of Ownership on behalf the stepchild are null and void with all legal consequences, thus this verdict could be the basis of an annulment of the certificates to the State Administrative Court."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana digitalisasi menjadi landasan dalam kebijakan modernisasi koperasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan cita-cita dan tujuan awal pembentukan koperasi di Indonesia, serta bagaimana perbandingan pengaturan dan implementasi terkait modernisasi koperasi di Indonesia dengan modernisasi koperasi di Jerman dan Norwegia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi preskriptif eksplanatoris. Modernisasi koperasi merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara eksplisit tertulis pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, juga diamanatkan mengenai target 500 koperasi modern hingga akhir tahun 2024. Tulisan ini menggunakan komparasi peraturan di negara Jerman dan Norwegia karena sebab-sebab yang terkait dan dapat diimplementasikan di Indonesia dalam hal modernisasi koperasi. Jerman dijadikan perbandingan sebab keberhasilan Koperasi Kreditnya, serta model Koperasi Pertaniannya yang dapat diaplikasikan di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang juga bergantung pada hasil pertanian. Sedangkan Norwegia sebagai negara Skandinavia yang pernah dikunjungi Bapak Koperasi Indonesia, M. Hatta untuk mempelajari praktik koperasi di negara tersebut, sehingga menjadikannya negara yang tepat dalam studi komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi sebagai landasan kebijakan modernisasi koperasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi yang relevan dengan tujuan awal pendirian koperasi. Di sisi lain, Jerman dan Norwegia memiliki regulasi koperasi yang lebih mendalam dan terperinci dibandingkan Indonesia. Hal tersebut yang membuat Undang-Undang Perkoperasian menjadi suatu kebutuhan dalam mengakomodasi perkoperasian Indonesia.

---

This paper analyzes how digitalization becomes the basis for cooperative modernization policies after the Job Creation Law in accordance with the ideals and objectives of the initial establishment of cooperatives in Indonesia, as well as how the regulation and implementation related to cooperative modernization in Indonesia compare with cooperative modernization in Germany and Norway. This paper is prepared using doctrinal research method with explanatory prescriptive typology. Cooperative modernization is an Indonesian government policy that is explicitly written in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). The RPJMN also mandates a target of 500 modern cooperatives by the end of 2024. This paper uses a comparison of regulations in Germany and Norway for reasons that are related and can be implemented in Indonesia in terms of cooperative modernization. Germany is used as a comparison because of the success of its Credit Cooperatives, as well as its Agricultural Cooperative model that can be applied in Indonesia considering that Indonesia is an agricultural country that also depends on agricultural products. Norway, on the other hand, is a Scandinavian country that was once visited by the father of Indonesian cooperatives, M. Hatta, to study cooperative practices in the country, making it an appropriate country for a comparative study. The research concludes that digitalization as the foundation of cooperative modernization policy after the Job Creation Law strengthens the role of cooperatives as an economic pillar that is relevant to the original purpose of establishing cooperatives. On the other hand, Germany and Norway have more in-depth and detailed cooperative regulations than Indonesia. This makes the Cooperatives Law a necessity in accommodating Indonesian cooperatives."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidakharmonisan antara penguasaan data pribadi oleh platform e-commerce dengan Undang-Undang Penguasaan Data Pribadi serta menganalisis potensi penguasaan data pribadi konsumen oleh platform e-commerce dalam menciptakan praktik anti persaingan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan sifat penelitian preskriptif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Penguasaan data pribadi oleh platform e-commerce di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Implementasi prinsip transparansi masih lemah, dengan banyak platform tidak memberikan informasi jelas tentang tujuan pengumpulan, proses pengolahan, dan perlindungan data. Akibatnya, konsumen sering tidak memahami penggunaan data mereka, sehingga rentan terhadap risiko penyalahgunaan. Kasus kebocoran data yang melibatkan jutaan konsumen menunjukkan rendahnya standar keamanan yang diterapkan. Strategi seperti "privacy policy tying" mengharuskan konsumen menyetujui pengumpulan data lintas layanan, yang kemudian digunakan untuk mendominasi pasar lain. Analisis yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa regulasi terkait persaingan usaha di Indonesia, seperti UU Nomor 5 Tahun 1999, belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan yang dihadirkan oleh digitalisasi ekonomi, khususnya e-commerce. Kesenjangan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap penggunaan data pribadi yang memiliki dampak langsung pada struktur pasar dan persaingan.

---

This research aims to examine the incompatibility between the control of personal data by e-commerce platforms with the Personal Data Control Law and analyze the potential for control of consumer personal data by e-commerce platforms in creating anti-competitive practices in Indonesia. This research is doctrinal legal research with prescriptive research nature and uses secondary data as data source. The results of this study show that the control of personal data by e-commerce platforms in Indonesia is not yet fully by Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The implementation of the transparency principle is still weak, with many platforms not providing clear information about the purpose of data collection, processing, and protection. Data leakage cases involving millions of consumers demonstrate the low security standards in place. Strategies such as “privacy policy tying” require consumers to agree to data collection across services, which is then used to dominate other markets. The author's analysis shows that competition-related regulations in Indonesia, such as Law No. 5/1999, have not fully accommodated the challenges presented by the digitalization of the economy, especially e-commerce. This gap is exacerbated by weak supervision of the use of personal data which has a direct impact on market structure and competition."

"Penggunaan unsur perjudian dalam rancangan fitur-fitur pada Permainan Interaktif Elektronik menjadi strategi yang kini lazim digunakan oleh pihak pengembang dan penerbit atau Penyelenggara Permainan Interaktif Elektronik sebagai cara untuk memaksimalkan keuntungan dari Permainan ciptaannya. Fitur loot box pada Permainan Interaktif Elektronik merupakan salah satu bentuk implementasi sebuah fitur yang beroperasi menggunakan prinsip dasar yang memiliki kemiripan dengan unsur-unsur perjudian. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang berkaitan dengan pengaturan konten bermuatan perjudian yang menjadi dasar dari keberlakuan Indonesia Game Rating System (“IGRS”), perkembangan teknologi serta evolusi strategi pelaku usaha kini memungkinkan kegiatan perjudian untuk dapat hadir dalam berbagai bentuk hingga bentuk yang sama sekali berbeda dengan definisi perjudian secara hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah keberlakuan nomenklatur yang digunakan dalam mengatur unsur perjudian dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2016 terhadap fitur loot box dengan menggunakan tinjauan fitur Wish System dalam Genshin Impact sebagai contoh empiris dari implementasi fitur tersebut yang diharapkan dapat membantu merumuskan solusi terkait pengembangan pengaturan sistem klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai acuan.

---

The use of gambling elements in the design of features in video games is a strategy that is now commonly used by developers and publishers or Video Game Organizers as a way to maximize profits from the Games they create. The loot box feature is an implementation of a feature that operates using basic principles that are similar to gambling elements. Although Indonesia has regulated the gambling content in Video Games in the Indonesia Game Rating System (“IGRS”), the technological developments and evolutionary strategies of business actors now allow gambling activities to be present in various forms into something completely different from what constitutes as gambling by the definition of gambling in the Indonesian Criminal Code. This study aims to examine the applicability of the nomenclature used to regulate elements of gambling in the Ministerial Regulation of the Ministry of Communication and Informatics No. 11 of 2016 on the loot box feature using the Wish System feature in Genshin Impact as an empirical example of the implementation of this feature which is expected to help formulate solutions related to the development of regulating the Electronic Interactive Game classification system using the principles in the Consumer Protection Act as a reference."

"Penggunaan nitrogen cair dalam industri pangan semakin populer karena efek dramatis yang dihasilkannya. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan olahan siap saji dengan nitrogen cair “Chiki Ngebul” atas hak-haknya yang terlanggar dengan meninjau mengenai nitrogen cair beserta kegunaannya dalam pangan, pengaruh penggunaannya terhadap kesehatan, pelanggaran regulasi oleh pelaku usaha berdasarkan masalah hukum tersebut, sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha, dan peran pengawasan serta pembinaan dari pemerintah terhadap kasus ini. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan nitrogen cair dalam produk pangan olahan siap saji hingga saat ini belum diatur melalui regulasi yang khusus. Terhadap penggunaannya pada pangan olahan siap saji seperti “Chiki Ngebul” dapat menimbulkan beberapa risiko dan permasalahan kesehatan. Diperlukan upaya yang terus-menerus dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan nitrogen cair pada produk pangan olahan siap saji. Regulasi yang jelas dan ketat, termasuk pemantauan produksi dan inspeksi produk, serta penyuluhan kepada produsen dan konsumen tentang risiko dan tindakan pencegahan yang tepat, sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kepuasan konsumen.

---

The use of liquid nitrogen in the food industry has become increasingly popular due to its dramatic effects. However, it also raises concerns regarding safety and consumer protection. This thesis discusses the legal protection of consumers who consume ready-to-eat processed food products with liquid nitrogen, specifically focusing on the case study of "Chiki Ngebul". This research adopts a juridical-normative approach with qualitative data analysis methods based on secondary and primary data obtained from literature, relevant legislation, and interviews. The analysis examines the use of liquid nitrogen in food, its impact on health, violations of regulations by business operators related to legal issues, sanctions that can be imposed on these operators, and the role of government supervision and guidance in addressing this case. The research findings indicate that the use of liquid nitrogen in ready-to-eat processed food products, such as "Chiki Ngebul," is not currently regulated specifically. This lack of regulation poses risks and health issues for consumers. Continuous efforts are needed to monitor and control the use of liquid nitrogen in ready-to-eat processed food products. Clear and strict regulations, including production monitoring and product inspection, as well as education for both producers and consumers about the risks and proper preventive measures, are crucial in ensuring the safety and satisfaction of consumers. The government plays a significant role in supervision and guidance regarding this case. Effective oversight and enforcement of sanctions against business operators who violate regulations can promote compliance. Guidance and support should also be provided to producers to enhance their awareness and knowledge of the proper use of liquid nitrogen in food products. In conclusion, this thesis emphasizes the legal protection of consumers who consume ready-to-eat processed food products with liquid nitrogen, particularly focusing on the case of "Chiki Ngebul." The research highlights the need for clear and strict regulations, monitoring and inspection of production, as well as education for producers and consumers to address the risks and ensure consumer safety and satisfaction in consuming ready-to-eat processed food products using liquid nitrogen."