Tulisan ini menganalisis bagaimana digitalisasi menjadi landasan dalam kebijakan modernisasi koperasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan cita-cita dan tujuan awal pembentukan koperasi di Indonesia, serta bagaimana perbandingan pengaturan dan implementasi terkait modernisasi koperasi di Indonesia dengan modernisasi koperasi di Jerman dan Norwegia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi preskriptif eksplanatoris. Modernisasi koperasi merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara eksplisit tertulis pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, juga diamanatkan mengenai target 500 koperasi modern hingga akhir tahun 2024. Tulisan ini menggunakan komparasi peraturan di negara Jerman dan Norwegia karena sebab-sebab yang terkait dan dapat diimplementasikan di Indonesia dalam hal modernisasi koperasi. Jerman dijadikan perbandingan sebab keberhasilan Koperasi Kreditnya, serta model Koperasi Pertaniannya yang dapat diaplikasikan di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang juga bergantung pada hasil pertanian. Sedangkan Norwegia sebagai negara Skandinavia yang pernah dikunjungi Bapak Koperasi Indonesia, M. Hatta untuk mempelajari praktik koperasi di negara tersebut, sehingga menjadikannya negara yang tepat dalam studi komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi sebagai landasan kebijakan modernisasi koperasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi yang relevan dengan tujuan awal pendirian koperasi. Di sisi lain, Jerman dan Norwegia memiliki regulasi koperasi yang lebih mendalam dan terperinci dibandingkan Indonesia. Hal tersebut yang membuat Undang-Undang Perkoperasian menjadi suatu kebutuhan dalam mengakomodasi perkoperasian Indonesia.

---

This paper analyzes how digitalization becomes the basis for cooperative modernization policies after the Job Creation Law in accordance with the ideals and objectives of the initial establishment of cooperatives in Indonesia, as well as how the regulation and implementation related to cooperative modernization in Indonesia compare with cooperative modernization in Germany and Norway. This paper is prepared using doctrinal research method with explanatory prescriptive typology. Cooperative modernization is an Indonesian government policy that is explicitly written in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). The RPJMN also mandates a target of 500 modern cooperatives by the end of 2024. This paper uses a comparison of regulations in Germany and Norway for reasons that are related and can be implemented in Indonesia in terms of cooperative modernization. Germany is used as a comparison because of the success of its Credit Cooperatives, as well as its Agricultural Cooperative model that can be applied in Indonesia considering that Indonesia is an agricultural country that also depends on agricultural products. Norway, on the other hand, is a Scandinavian country that was once visited by the father of Indonesian cooperatives, M. Hatta, to study cooperative practices in the country, making it an appropriate country for a comparative study. The research concludes that digitalization as the foundation of cooperative modernization policy after the Job Creation Law strengthens the role of cooperatives as an economic pillar that is relevant to the original purpose of establishing cooperatives. On the other hand, Germany and Norway have more in-depth and detailed cooperative regulations than Indonesia. This makes the Cooperatives Law a necessity in accommodating Indonesian cooperatives.