Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistem pembayaran kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di faskes tersebut dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa. Sistem pembayaran ini merupakan pembayaran di muka atau prospektif dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara pra-upaya atau sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui biaya pelayanan kesehatan per peserta JKN di Klinik Ardita Ciracas Jakarta Timur Tahun 2019. Penghitungan biaya pelayanan kesehatan per peserta JKN dapat diketahui setelah memperoleh nilai biaya satuan. Desain penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan kualitatif. Pengolahan data menggunakan metode double distribution dan relative value unit. Biaya Pelayanan Kesehatan Per Peserta JKN Klinik Ardita Ciracas Tahun 2019 sebesar Rp6.815 per bulan per peserta.

---

ABSTRACT

Capitation-based reimbursement system is the payment system that was held in health facilities the first degree especially service outpatient the first degree who collaborated with BPJS Health based on the number of participants who enrolled in the faskes multiplied by the capitation per soul. The payment system this is payment in advance or prospective with the consequences health services be done in pre-effort or before participants BPJS getting sick. This research has objective to know health service cost for each JKN participant at the Ciracas Ardita Clinic East Jakarta in 2019. The calculation of the health service cost for each JKN participant it can be seen after obtaining the unit cost. The research design used was observational with a qualitative approach. Data processing in a double distribution and relative value unit. The health service cost for each JKN participant Ciracas Ardita Clinic in 2019 of Rp6.815 per month per participants."

"Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin yang terjadi pada awal tahun 2007, telah memberikan dampak negatif terhadap cash flow Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan bagi masyarakat miskin. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin terjadi selama 2 (dua) bulan, klaim yang seharusnya dibayar pada bulan Januari 2007 baru dibayarkan pada bulan Maret 2007.

Penyebab keterlambatan pembayaran klaim Askeskin adalah karena adanya proses administrasi kesepakatan kerjasama I MoU (Memmy of Understanding) antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) di tingkat pusat dan juga proses administrasi kesepakatan ketjasama I MoU (Memory of Understanding) antara PT Askes (Persero) Cabang Cirebon dengan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.

Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin tersebut sangat berpengaruh terhadap cash flow RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sehingga RSUD Gunung Jati Kota Cirebon terpaksa mcnunda pembayaran kewajiban kepada pegawai dan pemasok serta mernangkas biaya pemeliharaan gedung I sarana dan prasarana. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dan ketersediaan supplies yang mempengaruhi pelayanan pasien peserta Askeskin di RSUD Gunung Jati kota Cirebon.

Siapkan dana yang cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, misalnya dengan mengalokasikan pendanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari pajak produk yang bersifat destruktif seperti, rokok, minuman keras (alkohol) dan makanan cepat saji. Setelah tersedia dana yang cukup, buat aturan yang memuat sangsi bagi para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim Askeskin."

"ABSTRAKBerdasarkan kajian data profil kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2006. menunjukan adanya data cakupan keluarga sehat masih rendah dengan fenomena perilaku masyarakat yang tidak sehat. Rendahnya cakupan keluarga sehat di Kabupaten Purwakarta.diperkirakan akibat dari belum optimalnya Program PHBS.Berdasarkan hasil identifikasi masalah dapat disimpulkan belum optimalnyaProgram PHBS berkorelasi dengan faktor sosiodemografi keluarga faktor internal seperti pengetahuan dan sikap keluarga, serta faktor ekstemal seperti kontak media dan ketersediaan sarana PHBS. Berdasarkan hasil identifikasi dapat dirumuskan hipotesis penelitian. yaitu Adanya hubungan antara faktor sosiodemografi dengan praktek PHBS, adanya hubungan antara factor internal dengan PHBS dan adnya hubungan antara factor eksternal dengan praktek PHBS. Untuk membuktikan hipotesis tersebut diperlukan data dan informasi tentang pelaksanaan program PHBS di Kabupaten Purwakarta melalui penelitian. Metode penelitian yang digunakan Survei Cepat dengan jenis penelitian potong lintang (Cross Sectional), dimana variabel bebas dan variabel terikat dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Sebagai populasi adalah seluruh keluarga sejumlah 5989 kepala keluarga dengan jumlah sample 300 responden (KK). Tujuan Umum dari penelitian ini untuk mengungkap dan menganalisa hubungan antara faktor sosiodemografi , faktor internal dan faktor eksternal dengan praktek PHBS di daerah industri Kabupaten Purwakarta. Tujuan Khusus hasil analisis hubungan antara faktor sosiodemografi ? faktor internal dan faktor eksternal dengan praktek PHBS ini guna dijadikan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam menyusun intervensi Program PHBS.Hasil penelitian dengan analisis regresi logistik menunjukan bahwa: Yang berhubungan dengan praktek PHBS, yaitu faktor sosiodemografi adalah jumlah anak dan tingkat pendldikan sedangkan faktor internal adalah pengetahuan dan sikap. Dapat dlsimpulkan bahwa. jumlah anak, umur responden, tingkat pendidikan ,tingkat pengetahuan dan sikap berhubungan dengan praktek PHBS. Variabel-variabel tersebut merupakan faktor penentu penyebab adanya cakupan keluarga sehat di daerah industri Kabupaten Purwakarta. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dalam meningkatkan praktek PHBS keluarga diperlukan intervensi lebih intensif pada faktor-faktor yang berhubungan."

"Survey BPS menunjukkan ballwa secara nasional, rata~rata biaya perbulan yang dikeluarkan rumah tangga untuk rawat jalan adalah Rp l5.667,00.- dan propinsi yang memiliki rata-rata biaya rawat jalan perbulan tertinggi adalah DKl Jakarta (Rp36.506,00.-). Sebenarnya biaya-hiaya tersebut dapat dikurangi hila masyarakat memiliki perilaku yang menguntungkan kesehatan dirinya dan keluarganya misalnya dengan menyusui bayinya secara ASI eksidusif srunpai 6 bulan tanpa makanan dan minuman lain kecuali obat dan vitamin, Pemerintah menargetkan penggunaan ASI eksklusif menjadi 80% pada tahun 2000 namun keoyataannya data SDKJ menUI1iukkan bahwa pada tahun 2002 terdapat hanya 39~5% ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif dan bayi Indonesia rata-rata hanya mendapat ASI eksklusif sampai usia I ,6 bulan saja. Bayi yang mendapat ASI eksklusif selama 4-5 bulan hanya 14%. Penelitian yang dilakukan Yayasan HeUen KeUer Intemasional tahun 2002 menunjukkan bahwa persentase Jama pemberian ASI ekslusif di Jakarta selama 4-5 bulan hanya 3%. Penelitian ini merupakan evaluasi ekonomi yang bertujuan metlhat gambaran dan perbandingan biaya pemberian AS! eksklusif dan pemberian susu fonnuia pada bayi umur 4 bulan, perbandingan dan perbedaan biaya rawat jalan kedua kelompok tersebut temmsuk. pcrbt:daan frekuensi sakit, lama hari sakit, frekuensi rawat jalan antara kedua kclompok itu dan menghitung penghematan biaya rawar jalanflya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan stud! cross~secOonal, dengan jumlah sampEL minimum masing-masing kelompok adalah 21 orang bayi berumur 4 bulan yang datang ke praktek dokter spesialis anak RB Alvernia RaWlU!Iangun Jakarta Timur bulan Maret April2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya pemberian ASI eksldusif adalah Rp 2.164.219.- dan rata-rata biaya pemberian susu fonnula Rp 3.558.470.-. Sedangkan rata-rata biaya rawat jalan bayi dengan ASI eksklusif adalah Rp 98.720, dan rata-ratanya pada bayi dengan susu formula adalah Rp 165.857.- (rntio I : 1,7) Perhitungan cost saving adalah selisih antara cost without programe dan cost with programe yang besamya adalah Rp 1.461.388.-. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbadaan bermakna antam kedua biaya rawat jalan ini. Rata-rata frekuensi sakit dan frekuensi rawat jalan pada bayi ASI eksldusif adalah 0,7 dan susu formula adalah 1,0. Sedangkan rata-rata lama bali sakit pada bayi dengan ASI eksklusif adalah 2 bali, dan susu formula adalab 4 bali. Hasil uji statistik menunjukkun tidak ada perbedaan bermakna frekuensi sakit, frekuensi rawat jalan dan lama hari sakit antara bayi dengan ASI eksklusif dan bayi dengun susu formula 0-4 bulan. Artinya semua perbedaan yang teljadi hanyalah by clumce atau faktor kebetulan belaka dan diduga disebabkan jurniah sampel yang kecil. Akkirnya disarankan agar penelitian ini dapat diianjutkun oleh peneliti lain untuk menghitung cost benefit ASI eksklusif secara komperhensif baik rawat inap dan mwat jalan, dengan menggunakan opportunity cost yang sebenamya. Juga diharapkun penelitian ianjutan dengan sampel yang lebih besar dan variatif yang mungkin dapat rnenghasilkan uji statistik yang signifikan.

---

BPS survey shows that nationally, average month expenditure that domestic expend for outpatient is Rp. 15.667 .00.- and province that bas the highest average outpatient expenditure is DKI Jakarta (Rp. 36.506,00.-). Actually those costs could decreased if public has health benefit behavior and their family such as breast: feeding with exclusive ASI to 6 months without foods and other drinks except medication and vitamins, Government 1s targeting exclusive ASI to 80% in 2000 but apparently SDKI data shows that in 2002 there's only 39,5% mother who breastfeeding their children exclusively and averagely Indonesian baby only got exclusive ASI only until 1,6 months. Baby that got exclusive ASI for 4-5 months is only 14%. Research conducted International Hellen Keller Foundation year 2002 shows that exclusive ASI duration percentage in Jakarta for 4-5 months only 3%.

This research is an economical evaluation that aim to see description and equivalent cost of ASI exclusive t,-,}ver and giving formula milk to 4 months baby, equivalence and difference of outpatient cost those two groups include sick frequency difference. sick day duration. outpatient frequency between those two groups and calculating economize outpatient cost. Tills research conducted by using cross sectional study design, with minimal total sample from each groups are 21 babies with 4month ages that come to specialty doctor practice of children at RB Alvernia Rawamangun East Jakarta month March-April 2007.

Research result shows average exclusive ASI cost giver is Rp. 2.164.219 and average formula of milk giver is Rp. 3.558.470. While average outpatient cost of haby with exclusive ASI is Rp. 98.720, and average on baby with formula milk ir.Rp. 165.857 {ratio 1 : J, 7). Cost saving calculation is difference between costs without program and cost with program as much as Rp. l.46L388. Statistical test result shows that there is no significance difference between those two outpatient cost.

Average sick frequency and outpatient frequency on baby with exclusive ASI is 0,7 and formula milk is 1,0. While average sick duration on baby with exclusive ASI is 2 days, and formula milk is 4 days. Statistic test result shows that there is no significance difference of sick frequency~ outpatient frequency and sick duration between baby with exclusive ASI and baby with formula milk 0-4 months. It means all the difference that occurred is only by chance or completely coincidence and estimated cause by minor total samples.

Finally, suggested for other researcher continue this research to determine cost benefit of exclusive ASI comprehensively include inpatient and outpatient with using the real opportunity cost. Suggested too the continues research using a larger samples and more variative. so that maybe statistical test result become significant."

"Provinsi Sumut sebagai Provinsi ke-enam penyumbang kematian ibu terbanyak di Indonesia, penyebab tertinggi kematian ibu 33% karena perdarahan yang dapat dicegah dengan penerapan Manajemen Aktif Kala III dalam pertolongan persalinan. Berdasarkan penelitian pendahuluan, ditemukan hanya 25% bidan yang menerapkan Manajemen Aktif Kala III sesuai standar. Sisanya 75% tidak melaksanakan Manajemen Aktif Kala III, padahal bidan sebagai tenaga kesehatan utama (70%) yang melakukan pertolongan persalinan.Penelitian ini analitik dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam implementasi kebijakan untuk penerapan Manajemen Aktif Kala III pada bidan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015.Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kebijakan yang mengakomodir penerapan MAK III pada bidan, rendahnya pengetahuan bidan tentang MAK III, belum adanya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan bidan praktik swasta menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mengapa MAK III sebagai suatu kompetensi penting bagi bidan belum diterapkan. Kedepannya diharapkan adanya kebijakan yang secara tegas mengatur penerapan MAK III pada bidan dari dinas kesehatan dan IBI dalam menurunkan angka kematian Ibu.

---

Sumatra Utara Province is the sixth Province of highest Maternal Mortality Rate in Indonesia, this large number of maternal mortality rate is partly caused by bleeding 33%. Bleeding can be prevented by implementing Active Management of the Third Stage of Labor (AMTSL) in childbirth delivery service. However, based on prior research, it shows that only 25% of midwifery implements Active Management of the Third Stage of Labor (AMTSL) according to standards. The rest about 75% of midwives do not perform it, 7% among them has even got APN training, whereas midwives as the main health personnel (70%) do childbirth delivery service.This research is analytic with qualitative approach, the method use in collecting data by doing in-depth interview, observation, and document analysis. The aims of this study are; (1) Getting know about the factors influence the implementation of Active Management of the Third Stage of Labor (AMTSL) at midwives (2) to provide the analysis of policy development to implement Active Management of the Third Stage of Labor (AMTSL) at midwives in Padangsidimpuan city year 2015.The result of study shows that there is no policy that accommodate the implementation of Active Management of the Third Stage of Labor (AMTSL) at midwives yet, less knowledge of midwives about MAK III, and there is no monitoring system related to the implementation of private midwives that tends to be potential factor influence why the Third Stage of Labor as an important competition for midwifery has ignored. Hopefully, the policy development of the implementation Active Management of the Third Stage of Labor (AMTSL) can be as a real effort of District Health Office and IBI in decreasing the Maternal Mortality Rate."

"Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 39 tahun, tepatnya berlaku sejak April 2000, 5 Puskesmas menjadi uji coba swadana. Swadana dalam arti puskesmas diberikan kewenangan mengelola langsung pendapatan yang bersumber retribusi, untuk membiayai kegiatan puskesmas. Penelitian bersifat kuantitatif yang dilengkapi dengan kualitatif, dengan metadologi cros secsional. Unit analisa adalah puskesmas, mengunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian pendapatan tertinggi di Puskesmas Tebet Rp.599.896.350 dan terendah Puskesmas Tanah Abang Rp.208.500.200. Pendapatan Puskesmas Jatinegara Rp.436.140.400, Tambora Rp. 329.1599.800, dan Koja Rp. 241.481.968. Biaya terbanyak dikeluarkan Puskesmas Jatinegara Rp.378.572.203 dan terendah di Puskesmas Tanah abang Rp.170.017.805. Biaya Puskesmas Tebet 353.557.278, Tambora Rp.253.547.603, dan Koja Rp.200.097.144. Cast Recoverry rata-rata diatas 100%, tertinggi di Puskesmas Tebet 173,65% dan terendah Puskesmas Jatinegara 113,32%. Puskesmas Tambora 129,82%, Koja 120,68%, dan Tanah abang 122,63%. Kebijakan, dalam penentuan tarif secara tradisional, sedangkan sistem pembayaran terbanyak tunai rata-rata diatas 60%, pembayaran gratis tertinggi di Puskesmas Tambora sekitar 20%, pembayaran JPS tertinggi di Puskesmas Tanah abang 5,11%. Sistem akuntasi keuangan cash basis. Potensi provider cukup bersih dan nyaman, dengan jenis pelayanan dan hari buka puskesmas cukup bervariasi. Jumlah sumber daya manusia, Puskesmas Jatinegara dan Tebet sesuai standar, kelompok umur pegawai terbesar kelompok umur diatas 45 tahun di Puskesmas Jatinegara. Masa kerja pegawai terbesar dibawah 10 tahun di Puskesmas Tebet. Pendidikan pegawai yang relatif merata di Puskesmas Tambora dan koja. Pendidikan yang sedang dijalani pegawai terbanyak di Puskesmas Koja dan yang paling sedikit di Puskesmas Tanah abang. Persepsi pelanggan puskesmas terhadap waktu tunggu, yang lama di unit obat dan pemeriksaan. Persepsi pelanggan terhadap biaya, yang mahal untuk biaya penunjang dan tindakan. Persepsi pelanggan terhadap sikap petugas cukup ramah, kecuali Puskesmas Tambora. ATP3 tertinggi di Puskesmas Tebet sebesar Rp.160.504 dan terendah di Puskesmas Tanah abang sebesar Rp.59.925. ATP puskesmas masih diatas tarif biaya pelayanan dasar Rp.2.000 yang sekarang berlaku. Hasil analisis cost recovery diatas 100%, yang berarti puskesmas sustain, tetapi belum menggambarkan yang sebenarnya, karena gaji dan investasi diluar perhitungan. Pendapatan puskesmas bersumber retribusi dengan kontribusi unit pelayanan belum optimal, maka perlu di tingkatkan unit pelayanan yang kurang berkontribusi. Biaya jasa lebih 40%, biaya medis, umum, dan gizi cukup besar, terjadi double subsidi pada pasien gakin, biaya pemeliharaan relatif kecil. Untuk efektif dan efeisiennya biaya perlu dilakukan analisa, atau cost containment. Tarif belum diketahui apakah diatas/dibawah unit cost, dengan pembayaran JPS dan gratis cukup tinggi. Sistem akuntansi tidak menggambarkan situasi keuangan puskesmas secara nyata. Potensi provider cukup dapat bersaing dengan fasilitas lain. Sumber daya manusia relatif berpotensi untuk mendukung swadana. Persepsi pelanggan tidak mendukung potensi swadana, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat membayar masih bisa ditingkatkan.

---

Analysis for the Sustainability Potential of Trial Health Center for Swadana in Jakarta, in the year 2000Based on the decree letter of Governor of Jakarta Province No.39 Year 2000 (April), stated that five health centers (later in this abstract refers as HC) have became trial health center for swadana. Swadana in health center means the authority in managing health center's direct income from retribution to finance its activities.

This is a quantitative analysis research with qualitative and cross sectional methods. The analysis unit is health center by using primary and secondary data.

From the research survey, the highest income for health center is achieved by Tebet HC for amount Rp.599,896,350,- and the lowest income is achieved by Tanah Abang HC for amount Rp.208,500,200, While other HC such as Jatinegara HC, has income of Rp.436,140,400,- Tambora HC has income of Rp. 329,159,800 and Koja HC has income of Rp.241,481,968. The highest expenses for HC is at Jatinegara HC in amount Rp.378,572,203 and the lowest expenses is at Tanah Abang He in amount of Rp.170,017,805. While the expenses at Tebet HC is only Rp.353,557,278, at Tambora HC Rp.253,547,604 and at Koja HC is Rp.200,097,144. The estimate of cost recovery is above 100% the highest is at Tebet HC of 173.65% and he lowest is at Jatinegara HC of 113.32%. At Tambora HC is 129.82%, at Koja HC is 120.82% and at Tanah Abang HC is 122.63%. The policy in determining the tariff was conducted in traditional way, whereas the cash payment system reaches above 50%, the highest average for- free payment service is at Tambora HC around 20%, the highest pre-payment system through JPS (social safety net) is at Tanah Abang HC is around 5.11%. The account system is cash basis. The potential of health center provider is quite clean and comfortable, with many variations of working hours and type of health service provided by health center. The number of human resources at Jatinegara HC and Tebet HC is as per standard, the highest age group staff is above 45 years of age at Jatinegara HC. The longest duration of work under 10 years is at Tebet 1-IC. Education background of health center staffs is relatively the same at Tambora HC and Koja HC. The highest training program for staff is at Koja HC, while the lowest is at Tanah Abang HC. The highest ATP3 is in Tebet HC in amount of Rp.160,504 and the lowest is at Tanah Abang HC in amount Rp.59,925. Health center ATP still above basic service cost of Rp.2000, which is generally applied today.

The cost recovery analysis is still above 100%, which means health center is sustained, however this still not described the condition in reality, since salary component and investment component (subsidy) are still about of calculation. Health Center income from retribution with the support from service unit. The service cost is still above 40%, medical cost, general cost and nutrition cost is quite big, there is cross subsidy for poor patient and small maintenance cost. For cost efficiency and cost effectiveness, there is necessity to conduct analysis or cost containment. The tariff still unknown whether it is below or above unit cost, with highest JPS (social safety net) payment and free payment system. The account system does not describe health financial situation in reality. The provider potential is quite competitive if compared to other health facilities. Human resource is quite potential to support Swadana potential, however the ability and the willingness of community to pay for health service still can be improved. "

"Skripsi ini membahas mengenai gambaran karakteristik pasien terhadap saldo piutang murni pasien rawat inap di RSIA Budi Kemuliaan tahun 2010. Piutang murni pasien rawat inap merupakan piutang pasien rawat inap yang tidak memiliki jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran karakteristik pasien yang memiliki piutang murni pada tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Masalah yang terjadi adalah adanya kebijakan tanpa uang muka serta terjadinya peningkatan saldo atau jumlah piutang murni pasien rawat inap yang signifikan dari tahun 2009 ke tahun 2010.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa dari kedelapan variabel karakteristik pasien, terdapat 6 variabel yang tidak memiliki hubungan dengan piutang yaitu variabel pekerjaan penanggung jawab pasien, umur pasien, pendidikan, lokasi tempat tinggal, kelas perawatan dan umur piutang. Sedangkan 2 variabel lagi yaitu variabel lama hari rawat dan besar biaya perawatan memiliki hubungan dengan piutang. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya dalam pencarian donatur, dilakukan kajian mengenai sosial ekonomi pasien piutang murni, melakukan upaya penagihan yang lebih intensif, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, serta dilakukan pencatatan piutang yang lebih baik.The objective of this study is to obtain description on uninsured patient characteristics that has remaining balance of account receivables in the RSIA Budi Kemuliaan during year of 2010. Uninsured patients are those without health coverage and has been hospitalized in this hospital.

This study is a descriptive analytic study using quantitative approach. There are strong value from the owners of RSIA Budi Kemuliaan that the hospital will not charge any down payment for any inpatient care, with or without health coverage. As a result, substantial increase in the balance of account receivable are shown in 2010, as compared to the previous years.

The analysis of 8 variables on patient characteristics indicated that 6 variables do not have significant relationship with the balance of account receivables, that are including occupation, age, education, location, class of service care, and number of days of account receivables. The other 2 variables, that are length of stay and cost of care do have significant relationship with the balance of account receivables.

The result of this study suggest that if the owner prefer to maintain their value of not applying down payment to any inpatient care, then there should be further study to explore condition of social economyy of existing patients and find other alternative sources of funds. Intensify collection of account receivables and provide efective and efficient care should also be done in the future to improve the balance of account receivables."

"

Jaminan kesehatan merupakan salah satu langkah pencegahan agar terhindar dari ketidakmampuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat perdesaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder Indonesian Family Life Survey 5 dengan jumlah sampel 12.398 responden. Hasil penelitian didapatkan hanya 40,3% masyarakat perdesaan Indonesia yang telah memiliki asuransi kesehatan. Individu dengan karakteristik berusia produktif (25-44 tahun), berpendidikan tinggi, berstatus kawin, memiliki pekerjaan, berpendapatan tinggi, memiliki riwayat rawat jalan dan rawat inap bermakna secara statistik untuk berkemungkinan memiliki jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia.

 

---

Health insurance is one of the preventive way to avoid the inability to obtain health services. However, there are still many rural residents who do not have health insurance. This study aims to determine the associated factors of health insurance ownership in rural Indonesia. This study is an observational study with a cross sectional design and a quantitative approach. The source of secondary data is from Indonesian Family Life Survey 5 with a sample size of 12.398 respondents. The results showed that only 40,3% of rural residents in Indonesia who have health insurance. Individuals with the characteristics of productive age (25-44 years old), higher education, being married, being employed, higher income, have past utilization in outpatient and inpatient care are statistically significant for the possibility of having health insurance in rural Indonesia.

 

"

"Tesis ini membahas hubungan antara Program Pengendalian Penyakit Kronis (PROLANIS) sebagai upaya untuk mencapai kualitas hidup tertinggi bagi peserta BPJS KESEHATAN yang didiagnosis menderita DM tipe 2 dan hipertensi. PROLANIS dikaitkan dengan pemanfaatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan juga rujukan DM Tipe 2 dan Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif, menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin (p = 0,012), jenis partisipasi (p = 0,000), diagnosis medis (p = 0,000), partisipasi dalam PROLANIS (p = 0,000), layanan Homevisit (p = 0,041), jenis perawatan kesehatan primer fasilitas (0,000), ketersediaan SDM (0,000), ketersediaan infrastruktur (p = 0,005), ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan (p = 0,000), ruang lingkup layanan (p = 0,000), dan ruang lingkup kegiatan prolanis (p = 0,038) terkait dengan RJTP. Faktor yang paling dominan mempengaruhi RJTP adalah ketersediaan SDM (OR = 16.369).Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis kelamin (p = 0,001), jenis partisipasi (p = 0,000), diagnosis medis (p = 0,000), partisipasi dalam PROLANIS (p = 0,000), durasi bergabung dengan PROLANIS (p = 0,000) , keaktifan kegiatan klub (p = 0,003), keaktifan kegiatan pendidikan (p = 0,015), jenis fasilitas perawatan kesehatan primer (p = 0,000), ketersediaan SDM (p = 0,000), ketersediaan infrastruktur (p = 0,005) , ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan (p = 0,000), ruang lingkup layanan (p = 0,000), dan ruang lingkup kegiatan prolanis (p = 0,000) yang terkait dengan rujukan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi rujukan adalah ketersediaan perangkat medis dan obat-obatan (OR = 14.901). Penulis merekomendasikan untuk merancang promosi kesehatan tentang PROLANIS, meningkatkan kualitas fasilitas perawatan kesehatan primer, dan mengoptimalkan kegiatan PROLANIS."