Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ekosistem lamun menyediakan produk dan jasa lingkungan bagi manusia. Produk dan jasa lingkungan dari ekosistem ini memiliki nilai ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu ingin mengetahui nilai ekonomi produk dan jasa ekosistem lamun sebagai pertimbangan untuk mendorong kegiatan lanjutan pasca program pengelolaan ekosistem lamun di Desa Teluk Bakau dan Malang Rapat. Hasil Kajian nilai ekonomi produk dan jasa ekosistem lamun di desa Teluk bakau dan Malang Rapat untuk tahun 2010 didapatkan sebesar Rp 324.615.714.497. Capaian program Trismades menunjukkan bahwa program tersebut berhasil untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem lamun dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada pengelolaan ekosistem lamun, namun kurang berhasil meningkatkan kegiatan ekonomi lokal yang ramah lingkungan. Rencana kegiatan untuk keberlanjutan program pengelolaan pasca program Trismades adalah mempertahankan capaian program, diantaranya: pengelolaan dan perawatan DPPL, pengelolaan Pondok Informasi, lanjutan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta lanjutan pelatihan mata pencaharian alternatif.;Seagrass ecosystems to provide environmental products and services for humans.

---

Environmental products and services from these ecosystems have economic value that contribute to the economic well-being of coastal communities. Therefore theresearch aim to study the economic value of seagrass ecosystem of products and services as a consideration to encourage post-program follow-up activities ecosystem management of seagrasses in the Teluk Bakau and Malang Rapat Village. Results Assessment of economic value of ecosystem products and services seagrasses and mangroves in the Gulf of Malang village meeting for the year 2010 amounting to IDR 324.615.714.497 obtained.

Trismades program achievements. indicates that the program successfully to improve the management of seagrass ecosystems and raise public awareness on the management of seagrass ecosystems, but less successful in increasing local economic activity is environmentally friendly. Action plans for the sustainability of post-program Trismades management program is to maintain the achievements of the program, including: management and maintenance of seagrass sanctuary and Community Information and Training Center, advanced training to increase public awareness as well as the advanced training of alternative income generation."

"Tesis ini membahas tentang analisis perkembangan sanitasi lingkungan di Kota Depok, analisis faktor - faktor yang menentukan perkembangan sanitasi lingkungan di Kota Depok dan analisis efektifitas pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kota Depok. Yang diharapkan dari adanya program STBM adalah menurunnya kejadian diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total. Penelitian ini merupakan kajian empiris yang lebih banyak menggunakan data kuantitatif, baik sekunder maupun primer.Hasil penelitian melihat perkembangan sanitasi di Kota Depok dan Daerah Survey, efektivitas pelaksanaan STBM terjadi penurunan dari persentase rata ? rata kasus diare tahun 2007 ? 2011 sebesar 1,95% menjadi sebesar 1,52% pada tahun 2012 - 2014. Jadi program STBM cukup efektif menurunkan angka kasus diare. Terdapat peningkatan dalam efektivitas pelaksanaan STBM di Kota Depok, yang tadinya hanya mencakup 1 lokasi (1,59%) pada tahun 2012 menjadi 32 lokasi pada tahun 2013 (50,79%) dan pada tahun 2014 menjadi 60 lokasi (95,24%).Berdasarkan pengumpulan data primer, ditunjukkan bahwa rata-rata lama sakit akibat diare adalah 5 hari, dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan sekitar Rp. 500.000,-. Karena itu benefit dari perbaikan sanitasi lingkungan adalah amat besar. Hampir seluruh rumah tangga, menggunakan dana sendiri untuk membuat jamban, tetapi umumnya tidak memiliki dana untuk membuat septic tank karena 61,1% responden tidak memiliki septic tank. Faktor yang mempengaruhi adalah kebijakan pemerintah, tingkat pendapatan dan kebiasaan.

---

This thesis discusses the analysis of the development of environmental sanitation in the city of Depok, analysis of factors that determine the development of environmental sanitation in Depok and analysis of the effectiveness of the implementation of the Community Based Total Sanitation program in the city of Depok. Expected from the program CBTS is decreasing the incidence of diarrhea and disease based on environment related to sanitation and behavior through the creation of sanitary conditions in total. This research is more empirical studies using quantitative data, both secondary and primary.Results of the study saw the development of sanitation in the city of Depok and Regional Survey, effectiveness of implementation CBTS decrease of the percentage of the averages incidence of diarrhea in 2007 - 2011 of 1.95% to 1.52% in 2012 - 2014. So the program is quite effective CBTS reduce the number of cases of diarrhea. There is an increase in the effectiveness of the implementation of CBTS in Depok, which was only includes 1 location (1.59%) in 2012 to 32 locations in 2013 (50.79%) and in 2014 to 60 locations (95.24%).Based on primary data collection, indicated that the average length of illness due to diarrhea was 5 days, with losses due to lost revenues of approximately Rp. 500.000,-. Therefore benefit from the improvement of environmental sanitation is enormous. Almost all households use their own funds to make a latrine, but generally do not have the funds to make the septic tank because 61.1% of respondents do not have a septic tank. Factors that influence the government policy, the level of revenue and habits."

"ABSTRAKDesentralisasi yang menjadi tonggak awal era reformasi membuka gerbang korupsi bagi kota/kabupaten di Indonesia. Melalui desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal dan ekonomi, korupsi tumbuh subur di negeri ini. Desentralisasi politik mengakibatkan pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh pusat menjadi kepala daerah yang di pilih oleh DPRD serta di periode berikutnya dipilih langsung oleh rakyat dengan syarat dukungan minimal kursi 15 dan 20 DPRD. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD secara signifikan memberikan dampak pengurangan jumlah kerugian negara akibat korupsi dan pengurangan perkara korupsi. Akan tetapi pada era pilkada langsung terjadi peningkatan korupsi di tahun pilkada serta besarnya DPRD yang mendukung kepala daerah turut serta meningkatkan korupsi. Desentralisasi fiskal dan ekonomi yang mengakibatkan APBD semakin besar juga secara signifikan mempengaruhi peningkatan korupsi. Berdasarkan penelitian ini maka ide untuk kembali kepada pilkada langsung maupun menaikan jumlah syarat minimum dukungan DPRD terhadap kepala daerah harus dipertimbangkan kembali. Selain itu APBD juga harus diawasi agar tidak dikorupsi terutama pada tahun terjadinya pilkada.

---

ABSTRACTDecentralization is a milestone in the beginning of the reform era has opened the gates of corruption for the city regency in Indonesia. Through the decentralization of political and decentralization of economic and fiscal, corruption thrives in the city district. Political decentralization results in the local elections that was originally selected by the center being the head of which is chosen by the parliament as well as in subsequent periods chosen directly by the people with the requirement of minimum support seat 15 and 20 of Parliament. System of direct local elections compared to the local elections by Parliament significantly impact the amount of reduction in state losses due to corruption and a reduction in corruption cases. But in the era of direct elections increased corruption in the election year and the amount of legislators who support the head of the region participated increase corruption. Economic and fiscal decentralization resulted in greater budget APBD also significantly affect the increase in corruption. Based on this research, the idea of returning to the direct election and increased the number of minimum requirements to the head area of support Parliament should be reconsidered. Besides the budget must also be supervised to ensure that no corruption, especially in the year of election."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh kawasan konservasi laut KKL terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dari 32 provinsi di Indonesia selama periode 2010 ndash; 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio luas KKL/laut secara signifikan berpengaruh positif terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia dengan nilai elastisitas sebesar 0,007. Selain rasio luas KKL/laut, variabel yang secara signifikan berpengaruh positif adalah variabel perahu, rumah tangga perikanan, alat penangkapan ikan, dan trip. Pengaruh rasio luas KKL/laut dan variabel lain yang signifikan bersifat inelastis dengan kondisi skala hasil yang menurun.

---

The aim of the research was to analyse the effect Marine Protected Area MPA to capture fisheries in Indonesia. The research method was regression data panel from 32 provinces in Indonesia during 2010 2014. The results show that MPA's size sea ratio gives a significant positive effect to capture fisheries production in Indonesia with elasticity value of 0.007. Beside MPA's wide sea ratio, other variable, namely number of fishing boat, number of fishing household, number of fishing gear and trip, also have the same positive impacts. The MPA's size sea ratio and other variable are inelastic with the decreasing return to scale condition."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa perilaku kunjungan berulang ke science center sebagai indikator ketertarikan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan perilaku seperti aspek sosiodemografi / sosioekonomi, perilaku kunjungan di masa lalu, dan motivasi dan persepsi pengunjung digunakan untuk memprediksi peluang untuk berkunjung ulang dan memprediksi jumlah rata-rata kunjungan berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa science center perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada pengunjung rombongan atau keluarga yang datang di akhir pekan / hari libur, dengan cara meningkatkan kualitas content dan kemasan produk yang up to date, menarik dan menyenangkan terutama bagi anak kecil dan menerapkan strategi bundling untuk meningkatkan jumlah partisipasi pengunjung loyal ke science center.

---

ABSTRACTThis study analyzes the behaviour of repeat visitation to science center as an indication of community rsquo s interest in science and technology. Behavioural approaches such as sociodemographic socioeconomic aspects, past visit behaviour, and visitor 39 s motivation and perception are used to predict the chances for a repeat visit and the average number of repeat visits. The result shows that the science center needs to give more attention to visitors who visit as a group or family, that come on weekends or holidays by improving the content quality and product packaging to make them up to date, more interesting and fun especially for children, and applying bundling strategy to increase the number of loyal visitor rsquo s participation in the science center. "

"ABSTRAKKebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata. Pengambilan kebijakan fiskal juga ditentukan oleh institusi politik dan aktor-aktor politik yang memiliki orientasi politik dengan motif beragam. Studi ini melihat determinan institusi politik kebijakan fiskal di negara ASEAN-5 dan Asia Timur pada tahun 2000-2015. Institusi politik yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah Fragmentasi atau kompetisi politik, lama waktu berdemokrasi, sistem pemerintahan, ideologi, dan waktu pemilihan umum. Sedangkan, kebijakan fiskal mencakup defisit anggaran, penerimaan pajak, belanja pemerintah, serta anggaran barang publik, yaitu anggaran kesehatan dan pertahanan. Dengan menggunakan estimasi Generalized Method of Moment, studi ini menemukan adanya pengaruh institusi politik terhadap berbagai indikator kebijakan fiskal. Dari hasil penilitian ini, penulis memberikan rekomendasi kebijakan untuk membangun institusi politik yang lebih sehat dan berkualitas karena memiliki pengaruh pada kebijakan fiskal. Negara perlu membuat regulasi agar fragmentasi politik mencapai tingkat yang seimbang antara tekanan dari kelompok kepentingan dan tujuan kebijakan fiskal.

---

ABSTRACTFiscal policy is not only determined by economic factors. Decisions on fiscal policy are influenced to some extent by political actors who have certainly political orientations. This study tries to find the effect of determinants of political institutions on fiscal policy in ASEAN 5 and East Asian countries in year 2000 2015. In this study, variables of political institutions consist of political fragmentation, years of democracy, system of government, ideology, and election time. While the variables of fiscal policy cover budget deficits, tax revenues, government spending, public goods spending for health and defense. Using Generalized Method of Moment estimation, this study shows that determinants of political institution affect various fiscal policies. Based on the results of this study, the author formulates some policy recommendations to develop healthy and quality political institutions. The state should create regulations on political fragmentation to balance the influence and pressure of political interest groups and fiscal policy objectives."

"Propinsi Jawa Barat pada Sensus Penduduk Tahun 1990 merupakan suatu Propinsi penerima migran terbesar di Indonesia dan menurut hasil publikasi Supas Tahun 1995 semakin menurun namun masih tetap sebagai Propinsi penerima migran terbesar di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk melihat variabei-variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Variabel-variabel tersebut terdiri dari Variabel Demografi yang terdiri dari : Propinsi asal, Tempat Tinggal, Umur, Jenis kelamin, Pendidikan serta Status Kawin yang menggambarkan karakteristik migran itu sendiri dan Variabel Kontekstual yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Industri dan Expected Wage yang menggambarkan pengaruh lingkungan terhadap migrasi tenaga kerja.Penggunaan variabel kontekstual didasarkan pada realita dimana lingkungan Propinsi Jawa Barat mempunyai kelebihan atau keistimewaan jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia, seperti:1. Pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi, Tingkat industri yang merata mulai dari industri kecil sampai besar dari yang bersifat padat karya sampai kepada yang padat modal dan Expected Wage relatif tinggi;2. Berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia sehingga daerah Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek) berfungsi sebagai daerah penyangga pemukiman dan perdagangan bagi DKI Jakarta.Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pertama, memperoleh karakteristik migran yang masuk ke Propinsi Jawa Barat dari tahun 1990-1995. Kedua, untuk melihat pengaruh lingkungan migran terhadap propinsi asal dan Propinsi Jawa Barat. Ketiga, sebagai akibat dari pertama dan kedua menganalisis kecenderungan migrasi tenaga kerja Propinsi Jawa Barat.Unit analisis adalah Propinsi Jawa Barat dan migrasi tenaga kerja (penduduk 10 tahun ke atas) yang pada waktu pelaksanaan SUPAS tahun 1995 sudah tinggal di Propinsi Jawa Barat. Tenaga kerja migran tersebut berasal dari seluruh Indonesia tidak teimasuk migrasi tenaga kerja antar daerah yang berasal dari Propinsi Jawa Barat.Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data SUPAS Tahun 1995 dan data Publikasi Biro Pusat Statistik mengenai PDRB dan Tingkat Industri. Metode analisis statistik yang dipakai adalah Model Log-Linier (MLL). Metode ini dipandang lebih fleksibel karena sebagai alat analisis dapat dipakai untuk melihat pola hubungan antar variabel bebas dan variabel tak bebas maupun pola hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas (Analisis inferensial) dan dilakukan juga analisis deskriptif sebagai analisis tabulasi silang. Untuk meinpermudah analisis baik deskriptif maupun inferensial propinsi asal tenaga kerja migran dibagi dua, yaitu:1. Tenaga kerja migran yang berasal dari Pulau Jawa (propinsi yang terdapat di Pulau Jawa) dan2. Tenaga kerja migran yang berasal dari luar Pulau Jawa (propinsi yang terdapat di luar Pulau Jawa).Pada penelitian ini diperoleh sebanyak 1933 sampel kasus dengan jumiah populasi tenaga keija migran sebanyak 1.030.980 orang, terdiri dari: Bekerja Sebanyak 588.848 orang, Mencari Pekerjaan sebanyak 58.260 orang dan Angkatan Kerja sebanyak 647.108 orang yang masuk Propinsi Jawa Barat dari tahun 1990-1995. Secara umum kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat berdasarkan propinsi asal lebih besar dari Pulau Jawa dibandingkan dengan yang berasal dari luar Pulau Jawa.Propinsi asal menunjukkan kecenderungan yang berarti terhadap migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Jarak berbanding terbalik dengan kecenderungan migrasi tenaga keija dan sesuai dengan pola migrasi yang ditemukan oleh Revenstein (1889).Tempat tinggal lima tahun yang lalu yaitu perkotaan dan pedesaan, tidak mempunyai hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Hal ini diduga karena tempat tinggal sudah diwakili oleh Propinsi asal, tanpa membedakan apakah tinggal di desa atau di kota, dan proporsi rnigran yang berasal dari DKI Jakarta, yang secara notabene tidak mempunyai daerah dengan status desa.Umur dan Pendidikan mempunyai pola hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat, hal ini diduga dipengaruhi oleh migran yang berasal dari DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang tinggal di daerah Botabek. Sedangkan migran yang berasal dari luar Pulau Jawa kecenderungannya searah antara umur dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.Jenis Kelamin mempunyai hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Pengaruh perbedaaan jenis kelamin relatif kecil bahkan beberapa propinsi proporsi laki-laki lebih kecil dari perempuan terutama migran yang berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan.Status Kawin mempunyai hubungan yang berarti terhadap migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Selain dipengaruhi oleh proporsi keluarga migran yang berasal dari DKI Jakarta, juga dipengaruhi umur (20-44 tahun) dan tanggungan keluarga yang harus dijamin oleh migran laki-laki baik tenaga kerja migran yang berasal dari dan luar Pulau Jawa.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Hubungannya antara lain adalah:1. Hubungan searah, artinya migran berasal dari propinsi yang mempunyai PDRB lebih rendah atau sama dengan Propinsi Jawa Barat, dan2. Hubungan terbalik, artinya justru tenaga kerja migran berasal dari propinsi yang mempunyai PDRB lebih tinggi dari pada Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan PDRB ini proporsi migran yang berasal dari PDRB lebih kecil dan sama dengan Propinsi Jawa Barat lebih kecil dibandingkan dengan propinsi yang mempunyai PDRB lebih tinggi dari Propinsi Jawa Barat.Tingkat Industri mempunyai hubungan yang berarti terhadap kecenderungan migrasi tenaga kerja ke Propinsi Jawa Barat. Hubungannya antara lain adalah:1. Hubungan searah, artinya migran berasal dari propinsi yang mempunyai pertumbuhan industri lebih rendah atau sama dengan Propinsi Jawa Barat.2. Hubungan terbalik, artinya justru tenaga kerja migran berasal dari propinsi yang mempunyai pertumbuhan industri lebih tinggi dari pada Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan pertumbuhan industri, proporsi migran yang berasal dari pertumbuhan industri rendah lebih kecil dari pada yang mempunyai pertumbuhan industri lebih tinggi dari Propinsi Jawa Barat."

"PendahuluanDalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat antara lain disebutkan, bahwa tujuan nasional mencakup usaha untuk memajukan kesejahteraan umum. Perwujudan pembukaan UUD tersebut, yang dijabarkan di dalam pasal 33 merupakan landasan konstitusional bagi berdirinya badan usaha milik negara di Indonesia. Negara melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan adalah dalam rangka pelaksanaan pasal 33 UUD 1945.Pada mulanya (1945-1960), terdapat berbagai bentuk badan usaha negara, yaitu yang sebelumnya tunduk pada Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Indische Bedrijvenwet (IBW); yang didirikan oleh Badan/Lembaga tertentu berdasarkan peraturan-peraturan tertentu; yang diambil alih dari perusahaan-perusahaan swasta Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat dari penjajahan; dan yang didirikan berdasarkan peraturan-peraturan khusus; serta Hukum Perdata (KUHD).Kemudian pada tahun 1960, hampir semuanya berbentuk perusahaan Negara (PN). Dan terakhir, semenjak tahun 1969, secara berangsur-angsur semua bentuk penyertaan negara harus diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk pokok perusahaan negara, yaitu Perjan (Perusahan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan).Pengalihan bentuk tersebut terutama bertujuan agar badan usaha yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya secara efisien. Namun dalam kenyataannya, menurut laporan Bank Dunia (1983) hampir semua badan usaha milik negara (BUMN) di negara berkembang, termasuk Indonesia masih merongrong anggaran negara. Sehingga untuk menanggulanginya dalam Pelita IV akan dilakukan pula usaha-usaha sebagai berikut:· Peningkatan sikap dan kemampuan pimpinan badan usaha milik negara dan daerah di segala tingkat.· Penelitian dan pengembangan untuk menemukan sistem produksi dan cara-cara yang efisien dan efektif.· Peningkatan sikap dan semangat karyawan.· Penyusunan pola organisasi yang sesuai.· Pemupukan modal, dan· Penelitian kemungkinan pengembangan ke bidang-bidang usaha baru, khususnya di bidang-bidang non-minyak dan gas alam.Usaha-usaha tersebut di atas secara tidak langsung mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan negara meliputi status hukum, sikap dan kemampuan pimpinan, teknologi, struktur sikap dan semangat karyawan, modal, dan strateginya.Sementara itu, Justis berpendapat bahwa keberhasilan organisasi merupakan hasil dari pelaksanaan strategi yang dipilih dengan penuh pertimbangan dan dalam nada yang serupa, Glueck dan Jauch berpendapat bahwa setiap strategi akan efektif apabila dipilih tepat pada waktunya dan dilaksanakan sebagaimana mestinya."

"LATAR BELAKANGSumberdaya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam proses produksi. Dari semua faktor produksi seperti tenaga manusia, bahan baku, bahan penolong, uang, mesin, metode dan sebagainya, manusia merupakan faktor yang paling utama, bukan saja karena manusia dapat mempengaruhi jumlah dan mutu produk yang dihasilkan, akan tetapi karena manusia pulalah yang menentukan penggunaan faktor-faktor lain tersebut. Proses produksi pada umumnya melalui tahapan tahapan sebagai berikut: Pertama, menyediakan dan memasukkan bahan-bahan kemudian, kedua,mengolah bahan-bahan tersebut melalui suatu sistem produksi dengan menggunakan metode dan memakai peralatan/mesin ataupun teknologi. Betapa pentingnya peranan manusia dalam proses produksi, digambarkan oleh George Terry (1956) sebagai berikut: "the success of any enterprice depends in large measure upon the effectiveness of its employees in their work". Lebih lanjut Elton Mayo (1957) mengemukakan bahwa : " the worker was indeed the most impotant element in business and further that no one knew much about the worker. Their experiment showed that the worker was not a simple tool, but a complex personality, interacting in a group situation that was hard to deal with an thoroughly misunderstood".

---

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa faktor manusia dapat ditinjau dari dua sudut: Tenaga manusia merupakan salah satu faktor produksi diantara faktor-faktor produksi lainnya, diperlukan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manusia sebagai pekerja tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaannya yang sangat kompleks. Sebagai manusia mereka tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan dan keinginan yang mendorongnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendaya gunaan sumberdaya manusia mencakup aspek pembinaan teknis dan aspek manajemen personalia dalam arti yang luas. Pengelolaan sumberdaya manusia antara lain mencakup pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan yang terakhir adalah pemeliharaan tenaga kerja/karyawan. Hal ini semua dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat. "

"Migrasi (perpindahan penduduk) sebenarnya merupakan suatu reaksi atas kesempatan ekonomi pada suatu wilayah. Faktor ekonomi merupakan motif yang paling sering dijadikan sebagai "center back" (alasan utama) keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Tujuan dari peneiitian ini adalah untuk mengetahui pola migrasi yang terjadi antar provinsi di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, yang secara khusus faktor-faktor ekonomi yang digunakan dalam tesis ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pengangguran, perlu dilakukan perhitungan terhadap proporsi migrasi yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi tersebut. Analisis yang digunakan untuk dapat melakukan perkirakan perubahan proporsi migrasi antar provinsi di Indonesia adalah dengan menggunakan Model Hybrida, yaitu model gravitasi yang sudah dimodifikasi sedemikian sehingga analisis hanya berpedoman pada sate perubahan indikator ekonomi saja. Karena data migrasi di Indonesia bersumber dari Sensus Penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan diantara dua sensus, maka Model Hybrida yang dikemukakan dalam tesis ini mengacu pada data dengan periode 5 tahunan. Hasil analisis yang dilakukan untuk masing-masing indikator ekonomi menunjukan ketiganya mempunyai pengaruh yang signifikan dan bila ketiganya dianalisis secara bersama-sama ternyata indikator ekonomi Pengangguran menunjukan pengaruh yang tidak signifikan terhadap migrasi yang terjadi. Namun demikian dari kedua tahap analisis yang dilakukan, indikator ekonomi UMP menunjukan hasil yang sama yaitu tidak sesuai perkiraan semula karena migran justru cenderung menuju provinsi yang mempunyai UMP lebih rendah dibandingkan provinsi asalnya. Hasil itu diduga karena dalam analisis ini migran tidak dikelompokan menurut umur, terutama umur pekerja, disamping itu alasan migran melakukan migrasi seperti alasan pendidikan, pernikahan, keluarga dan lain-lainnya turut mempengaruhi hasil tersebut."