Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meningkatnya persaingan dan tuntutan mutu pelayanan terhadap puskesmas serta munculnya tuntutan kemandirian dalam aspek pembiayaan kesehatan di daerah telah mendorong puskesmas agar dikelola secara profesional. Selain itu, masih adanya kelemahan manajemen puskesmas seperti sumber daya manusia yang masih terbatas dalam kuantitas dan kualitasnya, sumber keuangan belum mencukupi, sistem informasi masih dilakukan secara manual dan sarana/prasarana puskesmas masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam era otonomi, Puskesmas didorong untuk menyusun perencanaan yang matang sesuai dengan analisis situasi setempat dalam bentuk rencana strategis (renstra) puskesmas. Penyusunan renstra puskesmas semakin menjadi prioritas setelah adanya mandat berupa SK Kadinkes Kota Depok nomor 440/30/Kpts/Pr-2002 yang mengharuskan setiap puskesmas yang ada di Kota Depok menyusun renstra. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun renstra Puskesmas Cimanggis tahun 2004 - 2008, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pimpinan puskesmas sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan puskesmas. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Puskesmas Cimanggis, Dinkes Kota Depok, BPS Kota Depok, dan sarana kesehatan yang ada di sekitar puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, concerrsus decision making group dan kajian dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menjadi peluang adalah lokasi puskesmas strategis, tarif murah, ekonomi stabil, tingginya kepadatan penduduk dan banyaknya industri. Faktor yang menjadi ancaman adalah meningkatnya tuntutan mutu, kebijakan dana operasional yang belum menunjang puskesmas, teknologi pesaing lebih baik, bertambahnya jumlah pesaing dan beragamnya jenis penyakit. Faktor yang menjadi kekuatan adalah puskesmas sebagai tempat rujukan, adanya layanan rawat inap, produk layanan lebih banyak, buka pagi dan sore hari serta kegiatan pemasaran yang baik. Faktor yang menjadi kelemahan adalah keuangan tidak memadai, SDM masih kurang, belum ada layanan spesialis, Organisasil manajemen dan sistem informasi belum berkembang. Kesimpulan pada penelitian ini adalah posisi puskesmas yang dianalisis dengan matriks IE berada pada sel V yaitu pelihara dan bertahan, dengan altematif strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Sedangkan posisi yang sesuai dengan matriks SPACE berada pada kuadran konservatif dengan alternatif strategi penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar dan diversifikasi konsentrik. Pada tahap matching dihasilkan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Pada tahap menentukan prioritas dengan QSPM terpilih pengembangan produk diikuti dengan penetrasi pasar. Disarankan jenis kegiatan untuk strategi pengembangan pasar adalah menambah kapasitas rawat inap, membuka layanan spesialis anak, membuka layanan gigi sore hari, mengembangkan rumah bersalin dan layanan laboratorium. Sedangkan kegiatan untuk strategi penetrasi pasar adalah membuka puskesmas pembantu, mengaktifkan pusling, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan sektor informal serta mengembang kan program dokter keluarga.

---

High competition and increasing demand of Public Health Center (PHC) service quality as well as requirement for regional health financing independency has drive the tendency to organize PHC professionally. Several PHC management weakness found are : the lack of human resources, inadequate financing resource, manual information system as well as facilities and infrastructure that has not yet meet the real need. All of these factors has force PHC to make a good sequential strategic plans in the form of PHC Strategic Planning. The need for a PHC Strategic Planning has become a top priority following the mandate of SK Kadinkes Kota Depok No 440!301KptslPr-2002 that requires each PHC in Depok to compile its Strategic Planning. This research aim to provide Strategic Planning for PHC Cimanggis for the period of 2004 - 2008, which afterwards could be used by PHC top management as a guidance in writing their Annual Budget Planning, The research is conducted at the Public Health Center Cimanggis, Dinkes Depok, BPS Depok with its health facilities in the surrounding. Data is collected using the method of indepth interview, consensus decision making and document study. Result of the study has disclosure : Opportunity factors are strategic location of PHC, low charge for the service, economic stability, high demography density and many industries. Threat factors are increasing requirement to quality, policy of operational financing, competitor's higher technology, as well as the increase number of competitors and various diseases existed. Strength factors are PHC use as reveral, overnight care provided, broader product services, longer open hours in the morning and afternoon as well as fine marketing activities. Weakness factors are insufficient finance, unorganized human resource, nothing specialist service, undeveloped information system and management. In conclusion, using the 1E matrix, PHC is positioned at cell V, Hold and Maintain with alternative strategic are market penetration and product development. In the other hand, using SPACE matrix, PHC is suite to Conservative Quadrant with alternative strategic are market penetration, product development, market development and concentric diversification. For increase the success of PHC Strategic Planning, so suggested for product development, activities recommended are adding overnight care capacity, open up pediatric services, provide dental service in the afternoon, build up maternity care with its laboratory service. For market penetration, activities recommended are open assist PHC, activate pulsing, widen cooperation and informal sector companies and initiate family doctor.

Abstrak :
Pembiayaan operasional Puskesmas di kota Palembang masih mengalami kendala, dimana dana yang ada belum mencukupi kebutuhan. Salah satu cara untuk mengatasi pembiayaan tersebut, maka dikembangkan Puskesmas unit uji coba swakelola di kota Palembang. Puskesmas Plaju sebagai salah satu unit uji coba swakelola, bila dibandingkan 4 puskesmas unit uji coba yang lain mempunyai pendapatan yang paling kecil, jumlah kunjungan sedikit, yang datang kebanyakan dari kalangan ekonomi kurang mampu. Untuk mengetahui apakah Puskesmas Plaju dapat mandiri di masa yang akan datang, make perlu dilakukan penelitian atau analisis potensi kemandiriannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk mengetahui pendapatan dan biaya, sumber daya manusia, kebijakan tarif Berta potensi provider. Data primer diperoleh dari indepth interview, observasi dan wawancara dengan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan CRR (Cost Recovery Rate) Puskesmas Plaju untuk pendapatan fungsional dibagi biaya total tanpa AFC, gaji, alat dan vaksin sudah cukup tinggi (117,0%). Tinggi rendahnya CRR dipengaruhi pendapatan dan biaya. Pendapatan fungsional Puskesmas Plaju tahun 2003 sebesar Rp 116.661.106, yang bersumber dari PT Askes (41,4%), pelayanan dasar PKPS-8BM BIDKES (27,8%), retribusi (21%) dan Jamsostek (9,8%). Biaya yang digunakan adalah untuk biaya operasional (76,6%) dan biaya tetap atau AFC (23,4%). Penggunaan biaya yang terbesar digunakan untuk gaji 35,7%, biaya obat dan vaksin 31,3%, kemudian AFC gedung (18,8%). Sedangkan biaya yang terkecil dikeluarkan adalah biaya untuk pemeliharaan (0,1%). Kebijakan tarif mendapat dukungan dari pengambil keputusan, pola tarif yang baru sudah diusulkan Dinas Kesehatan Kota Palembang ke Walikota Penyesuaian tarif ini sudah sampai pada tahap adopsi kebijakan, tetapi belum sampai pada implementasi kebijakan. Untuk potensi Provider, kebersihan gedung 80% bersih, 20% cukup bersih. Kenyamanan gedung, 60% nyaman, 40% cukup nyaman. Terdapat penambahan jenis pelayanan dari 13 jenis menjadi 19 jenis. Untuk sumber daya manusia, jumlah dan jenis tenaga sudah sesuai standar, umur dan masa kerja hampir berimbang. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan terjadi penurunan pads tahun 2003 (38,5%) dibandingkan tahun 2002 (76,9%). Tingkat kepuasan pelanggan terhadap waktu tunggu yang diteliti yaitu di unit pendaftaran (85,4%), pemeriksaan (92,7%), pemeriksaan penunjang (74,2%) dan apotik (31,3%). Kepuasan pelanggan terhadap keramahan petugas yang diteliti yaitu di pendaftaran (86,5%), pemeriksaan (98,0%), pemeriksaan penunjang (98,4%) dan apotik (97,9%). Sedangkan kepuasan pelanggan terhadap biaya yang diteliti yaitu biaya karcis (96,9%), tindakan medis (93,5%) dan pemeriksaan penunjang (92,0%). Rata-rata ATP3 (Rp 20.391,67) dan WTP (Rp 4.660) pelanggan lebih tinggi dari tarif yang berlaku saat ini (Rp 1.000). Kondisi yang mendukung potensi kemandirian, selain CRR adalah kebijakan tarif, potensi provider, somber daya manusia (pendidikan, umur dan masa kerj a), persepsi pelanggan terhadap waktu tunggu (di ruang pendaftaran dan pemeriksaan), keramahan petugas (di ruang pendaftaran, pemeriksaan, pemeriksaan penunjang dan apotik) dan biaya (karcis, tindakan medic dan pemeriksaan penunjang) sera ATPIWTP pelanggan. Kondisi yang kurang mendukung adalah sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan) dan persepsi pelanggan (terhadap waktu tunggu di ruang pemeriksaan penunjang dan apotik). Bila dilihat dan hasil penelitian, maka Puskesmas Plaju mempunyai potensi untuk dapat mandiri di masa yang akan datang. Asalkan kondisi yang kurang mendukung potensi kemandirian segera diatasi.

---

Analysis of Self-Reliance Potency of the Try Out Unit of Self-management at Plaju Pusks mas, Palembang 2003/2004Operational financing of Puskesmas in the City of Palembang still has constraint where the existing fund falls short requirement. To overcome the problem, the try out unit of self-management Puskesmas had been developed in the City of Palembang. Plaju Puskesmas as one of the try out unit of self-management, when compared to four other Puskesmas try out units whose the smallest revenue, amount of patient was little, and the indigent economic background at most. Therefore the research or independence potency analysis was conducted to assess whether Plaju Puskesmas could earn self-reliance in the future. The research was a descriptive research with qualitative approach. It used secondary data to assess the revenue and expense, human resource, pricing policy, as well as provider potency. Primary data was obtained from in depth interview, observation and interview with customers. The Result of research showed that CRR (cost recovery rate) of Plaju Puskesmas have been high enough (117%). The CRR was influenced by the cost and revenue. The functional revenue at Plaju Puskesmas in 2003 was Rp 116.661.106 which supplied from PT Askes (41,4%), the service of PKPS-BBM BIDKES (27,8%), retribution (21%), and Jamsostek (9,8%). The cost of Puskesmas included operational cost (76,6%) and fixed cost or AFC (23,4%). The highest cost was used for salary (35,7%), vaccine and drug (31,3%), and AFC for building (18,8%). While the most little cost was purposed to the maintenance (0,1%). The pricing policy got support from decision maker which the new pricing pattern have been proposed by the Health Office of the City of Palembang to the Mayor. The adjustment of the pricing have come up with the phase of policy adoption, but not yet come up with the policy implementation. For the potency of provider, the hygiene of building showed 80% was clean, 20% was enough clean. The comfort of building showed 60% was comfortable; the rest (40%) was comfortable enough. There was addition of services from 13 become 19 services. For human resource, its amount and capacity had been appropriate to the standard, however age and duration of work span were almost proportional. While for the education and training showed degradation in the year 2003 (38,5%) compared to year 2002 (76,9%). Level satisfaction of customer in every service was showed as follows; waiting time at the admission unit was 85,4%, examination (92,7%), ancillary unit (74,2%), and drug store (31,3%). The customer satisfaction to the sociability of officer at every unit of service resulted as follow; admission (86,5%), examination (98%), ancillary examination (74,2%), and drug store (97,9%). While the satisfaction of customer to the cost that was observed shoed as follow; ticket fee (96,9%), medical examination (93,5%), and ancillary examination (92%). The average of ATP 3 was Rp 20.391,67 and the average of WTP was Rp 4.660 of which higher than the current tariff. The condition in which supported the self-reliance potency, besides CRR was the tariff policy, potency of provider, human resource (education, age, and duration of work span), perception of customer to the waiting time at admission unit and duration of work span, sociability of officer (at admission unit, examination, ancillary examination, and drug store) and the cost (ticket fee, medical examination, and ancillary examination), and ATP1WTP customer. The condition that was included less supporting; human resource (education and training), and perception of customer to the waiting lime (at ancillary examination and drug store). From the result of research that mentioned before, Plaju Puskesmas have a potency to be self-reliance Puskesmas in the future. So long as the condition that less supporting of self-reliance potency will be immediately overcome.

Abstrak :
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan sebagai motor pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dirasakan masih belum memadai. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain standar pelayanan dan pembiayaan. Sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas sangat min:m sehingga op rasional Puskesmas masih banyak mendapat subsidi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kecukupan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tahun 2006. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan membatasi area penclitian pada pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dari berbagai tingkatan yang dialokasikan dan dikelola oleh Puskesmas Baradatu yang ditelusuri pada tahw1 anggaran 2006. Desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian operasional. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari alokasi anggaran tahun 2006 dan diambil dari doktllllen di masing•masing instansi pengelola serta data sasaran dan cakupan program di Puskesmas Baradatu. Analisis pencapaian program pelayanan kesehatan di Puskesmas Baradatu dilakukan dengan mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Pencapaian program pelayanan kesehatan Puskesmas Baradatu rendah yaitu baru 57,8% indikator program prioritas SPM yang sudah dijalankan sesuai dan melebihi target. Pembiayaan kesehatan pemerintah tahun 2006 sebesar Rp.l.292.814.897,­dimana 85,57% dari APBD Kabupnten Way Kanan dan 14,43% dari APBN. Anggaran APBD Kabupaten Way Kanan 84,49% berasal dari DASK Puskesmas Baradatu sedangkan 15,51% berasal dari DASK Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Estimasi pembiayaan kesehatan sebesar Rp. 35.316,- atau US$ 3,85 per kapita pertahun. Perkiraan kebutuhan biaya operasional pelayanan kesehatan berdasarkan pencapaian program prioritas SPM Puskesmas Baradatu tahun 2006, sebesar Rp.377.427.084,-. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan obat membutuhkan biaya operasional t rbesar. Total kebutuhan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah sebesar Rp.1.410.507.627,- Kesenjangan yang terjadi sebesar Rp.l17.692.730,- disebabkan kekurangan biaya operasional anggaran bersurnber APBD Kabupaten Way Kanan sebesar 10,64%. Keadaan ini menyebabkan rendahnya pencapaian program prioritas SPM Puskesrnas Baradatu tahun 2006. Disarankan agar penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, dengan mengalokasikan pembiayaan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pernerintah dilakukan upaya rnenaikkan anggaran secara bertahap dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kecenderungan kenaikan pemerintah hingga kebutuhan tersebut masih dapat ditanggung oleh daerah. ......The Community Health Center (CHC)/Puskesmas have a main task to conduct the basic health services comprehensively, qualified, and affordable by the community, and act as the motor of the health development of its work area. However, the quality of the basic health services is still far from expectation. There are a lot of factors that affected, such as: the standard of the services and its cost Until this day, the cost for health services, especially at puskesmas is very low. Therefore, the operational cost of the puskesmas still have subsidized from the central and provincial government. The study has a purpose on describing the appropriate health cost that resourced from the government, at Baradatu Puskesmas of the District of Way Kanan in the year of 2006. The study is carried out in the area of working of the puskesmas with a limitation of The analysis of target program achievement of the health services at Baradatu Puskesmas is obtaining by referring the indicators of Minimum Standard of Health Services (MSHS). It is found that the coverage of health services program at Baradatu Puskesmas is still low, i.e. only 57.8%, but indicators on priority program of MSHS that have been applied are appropriate and over the target. Government health cost in 2006 is about 1,292,814,817,00 rupiah (one billion and two hundred ninety two million eight hundred fourteen thousand and eight hundred seventeen rupiah), where 85.5% of it is from the Provincial Budget and Expenditure (APBD) and 14.43% is from the Central Budget and Expenditure (APBN). The APBD of the District of Way Kanan is 84.49% from the DASK Puskesmas Baradatu, and its 15.51% is from the DASK of the District Health Authority of Way Kanan. It is estimated that the health cost at the District of Way Kanan is about 35,316 rupiah or$ 3.85 per-capita per­ year. Estimation for cost health services operational need based on program achievement on MSHS priority of Baradatu Puskesmas in the year of 2006 is around 377,427,084 rupiah. The implementation of the basic health services and medication need a considerable operational cost. The total needed on health services that resourced from the government is 1,410,507,627 rupiah. The disparity produced is 117,692,730 rupiah, caused by 10.46% of the shortage of operational budget from APBD resourced from the District of Way Kanan. The situation that lead to the low on target achieved by program priority of MSHS at Baradatu Puskesmas in 2006. It is suggested that planning arrangement for budget based on MSHS, should be allocated efficiently and effectively. To deal with the limitation of the government budget, an increasing the budget year by year should be attempted in corresponds with the elevation on government budget Therefore, the cost needed can be managed by the district.

Abstrak :
Sampai saat ini efektivitas dan pemanfaatan dana yang terbatas masih menjadi masalah di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia, padahal hampir semua daerah menetapkan kesehatan sebagai salah satu program prioritas. Pemberlakuan Otonomi Daerah memberi peluang kepada Daerah untuk menyusun perencanaan, dan pengalokasian anggaran dilingkungan Pemda masing-masing. Peran dan komitmen policymakers sebagai pengambil kebijakan sangat besar dalam menentukan arah pembangunan dan pengalokasian anggaran bersumber dari Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas anggaran program prioritas, Dinas Kesehatan bersumber Pemerintah di Kota Bukittinggi tahun 2004. Penelitian ini juga untuk melihat Komitmen policymakers dalam menetapkan anggaran program prioritas Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian dekriptif pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dengan cars telaah dokumen, sedangkan data primer dianalisa dengan cara analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan di Kota Bukittinggi tahun 2004 masih rendah yaitu 2,75% dari APBD Kota setara dengan Rp. 46.755,- per kapita per tahun. Sedangkan pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber Pemerintah adalah 4,2% total APBD Kota Bukittinggi setara dengan Rp.70.740,- per kapita per tahun. Alokasi anggaran dari berbagai sumber untuk program prioritas kesehatan adalah Rp.123.801.284,- setara dengan 4,2% APBD Kesehatan, setara pula dengan 0,17% dari total APBD Kota Bukittinggi, dengan biaya kesehatan perkapita Rp.2,826, per tahun. Kebutuhan menurut standar World Bank dalam proyek PHP II dengan Inflasi tahun 2004 sebesar 6,89% adalah Rp.57.788,-untuk Program esensial, sedangkan untuk program prioritas kebutuhan normatifnya adalah Rp. 25.723,- terjadi gap yang besar antara alokasi dan kebutuhan biaya kesehatan. Sementara Alokasi anggaran Program prioritas dari APBD Kota Bukittinggi adalah Rp. 80.098.000,- setara dengan biaya kesehatan per kapita Rp.799,- per tahun. Efektifitas dari pengalokasian anggaran program prioritas kesehatan tersebut dihubungkan dengan Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Indikator Standar Pelayanan Minimun Bidang Kesehatan memperlihatkan hasil tidak optimal dalam pencapaian target. Komitmen para pengambil kebijakan (policymakers) dalam pengalokasian dana untuk program perioritas kesehatan baru sebatas memahami namun tidak kuat komitmennya dalam penerapan pengalokasian dana. Agar pengalokasian dana pembiayaan kesehatan mempertimbangkan dan menghubungkan dengan penetapan program prioritas sesuai visi, misi dan renstra kota. Divas Kesehatan Kota Bukittinggi fokus ke program prioritas dan meningkatkan advokasi, sosialisasi dan penyusunan program lebih mempertimbangkan manfaat dan dampak bagi kesehatan masyarakat.

---

Up to now, the effectiveness and the utilization of limited budget are still a problem in most of the regency/city in Indonesia, while almost every region maintains health as one of its priority programs. The imposition of regional autonomy provides an opportunity for regions to design their planning and allocate the budget in their respective regional government. The role and commitment of the policymakers are very significant in determining the course of development and the allocation of budget derived from the government. This research aims to see the effectiveness of budget derived from government for priority programs of Health Office in Bukittinggi in 2004 and the commitment of policymakers in stipulating budget of health priority program. This descriptive research uses qualitative approach. The secondary data were analyzed by documentary study and the primary data were analyzed by content analysis. The results show that health financing in Bukittinggi in 2004 is still low, namely 2.75% of Regional Revenues and Expenditures Budget {APBD) equal to Rp 46,755,- per capita per year. Meanwhile, health financing from many governmental sources is 4.2% of total APBD of Bukittinggi which is equal to Rp 70,740,- per capita per year. The budget from many sources for health priority program is Rp 283,559,984- equal to 4% of APBD for health. This amount is also equal to 0.17% of total Bukittinggi's APBD, namely Rp 2,826,- of health financing per capita per year. The need according to World Bank standard in PHP II project by inflation of 6.89% in 2004 is Rp 57,788,- for essential programs, whereas for priority program normatively the need is Rp 25,723,-. Thus, there is a big gap between the allocation and the need of health financing. The budget of priority program from Bukittinggi's APBD is Rp 80,098,000,-equal to health financing of Rp 799,- per year. The effectiveness of budget allocation of the health priority programs connected with the indicators of Healthy Indonesia by 2010 and the indicators of Minimum Services Standard in Health indicates that the result is not optimum in achieving the target. The commitment of the policymakers in budget allocation for health priority program is just limited to understand and the commitments is not consisten in implementing the allocation. In order that health financing considers and has connection with the stipulation of priority program vision and mission and the city strategic plan, Health Office of Bukittinggi has to focus on the priority program and enhance the advocacy, dissemination. Beside, in designing the program it has to consider more the benefit and the impact of the program to people.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyebab tingginya rasio rujukan non spesialis pasien peserta JKN di Puskesmas melalui analisis input dan proses pelayanan serta rujukan pasien di Puskesmas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel penelitian dari Puskesmas yang memiliki RRNS rata-rata> 5% selama Januari-Agustus 2018. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan observasi. Input dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Keuangan (SDK), ketersediaan sarana, prasarana alat kesehatan dan obat-obatan serta pedoman. Proses dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RRNS yang tinggi dipengaruhi oleh masalah pada proses input data rujukan yang tidak terspesialisasi. Peneliti memberikan rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta dan penyedia layanan kesehatan, serta rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan obat-obatan. ......This study discusses the causes of the high ratio of non-specialist referral of JKN participant patients at the Puskesmas through analysis of input and service processes as well as patient referrals at the Puskesmas. The study used a qualitative approach with research samples from Puskesmas which had an average RRNS of> 5% during January-August 2018. Data collection techniques were in-depth interviews and observations. Inputs in this research are Human Resources (HR), Financial Resources (SDK), availability of facilities, infrastructure for medical devices and medicines and guidelines. The process in this research is planning, implementing, monitoring and evaluating. The results showed that the high RRNS was influenced by problems in the unspecialized reference data input process. Researchers provide recommendations to BPJS Kesehatan to further improve the understanding of participants and health service providers, as well as recommendations to the Health Office and Puskesmas to further improve coordination in planning the needs of Human Resources (HR), infrastructure and medicines.