Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka mengembangkan dunia pasar modal Indonesia, otoritas pasar modal terus berupaya meningkatkan minat perusahaan Indonesia untuk go public. Berbagai upaya dilakukan otoritas pasar modal untuk mencegah perseroan terbuka go private, diantaranya dengan menetapkan persentase kuorum kehadiran dan persetujuan pemegang saham independen yang tinggi terhadap rapat umum pemegang saham untuk menyetujui pembahan status perseroan dan penghapusan pencatatan (delisting), serta menetapkan harga penawaran yang tinggi terhadap saham milik pemegang saham publik. Dengan persyaratan yang berat tersebut, ada kemungkinan go private perseroan terbuka gagal terlaksana. Ada juga beberapa kendala lainnya yang dapat mengakibatkan batalnya go private. Pembatalan rencana go private PT. X Tbk terjadi karena perbedaan interpretasi antara BEJ dan PT. X Tbk mengenai perhitungan harga penawaran sehubungan dengan proses delisting. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan rencana go private PT. X Tbk diperlukan dalam hal membuat akta otentik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini bersifat kualitatif analisis dengan desain diagnostik eksplanatoris. Dari penelitian ini dapat diketahui proses perseroan terbuka yang merencanakan go private adalah diawali dengan melakukan keterbukaan informasi atas rencana go private, pemenuhan persyaratan go private dan delisting yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, persetujuan pemegang saham publik terhadap harga penawaran, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham sehubungan dengan rencana go private, penawaran tender, kemudian diakhiri dengan delisting. Akibat hukum dari pembatalan rencana go private PT. X Tbk adalah status perseroan tetap menjadi perseroan terbuka dan perusahaan tercatat. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan tersebut adalah membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham yang memuat jalannya rapat sampai dengan pemberitahuan pembatalan rencana go private. Apabila rencana go private PT. X Tbk berhasil, peran Notaris Pasar Modal adalah membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham mengenai persetujuan rencana go private dan akta perubahan seluruh anggaran dasar perseroan, serta menyampaikan permohonan persetujuan mengenai akta perubahan status perseroan dan perubahan seluruh anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU sampai dengan pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. ......To develop Indonesian Capital market sector, securities exchange authority is continuously making efforts to encourage and promote interests of Indonesian companies to go public and in the same time prevent them from making go private, including, to determine percentage of quorum present and resolution of major independent shareholders in the general meeting regarding the approval of the change in the company’s status and delisting as well as stipulate highest quotation price for the shares owned by public shareholders. With such strict requirements, the go private plan of publicly held company is likely to fail. Some other obstacles appear to prevent the go private. Failure of go private plan of PT. X Tbk occurs due to different interpretation between BEJ and PT. X Tbk regarding calculation of quotalion price in relation with delisting process. Role to be played by the notary of securities exchange in the cancellation of PT. X Tbk’s go private plan is required in preparing an authentic deed. This study consisted of legal literatures and field work. Result of study was analyzed qualitatively with explanatory design. From this study we will understand that a publicly-held company proposing go private starts with transparent information on its go private plan, compliance with requirements of go private and delisting provided by securities exchange authority, agreement of public shareholders with quotation price, the holding of general shareholders meeting in relation with go private plan, bidding, and delisting. Legal consequence of cancellation of PT. X Tbk’s go private plan is that company status remains to be publicly held and listed company. The role to be played by notary of securities exchange in such cancellation is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing the course of the meeting until notification on the cancellation of go private plan. When PT. X Tbk’s go private plan succeeds, role to be played by Notary of Securities Exchange is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing agreement with the go private plan and Minutes of amendment to all company’s Rules of Association and extend recommendation for approval of minutes of amendment to company’s status and amendment to all rules of association to Minister of Law and Human Rights through Director General of Public Law Administration and announcement of which in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Abstrak :
Dalam kasus yang penulis analisis bahwa telah terjadi persengketaan antara I.C.I Omicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegang saham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh Direksi PT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur yang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbangan- pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah dan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana temyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksi bukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS. ......In case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V. and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia (hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in the second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT ICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint the new Director. The problems is which requirements and procedures that must be fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the prevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang- Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of Shareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography research with secondary data as the data source. Requirement and procedures to fulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on three matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence of shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three requirements should be firlfilled therefore the execution and decision taken in the meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the District Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.SeI specifies illegal and cancellation by the law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan which decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKJ. The law consideration taken by the judge to deliver the decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas sistem Scripless Trading (perdagangan tanpa warkat) yang diterapkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi berbagai kelemahan sistem perdagangan dengan warkat yang dipergunakan sebelumnya dalam perdagangan Efek di Pasar Modal Indonesia. Khususnya mengenai efektivitas dan legalitas sistem Scripless Trading dibandingkan sistem perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal, serta upaya apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi Efek melalui sistem Scripless Trading. Kesemuanya ini dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal, baik Undang-Undang maupun peraturan BAPEPAM-LK yang mengaturnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis-normatif dan studi lapangan melalui wawancara, dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Sistem Scripless Trading terbukti lebih efektif dibandingkan perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal, karena seluruh proses perdagangan Efek telah dilakukan secara elektronik, sehingga penyelesaian transaksi lebih cepat dan tepat waktu, serta mengurangi resiko warkat saham hilang, rusak, ataupun palsu. Konfirmasi tertulis yang diberikan oleh KSEI kepada setiap nasabah merupakan bukti kepemilikan Efek yang sah (legal) karena telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegagalan penyelesaian transaksi Efek melalui sistem Scripless Trading akan ditanggulangi dengan cepat oleh KPEI dan KSEI.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Scriptless Trading system applied by the Government in order to anticipate various weaknesses of the previously used script based trading system in the Securities trade in the Indonesian Capital Market. Especially regarding the effectiveness and legality of Scriptless Trading system if compared to the script based trading system in the Securities trade in the Capital Market, as well as the efforts if there is any failure in the settlement of Securities transaction through Scriptless Trading system. All of these are analyzed based on the regulations in the Capital Market sector, both the Law and regulations of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board which stipulate such matter. Whereas the research method being used is juridicalnormative legal research and field study through interview, by using primary, secondary and tertiary sources as well as qualitative data analysis. Scriptless Trading system is proven to be more effective if compared to script based trading in the Securities trade in the Capital Market, because the entire Securities trading process is conducted electronically, therefore, the settlement of the transaction is prompt and punctual, as well as reducing the risk of lost, damaged or false share certificates. Written confirmation provided by the Indonesian Securities Central Custody (KSEI) to each customer constitutes the legal evidence of ownership over Security because it has fulfilled the requirements in accordance with the prevailing regulations. Failure for the settlement of Securities transaction through Scriptless Trading system will be promptly overcame by the Indonesian Securities Clearing and Settlement (KPEI) and the Indonesian Securities Central Custodian (KSEI).

Abstrak :
Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target dan menghasilkan keuntungan sangatlah bergantung dari inisiatif dari perusahaan tersebut untuk mampu mengatur semua kinerja perusahaan dengan baik dalam wujud Good Corporate Governance. Dalam mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance tersebut timbul berbagai hambatan dilapangan yang secara garis besarnya dapat dikategorikan berupa hambatan yang bersifat aktual dan potensial, hambatan yang bersifat personal maupun impersonal serta hambatan yang bersifat individual dan organisasional. Untuk itu perlu adanya tekad perusahaan untuk mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan dalam standar kerja perusahaan demi menciptakan kinerja perusahaan yang berkinerja baik, efektif, efisien serta mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan membuat uraian secara jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini implementasi serta hambatan dalam penerapan Good Corporate Governance.

---

The success of company in achieving a target and generate profit depend on attentive of company to able adjusting all company progress with accurate in actualize Good Corporate Governance.In order to actualize code of Good Corporate Governance raise many inhibition which in capitulation categorized like inhibition that actual and potential, inhibition that personal although impersonal and inhibition that individual and organizational. On behalf of it need availability of company willpower to implement Good Corporate Governance's code that transparancy, accountability, responsibility, independency and fairness of company operating standard procedure to make good company progress, efective, eficient also able to make profit for company. In arranging this thesis, writer use research method that analytical descriptive with make description and systematic about object to analized for get the precise in this case about implementation and inhibition to applying Good Corporate Governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam praktek dunia bisnis dikenal ada 2 (dua) macam akuisisi, yaitu akuisisi saham dan akuisisi asset. Untuk akuisisi saham telah diatur secara eksplisit pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Sedangkan untuk akuisisi aset adalah sebagaimana yang akan diangkat dalam pokok permasalahan penelitian hukum ini. Pertama, mengenai persyaratan dan prosedur bagi perseroan terbatas yang akan menjual/diakuisisi asetnya. Kedua, mengenai persyaratan dan prosedur bagi perseroan terbatas yang akan mengakuisisi/membeli asset. Ketiga, mengenai tanggungjawab Direksi yang akan melakukan akusisi/membeli aset atau menjual/diakuisisi asetnya. Dari hasil penelitian ini, diketahui untuk perseroan terbatas yang akan melakukan penjualan/diakuisisi asetnya, maka harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 102 UU Perseroan Terbatas. Dimana apabila penjualan aset sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari nilai total aset bersih perseroan terbatas dalam 1 (satu) tahun buku, maka harus memperoleh persetujuan dari RUPS, dengan pengecualian dalam hal tertentu sebagaiaman diatur dalam pasal 102 ayat 3 dan 4 UU Perseroan Terbatas. Bagi perseroan terbatas yang akan melakukan akuisisi/membeli aset, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara khusus, namun menggunakan terminologi dalam arti yang luas yaitu perbuatan hukum perseroan terbatas yang belum didirikan dan perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 UU Perseroan Terbatas. Direksi perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan atau prosedur sebagaiamana diatur dalam UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan peraturan terkait lainnya, serta perjanjian dengan pihak ketiga. Setelah itu Direksi harus memperhatikan obyek atas akuisisi untuk menentukan tindakan hukum yang tepat di dalam akuisisi aset. Apabila Direksi telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut, maka Direksi dapat terhindar dari tanggungjawab secara pribadi. Untuk menjawab dan menganalisa pokok permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara.

---

ABSTRACT
As we understand that in a business there are 2 (two) types of acquisition ie. Shares acquisition and assets acquisition. The Laws Number 40/2007 regarding Limited Liability Law (Company Laws) has specifically stipulated regarding acquisition of shares. In this thesis, the Writer raised up the issues regarding assets acquisition. Firstly, regarding the requirements and the procedures of Limited Liability Company (Company) that will disposes or sell its assets. Secondly, regarding the requirement and procedures of the Company that will purchase or acquire assets. Thirdly, regarding Director’s responsibilities who represent the Company to acquire/purchase assets or to dispose its assets. Pursuant to the research, it is known that for the Company that will dispose its assets, it should comply with the requirements and procedures which stipulated in the article 102 of the Company Laws. Provided that such assets disposal which equal to or more than 50% (fifty percent) of the Company net assets in 1 (one) annual report of the Company it shall require the approval from its General Meeting of Share Holders (GMS), with some exceptions for several matters as stipulated in the Article 102 point 3 and 4 of the Company Laws. For the Company that will acquire/purchase assets, the Company Laws do not specifically stipulated but use a general term as a legal action of the Company for the Company which is not established and the Company which has not obtained a legal entity as stipulated in the Article 13 and 14 of the Company Laws. The Director of the Company should comply with all the requirements and procedure as stipulated in the Company Laws, Article of Associations and other prevailing laws and regulations. In addition the Director should also acknowledge the object of an assets to determine a proper legal action for assets acquisition. Should the Directors comply with all the requirements and procedures the Director may be excused from a personal liabilities. To be able to answer and analysis such legal issues, the Writer has made a legal research by using a descriptive analysis as a research typology and data compilation in a form of documents research and interview.

Abstrak :
ABSTRAK
Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan merger, meliputi bidang usaha peserta merger, kondisi perusahaan serta maksud dan tujuan dari perusahaan hasil merger termasuk dalam pelaksanaan Merger PT “LK” Tbk. Permasalahan pokok yang diteliti adalah mencari jawaban apakah suatu perseroan boleh mempunyai maksud dan tujuan yang bermacam-macam serta pelaksanaan merger delapan perusahaan di dalam PT “LK” Tbk. Metode penelitian adalah metode - kepustakaan dengan meneliti data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu berupa UU Nomor 40 Tahun 2007, PP 27 1998 beserta peraturan pelaksAnaannya dan UU No. 1 1995 sebagai pembanding ditambah dengan bahan pustaka sebagai data sekunder serta Studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sekalipun penggabungan berbagai bidang usaha dalam satu perseroan akan terkendala oleh ketentuan yang memisahkan antara bidang usaha umum dan khusus akan tetapi pada prinsipnya, suatu perseroan terbatas hasil merger tidak dilarang untuk menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang beraneka ragam sepanjang maksud, tujuan dan kegiaatan usaha tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang atau membatasinya serta memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku termasuk ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 1999, UU No.9 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1960 yang mencegah terjadinya monopoli swasta atas tanah, PP No. 76 Tahun 2007 yang mengatur bidang usaha terbuka dan yang tertutup bagi investor serta Peraturan Bapepam No. IX.E.2. Pelaksanaan penyatuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha hasil Merger PT “LK” Tbk dimulai dengan penyatuan pada tingkat direksi dengan menempatkan mantan direksi kelompok perusahaan PT. ”LK” Tbk ditambah dengan anggota Komisaris yang berasal dari peserta merger serta anggota direksi dari kalangan profesional yang disepakati oleh seluruh peserta merger.’Tra i/e mark” yang sudah terkenal tetap dipertahankan dan bergabung dalam PT. ”LK” Tbk hasil Merger.

---

ABSTRACT
Many factors affect merger, i.e. business activity of participants in the merger, companies’ conditions, purposes and objectives of the company resulting from the merger including the merger of PT “LK” Tbk. The main issue researched is to find answer whether a company can have various purposes and objectives and implementation of merger of eight companies in PT “LK” Tbk. This research uses bibliographical method by studying secondary data through primary legal materials namely Law Number 40 Year 2007, PP 27 1998 and its implementing regulation and Law No. 1/1995 as control plus bibliographic materials as secondary data and documentary and interview studies. From the results of research, it can be concluded that merger of various business activities in one company will be hampered by provisions which separate general and specific activities, however in principle, a limited liability company resulting from merger is not prohibited to stipulate various purposes and objectives and business activities as long as not contradicting with the law and regulation which prohibit or restrict them and comply with the applicable requirements and procedures including the provisions set forth in Law No. 5 Year 1999, Law No.5 Year 1999, Law No.9 Year 1995, Law No. 5 Year 1960 which prevent any private monopoly of land, Government Regulation No. 76 Year 2007 which governs business activities which are open and closed to investors and Capital Market Supervisory Agency (Bapepam)’s Regulation No. IX.E.2. Integration of purposes and objectives and business activities of the company resulting from merger, PT "LK" Tbk starts with the integration at the level of Board of Directors by placing ex directors of the corporate group PT. ”LK” Tbk plus members of the Board of Commissioners originating from participants of merger and members of the Board of Directors from professionals approved by all participants of merger. The "trade mark'' already known so far is maintained and included in PT. ”LK” Tbk resulting from Merger.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mengembangkan dunia pasar modal Indonesia, otoritas pasar modal terus berupaya meningkatkan minat perusahaan Indonesia untuk go public. Berbagai upaya dilakukan otoritas pasar modal untuk mencegah perseroan terbuka go private, diantaranya dengan menetapkan persentase kuorum kehadiran dan persetujuan pemegang saham independen yang tinggi terhadap rapat umum pemegang saham untuk menyetujui perubahan status perseroan dan penghapusan pencatatan (delisting), serta menetapkan harga penawaran yang tinggi terhadap saham milik pemegang saham publik. Dengan persyaratan yang berat tersebut, ada kemungkinan go private perseroan terbuka gagal terlaksana. Ada juga beberapa kendala lainnya yang dapat mengakibatkan batalnya go private. Pembatalan rencana go private PT. X Tbk terjadi karena perbedaan interpretasi antara BEJ dan PT. X Tbk mengenai perhitungan harga penawaran sehubungan dengan proses delisting. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan rencana go private PT. X Tbk diperlukan dalam hal membuat akta otentik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini bersifat kualitatif analisis dengan desain diagnostik eksplanatoris. Dari penelitian ini dapat diketahui proses perseroan terbuka yang merencanakan go private adalah diawali dengan melakukan keterbukaan informasi atas rencana go private, pemenuhan persyaratan go private dan delisting yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, persetujuan pemegang saham publik terhadap harga penawaran, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham sehubungan dengan rencana go private, penawaran tender, kemudian diakhiri dengan delisting. Akibat hukum dari pembatalan rencana go private PT. X Tbk adalah status perseroan tetap menjadi perseroan terbuka dan perusahaan tercatat. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan tersebut adalah membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham yang memuat jalannya rapat sampai dengan pemberitahuan pembatalan rencana go private. Apabila rencana go private PT. X Tbk berhasil, peran Notans Pasar Modal a d a la h mfinuh^ i^ aVta berita acara rapat umum pemegang saham mengenai persetujuan rencana go private Han akta perubahan seluruh anggaran dasar perseroan, serta menyampaikan permohonan persetujuan mengenai akta perubahan status perseroan Han perubahan seluruh anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU sampai dengan pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

---

ABSTRACT
To develop Indonesian capital market sector, securities exchange authority is continuously making efforts to encourage and promote interests of Indonesian companies to go public and in the same time prevent them from making go private, including, to determine percentage of quorum present and resolution of major independent shareholders in the general meeting regarding the approval of the change in the company’s status and delisting as well as stipulate highest quotation price for the shares owned by public shareholders. With such strict requirements, the go private plan of publicly held company is likely to fail. Some other obstacles appear to prevent the go private. Failure of go private plan of PT. X Tbk occurs due to different interpretation between BEJ and PT. X Tbk regarding calculation of quotation price in relation with delisting process. Role to be played by the notary of securities exchange in the cancellation of PT. X Tbk’s go private plan is required in preparing an authentic deed. This study consisted of legal literatures and field work. Result of study was analyzed qualitatively with explanatory design. From this study we will understand that a publicly-held company proposing go private starts with transparent information on its go private plan, compliance with requirements of go private and HplisHng provided by securities exchange authority, agreement of public shareholders with quotation price, the holding of general shareholders meeting in relation with go private plan, bidding, and delisting. Legal consequence of cancellation of PT. X Tbk’s go private plan is that company status remains to be publicly held and listed company. The role to be played by notary of securities exchange in such cancellation is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing the course o f the meeting until notification on the cancellation of go private plan. When PT. X Tbk s go private plan succeeds, role to be played by Notary of Securities Exchange is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing agreement with the go private plan and Minutes of amendment to all company’s Rules of Association and extend recommendation for approval of minutes of amendment to company’s status and amendment to all rules of association to Minister of Law and Human Rights through Director General of Public Law Administration and announcement of which in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kasus yang penulis analisis bahwa telah teijadi persengketaan antara I.C.I Omicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegang saham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh Direksi PT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur yang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbanganpertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah dan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 235/Pdt.P/200l/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksi bukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

ABSTRACT
In case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V. and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia (hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in the second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT ICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint the new Director. The problems is which requirements and procedures that must be fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the prevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang- Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of Shareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography research with secondaiy data as the data source. Requirement and procedures to fulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on three matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence of shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three requirements should be fulfilled therefore the execution and decision taken in the meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the District Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel specifies illegal and cancellation by the law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan which decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI. The law consideration taken by the judge to deliver the decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders.

Abstrak :
Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara Online maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ......The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company’s Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS. This research is carried out based on explanatory bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake of Notary Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notary Public concerning period of the Company’s legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn’t obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Abstrak :
RUPS merupakan salah satu Organ dalam Perseroan Terbatas. Dlaam suatu tindakan hukum tertentu, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR. SD selaku Direktur utama PT PJM dan pemilik 40% saham perseroan ingin mengalihkan sahamnya, sehingga untuk proses ini harus dilakukan melalui prosedur RUPSLB. Beberapa RUPSLB yang telah dilakukan tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan, hingga pada sebelum dilaksanakannya RUPSLB terakhir, Perseroan sudah melakukan permohonan penetapan kuorum sehubungan dengan RUPSLB tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam permohonan pemohon, pemohon mengajukan beberapa alasan yang menjadi dasar permohonannya sehubungan dengan RUPSLB tersebut, dan pada putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku cetak, dan turunan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimaksud. Terhadap kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.J KT.BAR, dilakukan penelitian terhadap beberapa hal, yakni apakah alasan permohonan pemohon sah untuk mengajukan penetapan pengadilan RUPSLB ketiga ke Pengadilan Negeri, dan apakah notaris dapat hadir dan membuat berita acara RUPS berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon melampaui dari apa yang ditetapkan sehingga, dalam proses permohonan pengadilan tidak dapat menetapkan hal-hal diluar kewengan yang diatur dalam UUPT, dan terhadap notaris yang hadir dalam RUPSLB tersebut maka notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta tersebut, bukan atas kebenaran materilnya.

---

General Meeting Of Shareholder are one of three limited liability company organs. On several particular legal pretence, the company require the general meeting of shareholders consent based on law number 40 of 2007. The west Jakarta District Court?s order (Penetapan Pengadilan) case number 425/PDT.P/2007/PN.JKY.BAR.PERSEROAN, Mr. SD as the president director of PJM Company and as the owner of 40% of share in the company desire to sell his share, therefore it require an extraordinary general meeting of shareholders procedure. The remain proceeding extraordinary general meeting of shareholders does not meet the quorum, hence it does not adopting resolutions. Moreover, before the previous general meeting of shareholders adjourn, the company submit a proposal to west Jakarta District Court regarding the general meeting of shareholders quorum court?s order. The applicant subjected a number of proposals along with the court complete granted. This research is normative juridiche based on library research methodology, conducted by way of reviewing literatures which have no limitation in time and place, including book research results, laws and regulations either printed or online which related to the research. The research set two main predicament based on The west Jakarta District Court?s order case. There are, the legitimacy of applicant proposal regarding to the extraordinary general meeting of shareholder quorum court?s order, and the role of notary to be present at the extraordinary general meeting of shareholders in order to form a minutes based on west Jakarta district court?s order (Penetapan Pengadilan). In summary, court is not allowed to granted a proposal in which not constitute on the law, hence notary has the authority to provide a legal advice and has the responsible no more than the formality form of the deeds.