Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BAB I PENDAHULUAN 1.1. Drama Klasik di Perancis, dan Konteks Sejarah Abad Ke--17.Kiasisisme sebagai aliran sastra berkembang di Perancis selama abad ke-17, dan dirumuskan melalui peraturan-peraturan penu1isan yang ketat. Yang berkuasa menentukan peraturan tersebut adalah Academia, Francaise yang didirikan oleh, Richelieu pada tahun 1635 dengan tujuan mengarahkan kehidupan sastra. Sastra harus menggambarkan kebenaran yang dapat diterima oleh masyarakat (Vraisemb1able). Yang dituntut adalah kewajaran dan kebenaran dalam bentuk dan isi (Mieke Bal, 1987:158). Drama Klasik abad ke-17 juga memiliki kaidah-kaidah yang harus dipatuhi, yang dikenal dengan les trois Unites (tiga kesatuan), yaitu unite d? action (kesatuan lakuan), unite de temps (kesatuan waktu), dan unite de lieu (kesatuan tempat) : cerita yang dipentaskan hanya boleh terjadi dalam satu hari, di satu tempat, dan lakuan harus sederhana, artinva terdiri dari satu alur saja dengan struktur dari paparan sampai selesaian. Selain aturan tersebut dituntut juga adanya kepatuhan akan konvensi moral, sosial dan bahasa (bienseance), yang telah disepakati masyarakat jaman itu. Perkembangan drama klasik sesuai dengan rejim politik dan situasi social budaya, dibagi tiga periode yang berhubungan dengan tiga zaman yaitu : 1. Masa pemerintahan Ratu Marie de Medicis dengan Perdana Menterinya Kardinal Richelieu, yang mewakili kekuasaan anaknya Louis XIII, yang baru berusia 9 tahun ketika harus naik tahta. 2. Masa Pemerintahan Perwalian berikutnya setelah kematian Louis XIII dan Richelieu pada tahun1643, adalah pemerintahan Anne d' Autriche, ibu Louis XIV, yang pada masa itu masih berusia 5 tahun. masa itu ditandai oleh meletusnya La Fronde, yakni pemberontakan kaum bangsawan dan sekelompok pemuka dalam parlemen Peraneis yang ingin pula berkuasa. 3. Setelah Mazarin wafat pada tahun 1661 Masa pemerintahan Monarki Absolut oleh Louis XIV ini merupakan masa kejayaan klasisisme sebagai paham yang mengagungkan keteraturan tatanan di segala bidang. Pada akhir masa pemerintahan raja Henri IV kondisi teater dan drama dianggap kurang baik, karena belum mendapat perhatian dan bantuan keuangan dari pemerintah, dan dianggap kurang pantas bagi kaum intelektual dan dipertunjukkan di hadapan Pemuka Istana. Baru pada awal pernerintahan Richelieu, kondisi drama mulai berubah dan membaik. Perhatian Richelieu pada karya seni sangat besar, dia memberi semangat dan sekaligus perlindungan pada pengarang dan pemain drama, juga mendirikan sebuah tempat pertunjukan teater. Berkat dorongan dari Richelieu, banyak pengarang drama mulai mengarahkan perhatiannya pada peraturan bentuk drama. Pada tahun 1629, para pemain drama Raja (Les Comediens du roi) menetap di Hotel de Bourgogne1. Untuk pertama kali drama menjadi genre sastra yang sangat dihargai dan mulai dipentaskan di hadapan kalangan bangsawan dan kalangan istana; jenis sastra ini mulai menghormati konvensi-konvensi klasik seperti Bienseance, agar para penonton tidak merasa khawatir atau tersinggung pada waktu menyaksikan sebuah adegan drama (Scherer, 1986:426)."

"ABSTRAKIn the Treaty of Rome 1957, agriculture sector has been recognized as an important feature regarding its strategic values, such as the natural factor with its major role, food endurance and its susceptibility toward competitive pressures although its contributions on economics declined.On 30 July 1962, Common Agricultural Policy (CAP) was introduced after three years of negotiations in line with the mechanism settlement and its organizations as a whole. Various agricultural problems in member states were the causes of the difficulties in achieving agreements on CAP mechanism.Protectionism through market mechanism (price intervention and subsidies) which tried improving the welfare of farmers was the central focus of CAP. But as time goes, this mechanism burdens the European Union's budget. The EU's budget allocation to CAP in 1990 was almost 60% which lead to debates between France and United Kingdom on Budgeting 2007-2013. The EU's enlargement in 2004 was also a cause that burdens the budget. Other factors are the demand from the international trade regulations in GATT, then WTO which tried to establish international trade liberalization through reducing protectionism such as reducing tariffs and subsidies. Various requests on environment conservations, rural development and biotechnology improvement were backgrounds of Mac Sharry Reformations, Agenda 2000 and Reformation 2003.Pros and Cons on CAP within the European Unions didn't affect the EU's integration because of the common perspectives on uniting Europe as a whole. Less debates within the CAP would shift the focus on external issues therefore strengthen the international positions of EU. But even though EU is powerful enough, deadlock against United States would still remain.These days international trade is already relative free where barriers in trade are declined. Therefore CAP is no longer a relevant issue. It can block the international trade liberalization because the protectionism still exists. It will be a difficult task for the European Union to completely remove CAP because of its importance for the member states. Currently the European Union is only able to reduce its protection value in phase."

"ABSTRAKThe relationship between Indonesia and European Union has already bond since years ago. An economic cooperation, especially in trade, was the beginning of it relation that made European Union an important business partner for Indonesia. Chapter one explains how European Union has a significant position in trade with Indonesia, where the percentage is more or less of 13 percent of Indonesian total trade worldwide. Mapping should be done in order divide Indonesian commodities into two parts, which are competitive commodities and uncompetitive commodities in European Union's market. There are several leading Indonesian commodities in European Union's market that should be secured ,and increased. Thus Indonesia is able to be more responsive to the European Union about the alternatives to increase market share. Commodities in this thesis are divided into five (5) categories such as fuels, agricultures and raw materials, food, ores and metals, and manufactures. Indonesia hopes that the integration of European Union will increase the export value of Indonesia to EU market, although there are some barriers in trading activities. One of the barriers is EU import policy that had been imposing to Indonesia export commodity, either tariff policy or non-tariff policy.Apparently, there are many perspectives about those trade policies that can be seen from European Union's (as the importer countries) and Indonesia's (as the exporter country) point of view. Because of that reason we have to recognize and identify -several factors that set up those policies such as Economic factor and Social-Politic factors.Finally, after the mapping and formulating factors of export activities, Indonesia is able to describe threat and opportunities in exporting commodities to the European Union's market. As results, the writer would like to give some opinions about alternative efforts to increase Indonesian export to European Union."

"ABSTRAKKemiskinan dan keterbelakangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP, Segala bantuan dan keistimewaan yang diberikan UE sejak tahun 1975 -bahkan beberapa negara lebih lama lagi- tidak mampu secara signifikan melepaskan diri dari lingkaran keterpurukan. Alih-¬alih mengalami kemajuan pesat, Negara-negara ACP terutama di Sub Sahara Afrika, terus-menerus didera pertikaian, politik, etnis, dan agama yang tidak berkesudahan.Tahun 2000, Konvensi Lome antara ACP-UE yang telah empat kali diperbaharui berakhir. Negosiasi baru yang telah dimulai sejak 1998 akhirnya menyepakati Perjanjian Cotonou yang berlaku efektif 1 April 2003. Perjanjian Cotonou merupakan babak baru hubungan ACP-UE karena di dalamnya beberapa hal baru diperkenalkan dan beberapa hal yang menjadi chi Konvensi Lorne seperti Stabex dan Sysmin dihapuskan. Tesis ini bermaksud melihat dimensi-dimensi baru dalam Perjanjian Cotonou. Setelah menganalisa dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Cotonou tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan Konvensi Lorne. ACP menerima Perjanjian Cotonou karena posisi tawarnya lemah terhadap UE. ACP masih mengharapkan bantuan teknis dan finansial dari UE sedangkan UE dengan perkembangan internal dan eksternal melihat posisi ACP tidak lagi sepenting sebelumnya. Tujuan UE terhadap ACP sekarang lebih eksplisit yaitu secepatnya mengintegrasikan ACP ke dalam perdagangan dunia yang bagi ACP tentu tidak mudah dan akan banyak mengorbankan kepentingan nasionalnya."

"Uni Eropa (UE} merupakan pasar mebel erbesar di dunia dan sangat menjanjikan bagi pars produsen mebel, terutama asal negara berkembang. Indonesia memiliki tradisi sebagai negara penghasil mebel dan juga sejarah panjang dalam mengekspornya ke UE.Penelitian ini menyajikan gambaran tentang kondisi pasar mebel UE, dengan analisis pada aspek ekonomi yaitu perkembangan konsumsi dan impor di negara-negara terseleksi serta struktur penjualan mebel; aspek kebijakan perdagangan non-tarif yang berkaitan dengan perdagangan mebel dan pengaruh dari aspek sosial-budaya terhadap permintaan produk mebeI terutama dilihat dari perilaku konsumen (consumer behaviour).Penelitian ini akan bertitikberat pada peluang dan tantangan bagi pengembangan ekspor mebel Indonesia. Dengan demikian, masalah-masalah panting yang mempengaruhi industri mebel Indonesia akan dianalisis. Hubungan antara masalah-masalah tersebut dengan kinerja ekspor mebel Indonesia dalam perdagangan mebel dunia dan ke UE juga akan diteliti.Penelitian difokuskan pada household furniture karena kelompok mebel ini memiliki potensi permintaan di pasar UE. Selain itu, kelompok mebel ini juga memiliki pangsa yang besar dari keseluruhan ekspor mebel Indonesia, Oleh karena itu strategi bauran pemasaran sebagai sarana untuk meningkatkan ekspor juga akan dianalisis.

---

The European Union (EU) is the largest furniture market by far and is very lucrative to furniture producers, especially those from developing countries. Indonesia has a long tradition of producing furniture items and exporting them to the EU.

This study presents an overview about the condition of the EU furniture market, with analysis on the economic aspects such as the development of consumptions and imports in selected countries as well as distribution structure; non-tariff trade policy that is relevant to the furniture trade and the influence of socio-cultural aspects to the demand for furniture products especially with regard to the consumer behaviour.

The primary focus of this study is the opportunities and challenges for the development of Indonesian furniture export. Thus, important issues that affect the Indonesian furniture industry will be examined. The relationship of these issues to the performance of the Indonesian furniture exports in the global furniture trade and to the EU will also be studied.

This study focuses on the household furniture since this group of furniture has demand potentials in the EU market. It also has a large share from the total Indonesian furniture export. Thus, the marketing mix strategy as the means of boosting the export sales will also be analyzed."

"Sejak tahun 2004 tahun hingga tahun 2006, industri pariwisata di seluruh dunia telah mengalami pertumbuhan rata-rata di alas 4% dan menunjukkan bahwa sektor ini tidak mudah lagi terpengaruh oleh berbagai ancaman eksternal seperti: terorisme, bencana alarm, masalah kesehatan dan kenaikan harga bahan bakar minyak.Selama beberapa dekade, wisatawan asal Eropa - terutama Eropa Barat, yang merupakan bagian dari kelompok negara-negara industri dengan pendapatan per kapita tinggi - tercatat sebagai pemain utama di tingkat global, dimana penduduknya paling banyak rnelakukan perjalanan wisata ke luar negeri dan mengeluarkan paling banyak biaya untuk wisata outbound.Melihat adanya kecenderungan industri pariwisata untuk terus tumbuh di masa depan, World Tourism Organization (WTO) telah mengagendakan Tourism 2020 Vision sebagai target pembangunan pariwisata jangka panjang. WTO juga memprediksi bahwa perjalanan wisata kategori long-haul travel di seluruh dunia akan meningkat dengan pertumbuhan sekitar 5,4% hingga tahun 2020, dibandingkan dengan perjalanan wisata kategori inrraregional travel yang hanya mengalami kenaikan sekitar 18%. Selain itu, WTO memperkirakan bahwa wilayah Eropa akan tetap menjadi sumber pasar wisatawan internasional terbesar dari jumlah kunjungan dan pengeluaran untuk perjalanan wisata.Perkembangan industri pariwisata tidak pernah terlepas dari berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan sosial. Demikian pula halnya dengan masyarakat Uni Eropa. Situasi dunia sejak awal abad ke-21 telah mengubah kebiasaan masyarakat Uni Eropa dalam berlibur, tren pariwisata di Eropa dan pilihan destinasi mereka untuk berwisata naik di tingkat regional maupun di luar wilayah Uni Eropa.Dari pengamatan tentang profit terkini wisatawan Uni Eropa (LIE) dan pilihan destinasi mereka serta tren pariwisata yang berlaku saat ini, diketahui bahwa perjalanan wisata yang dilakukan di tingkat regional masih mendominasi kebiasaan masyarakat UE. Meskipun demikian, minat pada sebagian masyarakat UE - khususnya negara-negara pasar utama wisatawan internasional, seperti: Inggris, Jerman, Belanda dan Perancis - untuk melakukan perjalanan wisata jarak jauh ke luar wilayah Eropa meningkat. Beberapa negara di kawasan Asia, antara lain: Thailand, Jepang dan Cina, menjadi destinasi favorit untuk perjalanan wisata yang akan datang. Namun sejumlah faktor dapat menjadi penghalang bagi para wisatawan untuk mengunjungi wilayah ini, seperti: terorisme, kekacauan politik, travel warnings, faktor keselamatan dan keamanan, flu burung dan biaya yang mahal.Hingga sekarang, Indonesia bukan daerah tujuan wisata (DTW) pilihan utama para wisatawan UE karena dianggap masih belum terbebas dari faktor-faktor penghalang tersebut. Padahal minat wisatawan UE untuk berkunjung ke Indonesia sebenarnya masih ada, dimana hal ini terlihat dari data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI yang menunjukkan bahwa jumlah kedatangan wisatawan UE sejak tahun 2003 hingga 2006 relatif stabil. Indonesia perlu mengupayakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri pariwisata nasional dan mengakomodasi tren yang berlaku di dunia pariwisata internasional untuk menangkap potensi wisatawan UE agar di masa depan mereka memilih Indonesia sebagai DTW favorit.

---

During the period of 2004 until 2006, tourism industry worldwide had been experiencing the average growth above 4% and proved that this sector has become barely affected by the external threats, such as: terrorism, natural disaster, health issues and the raise of oil prices.

European tourists - particularly those coming from industrial countries in West Europe with the high ranking income per capita in the world - have been recorded as Key players globally since they took the highest number of outbound trips and generated the highest spending abroad for decades.

Taking into account that the tourism industry will continue to develop in the future, World Tourism Organization (WTO) has set up the agenda of Tourism 2020 Vision as its target for the tourism development in the long term. WTO has also predicted that the long-haul travel worldwide will increase nearly 5.4% until the year 2020, compared to the slow growth of the intraregional travel at 18%. Furthermore, WTO forecasts Europe will remain the biggest market source of international tourists based on the number of trips and the spending abroad.

Some factors i.e. economic issues, political situation and social life, play significance role for changes in the development of tourism industry. Since the beginning of the new millennium, the situation at global level has influenced the behavior of the people of European Union in the way they took their holidays, the tourism trend in Europe and their preference concerning tourist destinations either regionally within the European Union or outside the European Union.

Having observed the latest profile of European Union tourists, their choice of destination as well as the trend of tourism in Europe, the intraregional travel has still been predominant. Nevertheless, some European Union tourists - especially from the main source market of international tourists i.e. United Kingdom, Germany, Netherlands and France - have showed growing interest to make long-haul travel outside the European continent. The following are their preferred destinations in Asian region for the next holidays: Thailand, Japan, and China. However, some factors might hold back the European Union tourists from visiting this region, such as: terrorism, political turmoil, travel warnings, safety and security, bird flu and high prices.

Until today, Indonesia is not the main tourist destination for European Union tourists since it is still perceived as an area surrounded by some negative factors mentioned above. Yet, the data from the Department of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia revealed that European Union tourists are interested in visiting Indonesia which has been indicated by a relatively stable growth from year 2003 - 2006. Indonesia needs to implement an encouraging policy towards its tourism industry and accommodate the latest trend in the international tourism industry aiming to attract the European Union tourists so that in the future they would choose Indonesia as their preferred destination."

"Tesis ini secara khusus menyoroti tentang terjadinya perkembangan situasi politik di Hongaria pasca jatuhnya pemerintahan komunis. Seperti halnya negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya, Hongaria tidak punya kesempatan untuk bergabung dalam skema Eropa yang muncul dan berkembang sejak perang dunia kedua. Alasannya adalah adanya pertentangan timur dan barat dalam hat ideologi, politik serta bidang ekonomi dan militer. Jatuhnya pemerintahan komunis di Eropa Tengah dan Timur pada tahun 1989 diikuti oleh permintaan bantuan dari kelompok negara tersebut untuk dapat melakukan transformasi politik dan ekonomi. Hongaria merupakan salah satu pemimpin demokrasi, menjadi pertama yang menurunkan tirai besi dan menandatangani Perjanjian Asosiasi (Assasiatrorr Treaty) dengan Uni Eropa.Uni Eropa memutuskan untuk membuka kesempatan bagi negara Eropa Tengah dan Timur yang mampu memenuhi persyaratan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan untuk bergabung dalam Uni Eropa. Persyaratan tersebut terangkum dalam sebuah kriteria yaitu kriteria Kopenhagen. Untuk memenuhi persyaratan yang terdiri dari kriteria politik, ekonomi dan hukum tersebut, terjadi perkembangan dari pemerintahan komunis menuju pemerintahan demokratis. Dalam usaha penyesuaian yang berlangsung mulai tahun 1989 hingga 2004 ini, Hongaria hams menghadapi kendala-kendala sebelum akhirnya dapat bergabung menjadi negara anggota Uni Eropa tahun 2004. Tests ini memberikan gambaran perkembangan sebuah negara bekas pemerintahan komunis menuju suatu pemerintahan yang demokratis dengan berbagai kendala yang dihadapi dan diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi negara-negara demokrasi berkembang dalam memperbaiki keadaan politiknya pass sebuah pemerintahan yang otoriter termasuk Indonesia.Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah pasal pertama dari kriteria Kopenhagen yaitu yang membahas tentang kriteria politik Selanjutnya penulis akan menganalisa penerimaan Uni Eropa mengenai usaha Hongaria Iewat laporan rutin (Regular Report) yang dikeluarkan Uni Eropa tentang perkembangan Hongaria dalam memenuhi kriteria Kopenhagen. Laporan ini mulai dibuat sejak terjadinya negosiasi pertama yaitu tahun 1998 dan diakhiri dengan laporan menyeluruh (Comprehensive Report) di akhir tahun 2003.Walaupun pada dasarnya Hongaria dinilai berhasil memenuhi persyaratan politik dalam Kriteria Kopenhagen sejak tahun 1999, banyak permasalahan signifikan yang terus terjadi seiring penyesuaian. Masalah-masalah tersebut adalah yang berhubungan dengan korupsi, penghormatan hak asasi dan hak minoritas, yang merupakan masalah Iama yang semakin berkembang.Masalah-masalah yang ada seperti korupsi dan prejudis terhadap Roma tersebut merupakan sebuah budaya yang mengakar, sehingga dapat dimaklumi jika tidak mullah untuk mencegah dan menguranginya. Di luar masalah itu, Hongaria memang patut menjadi inspirasi transisi politik di Eropa Tengah dan Timur karena konsisten dalam merevisi regulasi-regulasi yang dianggap kurang mengikat, demikian pula dalam usaha mengimplementasikannya. Bagi Uni Eropa, Hongaria akan menjadi partner dan anggota yang sangat penting untuk kemajuan integrasi Uni Eropa.

---

This Thesis is mainly explaining the political development that occurred in Hungary after the fall of the communism in Central and Eastern Europe in 1989. As was the case with the other Central and Eastern European states, Hungary had no opportunity for a long time to integrate into the European scheme that evolved and became unified after World War IL the reason for this was the opposition between the East and the West in the ideological, political, military and economic fields. The fall of Communism in Central and Eastern Europe in 1989 prompted a flood of requests to help the Central and East Europeans transform their economies and polities.

European Union decided to Iaunch Eastern Enlargement and to draft a list of criteria for EU membership (political, economic and implementing the acquis), which have come to be known as the Copenhagen Criteria. To meet the requirements, Hungary makes many efforts to develop a communism government (o democratic government. There were many obstacles coming in Hungary's way to reform from 1989 until finally joining the European Union in 2004.

This Thesis gives a view of political changes and development from authoritarian power to democratic power through many problems that occurring. Hopefully it can inspire other country to follow Hungary's way to succeed. The Political development is bordered with the first condition in Copenhagen Criteria which underlined the political criteria. Next, the regular report from EU that launch every years since 1998 until 2003 will help us analyze what is EU's opinion about Hungary's reformation.

Although basically Hungary had succeeded to fulfill the political criteria from Copenhagen Criteria in 1999, there were still significant problems such as corruption and violation of the human right which hard to handle. But since it has become a culture, it is easy to understand why Hungary could not prevent or reduce it right away. Outside of that, Hungary's continuous revision to laws and the will to implement it will inspire other country in Central and Eastern Europe. To European Union, Hungary will be important partner and member to European Integration."

"Hutan Indonesia merupakan hutan yang kedua terbesar di dunia setelah Brasil. Lebih dari tiga dekade dengan eksploitasi hutan tanpa terkendali membuat hutan-hutan tersebut semakin hilang dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Studi terakhir tentang kehutanan mengindikasikan bahwa apabila tingkat kerusakan hutan tidak dapat ditahan, maka hutan yang tersisa akan hilang dalam waktu 10-15 tahun.Selama bertahun-tahun Komisi Eropa telah membangun substansi program pembangunan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia di sektor kehutanan. Program kerjasama yang dikenal dengan Program Kehutanan Komisi Eropa - Indonesia (ECIFP) didasarkan pada keperluan untuk melindungi dan mengelola secara lestari sumber daya hutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat, pembangunan umum ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Analisa penelitian difokuskan terhadap lima proyek ECIFP yang secara total kontribusi bernilai sekitar 110 juta Euro. Pada saat sekarang tinggal hanya satu proyek aktif yang tersisa yaitu Proyek Pengelolaan Kebakaran Hutan Sumatera Selatan.Dalam implementasinya proyek-proyek tersebut menemui beberapa kendala yang banyak disebabkan oleh kondisi dalam negeri Indonesia, seperti lemahnya penegakan hukum dan tata pemerintahan yang belum stabil. Namun sisi kelemahan juga terdapat pada konsep kerjasama itu sendiri. Adanya perbedaan agenda antara Komisi Eropa dan Indonesia, serta kurangnya kepercayaan dan transparansi membuat proyek-proyek tersebut tidak efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuannya.Saat ini sedang dijalankan sebuah proyek baru dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan proyek-proyek sebelumnya. Komisi Eropa dan pemerintah Indonesia dalam agenda kerjasama kali ini lebih memfokuskan kepada isu penataan pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan perdagangan. Tujuan dari proyek yang disebut sebagai FLEGT ini adalah untuk memperkuat fasilitas pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari, dan dengan demikian dapat mengatasi kegiatan pembalakan liar yang telah banyak terjadi

---

The forests of Indonesia are currently the second largest in the world, after those of Brazil. However they are disappearing at an alarming rate following more than three decades of uncontrolled exploitation. Recent studies indicate that, if the current rate of deforestation is not arrested, the remaining forests will disappear within 10-15 years.The European Commission has had a substantial development co-operation program with the Government of Indonesia (Goal) in the forestry sector for many years. Previously known as the EC-Indonesia Forest Program (ECIFP), conserve and sustainable manage Indonesia's forest resources taking account of the welfare of local populations, general development of the Indonesian economy and global concerns. This research focuses on five of the ECIFP projects which had a total value of 110 million Euro. At the moment there is just one residual project active under the ECIFP: The South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP).In the implementation phases, those projects met some challenges caused by the state condition of Indonesia, such as weaknesses in law enforcement and unstable governance. On the other side the concepts of the projects weren't relevant enough with the condition they had to face. Conflict of interests between European Commission and Indonesia, and lack of trust and transparency lead the projects to inefficiency and ineffectiveness.Currently the European Commission and Government of Indonesia is focusing their agendas in a smaller scale project named Forest Law Enforcement, Good Governance and Trade (FLEGT). The project aims to build good governance in Indonesia, strengthen law enforcement and trade. Those aims are planed to strengthen the GoI's capacity in managing the forests sustainable and therefore able to tackle the increasing illegal logging activities."

"Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang sentimen kedaulatan anggota Uni Eropa yang menjadi kendala dalam memaksimalkan peran CFSP. Masalah ini dapat diidentifikasi sebagai hal seperti bagaimana menyelaraskan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama dengan negara-negara anggota secara efektif di dalamnya, kemudian masalah alat atau instrumen pelaksana kebijakan, dan yang paling penting adalah bagaimana Uni Eropa mengatasi atau menyatukan perbedaan. Kepentingan anggota Uni Eropa yang umumnya dipengaruhi oleh tiga negara inti Uni Eropa yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris yang selalu mendominasi dan menentukan berbagai pertumbuhan dalam kerangka Uni Eropa dan Eropa, termasuk juga dalam hal keamanan Eropa. Tesis ini juga mencoba untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan Uni Eropa yang dapat aktif dalam menjaga perdamaian regional dan diasumsikan dapat diterima oleh semua anggota Uni Buropean tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional salah satu atau beberapa negara anggota. . Tesis ini, meskipun menyimpulkan bahwa CFSP Uni Eropa khususnya dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan Uni Eropa masih bergantung pada NATO dan masih akan dilanjutkan

---

This thesis describes and analyzes about sentiment of member sovereignty of the European Union that is becoming constraint in maximizing role of CFSP. This problem can be identified as a thing such as how to harmonize common foreign and security policy with member nations effectively in it, then the problem of appliance or instrument executor of policy, and the most important thing is how European Union overcome or unite the different interests of member of European Union which was generally influenced by the three EU core states that is, French, Germany, and UK which always predominate and determinant various growth in framework of European Union and Europe, including also in the case of European security. This thesis also tries to find out the forms of European Union defense and security cooperation that can be active in taking care of regional peace and assumed can be accepted by all member of Buropean Union without having to disregard natonal interest one of or some of member's state. This thesis, although conclude that CFSP of European Union especially in the case of EU's defense and security policies still dependent on NATO and still will be continued."

"Penyalahgunaan posisi dominan oleh Microsoft dilakukan dengan cara mengikatkan (tying) Windows Media Players ke dalam operating system. Sehingga sistem operasi yang dimiliki pesaing usaha Microsoft hanya dapat dioperasikan dengan sistem operasi yang dimiliki Microsoft. Akibatnya konsumen tidak bebas memilih dan pesaing usaha tidak dapat bersaing karena produk yang diproduksinya tidak dapat dipergunakan bila tidak menggunakan sistem operasi Windows, sehingga sangat merugikan bagi pesaing usaha (kompetitor) Microsoft. Posisi Microsoft sebagai pemimpin pasar dalam bidang teknologi informasi tetap tidak berubah setelah adanya keputusan pengadilan tapi memberi dampak persaingan yang sehat pada dunia usaha di Uni Eropa.

---

Microsoft has abused its dominant position by tying Windows Media Players into Windows operating system so operating system which is owned by Microsoft's competitor only can operate with Microsoft's system. Due to this behaviour, a consumer has no choices and the competitor can not compete. The product of the competitor can not operate if it does not use Windows operating system so the competitor of Microsoft was very disadvantaged. Microsoft's position as a market leader in information technology stiil fixed due to the Commission Decision and giving fair impact in European Union's market."