Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba mengkaji "Perlakuan Perpajakan terhadap Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Permasalahannya", yaitu suatu kajian terhadap peraturan-peraturan yang ruang ling kupnya mengatur tentang perlakuan perpajakan terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi yang tercakup dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta peraturan petunjuk pelaksanaannya dan Surat Edaran-Surat Edaran Dirjen Pajak, terutama di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.Tujuan penulisan tesis ini ingin mengetahui dan menguraikan perlakuan perpajakan khususnya dibidang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta permasalahannya atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau Financial Lease, termasuk bila terjadi pemutusan kontrak lebih cepat atau early Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini berdasarkan pada deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data bersifat teoritis dan kajian literatur serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian bentuk full integration systemdan expert survey ditemukan beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada pada materi Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta petunjuk pelaksanaannya. Khususnya terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi serta di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Diharapkan ketidaksesuaian ini agar segera disempurnakan atau diganti dengan peraturan setingkat lebih rendah dari Undang-Undang, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), agar lebih berbobot sebagai landasan hukum bagi kegiatan sewa guna usaha.Pada kondisi/keadaan pemutusan perjanjian sewa guna usaha lebih cepat/pendek atau early termination, dalam surat edaran Dirjen Pajak dan PP belum mengatur secara tegas sejak kapan lessor harus melakukan penyusutan bila terjadi default dari lessee.Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sewa guna usaha dengan hak opsi dalam hal tidak terdapat hubungan istimewa, dimana lessee diharuskan membayar kembali sebagian PPN masukan yang telah dikriditkan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak. Hal ini hanya berlaku untuk default dari lessee dalam financial lease dengan cara sales type lease. Tetapi pada transaksi sales and lease back, jika barang modal yang dijual lease kepada lessor berupa Barang Karla Pajak (BKP) maka seharusnya lessee memungut PPN terhadap lessor pada saat terjadi transaksi penjualan."

"Penelitian ini mempunyai tujuan mengkaji efektifitas penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Tiga dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penagihan pajak tersebut.Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori pajak, teori organisasi, teori administrasi. Teori statistik non parametrik digunakan untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas, sedangkan statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran efektifitas penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak secara garis besar.Teknik analisa data yang digunakan adalah untuk melihat gambaran efektifitas penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak. Analisa deskriptif berupa analisa tabulasi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penagihan yang digunakan untuk pra penelitian uji validitas, uji reabilitas, uji konsistensi sedangkan pada penelitian digunakan uji modus.Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan efektifitas sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Tiga, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penagihan terdiri dari variabel yaitu dukungan & perhatian pimpinan, jumlah juru sita, pertanggungjawaban penagihan pajak dapat ditindak lanjuti, dan kualitas ketetapan pajak.Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi kinerja penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak dan terdapat faktor-faktor efektifitas seperti: variabel dukungan & perhatian pimpinan Kantor Pelayanan Pajak, jumlah juru sita, pertanggungjawaban penagihan pajak dapat ditindak lanjuti dan kualitas Surat ketetapan pajak dapat mempengaruhi kinerja seksi penagihan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

---

This examination is to lesson about effectiveness, of the tax claim at Taxes Service Offices under Region Jakarta III and to get influential factors to effectiveness tax claim.

Theory for this examination is tax theory, organization theory and administration theory. Non Parametric Statistical Theory used to see influential factor, whereas Description theory used to see effectiveness of tax claim and expedients to cash uncollecting tax.

Data analysis technical used to get illustration from effectiveness of tax claim and expedients to cash uncollecting tax. Description analysis as a tabulation is to find influential factors to effectiveness tax claim, for a beginning with validity and reability test. In the examination used mode test

Result from this exam are more differential effectiveness factors between tax service offices under Region Jakarta III, even though that factors are 5 variable that is supporting attention from the leader, total collector, responsibility claim of tax can be follow up, and quality of tax assessment."

"Pokok permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana implementasi atau teknik pelaksanaan dan suatu kebijakan tentang penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato dengan jumlah tanggungannya tetap maka diasumsikan apabila tidak mengajukan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 di tahun 2005 maka perhitungan di akhir tahun akan Lebih Bayar dan akan berpengaruh terhadap penerimaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Ekplanatif dengan pendekatan Kualitatif dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana dan menggambarkan tentang teknis pelaksanaan (penerapan) dari suatu kebijakan pada suatu tempat melalui studi kasus yang bersifat unik dan lebih mendalam mengapa bisa muncul suatu indikasi-indikasi atau suatu fenomena yang bisa dianalisa untuk diambil kesimpulan yang sifatnya tidak bisa digeneralisasi. Adalah suatu fenonena ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 di KPP Jakarta Palmerah tidak ada satupun Wajib Pajak orang Pnbadi dengan kriteria tersebut yang menyatakan kelebihan pembayaran padahal diprediksi akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya Lebih Bayar. Bahkan penerimaannya untuk tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dad 116 Wajib Pajak yang sama yang diteliti sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 meningkat sebesar 14 %. Dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui temyata pada umunya mereka menganggap besamya PTKP sekarang ini sudah cukup adil tetapi disisi lain menyulitkan pada saat pada saat perhitungan dengan peredaran usaha/pekerjaan babas yang harus dilaporkan akhir tahun karena mereka merasa bahwa pelaksanaan pembukuan atau pencatatan sangat merepotkan dan tidak efisien sehingga akhimya mereka melakukan penyesuaian penghasilan neto yang dilaporkan yang panting angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang dibayar meningkat sesuai kemampuan dan jangan sampai lebih bayar karena takut diperiksa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah khususnya yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato sudah mengetahui tentang kebijakan penyesuaian PTKP dan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2005 tetapi menganggap tidak perlu mengajukan permohonan karena merasa tidak yakin dengan penghitungan perkiraaan penghasilan netonya di tahun 2005 serta takut dilakukan uji kepatuhan melalui pemeriksaan. Bahwa tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena masih banyak faktor-faktor internal yang mempengaruhi diantaranya pemahaman kewajiban perpajakan dan tingkat pendidikan maupun taktor ekstemal diantaranya rasa keadilan dan pelayanan administrasi. dengan adanya kebijakan penyesuaian besamya PTKP untuk tahun pajak 2005 pada implementasinya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato di KPP Jakarta Palmerah, penerimaan meningkat. Kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 16%. Disarankan supaya dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang suatu kebijakan perpajakan yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah serta dilakukan bimbingan dan konsultasi secara berkala dengan melihat keadaan usahanya secara periodik sebagai wujud dan fungsi pengawasan dan pelayanan. Selain itu supaya menimbulkan rasa keadilan agar semua pengusaha dan pedagang yang berdomisili di Palmerah diperiakukan sama dengan mereka yang sudah taat dan patuh membayar pajak selama ini melalui himbauan dan tegoran. Supaya diteliti kembali oleh petugas pajak di KPP Jakarta Palmerah mengenai jumlah tanggungan yang dilaporkan supaya penyesuaian besamya PTKP tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk penghidaran pajak yang harus dibayar pada saat penghitungan pengurangan Penghasilan."

"ABSTRAKTinjauan Manfaat dan Kelemahan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima) x + 124 + 3 tabel +, 10 lampiran Daftar Kepustakaan: 37 ( 1973-1990) Pada pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23, sering dijumpai adanya kelebihan pembayaran pajak yang besar pada akhir tahun pajaknya.yang antara lain disebabkan karena pemotongannya dikenakan atas penghasilan bruto, nya penghasilan netto. Oleh karena itu, maka kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) atau mengkompensasikannya dengan utang pajak yang lain. bukan- Di samping memberikan hak kepada Wajib Pajak tuk meminta restitusi/kompensasi, Wajib Pajak juga diberir pajak bukan hak untuk meminta pembebasan dari pemotongan penghasilan Pasal 23, yaitu .melalui prosedur Surat Keterangan Bebas Pemotongan -Pajak Penghasilan Pasal 23 (SKB PPh Ps. 23). Pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan memperoleh 3KB PPh Ps. 23 dimaksudkan membantu Wajib Pajak dalam mengatasi likvviditas perusahauntuk meringankan administrasi perpajakan. bersifat deskriptif selain an juga Berdasarkan penelitian yang analisis, dengan pengumpulan data berupa .studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa petugas di Kantor yanan Pajak Jakarta Pusat Lima, maka diketahui laksanaan SKB PPh Ps. 23 lebih meringankan perpajakan dibandingkan dengan pelaksanaan restitusi. Pelabahwa peadministrasi Bagi wajib Pajak pun SKB PPh Ps. 23 lebih menguntungkan dari pada restitusi, karena yang mudah, di samping itu juga dengan adanya pembebasan pemotongan PPh Ps. 23, maka uang yang sedianya untuk membayar PPh Ps 23 dalam tahun berjalan dapat digunakan membiayai kegiatan usahanya. selain prosedurnya un- Agar SKB PPh Ps. 23 benar-benar bermanfaat bagi wajib Pujuk, kepastian untuk memperoleh jawaban atas permohonan SKB PPh Ps. 23 harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Dan agar Wajib Pajak tidak : menyalahi dengan peraturan yang ada, maka kepada aparatur perpajakan juga diberikan hak untuk melakukan penelitian yang lebih baik terhadap Wajib Pajak."