Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerimaan pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dua hal penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengoptimalkan tugasnya dalam menghimpun penerimaan pajak agar negara mampu membiayai APBN secara mandiri. Unit-unit kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak perusahaan penanaman modal asing, perusahaan masuk bursa, dan perusahaan minyak dan gas bumi memiliki jumlah pegawai terbanyak serta memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar kedua setelah Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Mengingat perannya yang sangat strategis, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dituntut mampu untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan kapabilitas pegawai melalui proses pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang terus dilakukan. Proses pembelajaran berkelanjutan merupakan sumber keunggulan kompetitif yang signifikan bagi organisasi dan dibutuhkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akibat penerapan sistem self assessment serta mampu meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai praktik kemandirian belajar, pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam rangka untuk mencapai kinerja organisasi; menganalisis hubungan struktur model pembelajaran pegawai yang dibangun dari kemandirian belajar di lingkungan kerja, proses transformasi ke dalam bentuk pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi dalam konteks organisasi pembelajar dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi; serta menganalisis ada tidaknya perbedaan struktur model pembelajaran pegawai yang mempengaruhi kinerja organisasi antar unit kantor pajak dan antar kelompok pegawai. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang meliputi pegawai struktural eselon, pegawai bukan struktural, dan pegawai fungsional pemeriksa yang berjumlah 615 pegawai. Jumlah sampel yang diperoleh melalui teknik sampling jenuh adalah 394 pegawai atau 64%. Data dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner, observasi, serta wawancara mendalam. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan frequency analysis, serta analisis verifikatif dengan menggunakan structural equation modeling dan analysis of variance. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan praktik kemandirian belajar di lingkungan kerja serta mentransformasi secara kontinyu pengalaman individual mereka menjadi pengetahuan organisasi sehingga dapat diakses dan digunakan bersama sebagai wujud dari pembelajaran organisasi. Unit-unit kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan pengelolaan pengetahuan perpajakan untuk menciptakan nilai tambah sebagai wujud dari manajemen pengetahuan serta mentransformasi ide-ide inovatif ke dalam bentuk produk dan pelayanan perpajakan sehingga bermanfaat bagi para stakeholder. Para pegawai maupun unit-unit kantor pajak terus berupaya mencapai kinerja secara optimal, pada tingkat organisasi maupun tingkat individu. Kedua, kemandirian belajar di lingkungan kerja sangat berperan dalam mendorong pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, penciptaan inovasi di bidang perpajakan; meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kemandirian belajar akan memberikan implikasi yang positif terhadap kinerja organisasi jika organisasi mampu melakukan intervensi dengan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi secara efektif dan bersama-sama. Ketiga, konsistensi dalam pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, maupun penciptaan inovasi di bidang perpajakan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi sekaligus mampu mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi di bidang pengembangan SDM, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, penegakan hukum melalui tindakan pemeriksaan dan penagihan, penerimaan pajak, serta peningkatan kompetensi pegawai sesuai yang diharapkan. Dan terakhir, struktur model pembelajaran pegawai yang diorientasikan untuk pencapaian kinerja organisasi secara optimal cenderung seragam dan tidak menghasilkan budaya kompetisi yang kreatif antar unit kantor pajak maupun antar kelompok pegawai. Hal ini dikarenakan pengelolaan SDM masih dilakukan secara sentralistik oleh Kantor Pusat DJP.

---

The tax revenues and the Indonesian Budget (APBN) are two important things in the economic growth as part of the fiscal policy. The tax revenues become the largest contribution to the APBN so that the Directorate General of Taxes (DGT) needs to optimize the duty to obtain tax revenues for the government to be able to finance the APBN autonomously. The tax office units in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta administrating tax payers of foreign investment companies, companies listed in the stock exchange, and oil and natural gas companies have the largest number of employees and give the contribution of tax revenues which are the second largest after the Regional Office of the DGT of Large Taxpayers. Due to its strategic role, the Regional Office of the DGT of Special Jakarta is required to be able to improve its performance by improving its employees? capabilities through sustainable learning processes as part of the taxation administration reform continuously made. Sustainable learning processes are a source of competitive advantages significant for organizations and necessary to test the obedience to satisfy the taxation obligation as a result of the application of the self-assessment system and are capable of improving the individual performance and the organizational performance. This study aims to describe the self-directed learning practice, the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the innovation creation in the Regional Office of DGT of Special Jakarta in order to attain the organizational performance; to analyze the relationships of the structure of the employee learning model constructed of the self-directed learning in the workplace, the process of the transformation into the organizational learning form, the knowledge management application, the innovation creation in the context of the learning organization in order to improve the organizational performance; and to analyze whether or not there is a difference in the structure of the employee learning model affecting the organizational performance among tax office units and among groups of employees. The research paradigm was post-positivism using the quantitative approach. The research population comprised the employees in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta, including structural employees with echelons, non-structural employees, and functional audit employees with a total of 615 employees. The sample, consisting of 394 employees or 64%, was selected by means of the saturated sampling technique. The data were collected through the library research and field research techniques by means of a questionnaire, observations, and in-depth interviews. The collected data were descriptively analyzed using the frequency analysis and verification analysis by means of the structural equation modeling and analysis of variance. The results of the study are as follows. First, the employees in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta carry out the self-directed learning practice in the workplace and continuously transform their individual experiences into organizational knowledge so that it can be accessed and used together as a form of organizational learning. The tax office units in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta implement the taxation knowledge management to create added values as a form of knowledge management and transform innovative ideas into taxation products and services in order to be useful for stakeholders. The employees and tax office units continuously try to attain the performance optimally, both at the organizational level and at the individual level. Second, the self-directed learning in the workplace plays an important role in encouraging the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the creation of innovations in the taxation sector, although it does not directly affect the attainment of the organizational performance. The self-directed learning will give a positive implication to the organizational performance if the organization is capable of making interventions by facilitating the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the innovation creation effectively and simultaneously. Third, the consistency in the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the creation of innovations in the taxation sector plays an important role in improving the organizational capacity and is at the same time capable of affecting the attainment of the organizational performance in the field of the human resource development, the improvement of tax payers compliance, the law enforcement through auditing and collecting, the tax revenues, and the improvement of employees? competencies as expected. Finally, the structure of the employee learning model oriented to the optimal attainment of the organizational performance tends to be uniform and does not result in a creative competitive culture among tax office units and groups of employees. This is due to the human resource management which is still centrally implemented by the main office of the DGT.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kontinjen fit antara strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan, dan efeknya pada penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris (BME) atas kontinjen fit antara strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan, dan perannya dalam pengaruh kontinjen fit strategi bisnis terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Penelitian ini mengembangkan ukuran baru yaitu ukuran Penghindaran Pajak dan Indeks Ketidakpastian Lingkungan yang terbukti secara statistik lebih baik dibandingkan ukuran lain. Menggunakan data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009-2012, studi ini menemukan bahwa dalam kondisi yang tidak pasti, kemungkinan perusahaan memilih strategi prospector lebih tinggi dari probabilitas memilih strategi analyzer. Namun studi ini tidak berhasil menunjukkan bahwa probabilitas perusahaan memilih strategi defender lebih tinggi dibandingkan probabilitas memilih strategi analyzer. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan yang cenderung memilih strategi prospector pada kondisi yang sangat tidak pasti (kontinjen fit antara strategi prospector dan ketidakpastian lingkungan) memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer dan defender. Selain itu, dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi, tingkat penghindaran pajak strategi defender lebih rendah daripada strategi analyzer. Selanjutnya, studi ini juga menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki korelasi yang signifikan dan positif dengan tingkat penghindaran pajak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa BME memiliki efek positif, tidak hanya pada kontinjen fit antara strategi dan ketidakpastian lingkungan, tetapi juga pada pengaruh kontinjen fit prospector terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan analyzer dan defender. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa pilihan strategi yang fit dengan ketidakpastian lingkungan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan

---

ABSTRACT
This study aims to examine the contingent fit between business strategy and environmental uncertainty, and its effect on corporate tax avoidance. This study also aims to examine the role of Board Monitoring Effectiveness (BME) on contingent fit between business strategy and environmental uncertainty, and its role on the relation of contingent fit of business strategy to Corporate Tax Avoidance. This study develops new measures of Tax Avoidance and Environmental Uncertainty Index, that statistically better than other measures. Using data from Indonesian listed companies for the period from 2009 to 2012, this study finds that under highly uncertain conditions, the probability of companies favoring prospector strategy is higher than the probability of choosing analyzer strategy. The study fails, however, to demonstrate that the probability of a firm choosing the defender strategy is higher than the probability of selecting analyzer strategy. The study also finds that companies inclined to pursue the prospector strategy under highly uncertain conditions (contingent fit between prospector strategy and environmental uncertainty) have a higher level of tax avoidance than that of the analyzer and defender strategies. Moreover, in a highly uncertain environment, the defender strategy precipitates a lower level of tax avoidance than the analyzer strategy. Furthermore, the study also finds that environmental uncertainty has a significant and positive correlation with the level of tax avoidance. This study reveals that BME has positive effect, not only, on the contingent fit between strategy and environmental uncertainty, but also on the effect of contingent fit between business strategy with environmental uncertainty on tax avoidance of prospector relative to the analyzer and defender. Therefore, the findings suggest that a strategy choice that fits with environmental uncertainty could affect the level of corporate tax avoidance

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kontinjen fit antara strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan, dan efeknya pada penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris BME atas kontinjen fit antara strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan, dan perannya dalam pengaruh kontinjen fit strategi bisnis terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Penelitian ini mengembangkan ukuran baru yaitu ukuran Penghindaran Pajak dan Indeks Ketidakpastian Lingkungan yang terbukti secara statistik lebih baik dibandingkan ukuran lain. Menggunakan data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009-2012, studi ini menemukan bahwa dalam kondisi yang tidak pasti, kemungkinan perusahaan memilih strategi prospector lebih tinggi dari probabilitas memilih strategi analyzer. Namun studi ini tidak berhasil menunjukkan bahwa probabilitas perusahaan memilih strategi defender lebih tinggi dibandingkan probabilitas memilih strategi analyzer. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan yang cenderung memilih strategi prospector pada kondisi yang sangat tidak pasti kontinjen fit antara strategi prospector dan ketidakpastian lingkungan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer dan defender.Selain itu, dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi, tingkat penghindaran pajak strategi defender lebih rendah daripada strategi analyzer. Selanjutnya, studi ini juga menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki korelasi yang signifikan dan positif dengan tingkat penghindaran pajak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa BME memiliki efek positif, tidak hanya pada kontinjen fit antara strategi dan ketidakpastian lingkungan, tetapi juga pada pengaruh kontinjen fit prospector terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan analyzer dan defender. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa pilihan strategi yang fit dengan ketidakpastian lingkungan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. ...... This study aims to examine the contingent fit between business strategy and environmental uncertainty, and its effect on corporate tax avoidance. This study also aims to examine the role of Board Monitoring Effectiveness BME on contingent fit between business strategy and environmental uncertainty, and its role on the relation of contingent fit of business strategy to Corporate Tax Avoidance. This study develops new measures of Tax Avoidance and Environmental Uncertainty Index, that statistically better than other measures.Using data from Indonesian listed companies for the period from 2009 to 2012, this study finds that under highly uncertain conditions, the probability of companies favoring prospector strategy is higher than the probability of choosing analyzer strategy. The study fails, however, to demonstrate that the probability of a firm choosing the defender strategy is higher than the probability of selecting analyzer strategy. The study also finds that companies inclined to pursue the prospector strategy under highly uncertain conditions contingent fit between prospector strategy and environmental uncertainty have a higher level of tax avoidance than that of the analyzer and defender strategies.Moreover, in a highly uncertain environment, the defender strategy precipitates a lower level of tax avoidance than the analyzer strategy. Furthermore, the study also finds that environmental uncertainty has a significant and positive correlation with the level of tax avoidance. This study reveals that BME has positive effect, not only, on the contingent fit between strategy and environmental uncertainty, but also on the effect of contingent fit between business strategy with environmental uncertainty on tax avoidance of prospector relative to the analyzer and defender. Therefore, the findings suggest that a strategy choice that fits with environmental uncertainty could affect the level of corporate tax avoidance.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji persaingan pajak di negara-negara anggota ASEAN selama periode 1990 - 2012 karena adanya fenomena penurunan tarif pajak penghasilan badan. Negara yang diteliti adalah enam negara ASEAN-6 yang dianggap cukup merepresentasikan ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, diawali dengan analisis kuantitatif deskriptif atas perbandingan tarif statuter PPh Badan yang berlaku (statutory tax rate), perhitungan tarif efektif PPh Badan -baik Effective Marginal Tax Rate (EMTR) maupun Effective Average Tax Rate (EATR)- berdasarkan formula Devereux, serta pengalihan pengenaan PPh Badan kepada jenis pajak lainnya yang dianggap sebagai bentuk pengalihan penerimaan pajak untuk menutupi kekurangan penerimaan akibat penurunan tarif PPh Badan. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan ekonometri dari data panel negara ASEAN-6. Dalam mengkaji persaingan pajak, penelitian ini tidak hanya melihat dari aspek tarif pajak, melainkan juga mempertimbangkan aspek lainnya seperti sistem pengenaan pajak, administrasi pajak, dan insentif pajak yang diterapkan di negara ASEAN-6. Berdasarkan analisis berbagai aspek, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti mengenai indikasi persaingan pajak di kawasan ASEAN. Dengan memperhatikan beberapa aspek dalam kajian persaingan pajak, terlihat bahwa daya saing Indonesia di bidang perpajakan berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Aspek yang lebih banyak mendapat perhatian investor adalah terkait dengan peraturan dan administrasi pajak, sedangkan tarif pajak Indonesia masih dinilai cukup kompetitif. Tahapan harmonisasi kebijakan pajak yang dilakukan negara anggota ASEAN dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 -dengan merujuk pada tahapan harmonisasi pajak yang disampaikan Velayos- menunjukkan telah terjadi tahap konvergensi, yaitu gerakan reaktif masing-masing negara karena terpengaruh kebijakan negara lain, khususnya dalam hal tarif PPh Badan. Tahap harmonisasi tersebut mulai berkembang pada awal tahap kerjasama, dengan adanya beberapa kesepakatan berupa pemberian bantuan timbal balik untuk kepentingan bersama, meskipun belum cukup efektif. Perkembangan kerjasama di bidang perpajakan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan serta komitmen untuk melaksanakan standar transparansi internasional.

---

This research was conducted in order to review tax competition in the ASEAN member countries during the period 1990 - 2012, due to corporate tax rate declining phenomenon. Samples of this study were six ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, which sufficient to represent ASEAN. This research used a mixed methods approach, starting from quantitative descriptive analysis of statutory corporate income tax rate, calculation of the effective rate of corporate income tax - both Effective Marginal Tax Rate (EMTR) and Effective Average Tax Rate (EATR) - based on the Devereux?s formula, and revenue shifting of corporate income tax to other taxes are considered to cover decreasing of corporate income tax revenue. Further, analysis used panel data of ASEAN-6 countries. In reviewing tax competition, this research is not only examined tax rates aspect, but also consider other aspects such as the tax system, tax administration, and tax incentives applied by the ASEAN-6. Based on the analysis of various aspects, this research did not found sufficient evidence regarding indications of tax competition in the ASEAN region. Regarding some tax aspects, it appears that Indonesia's competitiveness in the field of taxation under Singapore, Malaysia, and Thailand. The more attractive aspect for investor is tax regulation and tax administration, while Indonesian tax rate is quite competitive. Tax harmonization of ASEAN member countries in order to realize the ASEAN Economic Community in 2015 -refer to the stage of tax harmonization conveyed by Velayos- show a convergence stage, which there were reactive action of each country, influenced by other countries policy, particularly in terms of corporate income tax rates. Tax harmonization phase develop in the early stages of cooperation, with the presence of several agreements for the provision of mutual assistance, though not effective yet. Cooperation in the field of taxation, including information exchange agreements for tax purposes and commitment to implement international standards of transparency.;This research was conducted in order to review tax competition in the ASEAN member countries during the period 1990 - 2012, due to corporate tax rate declining phenomenon. Samples of this study were six ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, which sufficient to represent ASEAN. This research used a mixed methods approach, starting from quantitative descriptive analysis of statutory corporate income tax rate, calculation of the effective rate of corporate income tax - both Effective Marginal Tax Rate (EMTR) and Effective Average Tax Rate (EATR) - based on the Devereux?s formula, and revenue shifting of corporate income tax to other taxes are considered to cover decreasing of corporate income tax revenue. Further, analysis used panel data of ASEAN-6 countries. In reviewing tax competition, this research is not only examined tax rates aspect, but also consider other aspects such as the tax system, tax administration, and tax incentives applied by the ASEAN-6. Based on the analysis of various aspects, this research did not found sufficient evidence regarding indications of tax competition in the ASEAN region. Regarding some tax aspects, it appears that Indonesia's competitiveness in the field of taxation under Singapore, Malaysia, and Thailand. The more attractive aspect for investor is tax regulation and tax administration, while Indonesian tax rate is quite competitive. Tax harmonization of ASEAN member countries in order to realize the ASEAN Economic Community in 2015 -refer to the stage of tax harmonization conveyed by Velayos- show a convergence stage, which there were reactive action of each country, influenced by other countries policy, particularly in terms of corporate income tax rates. Tax harmonization phase develop in the early stages of cooperation, with the presence of several agreements for the provision of mutual assistance, though not effective yet. Cooperation in the field of taxation, including information exchange agreements for tax purposes and commitment to implement international standards of transparency.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba akrual, persistensi laba, dan kekeliruan penilaian pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti peran dari lingkungan pajak terhadap hubungan antara derivatif keuangan dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis lintas negara dengan lingkup negara-negara di ASEAN, yang terdiri dari: Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.Dengan menggunakan analisis data panel yang diestimasi dengan teknik LSDV Least Square with Dummy Variable , dan sampel sebanyak 1395 firm-year yang merupakan perusahaan pengguna derivatif keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan pajak di suatu negara mempengaruhi hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak. Terdapat trade off antara penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak dengan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif. Ketika penggunaan derivatif keuangan dikaitkan manajemen laba akrual, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan lindung nilai dan besaran manajemen laba akrual bersifat substitusi, sedangkan hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan spekulasi dan besaran manajemen laba akrual bersifat komplementer. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tujuan penggunaan derivatif keuangan tidak menyebabkan persistensi dari komponen-komponen laba berbeda antara perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dengan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa ekspekstasi laba yang tercermin dalam return saham pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai lebih mencerminkan perbedaan persistensi komponen arus kas operasi dari laba dibandingkan pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi.

---

This study aims to examine the effects of financial derivatives on tax avoidance, accrual based earnings management, earnings persistence, and market mispricing. Furthermore, this study also aims to examine the role of the tax environment on the relationship between financial derivatives and tax avoidance. This study uses a cross country analysis with the scope of ASEAN countries which consists of the Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore.By using panel data analysis that estimated by the LSDV Least Square with Dummy Variable technique and a sample of 1395 firm years of companies using financial derivatives, the results of this study show that the level of financial derivatives usage positively affects the level of tax avoidance, which indicate that financial derivatives can be used as a tax avoidance tool. Results of this study also show that a country rsquo s tax environment affects the relationship between the use of financial derivatives and tax avoidance activities. There is a trade off between the use of financial derivatives as a tax avoidance tool and tax facilities provided by the state with a competitive tax environment.When the use of financial derivatives is associated with the accrual based earnings management, this study finds that the relationship between the use of financial derivatives for hedging purposes and accrual based earnings management is substitutive, while the relationship between the use of financial derivatives for speculative purposes and accrual based earnings management is complementary. This study also shows that the purpose of financial derivatives usage does not cause any difference in the earnings persistence between companies using financial derivatives for hedging purposes and those using financial derivatives for speculative purposes. Finally, this study also shows that earnings expectations embedded in stock returns of financial derivatives users for hedging purposes reflect the difference in persistence of cash flow component more accurately as compared to financial derivatives users for speculative purposes.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak manajemen laba akrual persistensi laba dan kekeliruan penilaian pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti peran dari lingkungan pajak terhadap hubungan antara derivatif keuangan dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis lintas negara dengan lingkup negara-negara di ASEAN yang terdiri dari Filipina Indonesia Malaysia dan Singapura. Dengan menggunakan analisis data panel yang diestimasi dengan teknik LSDV (Least Square with Dummy Variable), dan sampel sebanyak 1395 firmyear yang merupakan perusahaan pengguna derivatif keuangan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan pajak di suatu negara mempengaruhi hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak. Terdapat trade off antara penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak dengan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif. Ketika penggunaan derivatif keuangan dikaitkan manajemen laba akrual penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan lindung nilai dan besaran manajemen laba akrual bersifat substitusi sedangkan hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan spekulasi dan besaran manajemen laba akrual bersifat komplementer. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tujuan penggunaan derivatif keuangan tidak menyebabkan persistensi dari komponen-komponen laba berbeda antara perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dengan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Terakhir penelitian ini juga menemukan bahwa ekspekstasi laba yang tercermin dalam return saham pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai lebih mencerminkan perbedaan persistensi komponen arus kas operasi dari laba dibandingkan pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi.

---

This study aims to examine the effects of financial derivatives on tax avoidance accrual-based earnings management earnings persistence and market mispricing. Furthermore this study also aims to examine the role of the tax environment on the relationship between financial derivatives and tax avoidance. This study uses a cross-country analysis with the scope of ASEAN countries which consists of the Philippines Indonesia Malaysia and Singapore. By using panel data analysis that estimated by the LSDV (Least Square with Dummy Variable) technique and a sample of 1395 firm-years of companies using financial derivatives the results of this study show that the level of financial derivatives usage positively affects the level of tax avoidance which indicate that financial derivatives can be used as a tax avoidance tool. Results of this study also show that a country tax environment affects the relationship between the use of financial derivatives and tax avoidance activities. There is a trade off between the use of financial derivatives as a tax avoidance tool and tax facilities provided by the state with a competitive tax environment. When the use of financial derivatives is associated with the accrualbased earnings management this study finds that the relationship between the use of financial derivatives for hedging purposes and accrual-based earnings management is substitutive while the relationship between the use of financial derivatives for speculative purposes and accrual-based earnings management is complementary. This study also shows that the purpose of financial derivatives usage does not cause any difference in the earnings persistence between companies using financial derivatives for hedging purposes and those using financial derivatives for speculative purposes. Finally this study also shows that earnings expectations embedded in stock returns of financial derivatives users for hedging purposes reflect the difference in persistence of cash flow component more accurately as compared to financial derivatives users for speculative purposes.