Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU , Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU untuk menangani kasus kartel di Indonesia didasarkan pada wewenang yang dimiliki Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC . Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan wewenang yang dimiliki masing-masing badan dalam penyelesaian perkara kartel di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara kartel yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Badan Kartel Jerman Bunderkartellamt ; Japan Fair Trade Commission JFTC ; dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . Terdapat perbedaan peranan antara tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak kekurangan dalam menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya wewenang KPPU dalam melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan dan upaya paksa terhadap saksi.

---

This thesis discusses two main issues. First, it compares about the authotity of Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in Indonesia, the German Cartel Agency Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC in order to resolve the cartel cases based on practice and prevail regulation in each country. Second, it discusses about the Privileges that has been required by Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in order to handle cartel cases in Indonesia, based on the authority that has been ownded by the the Cartel Agency of Germany Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC . The research was conducted by normative method. The purpose of this research was to provide a problem solving in cartel disputes by doing the comparision between all of those respective authorities in each countries and help the Komisi Pengawas Persaingan Usaha in oder to work better in the future. The completion regarding to business competition cases has been conducted by the Bunderkartellamt Japan Fair Trade Commission JFTC and Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . There are differences between the role of each commission in dispute settlement. The differences can be found in the procedures for settling disputes, differences of authority and tasks on each commission, the difference in the use of evidence in a particular case, the programs that have been implemented and many more. The researched concluded that KPPU as a representative organ in Indonesia subject to the rule of Law No. 5 Year 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is having many shortcomings in performing its role. These condition is caused by several factors, including the lack of authority of the Commission in undertaking forceful measures such as search, seizure and forceful measures against the witness. "

"Skripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian mendapat protes dari beberapa pihak. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sektor pertambangan? 2) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan corporate social responsibility dalam sektor pertambangan? Dan 3) Apakah tindakan PT. Vale Indonesia Tbk yang memberikan dana kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Pada Akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa CSR dalam sektor pertambangan diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016. Kedua, peran pemerintah dalam CSR meliputi mengatur, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Terakhir, tindakan PT. Vale yang memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari PT. Vale karena melanggar ketentuan di sektor pertambangan. Saran penulis, pertama, bagi pembuat regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola dana CSR. Kedua, bagi perusahaan tambang pelaksana CSR, dalam melakukan CSR agar memerhatikan ketentuan perundang-undangan terkait CSR. Terkahir, bagi Pemerintah Daerah, agar dibuat suatu mekanisme penyaluran dana CSR. Mekanime ini mengakomodir penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut tidak masuk kedalam APBD

---

This thesis discusses various aspects of Corporate Social Responsibility both conceptually and based on applicable regulations, especially regarding the implementation of CSR through the mechanism of giving funds to the Government. This study took a study on the implementation of CSR by PT. Vale where PT. Vale provided funds amounting to Rp. 11.7 billion to the Central Sulawesi Provincial Government which later received protests from several parties. The main issues raised in this study are: 1) What are the regulation on Corporate Social Responsibility in the mining sector? 2) What is the role of the government in the implementation of corporate social responsibility activities in the mining sector? And 3) Whether the action of PT. Vale Indonesia Tbk, which provides funds to the Regional Government of Central Sulawesi, can be said to be a CSR activity of the company? The study was conducted by normative juridical method which was carried out by examining written legal norms and document studies.Finally, the author concludes that CSR in the mining sector is regulated in a number of settings, including in Law No. 25 of 2007, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 4 of 2009, Government Regulation No. 23 of 2010, Government Regulation No. 47 of 2012 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016. Second, the role of government in CSR includes regulating, supervising and providing evaluations of the implementation of CSR. Finally, the actions of PT. Vale, which provides funds to the Central Sulawesi Provincial Government, cannot be said to be a CSR activity from PT. Vale for violating provisions in the mining sector. The author's advice, first, is for regulators at both central and regional levels, clear arrangements are needed regarding the role of government in CSR activities. Particularly related to government authority in managing CSR funds. Second, for mining companies implementing CSR, in carrying out CSR to pay attention to statutory provisions related to CSR. Finally, for the Regional Government, a mechanism for channeling CSR funds is made. This mechanism accommodates the distribution of CSR funds carried out by companies to local governments. The funds are not included in the APBD."

"Skrispi ini membahas mengenai peran Kantor Jasa Penilai Publik dalam Kredit Bank. Kantor Jasa Penilai Publik merupakan badan hukum bisnis yang memberikan jasa untuk melakukan penilaian yang didirikan oleh Penilai Publik. Salah satu jasa yang diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik adalah Kantor Jasa Penilai Publik dalam hal penilaian terhadap properti. Skripsi ini menggunakan metode penelitian berupa normative dengan mengumpulkan data kepustakan yang menggunakan sumber hukum dan interview. Skripsi ini membahas pengaturan mengenai penilaian dalam kredit bank serta hubungan hukum, peran, dan mekanisme dalam penggunaan kantor jasa penilai publik dalam kredit bank. Metode penelitian berupa normative dengan kepustakan yang menggunakan sumber hukum dan interview. Kesimpulan pertama, pengaturan mengenai penilaian dalam kredit bank terdapat pada pasal 8 UU Perbankan Indonesia mengenai penilaian terhadap unsur 5C, PMK No. 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah dirubah PMK No. 56/PMK.01/2017 mengenai penilai publik dimana penilai dapat melakukan penilaian terhadap properti, PBI No 20/8/PBI/2018 mengenai Rasio Loan to Value, and PBI No. 14/15/PBI/2012 regarding Penilaian Kualitas Aktiva dalam Bank Umum. Kesimpulan kedua, hubungan hukum antara penilai publik dan bank adalah pihak terafiliasi, peran kantor jasa penilai publik adalah melakukan penilaian terhadap agunan berbentuk properti untuk mendapatkan nilai agunan, dan mekanisme penilaian tersebut harus dilakukan oleh penilai sesuai dengan standar penilai Indonesia.

---

This thesis discusses regarding the role of Public Service Appraiser Service Office in credit bank. Public Service Appraiser Service Office is a business entity that gives services for appraisal in which it is established by Public Appraiser. One of the services that given by Public Service Appraiser Service Office is Public Service Appraiser Service Office in regards to the Appraisal of property. This thesis will discuss regarding the regulations in regards to appraisal in credit bank also analyze the legal relationship role, and mechanism in the use of public appraiser service office in credit bank.

This thesis is using the normative analisis based on library research which using legal sources data collection and from the interview. First conclusion, the regulations in regards to the appraisal in credit bank are article 8 Indonesian banking law regarding analysis which is element of 5C, PMK No. 101/PMK.01/2014 as amended by PMK No. 56/PMK.01/2017 regarding public appraiser in which public appraiser can conducted an appraisal to propery in order to get an economic value regarding the property, PBI No 20/8/PBI/2018 which is regarding Ratio Loan to Value, and PBI No. 14/15/PBI/2012 regarding Asset Quality Assessment for Commercial Banks. Second conclusion, legal relationship between public appraiser service office and bank is affiliation party, the role of public appraiser service office in credit bank is to conduct an appraisal of collateral in the form of property to become collateral value, and the mechanism of appraisal must be conducted by appraiser in accordance with Indonesian standard appraisal."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai peran pengaturan Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran uang elektronik atau yang kerap disebut e-money. Satu produk uang elektronik yang dijadikan fokus dari penilitian yaitu Go-Pay milik PT Dompet Anak Bangsa milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa uang elektornik di Indonesia dan bagaimana implementasi dari pengaturan perlindungan konsumen tersebut dalam penyelenggaraan Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan wawancara sebagai pendukung. Pada prakteknya, penyelenggaraan uang elektronik sering mengalami beberapa masalah seperti misalnya gagal bayar, gagal, penipuan dan kurangnya keamanan informasi teknologi. Implementasi pengaturan perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Kedua peraturan ini telah terlaksana di dalam syarat dan ketentuan perusahaan Go-Pay dan penyyelesaian pengaduan di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik termasuk Go-Pay. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi bagi para pengguna jasa uang elektronik yang melakukan pengaduan ke Bank Indonesia.

---

ABSTRACTThis research thesis discusses Bank Indonesia regulation on consumer protection on electronic money or also known as e-money as one of the payment system instruments that is currently growing rapidly in Indonesia. An electronic money product that is used as the focus of the research is Go-Pay which is owned by PT Dompet Anak Bangsa owned by PT Karya Anak Bangsa, also known as Go-Jek. The main issues discussed are related to Bank Indonesia regulation on consumer protection for electronic money services users in Indonesia and the implementation of the consumer protection regulation in the operation of Go-Pay. The research method used is normative juridical. The data used is secondary data with the support of interview. In practice, the operation of electronic money often experiences several problems such as payment failure, top-up failure, fraud and the lack of security in technology systems. The implementation of Bank Indonesia regulation can be seen from the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter Number 16/16.DKSP concerning the Procedures of Implementation of Consumer Protection for Payment System Services. Both of these regulations has been implemented within the Go-Pay terms and condition Bank Indonesia complaint settlements. Bank Indonesia also conduct the onsite and offsite supervision towards the operation of Go-Pay and provides education, socialization and facilitation for electronic money users who submit their complaints to Bank Indonesia."

"Saat ini perkembangan teknologi dan Internet sangat pesat, semua hal menjadi lebih mudah. Salah satu sektor yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah Perbankan, sebuah sub-sektor ekonomi yang memobilisasi dana publik. Dibalik kenyamanan yang diperoleh dari penggunaan Internet Banking, Ada juga risiko yang terdapat dalam penggunaan layanan ini, antara lain, banyak pelanggaran hukum mengenai data pribadi melalui Internet dan juga tentang risiko keuangan yang diderita oleh nasabah bank di penggunaan Internet Banking. Para penjahat IT menyebabkan industri perbankan harus menyiapkan fitur keamanan yang mampu menjaga tingkat kepercayaan publik bahwa transaksi elektronik tersebut aman. Kemudian hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, yaitu bagaimana ketentuan dan undang-undang tentang Internet Banking di Indonesia, kemudian bagaimana Bank dapat bertanggung jawab dalam keamanan data dan informasi nasabah, dan bagaimana bank melindungi pelanggan ini ketika ada masalah saat menggunakan Internet Banking. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian berbasis perpustakaan dilakukan dari bahan-bahan pada buku, jurnal, dan juga hukum dan peraturan, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada pekerja Bank X. Dengan demikian terdapat berbagai bentuk perlindungan bagi pelanggan yang menggunakan layanan Internet Banking yang disediakan oleh bank, sedangkan dalam hal tanggung jawab bank sebagai penyedia layanan Internet Banking, pelanggan lebih meningkatkan kesadaran dan ketelitian dalam menggunakan layanan Internet Banking.

---

At the present the development of technology and the Internet has been very rapid, everything has been made easier. One sector that is affected by the development of information and communication technology is Banking, an economic sub-sector that mobilizes public funds. Behind the convenience obtained from the use of Internet Banking, there are also risks that can be used in the use of this service, among others, many violations of law regarding personal data via the Internet and also regarding financial risks suffered by bank customers in the use of Internet Banking The IT criminals cause the Banking industry to be able to prepare security features that are able to maintain the level of public confidence that electronic transactions are safe. Then this raises a number of questions, namely how the provisions and laws regarding Internet Banking in Indonesia, how a Bank can be responsible in the security of customer data and information, and how banks protect these customers when there are problems when using Internet Banking.This research is conducted by utilizing the normative research method, in which library based research is conducted from the materials on the books, journal, and also laws and regulations, and field research by conducting interview on Bank X worker. Thus there are various forms of protection for customers using Internet Banking services provided by banks, while in terms of bank responsibility as an Internet Banking service provider, the customer is more increased awareness and thoroughness in using Internet Banking services."

"ABSTRACTBank secrecy and customer personal data are the two things that cant be separated and must go hand in hand. The arising relationships that occurred between customers and banks are the contractual relationships that based on trust. The customer entrusts his money to the bank and or utilizes the bank's services if the customer knows that theres a guaranteed that the bank will not abusing the personal data of the customers. As a business actor, the bank should be responsible for maintaining the security of the customers personal data. In Indonesia itself, bank secrecy already had been regulated in Law No. 10 of 1998 concerning Banking. As for the research questions of this thesis are how is the legal protection of the personal data of customers in Indonesia related to the transparency of information on the use of bank products and analysis of the decisions that given by the judges related to the decision No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law. The research method used is a normative juridical approach. The research resulted an information about the protection of personal data is that there is no specific law that regulated and related of personal data in Indonesia only about the personal data of the customer is set out in the banking secrecy of the Banking Law and regarding its implementation in the decision No. 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law concerning bank secrecy. The Author suggested that it is recommended that the Indonesian government ratify the laws of personal data and each parties should further increases its awareness to maintain the security of personal data of banking customers.

---

ABSTRACTRahasia bank dan data pribadi nasabah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Hubungan yang terjadi antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual yang berdasarkan kepercayaan. Nasabah memercayakan uangnya pada bank dan atau memanfaatkan jasa bank apabila mengetahui adanya jaminan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Sebagai pelaku usaha, pihak bank seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi nasabah. Di Indonesia sendiri mengenai rahasia bank sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum dari data pribadi nasabah di Indonesia terkait dengan transparansi informasi penggunaan produk bank dan analisis mengenai putusan yang diberikan hakim terkait dengan Putusan No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai perlindungan data pribadi belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur dan berkaitan dengan pemrosesan data pribadi hanya untuk mengenai data pribadi nasabah sudah diatur dalam rahasia bank UU Perbankan dan mengenai penerapannya dalam putusan no 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan mengenai rahasia bank. Disarankan agar pemerintah Indonesia mengesahkan mengenai undang-undang data pribadi dan masing-masing pihak lebih meningkatkan kesadarannya. "

"ABSTRAKUndang-Undang Pasar Modal mengamanatkan Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan perlindungan bagi para investor. Dalam perkara Benny Tjokrosaputro melawan Goldman Sachs International, saham telah menjadi objek Repo. Hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Goldman Sachs tidah sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya, Goldman Sachs International diwajibkan untuk mengembalikan saham tersebut dan memberikan ganti rugi. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme transaksi repo di Pasar Modal, bagaimana perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam pembelian saham repo serta bagaimana implementasi perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan.Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa transaksi repo mengakibatkan perpindahan kepemilikan dan pengalihan yang dilakukan pembeli terhadap pihak ketiga dibatasi persetujuan penjual; 2) keterbukaan informasi merupakan perlindungan yang diberikan terhadap segala keputusan yang diambil oleh investor; 3) hakim tidak mengimplementasikan perlindungan yang telah tersedia bagi investor yang beritikad baik dalam pembelian saham repo. Saran yang diberikan adalah bahwa: 1) perlu dilakukan pencatatan saham repo pada Daftar Pemegang saham; 2) Emiten harus bertanggung jawab atas kerugian investor beritikad baik terkait pembelian saham repo; 3) Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar prinsip keterbukaan.

---

ABSTRACTThe Capital Market Law mandates the Stock Exchange, the Financial Services Authority and other institutions to organize regular, fair and efficient securities trading and provide protection for investors. In Benny Tjokrosaputro's case against Goldman Sachs International, the shares have become Repo objects. The judge in his decision stated that the transactions carried out by Goldman Sachs were not valid and null and void. Therefore, Goldman Sachs International is required to return these shares and provide compensation. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely how the mechanism of repo transactions in the Capital Market, how to protect investors with good faithin purchasing repo shares and how the implementation of protection for investors in good faithin DecreeNumber 618 / Pdt.G / 2016 / PN Jkt .Sel. The research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are: 1) that the repo transaction results in the transfer of ownership and transfer made by the buyer to a third party is restricted by the seller`s approval; 2) information disclosure is protection provided for all decisions taken by investors; 3) the judge does not implement the protection that has been available to investors who have good faithin purchasing repo shares. The advice given is that: 1) it is necessary to record repo shares on the Register of Shareholders; 2) Issuers must be responsible for losses of investors with good faithregarding the purchase of repo shares; 3) The Financial Services Authority must provide strict sanctions to those who violate the principle of transparency."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada UangTeman sebagai salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Pada studi kasus UangTeman, Penulis meneliti penerapan manajemen berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, serta SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai manajemen risiko pada LPMUBTI menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanakah penerapan manajemen risiko di UangTeman terkait dengan perlindungan hukum bagi UangTeman dan Penggunanya. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, serta tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah penerapan manajemen risiko di LPMUBTI masih mengacu pada manajemen risiko di industri perbankan. Oleh karena itu, OJK perlu membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai manajemen risiko pada LPMUBTI, serta perlu dilakukan pengembangan terhadap manajemen risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk melindungi Penyelenggara serta Pengguna layanan.

---

This thesis discusses the implementation of risk management in financial technology types of Peer-to-Peer Lending, with case studies about implementation of risk management at UangTeman as one of the P2P Lending company. In the case study at UangTeman, the author examines the implementation of risk management at UangTeman based on POJK Number 77/POJK.01/2016 on Peer-to-Peer Lending service, POJK Number 1/ POJK.05/2015 on Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, and SEOJK Number 18/SEOJK.02/2017 on Information Technology Governance and Risk Management of Information Technology in Peer-to-Peer Lending. The formulation of the problem of this research are, how regulations are related regarding the risk management in Peer-to-Peer Lending according to Indonesian laws, and how about the implementation of risk management at UangTeman related to legal protection for UangTeman and the users. The research method is analytical description. The data used is secondary data, which is supported by the results of interview. The results of the research obtained that the implementation of risk management in P2P Lending is still referring to risk management in the banking industry. Therefore, OJK need to make a specific regulation regarding risk management at Peer-to-Peer Lending, it is also necessary to develop risk management in Peer-to-Peer Lending company to protect the company, lenders, and borrowers."

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia.

---

The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia."

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "