Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang ketidakseragaman pendekatan institusi arbitrase dannegara terhadap asas kerahasiaan. Penulis mempergunakan metode penelitianyuridis normatif dengan studi kepustakaan. Ketika para pihak yang bersengketamemilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, pemilihaninstitusi arbitrase serta tempat diadakannya arbitrase akan menentukan batasanserta ruang lingkup dari asas kerahasiaan yang terdapat dalam arbitrase mereka.Batasan dan ruang lingkup dari asas kerahasiaan akan ditinjau berdasarkanpengaturan asas kerahasiaan yang terdapat dalam peraturan institusi arbitrase,ataupun UU Arbitrase Nasional tempat arbitrase itu dilaksanakan. Dalam karyatulis ini, Penulis akan memberikan gambaran bagaimana institusi arbitrase dannegara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap asas kerahasiaan.

---

Abstract This thesis discusses about unsimilar approach, taken by arbitral institutions andnations, toward confidentiality. Author use juridical-normative research methodwith literature studies. When parties have chosen arbitration as their disputesettlement forum, their decision in choosing which arbitral institution rule shallbe used, and where the arbitration shall take place, will determine the scopes andlimitations of confidentiality in their arbitration. These scopes and limitations ofconfidentiality shall be pursuant to the confidentiality provisions within thearbitration?s institutional rule and its law of the seat. Through this thesis, Authorattempts to display on how arbitral institutions and nations have taken varyingstances toward confidentiality."

"Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat, jumlah perkara kepailitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perkara diantaranya melibatkan badan hukum asing secara lintas batas (Cross-Border Insolvency) sehingga masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan tersebut adalah status personal badan hukum, yurisdiksi yang berwenang, hukum yang dipergunakan, pengakuan dan pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement) serta tempat letaknya harta/boedel pailit (Lex Rei Sitae). Skripsi ini membahas tentang perkara kepailitan badan hukum asing berdasarkan teori HPI dengan menganalisis putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Wilayah Amsterdam, Belanda sebagai bahan perbandingan hukum kepailitan.

---

Indonesian Commercial Court in Central Jakarta recorded, the number of insolvency cases for the last ten years experienced the significant decline. Several cases among them involved the foreign legal entity in a cross-border manner (Cross-Border Insolvency) so as to enter the scope of Private International Law. Its aspects were the personal status of the legal entity, authority of the jurisdiction, the governing law, the recognition and enforcement of the court order, and the location of its assets (Lex Rei Sitae). The focus of this study is about the review and implementation of Private International Law theory in cross-border insolvency cases by analysing the insolvency order by Indonesian Commercial Court in Central Jakarta and the District Court of Amsterdam, Netherlands, as the comparative material of the bankruptcy law."

"Facility Agreement merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk utang, dimana Facility Agreement menjadi transaksi yang kerap dijumpai dalam pembiayaan lintas negara sebagai penyaluran dana dari institusi finansial (khususnya perbankan) bagi para pelaku usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Ketika suatu transaksi tersebut melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraan maka kesepakatan mengenai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum merupakan hal yang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini meninjau Pilihan Hukum dan Forum dari aspek kontraktual serta dalam aspek HPI.

---

Facility Agreement is a financing in a form of debt, it is one of transactions that are often encountered in cross-border financing as the distribution of funds from financial institutions (especially banks) for business that requires large amounts of funds. When the transaction involves parties in different law background, an agreement on Choice of Law and Choice of Forum is crucial to provide legal certainty for the parties in the transaction. This thesis studies the Choice of Law and Choice of Forum in contractual and Private International Law aspects."

"Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah Super Memaksa berdasarkan Hukum PEA. Di sisi lain, Belanda memberikan kesempatan untuk melakukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja dengan pembatasan berupa Kaidah Hukum Super Memaksa menurut Hukum Belanda. Berdasarkan praktek dalam Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda, hukum yang mengatur Perjanjian Kerja adalah hukum tempat bekerja.

---

Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in United Arab Emirates (UAE) and Netherlands is a Private International Law?s issue. Thus, it needs to be known law of which country is applicable to the Employment Agreement. UAE bases applicable law to Employment Agreement to Public Policy and Overriding Mandatory Provision from UAE law. On the other side, Netherlands gives some chance to do Choice of Law in Employment Agreement with limitations in the form of Overriding Mandatory Provision from Netherlands law. Based on practice in Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in UAE and Netherlands, governing law of Employment Agreement is the law of place of work."

"Skripsi ini membahas konsep perceraian yang bersifat HPI dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perkembangan teori renvoi (penunjukan kembali) dalam praktek HPI Indonesia, serta implementasinya dalam proses penyelesaian perkara perceraian warga negara asing di pengadilan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis. Dari penelitian ini terlihat bahwa hakim Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan teori renvoi dalam proses pertimbangan dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk pengoptimalan implementasi teori renvoi dibutuhkan peraturan perundang-undangan HPI yang jelas untuk dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

---

This study focuses on the concept of foreign divorce based on Indonesian law, the progress of renvoi theory in Indonesia’s conflict of law, and the implementation in divorce settlement of foreign citizens in Indonesian court. This research is a normative-juridical research and is in descriptive analysis form.

This research shows that Indonesian judges have not fully consider renvoi theory in the judgement and decision-making. The result suggests that the regulation of Indonesia’s conflict of law is required to optimize the implementation of renvoi theory."

"Perkembangan industri pariwisata Indonesia menarik minat warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Minat ini dibatasi oleh larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan dari warga negara asing mengadakan nominee agreement dengan warga negara Indonesia untuk menghindari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tersebut. Penggunaan nominee agreement untuk memiliki tanah dengan sertipikat hak milik ini merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan 2 kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada konsistensi pandangan dan pemahaman hakim terhadap nominee agreement sebagai sarana untuk menyelundupkan hukum.

---

The growth of Indonesia Tourism Industry attracts foreigners to have land in Indonesia. In addition, according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law, the right to own a land in Indonesia is an exclusive right for Indonesian. On the contrary, most of the foreigners disobey this law by conducting nominee agreement with Indonesian to avoid this Law. The use of nominee agreement to acquire property under right to own is considered as fraudulent creation of point of contacts under Private International Law. This research’s result is that there is no such consistency on the judges’ understanding concerning nominee agreement as a tool to evade the agrarian law."

"Adopsi internasional di Indonesia telah menjadi kenyataan sosial, dan hubungan hukum keperdataan semacam ini diliputi unsur-unsur asing yang menjadikan perbuatan hukum ini memiliki hubungan yang kompleks antara para pihak terkait sehingga memiliki konsekuensi hukum yang kompleks pula. Adopsi internasional ini merupakan persoalan HPI sehingga tinjauan dengan menggunakan aspekaspek HPI akan membantu menguraikan dan menentukan hukum yang seharusnya diberlakukan dalam persoalan tersebut dengan demikian, fungsi hukum sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warganegaranya dapat diterapkan secara tepat. Kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan kasus-kasus contoh adalah Indonesia perlu terus mengupayakan terciptanya suatu sistem adopsi domestik maupun internasional yang kredibel dan menjamin perlindungan anak.

---

International adoption in Indonesia has become a social reality and it is complex because there are foreign elements surrounding it, making its legal consequences complex as well. International adoption is a Private International Law matter, hence an analysis using aspects of Private International Law will help in determining what is the applicable law so a resolution can be achieved and the law can excell in its function of guardians of public interests. In conclusion based on the case studies, Indonesia have to continue taking steps for establishing a credible adoption system that will ensure the protection of children."

"Independensi dan imparsialitas arbitrator merupakan hal yang harus dimiliki oleh anggota Majelis Arbitrase dalam mengadili dan memutus perkara, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi ICSID. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan diskualifikasi atas anggota Majelis Arbitrase dalamperkara yang bersangkutan berdasarkan Pasal 57 Konvensi ICSID. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pihak berwenang dalam lembaga ICSID menerapkan Pasal 57 Konvensi ICSID dalam mengadili dan memutus permohonan diskualifikasi anggota Majelis Arbitrase. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif yang dianalisis secara kualitatif yang disampaikan bentuklaporan deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapannya, pihak berwenang dalam lembaga ICSID merujuk pada frasa manifest lack di dalam Pasal 57 Konvensi ICSID atas kualitas yang termuat pada frasa may be relied uponto exercise independent judgment yang disyaratkan untuk dimiliki oleh anggota Majelis Arbitrase di dalam Pasal 14 Konvensi ICSID dalam memutus permohonan diskualifikasi anggota Majelis Arbitrase pada suatu perkara. Ketentuan frasa manifest lack tersebut secara umum dianggap terpenuhi apabila terdapat fakta atau bukti yang dapat menimbulkan keragu-raguan (reasonable doubt) terhadapsikap independen dan imparsialitas anggota Majelis Arbitrase yang bersangkutan, sehingga anggota Majelis Arbitrase tersebut dapat didiskualifikasi sebagai anggotaMajelis Arbitrase dalam perkara yang diadilinya.

---

Independency and impartiality of an arbitrator that serves as member of an Arbitral Tribunal are required pursuant to Article 14 Paragraph 1 of ICSID Convention. If such requirements are not fulfilled, ICSID Convention provides a mechanism that allows both parties in a dispute to request a disqualification of member of anArbitral Tribunal pursuant to Article 57 of ICSID Convention. The purpose of this research is to analyze how authorized party in ICSID institution apply Article 57 of ICSID Convention in deciding a request of disqualification of member of an Arbitral Tribunal. This research is carried out in a normative research principle. The writer concludes that in its application, authorized party in ICSID institution relies on manifest lack of qualities in may be relied upon to exercise independent judgment that are required of member of an Arbitral Tribunal. It is widely accepted that manifest lack of such qualities is considered to be fulfilled if there are any facts or proofs that raise a reasonable doubt towards independency and impartiality of such member of an Arbitral Tribunal, hence disqualifying such Arbitral Tribunal member would be an appropriate thing to do."