Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai milenial di PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank sebagai penyalur modal memiliki posisi sentral dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketahanan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh naik turunnya pertumbuhan perbankan. BSM memiliki demografi pegawai sekitar 80% termasuk usia milenial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mix methode) kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan SEM-PLS. Melalui penelitian ini ditemukan fakta bahwa adanya pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai milenial dengan hasil uji R-Square sebesar 0,181 atau 18,1 %. Hasil uji koefisien jalur juga menunjukan angka 0,489 atau diatas angka 0 (nol) artinya kedua variabel menunjukan hubungan yang positif. Pelaksanaan kepemimpinan transformasional diaplikasikan dalam berbagai kondisi, diantaranya kegiatan mentoring pegawai, briefing pagi, kegiatan ekstrakulikuler pegawai dan meeting formal. Kinerja pegawai milenial yang melebihi target karena pegawai dapat berkembang dalam kondisi yang dibentuk oleh pemimpin transformasional. Pegawai milenial menerapkan nilai-nilai organisasi serta nilai-nilai keislaman yang dibentuk oleh kepemimpinan transformasional.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of transformational leadership style on the performance of millennial employees at PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Banks as a channel of capital have a central position in a countrys economic growth. The economic resilience of a country is influenced by the ups and downs of banking growth. BSM has an employee demographic of around 80% including millennial age. This study used a mixed methodology (mix method) qualitative and quantitative with data analysis techniques using SEM-PLS. Through this research, it was found that there was an effect of transformational leadership on the performance of millennial employees with the R-Square test results of 0.181 or 18.1%. The path coefficient test result also shows the number 0.489 or above the number 0 (zero), which means that the two variables show a positive relationship. The implementation of transformational leadership is applied in various conditions, including employee mentoring activities, morning briefings, employee extracurricular activities and formal meetings. Millennial employee performance exceeds the target because employees can thrive in conditions formed by transformational leaders. Millennial employees apply organizational values ​​as well as Islamic values ​​formed by transformational leadership."

"Penelitian ini beranjak dari latar belakang adanya krisis pengungsi Suriah di Turki dan peranan UNHCR dalam membantu pemerintah Turki pada permasalahan ini. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisis peran UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Turki dari tahun 2015 hingga 2019, lalu melihat kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Turki dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi akibat pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa kajian pustaka dan sedikit data primer dengan teknik wawancara sebagai sumber data primer. Untuk metode analisis data menggunakan metode analisis data mengalir dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dikaitkan dan dianalisis dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional dan konsep kerjasama internasional, yang pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa organisasi internasional UNHCR memiliki satu peran yang dominan dari tiga peran yang dikemukakan oleh Clive Archer, yaitu organisasi internasional sebagai instrumen bagi negara-negara untuk memajukan kepentingan mereka, yang dilatarbelakangi oleh donor atau dana sumbangan. Selanjutnya, koordinasi kebijakan antara pemerintah Turki dan UNHCR terkait masalah sosial yang terjadi di Turki karena pengungsi direpresentasikan dengan program 3RP yang pada realisasinya mengalami kesulitan di berbagai pihak, sehingga tidak bisa menjangkau seluruh komunitas pengungsi.

---

This research are based from the background of the Syrian refugee crisis in Turkey and the role of UNHCR in assisting the Turkish government on this issue. The purpose of this thesis is to analyze the role of UNHCR in dealing with the Syrian refugee crisis in Turkey from 2015 to 2019, furthermore the cooperation between UNHCR and the Turkish government in overcoming social problems caused by refugees. This study uses descriptive qualitative research methods with secondary data sources in the form of literature review and interview techniques as primary data sources. For the data analysis method, the data flow chart analysis method is used by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The data obtained are linked and analyzed using the concept of the role of international organizations and the concept of international cooperation. Finally, the author can conclude that the international organization UNHCR has one dominant role out of the three roles proposed by Clive Archer, namely international organizations as instruments for countries to advance their interests, motivated by donors or donated funds. Furthermore, policy coordination between the Turkish government and UNHCR related to social problems that occurred in Turkey because refugees were represented by the 3RP program which in reality experienced difficulties in various parties, so it could not reach the entire refugee community."

"Gelombang Arab Spring yang terjadi di TimurPerang Sipil di Libya yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 terasa dampaknya di Libya. Konflik yang berawal dari aksi demo berakhir pada perang sipil antara pemerintah dengan rakyat oposisi Libya. Intervensi kemanusiaan NATO atas mandat dari PBB dalam perang sipil di Libya menggunakan aturan Responsibility to Protect guna mencegah meluasnya konflik. Kehadiran NATO sebagai komunitas internasional tidak semata karena kepedulian terhadap Libya tetapi ada kepentingan sekuritisasi atas sumber daya minyak di Libya. Selama periode tahun 2011-2015 kehadiran NATO tidak berdampak signifikan pada kelanjutan Libya pasca perang sipil. Permasalahan kasus yang terjadi pada penilitian ini dibahas menggunakan metode kualitatif deskritif dengan studi pustaka menggunakan analisa teori resolusi konflik dan ekonomi minyak sebagai pemantik awal terjadinya konflik. Penulis menemukan hasil bahwa minyak punya potensi membuat negara lain terlibat dalam konflik dalam negeri. NATO perlu menjaga kelanjutan suplai minyak di Libya. Aktor regional dan internasional menentukan masa depan Libya yang rumit ditambah faksi-faksi lokal yang berebut kekuasaan.

---

The wave of the Arab Spring that occurred in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the people of the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest in the securitization of oil resources in Libya. During the period 2011-2015, the presence of NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred in this research were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial trigger for the conflict. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kekerasan rasial di Jerman yang dilakukan oleh skinhead. Pasca unifikasi, Jerman dihadapkan dengan masalah baru, yaitu masuknya imigran yang secara perlahan tapi pasti meningkat. Peningkatan jumlah imigran menyebabkan terjadinya gesekan sosial antara imigran dan warga asli Jerman yang secara tidak langsung meningkatkan ultranasionalis di Jerman, salah satunya adalah skinhead. Munculnya skinhead dan peningkatan jumlah imigran di Jerman ternyata berdampak kepada sering terjadinya kekerasan rasial terhadap imigran. Penelitian ini akan menganlisis mengenai kebangkitan ultranasionalis Jerman dan kekerasan rasial terhadap imigran pada masa kepemimpinan Kanselir Angela Merkel dengan menggunakan konsep ultranasionalis, konsep kekerasan rasial, dan teori intergovermentalisme. Ternyata Jerman telah memiliki regulasi yang dibuat berdasarkan sejarah masa lalu mengenai pelarangan dan penyebaran tindakan yang merujuk kepada ideologi Nazi dan rasisme, termasuk juga pelarangan terhadap tindakan kekerasan rasial terhadap imigran dan etnis minoritas. Tetapi sayangnya walaupun regulasi terkait dengan pelarangan hal tersebut sudah dibuat, kekerasan rasial terhadap imigran masih tetap terjadi.

---

ABSTRACTThis study analyze the racist violence in Germany by skinheads. After the unification, Germany face a new problem, namely the entry of immigrants who slowly but steadily increased. The increasing number of immigrants turned out a social friction between immigrants and native Germans. The friction that occurred between immigrants and native Germans indirectly increased ultranationalists in Germany, one of which was skinheads. The emergence of skinheads and the increase in the number of immigrants in Germany turned out to have an impact on the frequent occurrence of racial violence against immigrants. This article analyse the rise of German ultranationalist and racial violence against immigrants during Chancellor Angela Merkel reign using ultranationalist concept, racist violence concept and intergovernmentalism theory. It is found that it turns out that Germany has regulations made based on past history regarding the prohibition of dissemination and actions that refer to Nazi idealism and racism, including the prohibition of racial violence against immigrants and ethnic minorities. But it is unfortunate that even though regulations regarding this matter have been made, racial violence against immigrant in Germany is still happening"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Krimea ke Rusia pada tahun 2014 dan respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat. Fokus Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses rekonstruksi kebijakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia. Isu yang kedua adalah diplomasi publik Rusia respon dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh Aliansi Barat. Adapun fokus dari aktor-aktor yang memberikan sanksi hanya terbatas pada sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Periodisasi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada pidato resmi dan wawancara dengan Presiden Rusia, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepentingan Nasional Jutta Weldes. Teori ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang alasan tindakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia sebagai bentuk perluasan wilayah Rusia. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diplomasi publik. Konsep ini digunakan untuk menganalisis sikap Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh UE dan AS sebagai bentuk diplomasi publik Rusia. Dalam tesis ini terdapat beberapa hasil. Yang pertama adalah peneliti berasumsi bahwa kebijakan Rusia di Krimea direkonstruksi melalui dua proses yaitu artikulasi dan interpelasi. Artikulasi Rusia terhadap peristiwa yang terjadi di Ukraina adalah bahwa Euromai dan merupakan kudeta. Perluasan keanggotaan NATO dan Uni Eropa merupakan bentuk agresif dari negara-negara Barat untuk menyebarkan pengaruh mereka. Posisi Rusia dalam krisis Ukraina adalah sebagai subjek sentral yang memiliki identitas sebagai negara yang melindungi kepentingan tanpa melakukan intervensi. Sedangkan, Aliansi Barat menempati posisi sebagai negara agresor yang selalu menggunakan senjata untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Hasil dari dua proses tersebut dapat dipahami sebagai konstruksi kepentingan nasional Rusia. Yang kedua adalah respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat adalah dengan menggunakan diplomasi publik. terdapat dua tujuan dari diplomasi publik Rusia. Tujuan yang pertama adalah nation branding yaitu mempromosikan Rusia kepada audien asing. Tujuan yang kedua adalah untuk konter persepsi publik.

---

This study aims to analyze the integration of Crimea into Russia in 2014 and Russia's response to the sanctions of the Western Alliance. The focus of the problem to be discussed in this study is the process of policy reconstruction Russia accepts Crimea joining Russia. The second issue is the Russian public diplomacy response in the face of sanctions provided by the Western Alliance. The focus of the actors who provide sanctions is only limited to sanctions provided by the European Union and the United States. The methodology focused in this study was in 2014-2015. The research method used in this thesis is a qualitative research method. The data used in this study are in official speeches and interviews with Russian Presidents, Prime Ministers and Foreign Ministers. The theory used in this study is the Jutta Weldes National Interest Theory. This theory is expected to be able to provide an explanation of the reasons for Russia's acceptance of Crimea to join Russia as a form of expansion of Russia's territory. The concept used in this research is the concept of public diplomacy. This concept is used to analyze Russia's attitude in facing sanctions imposed by the EU and the US as a form of Russian public diplomacy. In this thesis there are several results. The first is that researchers assume that Russian policies in Crimea are reconstructed through two processes, namely articulation and interpellation. Russia's articulation of events that took place in Ukraine was that Euromaidan was a coup. The expansion of NATO and European Union membership is an aggressive form of Western countries to spread their influence. Russia's position in the Ukraine crisis was as a central subject that had an identity as a state that protected interests without intervening. Meanwhile, the Western Alliance occupies the position of an aggressor who always uses weapons to intervene in the affairs of other countries. The results of the two processes can be understood as the construction of Russian national interests. The second is Russia's response to the sanctions of the Western Alliance is to use public diplomacy. There are two objectives of Russian public diplomacy. The first goal is nation branding, which is to promote Russia to a foreign audience. The second objective is to counter public perception."

"Efektifitas operasi intelijen secara langsung berkaitan dengan perilaku petugas intelijen dan tergantung pada sikap moral dan nilai mereka. Kekhususan operasi intelijen dapat menyebabkan dilema moral dalam perilaku petugas. Metode operasi lembaga intelijen mencakup elemen taktis etis dan elemen yang bertentangan dengan prinsip etika yang diterima secara umum dapat mengerdilkan nilai-nilai demokrasi dan nila-nilai mendasar yang didukung oleh negara. Penelitian ini menganalisis masalah etika yang dihadapi dalam proses menggunakan prinsip-prinsip HUMINT dan metode just intelligence dengan menggunakan studi kasus dalam penanganan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Subyek penelitian tentang penanganan gerakan separatisme di Papua yang menganalisis etika human intelligence secara evaluatif internal masih sangat terbatas. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis terhadap model perilaku integral awal dari petugas intelijen berdasarkan konteks pilihan dan implikasi operasional yang dapat mendorong diskusi ilmiah tentang subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangsungan operasi intelijen di Papua memenuhi unsur legalitas dan sesuai standar prinsip Just Intelligence Model. Kendati demikian, untuk memaksimalkan penanganan ancaman Organisasi Papua Merdeka perlu dilakukan kolaborasi kemampuan Human Intelligence seluruh lintas lembaga intelijen dalam satu komando yang integratif.

---

The effectiveness of intelligence operations is directly related to the behavior of intelligence officers and depends on their moral attitude and values. The specificity of intelligence operations can cause moral dilemmas in the behavior of officers. The method of operation of an intelligence agency includes ethical tactical elements and elements that are contrary to generally accepted ethical principles that can undermine democratic values ​​and fundamental values ​​supported by the state. This study analyzes the ethical problems encountered in the process of using the HUMINT principles and the just intelligence method by using case studies in handling the Free Papua Movement (OPM). Research subjects on handling separatist movements in Papua who analyze ethics of human intelligence in an internal evaluative basis are still very limited. This thesis uses a qualitative approach with a theoretical analysis of the initial integral behavioral models of intelligence officers based on the context of choice and operational implications that can encourage scientific discussion of research subjects. The results showed that the continuity of intelligence operations in Papua fulfills the element of legality and conforms to the Just Intelligence Model principles. However, to maximize the handling of the threat from Free Papua Organization, it is necessary to collaborate on the capabilities of Human Intelligence across all intelligence agencies in one integrated command."

"Pertumbuhan ekonomi China yang yang mengalami perkembangan pesat dengan GDP ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, mendorong China untuk ikut serta dalam melakukan pembiayaan berbagai proyek infrastuktur di negara-negara berkembang. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan oleh China sebagai solusi keterbatasan pendanaan pembangunan infrastuktur yang dialami negara berkembang. Ekspansi industri kereta cepat China pada tingkat global erat kaitannya dengan kebrhasilan transfer teknologi yang dilakukan. Hingga saat ini, kereta cepat merupakan salah satu inti utama China untuk mendukung inisasi jalur sutera modern. Hal itu dilakukan dengan membangun keterhubungan/konektivitas China diseluruh kawasan. Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak tercantum dalam RPJMN 2014-2019 namun proyek kereta api cepat Indonesia-China menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dalam konteks politik internasional, pembangunan kereta cepat di Indonesia oleh China merupakan proyek percontohan bagi komunitas ASEAN untuk menunjukan keberhasilan teknologi kereta cepat China. Proyek ini dilakukan dengan skema B to B tanpa menggunakan APBN. Mengingat hampir di seluruh dunia pembangunan kereta cepat tidak bersifat profitable, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektifitas pembangunan proyek kereta api cepat Indonesia-China terhadap aspek sosial-ekonomi Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Melalui pendekatan scenario planning, penelitian ini mencoba menelaah Apakah Diplomasi Infrastruktur kereta api cepat oleh China mendistribusikan pembangunan yang positif bagi Indonesia.

---

China's economic growth which is experiencing rapid development with the second largest GDP in the world after the United States, prompted China to participate in financing various infrastructure projects in developing countries. This was marked by the establishment of financial institutions by China as a solution to the limited funding of infrastructure development experienced by developing countries. The expansion of the Chinese high-speed railroad industry at a global level is closely related to the success of technology transfer. Until now, the fast train has been one of China's main core to support the initiation of modern silk lines. This was done by building China connectivity throughout the region. Indonesia under the leadership of President Joko Widodo has a focus on infrastructure development to improve connectivity and economic growth. Although it is not listed in the 2014-2019 RPJMN, the Indonesia-China fast train project is one of the national strategic projects. In the context of international politics, the construction of fast trains in Indonesia by China is a pilot project for the ASEAN community to demonstrate the success of China's fast train technology. This project is carried out with the B to B scheme without using the APBN. Considering that almost all of the world of fast train development is not profitable, this research aims to see the effectiveness of the Indonesia-China fast train development project on the socio-economic aspects of Indonesia in the context of national resilience. Through a scenario planning approach, this research tries to examine whether diplomacy of the fast railroad infrastructure by China distributes positive development for Indonesia."

"Pekerja Kurdi telah menjadi ancaman nasional bagi negara Turki, sehingga penulisan tesis ini membahas kebijakan militer Recep Tayyip Erdoğan dalam mengatasi kelompok pemberontak. Penelitian kualitatif ini menggunakan teorikebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn, ditambah konsep keamanan dan ancaman nasional sebagai pelengkap teori. Dengan pendekatan deskriptif melalui pengambilan data dari beberapa kajian pustaka seperti penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku, dan informasi dari media elektronik, ditemukan hasil penelitian bahwa peningkatan intensitas dari implementasi kebijakan militer Erdoğan terjadisetelah gagalnya resolusi perdamaian yang mengacu pada undang-undang dan keputusan presiden tentang pelaksanaan kebijakan keamanan nasional negara. Dengan sikap represi Erdoğan melalui instrumen militernya di Suriah dan Irak, telah berdampak terhadap terganggunya stabilitas keamanan negara tetangga dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat Kurdi.

---

The issue of Kurdish ethnicity was represented by the existence of Kurdistan Workers Party separatist movement that now has become Turkish nations threat. Based on that, this thesis was made to examine Recep Tayyip Erdoğans military policy on overcoming it. This qualitative research was using policy theory by

William Dunn, followed by security and national threat concept as the complementary. Using descriptive approach through data collection from several literature studies, such as earlier research, journal, article, books, and media electronic, generate a conclusion that the increased intensity of the implementation of Erdoğans military policy occurred after the failure of peace resolution that referred to the law and presidential decree on the implementation of the national security policy of the country. Erdoğans attitude on his military instrument on Syria and Iraq has caused disturbance on the stability of neighbor

national security and inhibits the economic growth of Kurdishs people."

"

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia bertujuan untuk memberikan peningkatan pada sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan asing. Peningkatan jumlah wisatawan asing memiliki dampak kehadiran investasi asing langsung (FDI) dan peningkatan jumlah tenaga kerja asing, yang dampak tersebut dapat memberikan peluang dan ancaman terhadap jumlah tenaga kerja domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Tenaga Kerja Asing, Foreign Direct Investment (FDI) dan Upah, terhadap Tenaga Kerja Domestik. Teori yang digunakan adalah pasar tenaga kerja, teori pertumbuhan ekonomi model solow dan faktor produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data panel dan alat analisis menggunakan eviews 9. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Data time series yang digunakan dari tahun 2011-2018, sedangkan data cross section menggunakan jenis pekerjaan per sektor, yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Perikanan 2) Pertambangan Dan Penggalian 3) Industri 4) Konstruksi 5) Perdagangan 6) Transportasi Dan Pergudangan 7) Informasi Dan Komunikasi 8) Jasa Kesehatan. Hasil penelitian ini adalah secara statistik, Kebijakan BVK, Tenaga Kerja Asing dan Upah memiliki pengaruh komplemen terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien positif dan signifikan. Variabel upah merupakan variabel paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan tenaga kerja domestik. Sedangkan secara statistik variabel FDI memiliki pengaruh substitusi terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien negatif namun tidak signifikan.

---

Bebas Visa Kunjungan policy in Indonesia aims to provide an increase in the tourism sector with the influx of foreign tourists. The increase in the number of foreign tourists has an impact on the presence of foreign direct investment (FDI) and an increase in the number of foreign workers, the impact of which can provide opportunities and threats to the number of domestic workers. This study aims to analyze the influence of the policy of Visa Free Visit (BVK), Foreign Workers, Foreign Direct Investment (FDI) and Wages, on Domestic Workers. The theory used is the labor market, the theory of economic growth solow models and factors of production. The research method used in this study is quantitative research using panel data and analysis tools using eviews 9. Data sourced from Badan Pusat Statistik, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi and Kementerian Ketenagakerjaan. The time series data are used from 2011-2018, while the cross section data uses the type of work per sector, namely: 1) Agriculture, Forestry, Plantation and Fisheries 2) Mining and Quarrying 3) Industry 4) Construction 5) Trading 6) Transportation and Warehousing 7) Information and Communication 8) Health Services. The results of this study are statistically, BVK policy, Foreign Workers and Wages have a complementary influence on domestic workers by showing positive and significant coefficient values. The wage variable is the biggest effect on increasing the domestic workforce. While statistically the FDI variable has a substitution effect on the domestic workforce with a indicated negative coefficient but not significant.

"