Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas sejauh mana penerimaan PBB dan negara terhadap norma pelarangan pre-emptif sistem senjata otonom atau Autonomous Weapon Systems (AWS) yang diusung oleh organisasi Campaign to Stop Killer Robots selaku norm entrepreneur utama. Norma pelarangan pre-emptif bertujuan untuk menciptakan ketentuan hukum yang melarang pengembangan, produksi, dan penggunaan AWS sebelum teknologi tersebut tercipta. Karya ini menggunakan metode penelitian yang beriorientasi pada pemahaman (Verstehen) dan bukan pengujian hipotesis. Karya ini akan terlebih dahulu mendeskripsikan fenomena, kemudian merepresentasikannya sesuai dengan kerangka analisis, dan menganalisisnya juga sesuai dengan kerangka analisis. Tesis ini menggunakan data sekunder berupa berita, terbitan pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil, studi, video, dan podcast. Tesis ini menggunakan tiga landasan konseptual: Teori Pengendalian Senjata, Tipologi NGO, dan Teori Dinamika Norma. Teori Pengendalian Senjata penulis pergunakan untuk menjelaskan sifat pelarangan pre-emptif AWS yang sulit dicapai karena sangat membatasi kedaulatan negara. Tipologi NGO penulis pergunakan untuk menjelaskan struktur organisasi Campaign to Stop Killer Robots dan strategi yang dipergunakan untuk memajukan norma. Teori Dinamika Norma penulis pergunakan untuk memetakan penerimaan norma oleh PBB dan negara. Tesis ini menemukan bahwa PBB dan negara hanya menerima norma pelarangan pre-emptif AWS secara parsial. Parsial karena sudah ada pembahasan secara substantif namun belum ada regulasi yang mengikat.

---

This thesis examines the degree of acceptance of Autonomous Weapon Systems (AWS) pre-emptive ban norm which propagated by an NGO called Campaign to Stop Killer Robots. The pre-emptive ban norm aims to create a legal instrument that prohibits the development, production, and usage of AWS before the said technology come into existence. The work attempts to “understand” (Verstehen) the phenomenon, as opposed to hypothesis-testing type of work. The present work will begin by describing the phenomenon, and proceed to represent or frame the phenomenon as required by the analytical framework, and subsequently interpret the findings with the analytical franeworks This thesis utilises secondary data: news, government publications, studies, NGO publications, video, and podcast. The present work utilises three core analytical frameworks: Arms Control Theory, Typology of NGO, and Norm Dynamics Theory. Arms Control Theory is utilised to examine the difficulty of AWS pre-emptive ban attempt. Typology of NGO is utilised to explain the structure and the role of Campaign to Stop Killer Robots. Norm Dynamics Theory is utilised to explain the degree of acceptance of the said norm by the UN and states. This thesis concludes that the said norm is only partially accepted by both the UN and states. „Partially‟ because substantial discussions concerning AWS are already present, yet there still is not any regulation that prohibit AWS as intended."

"ABSTRAK Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACTName Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery"

"Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerja sama patroli maritim trilateral (trilateral maritime patrol) di Laut Sulu dan Sulawesi dengan menggunakan kelima variabel rezim keamanan yakni norma dan prinsip, aturan main, kepentingan nasional, kekuatan politik, dan pengetahuan yang didasari oleh ancaman yang ada di kawasan Laut Sulu dan Sulawesi. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa ketiga negara kesulitan melakukan kerja sama dikarenakan beberapa hambatan berikut: prinsip kedaulatan dalam ASEAN Way yang dianut ketiga negara justru menghambat pelaksanaan patroli, aturan main dalam TCA tidak mengikat secara hukum dan tidak mengatur perluasan hak pengejaran seketika, adanya kepentingan nasional yang tumpang-tindih membuat negara-negara lalai akan tujuan utama kerja sama, dan terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam kekuatan politik ketiga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan insentif kerja sama terbesar perlu untuk terus mendorong kedua negara lainnya untuk segera merealisasikan kerja sama. Selain itu ketiga negara perlu menunjuk keketuaan atau koordinator secara bergiliran untuk menjamin pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama dan merumuskan aturan main yang lebih mengikat secara hukum.Ketiga negara juga perlu untuk bekerja sama dalam capacity building untuk membantu negara yang lebih lemah menyetarakan (jenis dan teknologi) kapal-kapal yang akan digunakan untuk patroli agar memudahkan dalam komando dan pengendaliannya.

---

This thesis examines the obstacles faced by Indonesia, Malaysia and the Philippines in the cooperation of trilateral maritime patrols in the Sulu Sea and Sulawesi. In analyzing these obstacles, this thesis uses the five variables of the security regime: norms and principles, rules of conduct, national interests, political power, and knowledge based on the threats that exist in the Sulu and Sulawesi. The purpose of this exercise to identify the constraints that exist in the joint trilateral joint patrol cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines. This thesis finds that the three countries embrace the norms and principles of the ASEAN Way which embraces the principle of sovereignty, and as such erodes the effectiveness of cooperation. In addition, the TCA principles result in the absence of legally-binding, and the regulation of the extention of the right of hot pursuit. The over-emphasis on non-intervention in the pursuit of national interests leads tothe neglect of the main purpose of cooperation, and there is considerable imbalance in the political power of the three countries. Therefore, referring to the concept of the security regime, this cooperation will not work effectively if the variables in the regime are not met. Indonesia as a country with the largest cooperation incentives needs to continue to encourage the other two countries to immediately realize the critical significan of the cooperation. In addition, the three countries also need to appoint a coordinator to ensure the accountability of the implementation of cooperation.There is also a need to formulate more legally binding rules. Finally, the states in the region need cooperate in the capacity building that helps weaker states to equalize the type and technology of vessels to be used for patrols to facilitate command and control.

"