Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan institusi pembongkar korupsi yang legal yang diberikan kewenangan untuk melaporkan secara hukum, bila dari hasil pemeriksaan mereka terdapat indikasi tindak pidana korupsi (contoh kasus bank BNI baru-baru ini) sehingga menurut peneliti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang cocok baik secara akademis dan lainnya untuk mengadakan penelitian, khususnya tentang persepsi pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tindak kejahatan korupsi.Penelitian tentang tindak kejahatan korupsi (studi melalui persepsi pegawai negeri sipil di instansi Badan Pemeriksa Keuangan) ini menggunakan jenis penelitian Survei dengan instrumen kuestioner (pertanyaan-pertanyaan penelitian) yang harus diisi oleh responden (pegawai BPK). Dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Mail questionnaires dan Self-Administered questionnaires yaitu responden diminta untuk menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi responden (pegawai BPK) yang terdiri atas golongan I - IV lebih menyetujui adanya tindak kejahatan korupsi disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan/kekuasaan. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan ketua BPK (Prof. DR. Satrio Budihardjo Joedono) dalam laporan pelaksanaan putusan MPR-RI oleo BPK pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2003, BPK-RI telah menyampaikan dua buah temuan pemeriksaan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana korupsi dikalangan pemerintah daerah kepada Jaksa Agung RI, yaitu masing-masing pada pengelolaan APBD oleh kabupaten Tapanuli selatan dan oleh kabupaten Jeneponto.Sementara itu, BPK-RI telah memperbantukan stafnya sebagai ahli sebanyak 16 kasus tindak pidana korupsi dalam berbagai tingkat penyelesaian (yaitu penyelidikan, penyidikan, atau persidangan) oleh polisi, kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, dan pengadilan negeri. Dari sekitar 50 pejabat Bank Indonesia yang telah dilaporkan BPK tersangkut dalam penyaluran BLBI, baru 3 orang yang kasusnya telah sampai pada pengadilan. Dari sekitar 300 orang komisaris dan direksi bank penerima BLBI yang diduga oleh BPK RI telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan BLBI, baru 24 orang yang telah diproses di pengadilan. Putusan pengadilan bervariasi antara vonis bebas dan pidana penjara seumur hidup.Dalam penyaluran dan penggunaan BLBI salah satu bank tertentu, pejabat BI yang tersangkut dalam penyaluran dipidana penjara (sedang dalam proses naik banding), sementara komisaris dan direksi yang diduga menyalah gunakan BLBI tersebut belum diproses oleh pengadilan."

"100 orang konsumen komputer Dusit Mangga Dua Jakarta menjadi sampel dalam penelitian tentang Pembajakan Software Komputer (Studi Terhadap Konsumen Dusit Mangga Dua). Penarikan sampel di lakukan dengan cara accidental sampling, metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara berstruktur. Tujuan penelitian ini adalah mencoba menggambarkan bagaimana konsumen menjadi korban di dalam membeli software (perangkat lunak) bajakan dan mencoba memetakan berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menjadi korban dalam pembelian software bajakan tersebut.Banyaknya software bajakan di sentra-sentra perekonomian masyarakat, penertiban terhadapnya pun tidak ada, harga-harga yang sangat murah dibandingkan software yang asli, karena keterpurukan ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat yang rendah, tidak terdapatnya penegakan hukum, merupakan faktor-faktor yang mendorong konsumen untuk mau melanggar hukum, yaitu membeli software-software yang illegal atau bajakan. Di tambah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi informasi khususnya menyangkut software komputer menyebabkan masyarakat hanyalah berada pada tahap pengguna jasa.Dalam sudut pandang kriminologi konsumen tetap menjadi suatu korban kejahatan. Pembelian tersebut terjadi karena adanya suatu kesempatan yang ditawarkan oleh suatu keadaan yang kondusif melakukannya sehingga konsumen mau terlibat ke dalamnya. Konsumen menjadi tergantung pada keadaan pasar yang dikelola oleh para pelaku usaha. Pembelian software bajakan tersebut menjadi meningkat pesat sekali, bahkan 90% software yang di beli adalah software bajakan."

"On the past new era, we always see the action of, expansion the violence for take over the human right of the society ( local community) to ward the plantation or horticultural and the natural resources which done by the Government or private company. Even for the low level society, the action of losing, expansion and violence are things which threaten their life. Even most of us call it as the era of Reformation, but the society's fate has become a sacrifice of the action and it hasn't changed. All of these happened because the society lived in a country with unjustice.

Based on the thought above, the researcher tried to learn the conflict about expansion and the violence for take over the plantation which done by the company of oil palm, which titled : The Effort of Reconciliation of Conflict Between Society of Mahato And PT. Torganda in North Tambusai Regent of Rokan Hulu Riau Province.

The research found, the efforts which are taken to reconciliate the conflict was only the effort to make it peace and compensation. It's often interpreted as the causes of conflict's appearing while the substance of the conflict has been never touched.

Many cases and efforts of reconciliation which done need to learn more deeply. How ever the research tried to open our mind to know a lot the cases deeply which caused why the conflict happened, so the effort of the reconciliation which has been doing will effectively be applied."

"In Crimology, Access control is known as one of the six teen technique introduced by Ronald V. Clarks on his famous writing about Situational Crime Prevention. Access control is a concept of some symbolic or physical barrier used to select and determine the mobility entry or exit of human. This concept is also potential to be develop on to it is own concept of security system. This research is about how to implement access control concept as a security system concept. Research was conducted at PT "X", an 35 years old foreign investment company, which is it site located at Pasar rebo District, East Jakarta. PT. "X" is a pharmaceutical company, producing gynecological product including oral contraception, which one of their most famous product is Pil KB Lingkaran Biru. Like others modem pharmaceutical company, PT "X" implement high standard of management principle and quality control, to each function under this company organization, including security function. Also like other manufacturing company, the community inside this company characterize by functional relationship, which then lead their employee into some unique relationship which colored by sub unit bonding in company structure, such as Department division or Section. This condition also become basic consideration to determine the mobility and access of each person who has interest to enter any space or room inside these company site. There are four element, choose as basic requirement if access control like to implemented in these company. Those element are administrational, technical, organizational and personal aspect. All this aspect has correlation and supporting as a system. Administrational aspect gives legitimation and power, technical aspect is a supporting tools to make the program runs easier and possible. Organizational aspect describe procedure and mechanism to do the system. Personal aspect lead to share responsibility and function for each unit in the security system. There are still no guarantee that system base on access control concept can or effective in reducing crime in a work place. But At least, access control can be used as a concept to build a security system at other industrial site which might have same characteristic and with same method."

"Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M3.UM.01.06 tahun 1983 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bogor temmasuk Salah satu Lapas yang tetapkan fungsinya sebagai Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan), konsekwensinya disamping dihuni oleh narapidana juga ditempatkan para tahanan yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. WiIayah keria Lapas Klas IIA Bogor meliputi wilayah Kota Bogor, Kabupataen Bogor dan Kota depok. Sehingga saat ini Lapas Klas IIA Bogor mengalami over crowded dikarenakan jumlah hunian sudah sangat meIebihi kapasitas yang sebenamya. Kapasistas Lapas Klas IIA Bogor yang sebenamya sesuai dengan statusnya sebagai Lapas Klas IIA adaIah 468 orang. Namun kondisi hunian pada saat ini mencapai 1.526 orang (Data April 2006).Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, penelitian ini berusaha mengungkap pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Klas IIA Bogor, dan peranannya dalam mencegah residivisme. Populasi penilitian ini adalah: narapidana yang sedang diusulkan program reintegrasi, residivis yang sebelumnya telah memperoleh program reintegrasi sosial dan yang belum memperoleh program reintegrasi sosial. Sample penelitian ini merupakan sampel total, mengingat populasi peneliiian tidak terlalu banyak dan kondisi Iapangan terkendali oleh peneliti (peneliti mempunyai akses yang maksimal tentang kerangka sampel aiau sample frame). Adapun instrumen penelitian menggunakan kuisioner, selanjutnya data akan dianalisis berdasarkan distribusi frekuensi, dan setiap variabel penelitian akan dideskripsikan.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam melakukan program reintegrasi masih diperlukan: 1) Perbaikan dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, seperti sumber daya manusia, peralatan ketrampilan dengan fokus pada kondisi pasaran kerja praktis yang benar-benar dapat diisi oleh warga binaan; 2) Perlu penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak unsur masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan nyata yang terkait dengan pembinaan pelanggar hukum; 3) Sosialisasi program reintegrasi harus digalakkan bekerjasama dengan pihak media massa berisi muatan-muatan materi yang dapat mengguggah partisipasi masyarakat; dan 4) Monitoring dan pendampingan juga harus dilakukan dengan Iebih baik manakala warga binaan memang mengalami kesulitan dan kegagaian.Banyak faktor atau variabel lain yang juga berpengaruh pada dilakukannya atau tidak diiakukanny kejahatan selanjutnya oleh bekas narapidana. Berbagai faktor yang kemudian juga signifikan mempengaruhi kegagalan bekas narapidana (warga binaan pemasyarakatan) adalah keberadaan pekerjaan dan perekonomian, masalah keluarga, kesehatan mental dan fisik serta pendidikan.

---

According to the Regulations of Indonesian Ministry of Justice No. M3.UM.01.06 year 1983, 2nd A Class Correctional Institution of Bogor is an institution that have 2 functions, those are as a Correctional Institution and as an Detention Facility to put the detents (inmate on trial). The jurisdiction areas are City of Bogor, District of Bogor, and City of Depot; There are so many inmates and detents put inside this institution. As the result, 2nd A Class Correctional institution of Bogor have already over crowded, because the population already more than the real capacity. The real pacity for this Institution is 468 persons, but now, there are 1,526 persons inside this institution. (Based on the data in April 2006) Starts from these assumptions, this research tries to show the accomplishment of reintegration programs in 2nd A Class Correctional institution of Bogor, and also the part in preventing recidivism. The populations of this research are inmates that already put in reintegration program, recidivists that already put in reintegration programs, and recidivists that not yet put in reintegration programs. The sample of this research is total sample, because the population is not so many and the condition of the area can be controlled by the analyst (analyst has maximum access about the sample frame). As the instrument of research, analyst using questioner, and then the data will be analyzed according to the distribution frequency, and each variable will be described.

The results of this research show that in doing reintegration programs, we still need: 1) Improvement on the supporting facilities, like human resource, the tools for creativities in the focus to the practical works that can be easily done by inmates; 2) Corporation between the elements of community, especially in the good activities for the inmates; 3) Socialization on reintegration programs should be more better by make corporation with mass media to put positive news, so can attract the community and 4) Monitoring and communication also should be done much better when the inmates have problem or failure.

There are many other factors and variables that affect the recidivist to do or not doing criminal again, for example the occupation and the economy situation, problem of family, mental and physic condition, and also education."

"The aim of this Thesis is to obtain the description about role of existing subsidy in improvement of work performance of Indonesia Correction Institute officers in their duties and responsibilities in treatment of offenders area.The Indonesian Correction Institute is an institution which claimed to conduct the treatment of offenders in a period of the offenders serve time for their wrong doing. Really the demand work that is not easy to be done. A lot of later constraint have an effect on efficacy or effectiveness of Indonesian Correction Institute in executing the duty.Not yet its optimal ability and worker performance, not yet adequate the infastructure, over capasity, of supporter of crime activity, and still lower the social participation to effort of treatment of offenders represent factors pursuing efficacy and effectiveness of execution of duty by Indonesian Correction Institute.Reffering to the various above resistor factors, hence cannot be hesitated that financial subsidy very required in the case of improving COrrection worker performance or broaderly is the performance of Indonesia Correction Institute in conducing the treatment of offenders so that they shall no longer conduct furthermore crimes. Governmental thereby also can depress number residivisme in society.These days government step by step have improved the subsidy for correction Institute. Increasing the subsidy for correctional Institute mentioned above still limited to strive correction worker prosperity improvement on the cance of that with subsidy improvement existence make them more enthusiastic to conduct their duties and in turn can improve also their work performance and the work perfomance of Indonesian Correction Institute.Methodological approach used in this research is combination of among qualitative and the quantitative approach. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor, West Java for representing the worker performance condition in conducting the treatment adult offenders, and Lembaga conducting the treatment of the children which deal (or conflict) with law."

"Perkembangan teknologi yang meliputi semua aspek kehidupan sekarang ini memiliki peranan yang vital dimasyarakat. Akses informasi dapat dipenuhi dengan kehadiran teknologi komputer dibidang informasi yang disebut sebagai internet. Perkembangan dunia usaha penyediaan jasa internet tidak lepas dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini lebih cepat dan bisa dilakukan dimana saja.Warnet menjadi satu dari sekian banyak cara dan tujuan dalam mengakses informasi dari waktu ke waktu, sehingga persaingan untuk mendapatkan pelanggan menjadi suatu tantangan bagi para pengelolanya. Fasilitas yang mementingkan aspek kenyamanan dan kepuasan dari pelanggan menjadi kriteria utama yang harus dimiliki warnet.Ketidak-seimbangan antara upaya yang dilakukan untuk mengamankan dengan upaya yang dilakukan untuk memberikan fasilitas menjadi faktor X atas masalah kejahatan yang menimpa usaha warnet. Penggunaan teori Strategi Pencegahan Kejahatan dari Ronald V Clarke dengan teknik pengurangan kesempatan diharapkan dapat menganalisa kekurangan apa saja yang terdapat didalam upaya pengamanan terhadap ancaman kejahatan yang telah dilakukan, dan terdapat beberapa saran yang lebih bertujuan untuk memperbaiki atau menambahkan nilai dari pengamanan terhadap usaha.

---

The technology development which include all aspect of life nowadays having more vital role in the society. Information access fulfilled with the present of computer technology in the field of information called the Internet. The development of internet café business also connected to the needs of getting the latest information and could be done anywhere.

Internet café becoming one of many ways to access information from time to time, a condition that create competition in having more customer and becoming challenges to it?s owner. The facility that fulfill the needs of comfort and privacy is one of the criteria that an internet café must have.

The imbalance between what must be done to secure with the efforts to give more facility is becoming the X factor of criminal problems that occurs in the internet cafe business. The use of Situational Crime Prevention by Ronald V Clarke with his opportunity reducing techniques, to be expected could analyze what has not been done in the terms of security efforts to overcome criminal event, and also included suggestion to improve or adding more value to secure the business."

"Penanganan tersangka pelaku kejahatan pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh polisi adalah suatu bentuk penanganan tersangka pelaku kejahatan yang ditangani oleh polisi. terhadap tersangka yang diduga telah melakukan perbuatan kejahatan. Penanganan disini merupakan bentuk dari proses pemeriksaan pendahuluan serta penyidikan terhadap tersangka pelaku kejahatan, setelah tersangka tertangkap oleh polisi atas perbuatannya. Maksud dan tujuan dari pemeriksaan pendahuluan ini adalah untuk dilakukannya penyidikan guna mencari pembuktian dari tindak kejahatan, yang dilakukan oleh tersangka. Artinya apakah suatu tindak kejahatan benar dilakukan oleh tersangka yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan penanganan tersangka pelaku kejahatan pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh polisi, dan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam penanganan tersangka pelaku kejahatan ini. Dengan alasan inilah maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non survey atau dikenal sebagai studi dokumen dengan metode pengumpulan data dari kumpulan kliping berita dan artikel surat kabar dan majalah yang terbit antara tahun 1995-1991 yang membahas masalah penanganan tersangka pelaku kejahatan pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh polisi. Dari penelitian ini di dapat bahwa sebagian besar penanganan tersangka pelaku kejahatan pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh polisi, dilakukan dengan bentuk penanganan diluar prosedur aturan hukum yang mengatur tentang tata cara proses penyidikan dalam pemeriksaan pendahuluan, yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan selain penanganan diluar prosedur, juga ditemukan bentuk penanganan yang dilakukan sesuai prosedur yang disertai dengan kekerasan serta penganiayaan yang mengakibatkan luka berat bahkan sampai pada kematian pada tersangka. Hubungan antara karakteristik tersangka dengan bentuk penanganan yang dilakukan merupakan satu hal yang menentukan apakah penanganan tersangka pelaku kejahatan oleh polisi sesuai prosedur atau diluar prosedur. Bentuk penanganan sesuai prosedur adalah penanganan yang dilakukan dengan surat perintah penangkapan, memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan batas waktu penahanan yang telah diatur dalam KUHAP. Sedangkan bentuk penanganan diluar prosedur adalah penanganan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan serta mengabaikan aturan KUHAP."

"Masalah pencegahan kejahatan adalah masalah yang sangat penting untuk dikaji. Hal ini selain karena merupakan salah satu perwujudan dari adanya reaksi sosial terhadap kejahatan juga karena pencegahan kejahatan ini adalah salah satu upaya untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi, sehingga apabila suatu kejahatan tidak terjadi, maka aktifitas sosial, ekonomi politik dan budaya akan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Singkatnya individu dalam masyarakat dapat beraktifitas dan berekspresi untuk melakukan peranannya masing-masing.Pemikiran awal dari penyusunan tesis ini adalah karena banyaknya penelitian dalam bidang Kriminologi di Indonesia yang menggunakan teori hanya untuk menjelaskan fenomena kejahatan. Padahal menurut pemahaman penulis teori tersebut dapat dikaji dan dipahami, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut dapat dirumuskan suatu strategi untuk melakukan pencegahan kejahatan. Banyak teori, seperti Differential Association, Social Structure and Anomie, Differential Identification, The Conflict of Conduct Norm dan lain-lain tidak hanya dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena kejahatan tetapi juga dapat dikaji dan digunakan untuk menentukan strategi pencegahan kejahatan. Namun akhirnya penulis hanya mempunyai kemampuan untuk menerapkan salah satu model pencegahan kejahatan, yang merupakan hasil kajian dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pars pakar yang tergabung dalam The Chicago School, yaitu konsep Defensible Space dari Newman, yang mengajukan empat indikator, yaitu Territoriality, Natural Surveillance, Image and Melieu dan Safe Area.Konsep Newman ini penting untuk dapat diterapkan dalam suatu lingkungan pemukiman, karena konsep ini mengakui pentingnya penggunaan barrier secara fisik, berupa penghalang-penghalang fisik maupun barrier sosial seperti tingginya tingkat kohesi sosial. Namun temyata kompleks-komplek perumahan yang dibangun, banyak yang kurang memperhatikan konsep ini, bahkan mungkin belum pemah mengenal konsep ini. Oleh karena itu penulis berupaya untuk meneliti apakah suatu kompleks perumahan telah mencerminkan konsep Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan test case. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Ketua RW 022 (Komplek Perumahan Pesona Depok I), Sekretaris RW 022, Koordinator Keamanan RW 022, Komandan Satpam, Anggota Satpam, penghuni kompleks, seorang warga Kampung Mangga, seorang penjaga rumah yang tidak tinggal di dalam kompleks perumahan tersebut, seorang pengurus masjid, dan seorang pembantu rumah tangga.Observasi dilakukan untuk melihat barrier-barrier fisik serta penerangan dan tata letak rumah dan jalan serta untuk melakukan mapping dan untuk melihat kohesi sosial yang terjalin di antara penghuni, observasi dilakukan pada siang hari dan juga pada malam hari. Sedangkan test case dilakukan untuk melihat sensitifitas penghuni dan anggota Satpam terhadap orang luar serta untuk menguji mekanisme kerja dari anggota Satpam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fisik indikator-indikator defensible space telah tercermin di kompleks ini, seperti adanya portal yang terpasang di pintu gerbang, polisi tidur, pos-pos jaga yang terlihat jelas, adanya benteng dan tebing tinggi yang memisahkan kompleks perumahan dengan dua kampung di sekitarnya, serta pagar hidup berupa tanaman bambu yang ditanam rapat disepanjang sungai yang memisahkan kompleks ini dengan Perumahan Depok II Tengah dan Pesona Depok II. Keberadaan barrier-barrier tersebut menunjukkan bahwa indikator territoriality, secara fisik, telah diterapkan.Begitu juga dengan Natural Surveillance dan Image and Melieu, secara fisik relatif telah diterapkan, walaupun belum diterapkan dengan baik, seperti masih banyaknya pos-pos jaga yang terlihat kosong dan banyaknya lampu penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi lagi. Selain dari itu di kompleks ini tidak ada pengaturan anus lalu-lintas, sehingga setiap orang babas menggunakan lajur jalan. Kondisi ini kurang baik bila dikaitkan dengan upaya pencegahan kejahatan, khususnya dalam rangka terselenggaranya Natural Surveillance. Namun secara sosial, indikator-indikator defensible space tersebut belum tercermin dengan baik, Hal ini terjadi karena penghuni kompleks perumahan ini sangat heterogen dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan kebanyakan di antara mereka tidak terlalu perduli dengan lingkungan sosialnya, hal ini karena individualitas diantara mereka cukup tinggi. Sebagai bukti dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan sosial dan keagaman yang hanya diikuti oleh beberapa orang saja, bahkan pengajian ibu-ibu, hanya diikuti oleh sekitar 6-12 orang saja. Bukti lainya adalah adanya pola penyampaian informasi dan anjuran partisipasi bagi penghuni dengan melalui surat edaran Padahal kekuatan dari konsep defensible space ini, secara sosiologis-kriminologis terletak pada diterapkannya indikator-indikator defensible space secara sosial. Namun karena mayoritas penghuni perumahan Pesona Depoki I dapat dikekatagorikan sebagai memiliki karakteristik kehidupan perkotaan, menurut Clinard dan Meier., hal ini sulit untuk dilakukan."

"Keamanan industri suatu kawasan industri diharapkan dapat dan mampu melakukan pencegahan dan menanggulangi segala bentuk ancaman dan gangguan sehingga perlu ditanamkan dan ditumbuhkembangkan pemahaman, pengertian dan kesadaran bagi setiap karyawan bahwa kawasan industri sarat dengan teknologi yang bersifat vital, sehingga pengamanan lingkungannya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Polri saja akan tetapi merupakan kewajiban dari semua unsur dalam lingkungannya, terutama dititik-beratkan pada kemampuan dan profesionalisme di lingkungan unit organisasi pengamanan dan unsur-unsur pendukung dalam pelaksanaan keamanan industri termasuk kemampuan satuan pengamanan dalam melaksanakan kegiatan plan protection dan kegiatan loss prevention. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "bagaimana pelaksanaan sistem keamanan industri dan manajemen pengamanan di kawasan industri Pulogadung? Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang satuan pengamanan (satpam) dalam rangka pelaksanaan keamanan industri di kawasan industri Pulogadung. Teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori-teori dan konsep tentang pencegahan kejahatan dan terutama teori tentang disain lingkungan yang dikaitkan dengan teori displacement. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa keamanan industri di kawasan industri Pulogadung belum memenuhi standar keamanan industri yang digariskan dalam sistem keamanan industri. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keamanan industri melalui satuan pengamanan yang dikoordinasi oleh PT. JIEP sebagai perusahaan pengelola kawasan industri Pulogadung belum memenuhi standar keamanan industri sebagaimana dimaksud dalam sistem keamanan industri. Untuk itu maka saran yang diajukan adalah perlunya peningkatan tentang pengetahuan manajemen sekuriti."