Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework. The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengadaan kendaraan dinas operasional dengan sistem pembelian dan sistem sewa. Penelitian ini menggunakan metode net present value NPV untuk analisis biaya dan dilengkapi dengan hasil wawancara dan kuesioner untuk menilai manfaat dari kedua proses pengadaan tersebut. Berdasarkan analisis NPV yang dilakukan pada data dan asumsi yang digunakan serta dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, pembelian kendaraan dinas operasional lebih menguntungkan. Namun sistem sewa mempunyai beberapa keunggulan lainnya.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the efficiency of procurement on operational vehicles which are leasing or buying option using net present value NPV approach to define cost analysis. In addition, this research provides interviews and questionnaires report to determine the benefit of both buying or leasing method. According to NPV analysis with provided data and assumptions also regarding the limitation research scope, buying option is more favorable. However, there are several advantages on the leasing option

Abstrak :
Dalam siklus hidup bangunan Gedung hijau, tahap operasi dan pemeliharaan lah yang memberi keuntungan bagi pemilik dan juga manajemen bangunan jika dilihat dari dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankanya. Pemeliharaan bangunan gedung sendiri merupakan kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. Jika dibandingkan dengan pemeliharaan bangunan Gedung konvensional belum ada standar yang membahas terkait pelaksanaan pemeliharaan bangunan Gedung hijau. Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kondisi eksisting pelaksanaan manajemen pemeliharaan bangunan Gedung hijau di Indonesia, selain penelitian ini juga akan membahas terkait faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeliharaan serta dampaknya pada tiap komponen pemeliharaan. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah validasi pakar, survei kuisioner, dan wawancara langsung bangunan Gedung hijau. Hasil dari penelitian ini menunjukan kondisi eksisting pemeliharaan dalam berbagai aspek. Selain itu penelitian ini juga menunjukan adanya 6 faktor dengan 18 indikator yang memiliki dampak terhadap 3 komponen pelaksanaan pemeliharaan dengan faktor yang paling berpengaruh merupakan faktor birokrasi sedangkan indicator paling berpengaruh merupakan jumlah dana ......In the life cycle of a green building, it is the operation and maintenance phase that provides benefits to the building owner and management in terms of the funds and personnel needed to run it. Maintenance of the building itself is an activity to maintain the reliability of the building and its infrastructure and facilities so that the building is always fit for function. When compared to conventional building maintenance, there are no standards that address the implementation of green building maintenance. Departing from these facts, this research was conducted with the aim of identifying the existing conditions of the implementation of green building maintenance management in Indonesia, in addition to this research also discussing the factors that influence the implementation of maintenance and their impact on each maintenance component. The research methods used to achieve the goal are expert validation, questionnaire surveys, and direct interviews of green buildings. The results of this study show the existing conditions of maintenance in various aspects. In addition, this study also showed that there were 6 factors with 18 indicators that had an impact on the 3 components of maintenance implementation with the most influential factor being the bureaucratic factor while the most influential indicator was the amount of funds.

 

Abstrak :
Sejalan dengan revolusi industri keempat dan inovasi teknologi, proses pembangunan konstruksi menjadi lebih kompleks karena peningkatan inovasi dalam desain bangunan, struktur, dan metode pembangunan konstruksi di seluruh dunia. Salah satu solusi yang terbaik untuk masalah manajemen konstruksi yang umum adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi pada setiap fase siklus hidup bangunan. Salah satu solusi tersebut adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis IoT. Internet of Things (IoT) adalah paradigma yang membayangkan untuk menghubungkan objek sehari-hari dan mengintegrasikannya ke internet menggunakan mikrokontroler, transceiver, dan tumpukan protokol. Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi aplikasi teknologi IoT pada setiap fase siklus hidup bangunan yang sudah diterapkan, mengidentifikasi tingkat penerapan IoT, dan pemahaman stakeholder terhadap manfaat IoT itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan untuk mecapai tujuan adalah validasi pakar, survei wawancara, dan survei kuesioner kepada stakeholder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat dua belas jenis perangkat IoT berbeda yang relevan penggunaannya beserta tingkat penerapannya saat ini. Selain itu, penerapan IoT memiliki tingkatan sedang pada saat ini dan rata-rata stakeholder telah memahami manfaat dari penerapan IoT pada proyekkonstruksi ......In line with the fourth industrial revolution and technological innovation, the construction process has become more complex due to increased innovation in building designs, structures and construction methods worldwide (F. S. Ibrahim et al., 2021). One of the best solutions to common construction management problems is to leverage the use of technology at every phase of the building life cycle. One such solution is to use IoT-based information and communication technology. The Internet of Things (IoT) is a paradigm that envisions connecting everyday objects and integrating them into the internet using microcontrollers, transceivers, and protocol stacks (Benhamaid et al., 2022). Departing from these facts, this research was conducted with the aim of identifying IoT technology applications in each phase of the building life cycle that has been implemented, identifying the level of IoT implementation, and stakeholder’s understanding of the benefits of IoT itself. The research method used to achieve the goal is expert validation, interview surveys, and survey questionnaires to stakeholders. The results of this study indicate that there are twelve different types of IoT devices that are relevant to their use at the current level of application. In addition, the implementation of IoT has a moderate level at present and the average stakeholder has understood the benefits of implementing IoT in construction projects.

Abstrak :
Permintaan untuk perumahan, bangunan, dan infrastruktur meningkat secara proporsional dengan perkembangan perkotaan saat ini. Kegiatan konstruksi, di sisi lain, telah berkontribusi pada dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan dengan mengeluarkan emisi karbon. Pengadaan berkelanjutan adalah salah satu proses dalam menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan industri konstruksi. Namun, karena kurangnya implementasi di Indonesia, perlu dilakukan identifikasi hambatan, peluang, dan strategi untuk meningkatkan keinginan pemangku kepentingan untuk mengadopsi pengadaan yang berkelanjutan. Sebagai kerangka penelitian, penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya dilakukan studi kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 36 responden yang berprofesi sebagai kontraktor dan konsultan di industri konstruksi Indonesia. Menurut temuan studi, hambatan yang paling signifikan dalam implementasinya adalah kurangnya penegakan hukum dan peraturan pemerintah. Pengeluaran biaya operasional gedung untuk konsumsi energi, listrik, dan air berkurang sebagai hasil dari penggunaan material ramah lingkungan, yang menawarkan peluang terbesar. Kebijakan pemerintah merupakan strategi paling efektif, dengan cara mengubah atau menetapkan peraturan tentang pengadaan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di sektor konstruksi Indonesia. ......The demand for residential, buildings, and infrastructure is escalating in direct proportion to today's urban development. Construction activities, on the other hand, have contributed to having a detrimental effect on humans and the environment by emitting carbon emissions. Sustainable procurement is one of the first processes in addressing the construction industry's social, economic, and environmental concerns. However, due to the lack of such implementation in Indonesia, it is necessary to identify barriers, opportunities, and strategies in order to improve stakeholders' desire to adopt sustainable procurement. As a framework for the research, qualitative research was undertaken by analyzing earlier studies. Furthermore, a quantitative study was conducted by distributing questionnaires to 36 respondents who work as contractors and consultants in the Indonesian construction industry. According to the study's findings, the most significant barriers to the implementation are a lack of law enforcement and government regulation. Building operations expenditures for energy, electricity, and water consumption are decreased as a consequence of the use of environmentally friendly materials, offering the greatest opportunity. The government's policy is also the most effective, since it entails amending or establishing regulations concerning sustainability for stakeholders in the Indonesian construction sector.

Abstrak :
Polutan yang dihasilkan selama siklus hidup konstruksi dapat mengurangi efisiensi ekonomi di sektor konstruksi yang akan membawa banyak kerugian tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada aspek ekonomi. Dengan menerapkan praktik manajemen rantai pasok konstruksi hijau, efisiensi dan produktivitas konstruksi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kesadaran, pengetahuan, dan hambatan praktik manajemen rantai pasok konstruksi hijau di Indonesia. Penilaian dilakukan dengan memvalidasi indikator dengan 3 orang ahli di bidang hijau, diikuti dengan melakukan survei pilot, dan survei kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan metode Skala Likert kepada 87 stakeholder termasuk konsultan, supplier, dan kontraktor. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan para pemangku kepentingan berada pada tingkat yang sangat tinggi, namun ada sedikit kesenjangan di mana tingkat kesadaran lebih tinggi daripada tingkat pengetahuan. Selain itu, penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya konsep hijau dari pemerintah, serta dukungan dan insentif yang tidak memadai dianggap sebagai hambatan kritis dalam praktik manajemen rantai pasokan konstruksi hijau. ......The construction industry contributes to various environmental problems, where the main problem is caused by the inefficient construction life cycle. The pollutants produced during the construction life cycle can reduce economic efficiency in the construction sector which will bring many disadvantages not only to the environment but also to economic aspects. By implementing green construction supply chain management practices, the overall construction efficiency and productivity can be increased. Therefore, this study intends to determine the level of awareness, knowledge, and barriers to green construction supply chain management practices in Indonesia from the perspective of stakeholders. The assessment was carried out by validating the indicator with 3 green expertise, followed by conducting pilot survey to ensure the questions are understandable. Finally, the questionnaire survey is done using Likert Scale method to 87 stakeholders in different work sectors including consultant, supplier, and contractor. The result reveals both awareness and knowledge level of the stakeholders is at very high level, nevertheless, there is small gap of results where the awareness level outgrows the knowledge level. Furthermore, the insufficient legal enforcement, lack of government’s green concept, and insufficient support and incentives deemed as the critical barriers in green construction supply chain management practice.

Abstrak :
Perusahaan jasa konstruksi BUMN publik Indonesia adalah perusahaan jasa konstruksi yang jumlah kepemilikan saham perusahaannya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah minimal 51%. Saat ini, terdapat 4 BUMN konstruksi yang telah menjadi perusahaan publik. Kinerja BUMN konstruksi publik pada tahun 2018 yang diukur dengan mengadopsi dan modifikasi Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) menempatkan 2 BUMN konstruksi publik pada kelas industry leader, 1 pada kelas emerging industry leader, dan 1 pada kelas good performance. Salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja pada perusahaan konstruksi adalah perencanaan yang kurang baik. Manajemen portofolio proyek (MPP) dapat meningkatkan perencanaan sehingga kinerja perusahaan juga dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor yang mempengaruhi keberhasilan portofolio proyek untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan objek BUMN konstruksi publik. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap direksi BUMN konstruksi publik dimana data kemudian diolah untuk mendapatkan strategi meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah skala prioritas dalam meningkatkan kinerja perusahaan adalah strategi bisnis, persiapan masa depan, keseimbangan portofolio, kinerja proyek, sinergi antar proyek, pemangku kepentingan, dan aspek bisnis perusahaan. ......Indonesia public construction state owned enterprise (SOE) is construction company that owned by the government of Indonesia by 51% or more. Currently there are 4 Indonesia state owned public construction company. These companies’ performance in 2018 are measured by adapting and modifying Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) and putting 2 companies as industry leader, 1 as emerging industry leader, and another as good performance. One of the main reasons for low company performance is poor planning. Project portfolio management (PPM) can increase the planning quality and followed by increasing company performance. The purpose of this study is to analyze the critical success factors for PPM to increase company performance with Indonesia public construction SOE as object. This research is done by doing interview with directors from Indonesia public construction SOE and the data will be analize in order to know the strategy to improve company performance. The result of this research is that to improve company performance, the priority is business strategy, future preparedness, balance portfolio, project performance, project synergy, stakeholders, and company business aspect.

Abstrak :
Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, pengeboran sumur air tanah telah dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Proses pengadaan paket pekerjaan pengeboran sumur air tanah pada Kementeriaan PUPR sudah dilakukan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan transparan dan informatif. Berdasarkan data pengadaan pengeboran sumur air tanah Tahun Anggaran 2020 - 2021 didapati 9 % paket pekerjaan batal tender dan 45 % paket pekerjaan tender ulang, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mengumpulkan data statistik, kuisioner, dan menggunakan metode risk probability and impact assesment terhadap faktor – faktor risiko pada tahapan pengadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor risiko apa saja pada proses pengadaan yang berpengaruh pada kinerja pengadaan pengeboran sumur , menganalisis respon preventif dan korektif untuk mengantisipasi risiko pada proses pengadaan dalam hal meningkatkan kinerja mutu dan waktu pengadaan pekerjaan pengeboran sumur. Hasil dari penilitian ini didapati variabel risiko dominan terdapat pada variabel risiko :anggaran pengadaan tidak memadai karena adanya realokasi dan refocusing akibat pandemi Covid 19, pihak yang terlibat dalam pengadaan cukup kompleks/ banyak, spesifikasi kurang jelas,kesalahan penyedia jasa dalam survei harga, dan kesalahan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri. ......Water is a basic need of human life, groundwater well drilling has been carried out at the Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) to meet the community's need for clean water. The procurement process for the groundwater well drilling work package at the Ministry of PUPR has been carried out with the Electronic Procurement Service (LPSE) in a transparent and informative manner. Based on data on the procurement of groundwater wells for the Fiscal Year 2020-2021, 9% of the work packages were cancelled and 45% were re-tendered, therefore further research is needed by collecting statistical data, questionnaires, and using the risk probability and impact assessment method. risk factors at the procurement stage. The purpose of this study is to analyze any risk factors in the procurement process that affect the performance of well drilling procurement, analyze preventive and corrective responses to anticipate risks in the procurement process in terms of improving the quality performance and time of procurement of well drilling work. The results of this study found that the dominant risk variable is the risk variable: inadequate procurement budget due to reallocation and refocusing due to the Covid 19 pandemic, parties involved in procurement are quite complex/many, specifications are not clear, service provider errors in price surveys, and errors in setting your own estimated price.

Abstrak :
Proses perencanaan terpadu menjadi landasan dalam perencanaan bangunan hijau, namun bagaimana para perencana terintegrasi dalam tiap tahapan perencanaan bangunan hijau belum terdefinisi dengan baik sehingga sulit untuk mewujudkan konsep proses perencanaan terpadu. Penggunaan teknologi BIM dalam perencanaan yang mempunyai kemampuan mengakomodir kolaborasi antar pemangku kepentingan proyek masih terbatas pada entitas tertentu. Kedua hal ini membuat proses kolaborasi antar perencana atau pemangku kepentingan proyek sulit tercapai. Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan alur perencanaan gedung bangunan hijau melalui integrasi blockchain pada BIM agar transparansi informasi antar perencana pada BIM dapat dikontrol dengan teknologi buku besar dengan basis hyperledger fabric. Pendekatan kualitatif melalui kajian literasi, validasi pakar dan percobaan digunakan untuk mengetahui bagaimana alur perencanaan dapat diintegrasikan dengan blockchain pada BIM. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan alur perencanaan dapat dimodelkan dengan blockchain namun proses integrasi memerlukan pembuatan aplikasi sebagai sarana komunikasi antara BIM dan hyperledger fabric. ......Integrated design process is the basis for green building planning, but how the integration among the designer in each stage of green building planning is questionable, makes this process difficult to implemented. BIM is a computer-aided modeling technology with the ability to develop the design, manage project information, and collaborate between project stakeholders, bringing efficiency for the processes in the project life cycle. However, despite its advantages, information transparency and operations within BIM in supporting the collaboration of the planning team are arguably still limited to certain entities. For those reasons the integrated design process is hard to achieve. Therefore, this study aims to develop the green building design workflow through blockchain integration in BIM for information transparency among the designer on BIM controlled with distributed ledger technology on a hyperledger fabric platform. A qualitative approach through literature review, benchmarking study, and experiments were used to obtain this objective by considering the planning process of green building as a case study. The results of this study indicate that model of design workflow was build in hyerledger fabric blockchain but integration need an application as a tool for blockchain comminiacated with BIM.

Abstrak :
Manajemen stakeholder memiliki peranan penting dalam kesuksesan proyek karena strategi, rencana, metode, dan proses terhadap stakeholder akan sangat menentukan kesuksesan proyek. Sebagai salah satu industri yang menyumbangkan konsumsi material dan emisi tertinggi di dunia, project stakeholder memegang peranan penting dalam penerapan konstruksi berkelanjutan. Konstruksi ramping (lean construction) merupakan salah satu prinsip dalam penerapan konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk stakeholder engagement assessment matrix dalam konstruksi ramping, menganalisis hambatan dan dorongan stakeholder dalam konstruksi ramping, dan mengembangkan strategi peningkatan bentuk stakeholder engagement assessment matrix untuk meningkatkan implementasi konstruksi ramping. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuesioner kepada 61 responden. Metode analisis data menggunakan Certainty Index, Relative Importance Index, Fuzzy AHP, dan Fuzzy-TOPSIS. Penelitian ini berfungsi sebagai pendukung stakeholder dalam pengembangan konstruksi berkelanjutan dan konstruksi ramping di Indonesia. Hasil temuan menunjukkan terdapat engagement gap pada stakeholder owner, kontraktor, konsultan perencana, supplier, pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat. Tidak terdapat engagement gap pada supplier dan investor proyek. Faktor penghambat tertinggi penerapan sustainable lean construction adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam konstruksi ramping, sementara faktor pendorong tertinggi penerapan sustainable lean constrution adalah peningkatan efisiensi waktu dan stardisasi proses. Strategi peningkatan keterlibatan stakeholder dengan peringkat tertinggi adalah pembuatan regulasi dan standardisasi material ramah lingkungan oleh pemerintah pusat dan owner proyek. ......Stakeholder management has an important role in the success of the project because the strategies, plans, methods, and processes for stakeholders will greatly determine the success of the project. As one of the industries that contributes the highest material consumption and emissions in the world, project stakeholders play an important role in implementing sustainable construction. Lean construction is one of the principles in implementing sustainable construction as outlined in the PUPR Ministerial Decree No. 9 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Sustainable Construction. This study aims to analyze the stakeholder engagement assessment matrix in lean construction, analyze the obstacles and incentives of stakeholders in lean construction, and develop stakeholder engagement strategies to improve the implementation of lean construction. This research was conducted using a questionnaire survey to 61 respondents. The data analysis method uses Certainty Index, Relative Importance Index, Fuzzy AHP, and Fuzzy-TOPSIS. This research serves as a support stakeholder in the development of sustainable construction and lean construction in Indonesia. The findings of this research shows that there are engagement gaps in many project stakeholders as owners, contractors, consultants, suppliers, government, local governments, NGOs, and the community. There is no engagement gap in project suppliers and investors. The highest barrier to implement sustainable lean construction is the lack of knowledge and skills in using lean tools and principles, while the highest driver to implement sustainable lean construction is improved time efficiency and process standardization. The highest strategy for increasing the stakeholder engagement is by developing regulation and stadardizations of green and sustaianable material by governments and project owners.