Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belum terdapatnya bentuk dokumen peraturan sesuai dengan Kepmenkes nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dan Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hal yang menyebabkan belum dilaksanakannya pembuatan dokumen HBL ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dikaitkan dengan aspek yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif retrospektif pada 11 informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi kebijakan HBL masih belum konsisten dan tersosialisasikan secara optimal, sumberdaya belum memadai dan komitmen implementasi kebijakan yang masih rendah serta struktur birokrasi yang belum jelas dalam koordinasi pelaksanaan HBL menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan HBL. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan HBL di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 belum optimal sehingga membutuhkan advokasi kebijakan lebih lanjut.

---

Unavailable documentation of regulation due to policy Kepmenkes number 772 of 2002 on The Guidelines for Internal Hospital Regulation (Hospital By Laws) and Permenkes number 755 of 2011 on the Implementation Medical Committee in General District Hospitals Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, showed that the implementation of the policy has not been implemented optimally. Aims of this study is to assess documentation of regulation has not been done according to HBL Guidelines based on factors that influenced policy implementation, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure associated with normative legal aspects. This study uses Retrospective Qualitative methode using 11 informants and document review.

Result shows that the communication policy of HBL is still not consistant and optimal socialized, fully-unsupported resources and low commitment of policy implementation and unclear bureaucratic structures in the coordination of the implementation of the HBL as influencing factors to make HBL. As the conclusion is that policy implementation in General Hospitals District Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar West Sumatra Province in year 2013 has not been implemented optimally and need further advocacy as well."

"Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

---

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically."

"Trauma adalah cedera atau rudapaksa atau kerugian psikologis atau emosional. Untuk mengidentifikasi status mortalitas pasien trauma dibutuhkan skor trauma yang digunakan untuk menilai korban trauma diantaranya adalah RTS, ISS dan TRISS. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui skor trauma yang paling optimal digunakan di IGD RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sehingga dapat diketahui batasan skor yang dapat mengancam nyawa dengan menggunakan disain kohort retrospektif. sampel yang digunakan adalah seluruh pasien trauma yang datang ke IGD RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2013 sebanyak 1306. Skor RTS yang optimal pada penelitian ini sebesar 7,69 dengan sensitivitas 35,3% dan spesifisitas 99,4%, dengan OR 97,247 yang berarti skor RTS < 7,69 mampu mengidentifikasi 97,247 kali dibandingkan dengan skor RTS ≥ 7,69. Skor ISS yang optimal pada penelitian ini sebesar 39,5 dengan sensitivitas 11,8% dan spesifisitas 15%, dengan OR 45,084 yang berarti skor ISS ≥ 39,5 mampu mengidentifikasi 45,084 kali dibandingkan dengan skor ISS < 39,5. Skor TRISS yang optimal sebesar 99,35 dengan sensitivitas 76,5% dan spesifisitas 60,2% dengan OR 4,924 yang berarti skor TRISS < 99,35 mampu mengidentifikasi 4,924 kali dibandingkan dengan skor TRISS ≥ 99,35. Batasan skor TRISS yang digunakan di IGD RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mengidentifikasi status mortalitas sebesar 99,35.

---

Trauma is an injury or involuntary or emotional or psychological harm. To identify status mortality of trauma patients are needed trauma scores which used to assess trauma victims such as RTS, ISS, and TRISS. This study aims to determine the most optimal trauma score to be used in Emergency Unit of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo so that can be known limitation score that may threaten the lives. This research used retrospective cohort design method. The study sampel were all patients who come to Emergency Unit of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2013 as many as 1.306 people. Optimal RTS scores in this study was 7.69 with a sensitivity of 35.3%, a specificity of 99.4%, and OR 97,247. It means RTS score < 7,69 were able to identify the status of trauma patient mortality 97.247 times compared with RTS score ≥ 7.69. Optimal ISS score in this study was 39,5 with a sensitivity of 11,8%, a specificity 15%, and OR 45,084. It means ISS score ≥ 39,5 were able to identify the status of trauma patient mortality 45,084 times compared with ISS score < 39,5. Optimal TRISS score in this study is 99,35 with a sensitivity of 76,5%, a specificity 60,2%, and OR 4,924. It means TRISS score < 99,35 were able to identify the status of trauma patient mortality 4,924 times compared with TRISS score ≥ 99,35. Limitation of TRISS score in Emergency Unit of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo to identify status mortality was 99.35."

"ABSTRAKLatar belakang : Banyak penyakit yang dihubungkan dengan merokok seperti penyakit keganasan, kardiovaskuler, diabetes mellitus DM , penyakit paru obstruktif kronik PPOK , arthritis, impotensi, infertilitas, alzheimer, TB dan lain- lain. Paru merupakan organ yang banyak mengalami kerusakan berat akibat merokok. Merokok terbukti mengganggu bersihan mukosilier dan berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya TB paru. Konversi sputum merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pengobatan TB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan riwayat merokok dan keberhasilan pengobatan fase intensif tuberkulosis TB paru di RSUD.Metode : Desain penelitian menggunakan metode kohort prospektif yang dilakukan pada pasien TB paru basil tahan asam BTA positif perokok dan bukan perokok yang berkunjung ke Pelayanan Tuberkulosis Terpadu PTT yaitu poli rawat jalan dan ruang rawat inap infeksi paru RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dari 1 November 2015 hingga Februari 2016. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan statistical package for social sciences SPSS 20.Hasil : Total 38 subjek dibagi kedalam 2 kelompok 19 subjek perokok dan 19 subjek bukan perokok , semua subjek perokok adalah laki-laki sedangkan subjek bukan perokok terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari hasil penelitian bulan pertama p=0,009 didapatkan subjek yang bukan perokok konversi sputum BTA berjumlah 14 orang 73,7 dan 5 orang tidak konversi, sedangkan pada subjek perokok 6 orang 31,6 yang konversi dan 13 orang 68,4 tidak konversi. Pada bulan kedua p=0,202 , lebih dari setengah jumlah subjek yang bukan perokok konversi sputum BTA berjumlah 17 orang 89,5 dan 2 orang 10,5 yang tidak konversi sedangkan pada subjek perokok yang konversi berjumlah 14 orang 73,7 dan 5 orang 26,3 yang tidak konversi.Kesimpulan : Terdapat hubungan bermakna antara kebiasaan merokok terhadap konversi sputum BTA bulan I.Kata kunci : TB paru, merokok, konversi sputum

---

ABSTRACTBackground Many diseases are associated with smoking such as malignant disease, cardiovascular, diabetes mellitus DM , chronic obstructive pulmonary disease COPD , arthritis, impotence, infertility, Alzheimer 39 s Disease, tuberculosis and others. Lung is an organ that suffered heavy damage from smoke. Smoking is proven to disrupt the ciliary mucosal clearance and it is associated with an increased risk of pulmonary tuberculosis. Sputum conversion is an important indicator to assess the success of TB treatment. This study aims to determine the relation between smoking history and the success intensive phase treatment of pulmonary tuberculosis TB at Dr Zainoel Abidin Hospital.Method This is a prospective cohort study in patients with pulmonary tuberculosis acid fast bacilli AFB positive smokers and non smokers who visited the Integrated Tuberculosis Care PTT , at outpatient and inpatient pulmonary infection RSU Dr. Zainoel Abidin hospital Banda Aceh from 28 November 2015 until 1 February 2016. The data were tested using statistical package for social sciences SPSS 20.Results A total of 38 subjects were divided into 2 groups 19 subjects with 19 subjects smokers and non smokers . All subjects smokers are male while non smoker subjects consisted of male and female. The results of the first month study p 0.009 , there are 14 non smoker subjects with AFB conversion 73,7 and 5 subjetcs without AFB conversion. Among smoking subjects there are 6 subjets 31.6 with AFB conversion and 13 subjects 68.4 without AFB conversion. In the second month p 0,202 , more than half subjects who are non smokers had AFB conversion, 17 subjects 89.5 and 2 subjects 10.5 had no AFB conversion. In smokers group there are 14 subjects 73.7 had AFB conversion and 5 subject 26.3 had no conversion.Conclusion There was a significant relation between smoking habit and the occurrence of first month AFB sputum"

"Proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan meningkatkan perekonomian negara. Namun, mega proyek tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Hal ini tidaklah selaras dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris. Selain itu, penggunaan batu bara melalui proyek tersebut juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Melihat keadaan ini, beberapa NGO lingkungan di Indonesia yaitu Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, dan JATAM berjejaring satu sama lain dan membentuk Koalisi NGO Break Free From Coal. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan penggunaan batu bara dan menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang sesuai dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris. Untuk mencapai tujuan itu, Koalisi NGO Break Free From Coal melancarkan aksi dan kampanye dari tahun 2016 hingga 2018. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Koalisi NGO Break Free From Coal dalam perlawanan terhadap proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis merujuk pada teori Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern milik Keck dan Sikkink (1998). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil menerapkan empat strategi advokasi (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics) dengan baik namun hasil yang didapatkan belum efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap batu bara yang masih sangat tinggi, banyaknya musuh yang dihadapi, dan struktur pergerakan koalisi yang belum spesifik. Meskipun begitu, Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil dalam menghambat proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW, mengeskalasi gerakan dan menghimpun kekuatan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu perubahan iklim terkait dampak buruk batu bara.

---

The 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project by the Indonesian government in 2015 is aimed at meeting national electricity needs and improving the countrys economy. However, this mega project produces large amounts of greenhouse gases.This is not in line with Indonesias climate commitment in the Paris Agreement. In addition, the use of coal through the project also gives negative impacts that can damage the environment and threaten peoples lives. Seeing this situation, several environmental NGOs in Indonesia, namely Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, and JATAM networked with each other and formed Break Free From Coal Coalition. This coalition was formed with the aim of releasing Indonesia from dependence on coal use and to pressure the Indonesian government to take steps in accordance with Indonesias climate commitment in the Paris Agreement. To achieve this goal, Break Free From Coal Coalition launched actions and campaigns from 2016 to 2018. The research question in this research is how the role of Break Free From Coal Coalition in fighting againts 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project. To answer this question, the author refers to Keck and Sikkinks (1998) Transnational Advocacy Network theory and Boomerang Pattern. The method used in this research is qualitative method with case study approach. The results of this study indicate that Break Free From Coal Coalition has successfully implemented four advocacy strategies (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics) but the results but the results obtained were not effective due to several influencing factors, namely high dependence of the Indonesian government on coal use, a number of enemies faced, and the unspecific structure of the coalitions movement. Even so, the NGO Coalition Break Free From Coal has succeeded in inhibiting the 35,000 MW PLTU-B construction project, escalating the movement and gathering strength, and increasing public awareness and concern for the issue of climate change related to the bad effects of coal. However, Break Free From Coal Coalition has succeeded in inhibiting the 35,000 MW 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project, gathering strength and escalating the movement, and increasing public awareness and concern for climate change issue related to negative effects of coal."