Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Apabila terdapat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak seharusnya perjanjian dapat dibatalkan. Notaris/PPAT perlu memastikan data yang diberikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan yang menghadap. Kebenaran identitas penghadap dilihat dari KTP asli yang dibawa oleh penghadap. Sama halnya dengan sertipikat tanah yang harus diperlihatkan adalah asli sertipikat. Dokumen asli yang diberikan oleh para penghadap merupakan bentuk kewajiban Notaris/PPAT untuk memastikan kebenaran formil. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Hak Tanggungan tetap berlaku dengan adanya cacat hukum didalamnya. Cacat hukum tersebut berupa keterangan palsu yang dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Akibatnya, keterangan palsu tersebut melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdata dan terhadap kedudukan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dan harus dilindungi telah melaksanakan prestasinya dan berhak menerima jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai hak tanggungan.

---

The granting of Mortgage Rights must be carried out by a person who is authorized to carry out legal actions regarding land rights. If there are false statements made by the parties, the agreement should be cancelled. The Notary/PPAT needs to ensure that the data provided by the parties is correct and in accordance with those appearing. The truth of the person's identity is seen from the original KTP brought by the person. Likewise, the land certificate must be shown to be the original certificate. The original documents provided by the presenters are a form of Notary/PPAT's obligation to ensure formal correctness. The research method used is doctrinal with a prescriptive research typology which is research that provides solutions to solve the problem, the data used is secondary data. The results of this research are that mortgage rights remain valid even if there are legal defects in them. This legal defect is in the form of false information which is categorized as fraud as intended in Article 1321 of the Civil Code. As a result, this false statement violates the subjective requirements of Article 1320 of the Civil Code and the creditor's position as a mortgage right holder who has good faith and must be protected by carrying out his achievements and has the right to receive the guarantee provided by the debtor as a mortgage right."

"Penawaran umum merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang bersifat universal. Sehingga para pihak yang berkaitan dengan proses penawaran umum baik emiten, profesi penunjang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal maupun penjamin emisi efek memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan keterbukaan informasi mengungkapkan informasi atau fakta material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) memiliki permasalahan kredit pada kantor cabang HR Muhammad dan Sumenep pada saat penawaran umum saham. Kredit Macet merupakan salah satu informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan dalam prospektus Bank Jatim sebagai bentuk perlindungan kepada calon pemodal.

---

Initial Public Offering (IPO) is the one of funding alternatives for company. Diclosure information principle is an universal characteristic from capital market. In Initial Public Offering, everyone related to Initial Public Offering process such as issuers, supporting professionals, supporting institutions and underwriter has an obligation to carry out the implementation of disclosure information principle to disclose all about information or fact material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), have problem on bad credits which hit two branches office namely HR Muhammad dan Sumenep. Bad credits is the one of information or fact material should be disclose in Bank Jatim prospectus to protect the potential investors."

"Skripsi ini membahas mengenai aksi backdoor listing untuk mendapatkan akses menuju pasar modal di Indonesia. Dari sekian banyak pilihan pendanaan yang ada, salah satu yang paling efektif adalah dengan melakukan initial public offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana. Dengan melakukan Penawaran Umum emiten akan mendapatkan kemudahan dalam bidang pendanaan dan publikasi. Di sisi lain, proses IPO juga memiliki kekurangan, seperti berkurangnya porsi kepemilikan saham dan kewajiban memenuhi dokumen keterbukaan sebagai konsekuensi sebagai perusahaan terbuka. Cara lain untuk masuk ke pasarmodal selain IPO, yaitu dengan mengakuisisi perusahaan terbuka dan selanjutnya melakukan restrukturisasi perusahaan, tindakan ini diistilahkan sebagai backdoor listing.

---

This thesis concerning in backdoor listing action to obtain access into capital market in Indonesia. From many option to finance a business, issuing company shares to public could be effective way in an Initial Public Offering (IPO). With IPO, company will obtain advantages in capital raise and publication. On the other hand, an IPO process has risk, such as reduction of company ownership and full disclosure as the consequences of becoming public company. Another way to obtain access to capital market beside of an IPO, that is to acquire a listed company and restructure the company named backdoor listing."

"Persaingan yang semakin ketat dalam menjalankan kegiatan usaha, membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk dapat menjual produk mereka dengan berbagai bentuk cara yang tujuannya agar produk mereka dapat laku di pasar. Bentuk metode penjualan yang berkembang saat ini adalah melalui sistem bundling. Disatu sisi konsep bundling memiliki suatu kemiripan dengan konsep tying agreement, yang mana terhadap konsep tersebut dilarang berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, sebenarnya terdapat perbedaan diantara kedua konsep tersebut jika mengacu kepada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu terhadap suatu unsur paksaan didalam masing-masing konsep tersebut. Hal itulah yang menentukan apakah terhadap suatu strategi bisnis yang diterapkan oleh pelaku usaha merupakan suatu konsep bundling atau suatu konsep tying agreement.

---

Increasingly competition in running a business, makes seller try to compete with each other in order to sell their product with a various methods which is the goal is to make their product itself sold out in the market. A selling method developed at this time is a bundling system. In one side, a concept of bundling has a similarities with a tying agreement concept, which is prohibited based on Article 15 paragraph (2) of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. This research method is a juridical normative. Based on this research, actually there's a difference between this two concept if we are using UU No. 5 Tahun 1999, this difference is the element of coercion in each concept. That is the element that determines whether the business strategy are using a bundling concept or tying agreement concept."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak dari ASEAN Open Sky Policy terhadap industri penerbangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa industri penerbangan belum siap untuk menghadapi kebijan ASEAN Open Sky Policy; maka dari itu harus diberlakukan secara bertahap. Industri penerbangan memerlukan perlindungan dari segi Hukum Persaingan Usaha, sehingga KPPU sebagai lembaga yang berwenang harus bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy ini.

---

The study focuses on the impact of ASEAN Open Sky Policy to Indonesian Aviation Industry. This research is qualitative descriptive interpretative. Researcher found that Indonesian Aviation Industry is not yet ready to face ASEAN Open Sky Policy, therefore Indonesia need to implement this policy stage by stage. Indonesia Aviation Industry needs protection to survive in the competition, therefore KPPU as the body that has an authority in the competition law needs to work together with other authority from other ASEAN country that works on competition policy in order to prepare for ASEAN Open Sky Policy."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh Manajer Investasi di pasar modal. Mekanisme dan peranan Manajer Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum diatur secara ketat oleh Bapepam LK, hingga diterbitkannya Peraturan Bapepam LK No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kelemahan ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk menggunakan KPD tidak dalam tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askrindo menggunakan perantara Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya. Direktur sekaligus Wakil Manajer Investasi PT. RAM bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran peraturan Bapepam LK dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Discretionary Fund managed by the Investment Managers in the capital market. The management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not clearly regulated by the Bapepam LK (Capital Market Supervisory Board in Indonesia), until the issuance of Regulation of Bapepam LK No. V.G.6 of Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investors? Interest. This weakness is exploited by several parties for not the purpose of the Discretionary Fund itself. This research used a normative juridical approach with literatures research. Processing the data used qualitative method that produces a descriptive analytical study. The result showed that PT. Askrindo used Investment Manager PT. Reliance Asset Management as intermediary to provide bailout money for its customers. Director as well Investment Manager of PT. RAM takes personal responsibility due to violations of Bapepam LK regulations and crimes committed in this case."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 yang memberikan sanksi denda sebesar Rp 4.600.000.000,00 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Penelitian ini juga membahas sistem pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau yang biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi (post merger notification). Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang menganut sistem pemberitahuan pasca akuisisi dengan contoh kasus keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengggunakan metode eksplanatoris. Dari hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan hasil bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the case in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 which sentenced Rp 4.600.000.000,00 amount fine to PT. Mitra Pinasthika Mustika for its delay to fulfill its acquisition notification duty. This research also explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which set to be done after the acquisition legally valid or usually called post merger notification. This research is aimed to analyzes the effectiveness and efficiency of explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which applies the post merger notification system with the delay of acquisition notification duty did by PT. Mitra Pinasthika Mustika in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 as the case example. This research is a normative juridical research using exlanatory method. From the reult of this research, found that acquisition notification duty in Indonesia only have to be done by entrepreneur whose acquisition caused his company?s sell value and/or asset value has more value than the threshold after the acquisition done; from the result also found that the regulation of acquisition notification duty in competition law in Indonesia is ineffective and inefficient; and found the result that PT. Mitra Pinasthika Mustika was proved belated in submission of its acquisition notification according to the regulation of acquisition notification duty in Indonesia, but the regulation of acquisition notification duty in Indonesia itself is not appropriate."

"Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan merupakan kasus keracunan yang melibatkan lebih dari dua korban keracunan. Biasanya pada kasus-kasus yang terjadi, tidak kurang korban keracunan mencapai puluhan atau bahkan ratusan. Berkaitan dengan kasus keracunan makanan, hukum tanggung jawab produk atau product liability dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas keselamatan, keseshatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap konsumen, dimana kedudukannya masih lemah dibandingkan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana tanggung jawab produk atas pangan yang sudah teracun dan kemudian meracuni konsumennya. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa Hukum Tanggung Jawab Produk masih merupakan hal yang masih harus menjadi perhatian serius, demi menjamin adanya kepastian hukum konsumen terhadap pelaku usaha.

---

Extra ordinary foodborne disease is the poisoning cases that involving more than two victims of poisoning. Usually in cases that occurred, at least more than hundred victims of poisoning is possible. In term of foodborne disease, product liability laws or product liability is intended to provide a guarantee of consumer rights, particularly their right to safety, health, and the right to claim over the injuries. The consumer position is still weak compared to manufacturer. This study aims to describe and analyze on how the responsibilities for food liability that have been poisoned. From the results of this study, found that the Product Liability Law is still the case that should be a serious concern, it is in order to ensure legal certainty of consumers over manufacturer."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat informasi iklan dari Asosiasi Pilot Garuda yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan karena informasi iklannya yang menyesatkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk memjawab permasalahan, pertama mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat iklan sekolah pilot yang menyesatkan, kedua bagaimana pertanggungjawaban Asosiasi Pilot Garuda, dan ketiga bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat informasi iklan yang menyesatkan dari Asosiasi Pilot Garuda tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda melalui iklan AAC APG Flying School telah melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen; Asosiasi Pilot Garuda bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Konsumen dapat melakukan upaya hukum atas kerugiannya terhadap iklan dari Asosiasi Pilot Garuda baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

---

his thesis discusses the legal protection for consumer due to misleading information in advertising by Garuda Pilots Association allegedly violated regulations because the advertisement has misleading information. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method used to solve the case. Firstly, on how the form of legal protection for consumers due to the misleading advertising pilot schools, secondly, how the accountability of the Garuda Pilot Association, and thirdly, how forms of dispute resolution that can be achieved by consumers who suffered losses due to misleading advertising of information of the Garuda Pilots Association.

The Results of this study declare that the promotional activities undertaken by the Garuda Pilots Association through advertising AAC APG Flying School has violated the provisions of the Consumer Protection Act; Garuda Pilots Association is responsible for the losses incurred by the consumer in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act; consumers can take legal actions against the advertising of the disadvantages of the Association either through court or out of court."

"Sarana transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalah perihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kelalaian konsumen yang seringkali hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai konsumen juga meningkatan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang membuat konsumen dirugikan. Pelaku usaha penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

---

Transportation holds an important role in society for connecting the region in a country, especially in Indonesia. Along with the increasing number of air transportation services comsumption, some problem related with the security, safety and comfort for the passangers emerging as well. These issues occur since the flight company unconcern with their services quality. Hence, there are some risk in using air transportation for the cunsumers. In the other hand, the consumer neligence towards the regulation also the sourse of increasing risks. The lack of information about the corporate responsibility regarding reimbursement for lost passenger luggage harms the consumers. Supposedly, based on the consumer protection law and legislation, the flight company must be responsible for any consumers’ losses."