Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji terkait live agent dan chatbot dan pengaruhnya terhadap customer satisfaction dengan moderasi social presence dengan mengetahui pengaruh dari live agent dan chatbot diharapkan akan berdampak terhadap customer satisfaction platform e-commerce.Jenis penelitian ini adalah explanatory research atau penelitian eksplanatif. Teknik purposive sampling digunakan dalam pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Perhitungan jumlah sampel menggunakan metode Bernoulli yang diperoleh jumlah 300 responden.Hasil penelitian yang diperoleh yaitu semua hipotesa di dalam penelitian ini terbukti. Seluruh variabel independent dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen secara siginifikan, dan variabel moderasi terbukti memperkuat hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependen.

---

The purpose of this study is to examine related to live agents and chatbots and their effect on customer satisfaction with social presence moderation by knowing the influence of live agents and chatbots is expected to have an impact on the customer satisfaction of e-commerce platforms. This type of research is explanatory research or explanatory research. The purposive sampling technique is used in the selection of samples with certain criteria. The calculation of the number of samples using the Bernoulli method obtained the number of 300 respondents. The results of the research obtained are that all hypotheses in this study are proven. All independent variables in this study significantly affect the dependent variables, and the moderation variables affect the independent and dependent variables."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi persuasi dalam relationship marketing yang dilakukan oleh pelaku bisnis network marketing khususnya enterpriser HDI di dalam memasarkan bisnis di masa pandemi Covid-19. Relationship marketing dan taktik persuasif memiliki peran dalam menyebarkan informasi yang dapat membangun kedekatan serta memotivasi para member dalam bisnis network marketing. Enterpriser melakukan pemasaran melalui media sosial Instagram dengan pendekatan yang lebih soft melalui sharing, membangun bonding dan personal branding dengan memperlihatkan komunitas positif, serta mempersuasi dengan menggali ketakutan positif. Pemasaran melalui media sosial Instagram mempermudah percepatan bisnis dan menjangkau member.

---

This study aims to understand the communication strategy used by business actors, particularly HDI enterprises, in building their marketing relationships during the COVID-19 pandemic era. Relationship Marketing and persuasive tactics have a role in disseminating information that can build closeness with members and motivate members in the network marketing business. Enterprisers does marketing through Social Media Instagram with a soft approach through sharing, bonding and and personal branding by showing a positive community, and persuading by exploring positive fears. Marketing through social media Instagram makes it easier to accelerate business and reach members."

"Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial mampu menjadi ruang berani bagi penyandang disabilitas mental psikosial untuk membuka identitasnya dan melakukan aksi pernyataan diri di ruang publik. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa stigmanisasi kelompok psikososial menyebabkan ketakutan mencari pertolongan dan mendapatkan akses di ruang publik seperti akses kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hak dasar hidup lainnya. Penelitian menemukan tingginya represi dominasi di ruang publik ke kelompok psikososial merupakan dampak dari konstruksi sosial. Stigmanisasi kelompok psikososial di ruang produksi mengakibatkan kelompok ini kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi hingga mengharuskan mereka mendapatkan pekerjaan yang mampu menerima statusnya sebagai disabilitas psikososial. Penelitian ini juga menemukan represi di ruang reproduksi lebih tinggi dibanding ruang produksi karena ada kekhawatiran aksi stigmanisasi akan berdampak kepada keluarga yang menyebabkan pengrusakan identitas melalui pengungkapan di ruang publik. Penemuan lainnya adalah terjadi pembatasan dengan skala dan isu tergantung keputusan tiap individu ketika melakukan aksi pernyataan diri di digital. Pembatasan ini terutama terjadi di topik bunuh diri. Tingginya represi di dua ruang utama, ruang produksi dan reproduksi tersebut, menjadikan kelompok disabilitas psikososial mencari ruang ketiga sebagai ruang aman. Di digital, kelompok ini menemukan keberanian untuk melakukan aksi pernyataan diri ini melalui karyanya sendiri sebagai ekspresi di ruang publik. Keberanian ini dipengaruhi kemudahan dan kebebasan berekspresi melalui fitur teks, gambar, video dan kombinasinya sesuai selera tiap individu. Selain itu, minimnya interaksi langsung dengan manusia membuat mereka merasa aman untuk berekspresi dengan berbagai gaya dan skala keterbukaan sesuai keputusan tiap individu. Penelitian menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif melalui pengambilan data lapangan melalui wawancara narasumber penyandang disabilitas mental psikososial yang melakukan aksi peryataan diri di akun sosial media pribadinya.

---

This study concludes that social media can be a brave space for people with psychosocial mental disabilities to disclosure their identities and perform coming out actions in public spaces. Previous research has found that stigmatization of psychosocial groups leads to fear of seeking help and gaining access in public spaces such as access to health, education, economics and other basic rights of life. Research found that the high repression of dominance in the public sphere to psychosocial groups is the impact of social construction. The stigmatization of psychosocial groups in the production space has resulted in difficulties for this group to carry out economic activities, requiring them to find jobs that are able to accept their status as psychosocial disabilities. This study also found that repression in the reproductive space is higher than in the production space because there are concerns that stigmatization would have an impact on the family which lead to spoiling identity by disclosure in public spaces. There are also restrictions on the scale and topic of issues depending on the decision of each individual when making coming out action on digital. This restriction is particularly on the suicide thought topic. The high repression in the two main spaces, the production and the reproductive space, makes the psychosocial disability group look for a third space as a safe space. In digital, this group finds the courage to perform coming out action through its own work as an expression in the public space. This courage is influenced by the convenience and autonomy of expression through text, images, videos and their combinations according to individual's taste. In addition, the lack of direct interaction with humans makes the group feels safe to express themselves in various styles and scales of disclosure according to individual's decision. The research uses critical paradigm and qualitative approach by collecting data on the field based on interviewing persons with psychosocial mental disability who perform coming out action on social media accounts."

"Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (PMK 89/2023). Para stakeholders tersebut menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membatalkan peraturan tersebut. Manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kemenkeu nampak berhasil. Namun, perlu dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis berdasarkan Situational Communication Crisis Theory sebagai bentuk evaluasi atas manajemen komunikasi krisis yang dilakukan Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap informan internal Kemenkeu dan narasumber ahli dari konsultan PR Agency. Sumber informasi juga diperoleh dari studi pustaka yaitu dokumen internal Kemenkeu, pemberitaan media, konten di media sosial, serta hasil analisis aplikasi analisis media dan media sosial. Krisis yang terjadi di Kemenkeu tersebut merupakan parakrisis khususnya tantangan dari para pemangku kepentingan terhadap terbitnya PMK 89/2023 yang menjadikan APBN sebagai jaminan atas utang proyek KCJB. Krisis tersebut masih parakrisis ini belum mengarah ke krisis operasional karena tidak sampai mengganggu peresmian dan operasional KCJB. Kemenkeu melakukan refutation sebagai bentuk strategi respon lebih dari satu kali untuk meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa yang dilakukan Kemenkeu Kemenkeu efektif dalam mengelola krisis ditandai dengan melandainya sentimen negatif baik di media arus utama maupun media sosial. Selain itu, beberapa temuan hasil evaluasi antara lain pedoman komunikasi krisis belum lengkap, perlunya koordinasi dengan stakeholders eksternal dalam menjalankan program komunikasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, mitigasi pencegahan krisis tidak dilaksanakan, strategi respon kurang disertai manfaat, dan kanal media yang dipilih masih kurang.

---

Issuance of Minister of Finance Regulation Number 89 of 2023 concerning Procedures for Implementing Government Guarantees to Accelerate the Implementation of Fast Train Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung (PMK 89/2023). These stakeholders are demanding that the Ministry of Finance (Kemenkeu) cancel this regulation. The crisis communication management carried out by the Ministry of Finance appears to be successful. However, it is necessary to carry out an analysis of crisis communication management based on Situational Communication Crisis Theory as a form of evaluation of crisis communication management carried out by the Ministry of Finance. This research uses a post-positivistic paradigm with a descriptive qualitative approach with a case study approach. Data was obtained from in-depth interviews with internal informants from the Ministry of Finance and expert sources from PR Agency consultants. Sources of information were also obtained from literature studies, namely internal documents from the Ministry of Finance, media reports, content on social media, as well as the results of analysis of media and social media analysis applications. The crisis that occurred at the Ministry of Finance is a paracrisis, especially the challenge from stakeholders regarding the issuance of PMK 89/2023 which makes the APBN as collateral for the KCJB project debt. This crisis is still a paracrisis and has not yet led to an operational crisis because it has not disrupted the inauguration and operations of the KCJB. The Ministry of Finance carried out refutation as a form of response strategy more than once to convince stakeholders that what the Ministry of Finance was doing was effective in managing the crisis, marked by a decline in negative sentiment in both mainstream media and social media. Apart from that, several findings from the evaluation include that crisis communication guidelines are not yet complete, there is a need for coordination with external stakeholders in carrying out the communication program for the Jakarta Bandung High Speed ​​Train project, crisis prevention mitigation is not implemented, the response strategy is not accompanied by benefits, and the media channels chosen are still inadequate."

"Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aktivis terkait pemerkosaan massal Mei 98 menciptakan ruang untuk bersuara di media digital. Penelitian ini berargumen bahwa media digital dapat menjadi sebuah heterotopia yang mengacu pada ruang lain yang sempurna dan teorganisir karena regular space atau ruang regular dianggap kacau dan tidak dikelola dengan baik. Dengan meminjam konsep suara atau voice, penelitian ini juga beragumen bahwa media digital yang berperan sebagai heterotopia dapat menyediakan ruang untuk bersuara (voice) baik sebagai proses maupun value bagi narasi pemerkosaan massal Mei ’98. Dengan menggunakan paradigma kritis dan metode analisis naratif, penelitian ini menyimpulkan bahwa para aktivis memanfaatkan media digital sebagai ruang perlawanan untuk menyuarakan narasi Pemerkosaan Massal Mei '98. Mereka menavigasi dan menciptakan ruang digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas dengan tujuan membentuk ingatan kolektif terhadap peristiwa tersebut, yang mungkin akan disangkal di masa mendatang. Penelitian ini juga menemukan bahwa aktivis memilih ruang digital yang memberikan perlindungan mengingat adanya ketimpangan kuasa yang besar di dalam peristiwa pemerkosaan massal Mei ’98 yang dibungkam ini.

---

This study investigates how activists involved in the May 1998 mass rape created space to speak out on digital media. This study argues that digital media can be a heterotopia, which refers to another flawless and structured area, whereas ordinary space is regarded as chaotic and poorly managed. By using the concept of voice, this study argues that Digital Media, which functions as a heterotopia, can provide a space for voice, both as a process and as a value in the story of the May 1998 mass rape. Using a critical paradigm and a narrative analysis method, led this study to the conclusion that activists used digital media as a place of resistance to speak out the May '98 Mass Rape by navigating existing digital spaces and making them accessible to the larger community to create collective memories due to the possibility of this event to be denied for an unknown period. This study also discovered that activists picked digital places that provided assurance due to the presence of significant power imbalance in the silent narration of mass rape in Indonesia’s May 1998 riots."

"Tidak ada organisasi yang kebal oleh krisis. Semua organisasi memiliki risikonya masing-masing untuk dapat terserang oleh krisis, termasuk organisasi pemerintah. Tesis ini menganalisis dan mengevaluasi manajemen komunikasi krisis dan usaha pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menghadapi krisis terkait revisi UU KPK tahun 2019. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep manajemen komunikasi krisis Three Step Approach gagasan Coombs dan teori Image Restoration gagasan Benoit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan internal dan eksternal sebagai data utama serta studi dokumen. Analisis dilakukan pada fase pra krisis, fase krisis, pasca krisis dan pemulihan citra yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen komunikasi krisis sebagian besar telah sesuai dengan konsep yang ada, dengan beberapa kekurangan. Selain itu, KPK berhasil memanfaatkan strategi corrective action, minimization, serta bolstering sebagai strategi pemulihan citra yang dilakukan.

---

No organizations are immune to crisis. All organizations have their own risks of being hit by a crisis, including government organizations. This thesis analyzes and disseminates crisis communication management and image restoration efforts carried out by the Corruption Eradication Commission in facing the crisis related to the amandement of Corruption Eradication Commission Law in 2019. The analysis is carried out by integrating the Three Step Approach crisis communication management concept, Coombs' idea, and Benoit's Image Restoration theory. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data was obtained through in-depth interviews with internal and external informants as the main data as well as document studies. The analysis was carried out in the pre-crisis, crisis, post-crisis and image restoration phases. The research results show that the implementation of crisis communication management is largely in accordance with existing concepts, with several shortcomings. Apart from that, the Corruption Eradication Commission (KPK) succeeded in utilizing corrective action, minimization, and bolstering as it’s image restoration strategy."

"Perilaku keterlibatan publik pada media sosial pemerintah dalam situasi krisis memiliki peranan penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam manajemen krisis yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pemrosesan informasi krisis oleh publik di media sosial dinilai mampu mempengaruhi perilaku keterlibatannya. Menggunakan kerangka Elaboration Likelihood Model, penelitian ini telah mengkonfirmasi beberapa startegi pembuatan informasi krisis pada akun media sosial pemerintah yang dinilai mampu meningkatkan perilaku keterlibatan melalui dua rute pemrosesan informasi yaitu rute periferal, rute sentral, atau melalui interaksi diantara keduanya. Menggunakan metode analisis isi, penelitian ini berhasil mengekstrasi data unggahan pemerintah dan kemudian dilakukan pengujian melalui regresi binomial negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku keterlibatan atas pesan krisis kesehatan yang disampaikan pemerintah melalui media sosialnya dipengaruhi oleh prediktor yang terdapat pada kedua rute pemrosesan secara simultan. Ketika memproses informasi krisis kesehatan pada media sosial pemerintah, isyarat kredibilitas, daya tarik, fitur interaktivitas, vividness, topik, keberadaan emosi dan sentimen menjadi prediktor yang signifikan terhadap perilaku keterlibatan publik. Keberadaan emosi pesan memainkan peranan yang penting dalam peningkatan perilaku keterlibatan atas pesan krisis kesehatan terlebih ketika diintegrasikan dengan fitur fungsional medium. Penelitian ini mampu memberikan implikasi secara teoritis dan praktis terhadap penerapan emosi pada pesan krisis kesehatan dan keterlibatan publik pada media sosial pemerintah.

---

Public engagement behavior on government social media account in crisis situations has an important role for gaining success in government’s management about crisis that threatens public health and safety. The public's crisis information processing on social media believed to be able to influence their engagement behavior. Using Elaboration Likelihood Model framework, this study aims to identify what factors that public concern while processing a crisis information on government’s social media account, to obtained crisis message strategy that enhance engagement based on two processing routes, namely central and peripheral. Using content analysis method and then testing it through negative binomial regression, this study shows that public engagement in health crisis messages conveyed by the government through social media is influenced by predictors in both processing routes simultaneously. While processing health crisis information, credibility, attractiveness, interactivity features, vividness, topic, emotional presence and sentiment became significant predictors of public engagement behavior. The presence of message emotions plays an important role in increasing engagement behavior for health crisis messages on social media, especially when integrated with the functional features of medium. This research provides theoretical and practical implications of implementation emotions strategy in health crisis messages and public engagement on government’s social media."