Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query
Desy Narita
"Skripsi ini membahas mengenai riwayat hidup Tokugawa Ieyasu dan usahanya dalam mempertahankan kekuasaan klan Tokugawa. Dalam skripsi ini juga membahas kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diberlakukan oleh Tokugawa Ieyasu yang kemudian diteruskan oleh keturunan-keturunannya sehingga mendukung usahanya untuk mempertahankan kekuasaan klan Tokugawa.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan Ieyasu mendukung usahanya dalam mempertahankan kekuasaan klan Tokugawa. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang diciptakan olehnya dan ada juga yang merupakan perbaikan dari kebijakan-kebijakan kedua pendahulunya, yaitu Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi.
The focus of this study is Tokugawa Ieyasu and his efforts in maintaining the Tokugawa clan?s reign of power. This study also researchs about the regulations that Tokugawa Ieyasu made to maintain Tokugawa clan?s reign.
The conclusion of this study is that Tokugawa Ieyasu's regulations supports his efforts in maintaining Tokugawa clan?s reign of power. Some of the regulations are made by him, and some are reviewed regulations from his predecessor, Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2009
S13546
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Erytreeanto Adi Nugroho
"Dari sejumlah 260 han yang ada di Jepang pada masa Shogun Tokugawa berkuasa, beberapa han seperti Han Chooshuu mampu bangkit dari krisis yang untuk kemudian berperan sebagai pemimpin perjuangan Restorasi Meiji. Tujuan dari perjuangan ini ialah membawa bangsa Jepang menuju kemajuan di segala bidang pada Era Meiji,Tentu saja Han Chooshuu memiliki faktor-faktor penentu keberhasilannya sebagai pelopor Restorasi Meiji. diantaranya ialah luas han, jumlah pasukan samurai, kemajuan tingkat sumber daya manusia yang diakibatkan dari adanya proses belajar ilmu barat dan lahirnya faham sonnoo."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2002
S13974
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Christam Pranata
"Konflik internal Angkatan Bersenjata Jepang yang dibahas dalam skripsi ini adalah konflik yang terjadi pada tahun 1937-1941. Konflik internal itu terdiri dari konflik antara Angkatan Darat dengan Angkatan Laut, dan konflik yang terjadi di dalam kedua angkatan itu sendiri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya dan berakhirnya konflik internal Angkatan Bersenjata Jepang tersebut. Sebagai pisau analisis digunakan teori konflik menurut Patricia G. Steinhoff, seorang profesor dalam bidang sosiologi. Konflik yang terjadi di Angkatan Darat dan Angkatan Laut dilatarbelakangi oleh dua peristiwa penting, yaitu Perang Cina-Jepang (1937-1945) dan Persekutuan militer dengan Jerman dan Italia. Dengan latar belakang kedua peristiwa itu di atas, di dalam Angkatan Darat dan Angkatan Laut terjadi konflik antara atasan-bawahan, antar faksi, dan antara individu. Permasalahan yang muncul adalah mengenai invasi Jepang di daratan Cina, dan rencana Jepang untuk mendapatkan sumber daya alam di Asia Tenggara. Rencana invasi ke Asia Tenggara itu bisa membuat Jepang berperang dengan Amerika Serikat yang menguasai Filipina. Sebagian besar pemimpin Angkatan Laut berharap perang bisa dihindari, sedangkan Angkatan Darat menganggap jika perundingan gagal maka perang dengan Amerika harus tetap dilakukan. Konflik dapat diakhiri ketika kaisar mengumumkan perang pada bulan Desember 1941. Setelah perintah itu dikeluarkan, Angkatan Darat dan Angkatan Laut bekerjasama dalam menyusun strategi penyerangan. Angkatan Darat menyerang Malaya dan Angkatan Laut menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Tidak ada lagi pertentangan antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat, serta antara individu-individu yang ada di dalam kedua angkatan. Setuju tidak setuju, keputusan kaisar harus tetap dijalankan. Sikap patuh kepada kaisar ini disebabkan karena prajurit Jepang memiliki semangat bushido dan kokutai sebagai karakteristik bangsa Jepang. Kokutai menempatkan kaisar sebagai dewa dan pemimpin negara yang harus ditaati perintahnya."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2002
S13523
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lolong, Ivan Dennis
"Skripsi ini membahas tentang riwayat hidup Oda Nobunaga dan kebijakankebijakan yang diberlakukannya dalam usahanya untuk mempersatukan Jepang secara sistematis. Dalam skripsi ini juga membahas karakteristik pemerintahan Nobunaga dan mengkaji lebih dalam tentang kekejaman yang dilakukannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan Nobunaga mendukung usahanya dalam mempersatukan Jepang. Di samping itu, tindakan-tindakan yang dilakukan Nobunaga pada saat itu adalah hal yang wajar karena ia berada di zaman perang yang menuntutnya melakukan tindakan kejam.
The focus of this study is the autobigraphy of Oda Nobunaga and the decisions and regulations he made to unite Japan. This study also research about the characteristic of Oda Nobunaga_s rule and his cruel things that he did. The conclusion of this this study is that his decisions and regulations supports his effort in uniting Japan, and also his cruel way on dealing with his enemies is not out of place considering the condition of the time when he lives."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2009
S13573
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Mufidha Brilian Irianti
"Skripsi ini membahas tentang latar belakang kehidupan Kaisar Hirohito dan situasi di sekitar Beliau ketika Perang Dunia II berlangsung, serta kedudukan Kaisar berdasarkan Undang-Undang Dasar Meiji. Jepang terjun ke dalam kancah Perang Dunia II melawan negara-negara sekutu yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Selama Perang Dunia II ini berlangsung, Kaisar Hirohito tidak banyak terlibat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan perang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Dasar Meiji, jelas bahwa penentu kebijakan perang adalah Kaisar. Terjadi ketidaksesuaian antara apa yang tertuang di pasal-pasal tentang kedudukan kaisar dalam Undang-Undang Dasar Meiji dengan prakteknya ketika Perang Dunia II berlangsung
This thesis discusses about emperor Hirohito_s background life and the situation around him during World War II, and the emperor_s authority in Meiji Constitution. Japan involved to the World War II opposed Allies which oppressed many people. During the World War II, emperor Hirohito did not involved with the decision making of the World War II. Whereas, Meiji Constitution said that the decision maker of war should be the emperor. There were discrepancies in the Meiji Constitution with the fact when the World War II occurred"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2011
S13608
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Andrian Rizky Moranta
"
ABSTRAKSerangan Jepang terhadap Pearl Harbor menandai pecahnya Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik. Setelah Pertempuran Midway, Sekutu yang unggul atas Jepang yang semakin defensif terus maju ke wilayah utama Jepang dan mulai melaksanakan pengeboman terhadap seluruh wilayah utama Jepang. Pengeboman ini dikenal juga dengan sebutan Nihon Hondo Kuushuu atau Pengeboman Kepulauan Utama Jepang. Total 180 kota di seluruh Jepang dipilih menjadi target pengeboman oleh Sekutu termasuk wilayah Prefektur Shizuoka yang di dalamnya terdapat beberapa kota seperti Kota Shizuoka, Shimizu dan Hamamatsu. Pengeboman terhadap wilayah Shizuoka ini dikenal juga dengan sebutan Shizuoka Kuushuu atau Pengeboman Shizuoka dan dilakukan setelah mempertimbangkan target-target yang ada. Melalui data yang dikumpulkan dari catatan United States Strategic Bombing Survey, penelitian ini membahas proses jalannya pengeboman oleh Sekutu serta dampak setelah pengeboman terhadap wilayah Shizuoka khususnya di Kota Shizuoka, Kota Shimizu dan Kota Hamamatsu."
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Isfahrizal Jamil
"Skripsi ini membahas kebijakan militer yang dijalankan Oleh bakufu di Ōsaka pada masa-masa awal Ke-shōgun-an Tokugawa, yang terdiri dari agresi militer ke Ōsaka pada musim dingin tahun 1614 dan musim panas tahun 1615 yang disebut Ōsaka no Jin, dan pembentukan Ōsaka Jōdai sebagai lembaga milliter ad hoc bakufu di Ōsaka. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, seluruh data yang digunakan bersifat sekunder. Dari penelitian ini membuktikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh bakufu terhadap Ōsaka semasa tahun 1614-1615 bertujuan untuk memantapkan klan Tokugawa sebagai penguasa Jepang.
This paper discusses the military policy which is applied by the bakufu in Ōsaka in the early days of the Tokugawa shogunate, which consists of military aggression to Ōsaka in the winter of 1614 and summer of 1615 called Osaka no Jin, and Ōsaka Jōdai establishment as an ad hoc millitary agency bakufu in Osaka. Research done by way of literary study, all data used are secondary. This research proves that all the measures taken by the bakufu to Ōsaka during the years 1614-1615 aims to strengthen the Tokugawa clan as rulers of Japan."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S1268
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Nidaul Hasanah Musrihah
"Setelah Restorasi Meiji, Jepang kemudian berubah menjadi negara yang moderen. Keinginan Jepang yang ingin setara dengan bangsa Barat mengubahnya menjadi negara imperialis. Salah satu negara yang menjadi target jajahannya adalah Cina. Selama masa penjajahan di Cina, Jepang menguasai beberapa wilayah di Cina. Salah satu wilayah yang dikuasai Jepang di Cina adalah Nanking. Penjajahan Jepang di Nanking merupakan penjajahan yang menelan banyak korban jiwa karena disana tentara Jepang melakukan pembantaian massal kepada warga Nanking. Peristiwa Pembantaian itu dikenal dengan nama Peristiwa Nanking. Sampai sekarang terdapat perbedaan sudut pandang mengenai jumlah korban jiwa Peristiwa Nanking. Tujuan dari skripsi ini adalah menjelaskan alasan mengapa terjadi perbedaan jumlah korban jiwa Peristiwa Nanking.
After Meiji Restoration, Japan has changed into modern state. His desire to equal with western make him changed into imperialize country. One of country who being his colonies target is China. During colonization in China, Japan has occupied many districts. One of districts who occupied is Nanking. During Japan's occupied in Nanking, military Japan did many atrocities which made many people died. That incident in Nanking called Nanking Incident. Until now, many perspective about the real of number fatalities in Nanking Incident. The aim of this research is to explain why did the differences are happened."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
S44479
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Teguh A.
"Selama kurang lebih 250 tahun kepulauan Jepang menutup diri dari dunia luar dengan pelaksanaan politik sakoku(isolasi) di bawah rezim keshogunan Tokugawa. Keshogunan Tokugawa mengelompokkan masyarakat Jepang ke dalam 4 kelas sosial yaitu pedagang, pengrajin, petani dan yang paling tinggi kedudukannya adalah kelas samurai. Hanya kelas samurai lah yang mempunyai hak-hak istimewa di dalam masyarakat, bisa dibilang bahwa mereka adalah kelas yang paling elit dalam strata sosial pemerintahan feudal Tokugawa. Kedudukan kelas samurai berubah sejak dimulainya peristiwa Restorasi Meiji. Pemerintahan Meiji pada saat itu melakukan restorasi dan reformasi besar-besaran dalam bidang politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi; seluruh rakyat Jepang dari berbagai kalangan mengalami efek positif maupun efek negatifnya pada saat itu. Perubahan ini pun berdampak pada posisi dan kedudukan kelas samurai pada saat itu. Pemerintah Meiji menganggap keberadaan kelas samurai selama masa damai hanya menjadi gangguan saja yang otomatis berdampak pada hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelas samurai sejak era sebelumnya. Makalah ini berusaha membahas secara lebih detil efek-efek modernisasi di Jepang selama peristiwa Restorasi Meiji kepada kelas samurai dalam bidang politik, sosial, budaya maupun ekonomi.
For more than 250 years, the islands of Japan isolated themselves from the outside world by implementing the politic of sakoku (isolation) under the regime of Tokugawa. Tokugawa regime grouped the Japanese society into 4 social classes, i.e merchants, craftsmen, farmer and the highest of all the samurai. Only the samurai class had special privileges in the society. It can be said that they are the elite class in the feudal Tokugawa government. The position of samurai class changed since the beginning of Meiji Restoration. The Meiji government in those time greatly restored and reformed the political, social, cultural and economic areas; the whole Japanese people from all classes of society experiences positive as well as negative effects at that time. Their change also affected the positive and power of the samurai class. The Meiji government considered the presence of the samurai class during the peace era, only as disturbance that automatically affected the special privileges that the samurai class had once in the previous era. This paper attempt to discuss in more detail the modernization effect in Japan during the occurance of meiji Restoration to the samurai class, in the area of politic, social, culture and economy."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Radhiyatuz Zahra
"Makalah ini membahas proses pembuatan Undang-Undang Dasar Baru Jepang 1946. Diawali dengan uraian singkat dari sejarah Perang Dunia II, lalu masuk pada diskusi tentang kebijakan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu (SCAP) dan kekuatan pendudukan yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar Baru 1946. Makalah ini berkesimpulan bahwa Penyusunan Undang-Undang Dasar Jepang paska Perang Dunia II adalah produk Amerika Serikat. Dimana Pemerintah Amerika Serikat dan Kekuatan Sekutu adalah Sutradara dan Pemeran Utamanya. Sedangkan Jepang, yang diwakili oleh pemerintahnya, memiliki peran minimal, yang kalau pun ada, hanyalah sebatas pemeran pengganti.
This article examines the process of the making of the new japanese constitution 1946. It begins with a brief overview of the history of World War II, and moves to a discussion of the policy of the strong hand of Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP) General Douglas MacArthur and Occupation personnel in the constitution-making process. The article concluded that the account credits the making of Japan’s postwar constitution as an essentially American story. In it, U.S. government and Occupation forces are the key actors and authors. Japan, represented by its government, is a minor and, in fact, reluctant player."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library