Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kapasitas kebijakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam melaksanakan pengawasan sistem merit manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kapasitas kebijakan KASN dalam mengawasi pelaksanaan sistem merit manajemen ASN. Penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi kapasitas kebijakan dari teori kapasitas kebijakan menurut Xun Wu, Michael Howlett dan M. Ramesh (2015) yaitu dimensi kapasitas analitis, dimensi kapasitas operasional, dan dimensi kapasitas politik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan sistem merit pada manajemen ASN yang merupakan pegawai KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas kebijakan level organisasi KASN dalam pengawasan sistem merit sudah baik, yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator pada dimensi analitis dan politik. Sementara indikator komitmen organisasi untuk mencapai tujuan dan indikator koordinasi proses internal pada dimensi operasional. Namun, dalam indikator ketersediaan sumber daya fiskal dan personel pada dimensi kapasitas operasional KASN masih cenderung lemah karena kurangnya ketersediaan anggaran dana dan SDM di KASN.

---

This study discusses the position of the State Civil Apparatus Commission in implementing the merit management supervisory system of the State Civil Apparatus. This study aims to describe the policy position of the State Civil Apparatus Commission in supervising the implementation of the State Civil Apparatus merit management system. This study uses a three-dimensional theory of policy capacity from the theory of policy capacity according to Xun Wu, Michael Howlett, and M. Ramesh (2015), namely the analytical capacity, operational capacity dimensions, and political capacity dimensions. This study uses qualitative data collection techniques with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The researcher conducted in-depth interviews with the parties involved in implementing an appropriate supervisory system for managing the State Civil Apparatus, who are employees of the State Civil Apparatus Commission and the State Civil Service Agency. The fulfillment of indicators on the analytical and political dimensions of the merit system demonstrated that, in general, the organizational capacity at the policy level of the State Civil Apparatus Commission to supervise it was good. Meanwhile, indicators of organizational commitment to achieving goals and internal process coordination are on the operational dimension. However, the indicators for the availability of fiscal and personnel resources on the dimensions of the operational capacity of the State Civil Apparatus Commission still need to be more substantial due to the lack of availability of budgetary funds and human resources in the State Civil Apparatus Commission."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari Badan Usaha Milik Derah, yaitu PT MRT Jakarta, selama pandemi Covid-19 berlangsung pada tahun 2020-2021. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dari PT MRT Jakarta adalah Balanced Scorecard milik Kaplan dan Norton yang menganalisis performa organisasi melalui empat (4) perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, persepektif learning and growth, dan proses bisnis internal. Penelitian ini menggunakan sampel karyawan tetap PT MRT Jakarta dan pengguna MRT Jakarta dengan teknik penarikan sampel non-probabilitas accidental sampling. Data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu terdiri dari hasil kuesioner dari sampel, laporan keuangan PT MRT Jakarta periode 2020-2021, dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari kinerja keuangan PT MRT Jakarta periode 2020-2021 menunjukkan hasil yang rendah, sedangkan untuk indikator internal seperti learning and growth perspective dan internal business process menunjukkan hasil yang tinggi. Indikator dengan hasil paling tinggi adalah customer perspective yang mengindikasikan bahwa PT MRT Jakarta berhasil untuk mempertahankan kualitas dari pelayanan yang diberikan. Dari hasil keempat perspektif tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja PT MRT Jakarta selama pandemi Covid-19 adalah tinggi.

---

This study aims to analyze the performance of the Regional Owned Enterprises, namely PT MRT Jakarta, during the Covid-19 pandemic in 2020-2021. The method used to measure the performance of PT MRT Jakarta is Kaplan and Norton's Balanced Scorecard which analyzes organizational performance through four (4) perspectives, namely financial perspective, customer perspective, learning and growth perspective, and internal business processes. This study uses a sample of permanent employees of PT MRT Jakarta and users of MRT Jakarta with non-probability accidental sampling technique. The data in this study are quantitative and qualitative data, which consists of the results of a questionnaire from the sample, the financial statements of PT MRT Jakarta for the 2020-2021 period, and interviews with several related sources. The results of this study indicate that in terms of the financial performance of PT MRT Jakarta for the 2020-2021 period, the results show low results, while internal indicators such as the learning and growth perspective and internal business processes show high results. The indicator with the highest result is the customer perspective which indicates that PT MRT Jakarta has succeeded in maintaining the quality of the services provided. From the results of the four perspectives, it can be said that the performance of PT MRT Jakarta during the Covid-19 pandemic is high."

"Penelitian ini mengkaji tentang kapasitas perubahan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dalam mendukung praktik terbaik penerapan sistem merit di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi kapasitas perubahan organisasi dari Teori Organizational Change Capacity (OCC) oleh Klarner at al. (2007, 2008) dan Judge & Douglas (2009) yang terdiri dari konteks organisasi, proses perubahan, dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan campuran melalui sensus, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Sensus dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 112 responden yang merupakan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, sementara itu wawancara mendalam dilaksanakan dengan melibatkan 12 informan. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat kapasitas perubahan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah tinggi, hasil uji statistik tersebut juga didukung oleh analisis kualitatif berdasarkan temuan di lapangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tidak hanya mampu untuk mengikuti tuntutan reformasi birokrasi dalam bidang kebijakan dan manajemen kepegawaian secara khusus penerapan sistem merit, namun lebih dari itu memiliki berbagai inisiatif untuk menjadikan penerapan sistem ini sebagai keunggulan kompetitif bagi organisasi.

---

This study examines the organizational change capacity of Regional Civil Service Agency to support the best practice of merit system implementation in the West Java Provincial Government. This study uses three dimensions of organizational change capacity from Organizational Change Capacity (OCC) Theory by Klarner at al. (2007, 2008) and Judge & Douglas (2009) which consist of organizational context, change process, and learning. This research uses a quantitative approach with mixed methods data collection through census, in-depth interviews, and library research. The census was held directly through the distribution of questionnaires by involving 112 respondents who were employees of the Regional Civil Service Agency of West Java Province, while in-depth interviews were carried out involving 12 informants. Quantitative analysis shows that the level of organizational change capacity of the Regional Civil Service Agency of West Java Province is high, the results of the statistical test are also supported by qualitative analysis based on research findings. Therefore, it can be said that the Regional Civil Service Agency of West Java Province is not only able to follow the demands of bureaucratic reform in the fields of human resource policy and management, specifically merit system implementation, but more than that, it has various initiatives to make the implementation of this system a competitive advantage for the organization."

"Bencana banjir merupakan, bencana yang kerap dialami warga DKI Jakarta hampir setiap tahunnya. Ditengah perkembangan digitalisasi saat ini, pemerintah juga terus melakukan inovasi-inovasi dalam bidang teknologi informasi. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pencegahan dan mitigasi banjir, salah satunya meminta bantuan pemerintah dengan mengetahui informasi banjir real time untuk meminimalisir korban dan kerugian materil. dalam pengendalian banjir Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini membentuk sebuah wadah sistem informasi bagi masyarakat yang bernama JAKI khususnya fitur JakPantau. Namun begitu, faktanya menyatakan bahwa jumlah users installer aplikasi JAKI melalui system android maupun ios, dinilai masih rendah. Dengan minimnya jumlah user installer JAKI otomatis akan berdampak pada jumlah penerimaan fitur JakPantau yang juga minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan fitur JakPantau sebagai upaya untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) dengan System Characteristic dan individual Factors sebagai konstruksi eksternal variabel TAM. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa mix method melalui wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 9 hipotesis yang ditolak dari total 13 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang diterima adalah System Quality berpengaruh signifikan terhadap Perceived Ease of Use, Accesibility berpengaruh signifikan terhadap Perceive Usefulness dengan, Accesibility berpengaruh signifikan terhadap Perceived Ease of Use, Perceived Ease of Use

---

Flood disaster is a disaster that is often experienced by residents of DKI Jakarta almost every year. In the midst of the current development of digitalization, the government also continues to make innovations in the field of information technology. The community can also play an active role in flood prevention and mitigation, one of which is asking the government for help by knowing real time flood information to minimize casualties and material losses. In controlling the Jakarta flood, the DKI Jakarta Provincial Government in this case has formed an information system platform for the public called JAKI, especially the JakPantau feature. However, the fact is that the number of users installing the JAKI application through the Android and iOS systems is still considered low. With the minimal number of JAKI installer users, it will automatically have an impact on the minimal number of JakPantau feature acceptance. This study aims to analyze the factors that influence the acceptance of the JakPantau feature as an effort to overcome floods in DKI Jakarta. This study uses the theory of Technology Acceptance Model (TAM) with System Characteristics and Individual Factors as the external construction of the TAM variable. The approach in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a mix method through in- depth interviews with several relevant informants and distributing questionnaires using Structural Equation Model (SEM) data analysis techniques. The results"

"Potensi yang terdapat di daerah harus dapat didukung dengan pelayanan publik yang memuaskan. Pengintegrasian pelayanan publik sering kali menjadi pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan demi perubahan pada bidang integrasi pelayanan telah banyak dilakukan. Sampai akhirnya dibentuklah Mal Pelayanan Publik pada April 2021. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori One Stop Shop dari Askim (2011) yang dibagi ke dalam lima isntrumen, yaitu: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur partisipan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan cukup beragam. Akan tetapi, masing-masing penyedia belum memberikan task portofolio pelayanan yang lengkap. Selain itu, partisipan tidak terlalu terikat dengan MPP karena belum memiliki keterkaitan proses atau pun pengelolaan, masih bersifat co-located. Terakhir, beberapa pelayanan online sulit difahami pelanggan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan melalkukan sosialisasi infromasi pelayanan online, penyediaan form pendaftaran manual, data yang terintegrasi, dan kemudahan penyelesaian produk di tempat yang sama.

---

The potential contained in the area must be supported by satisfactory public services. The integration of public services is often the choice of the South Tangerang City Government as an effort to improve the quality of public services. Change after change in the field of service integration has been done a lot. Until finally formed a Public Service Mall in April 2021. This research aims to analyze the integration of public services in South Tangerang Public Service Mall. Approach study in this research is using post-positivist, by collecting data through in-depth interviews, literature studies, and observation. The analysis is conducted using the Theory of One Stop Shop from Askim (2011) which is divided into five components, namely: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. The result of this research shows that the structure of participants in the South Tangerang Public Service Mall is quite diverse. However, each participant does not provide a complete service portfolio task. In addition, participants are not too attached to MPP because it does not have a process link or management, only co-located. Lastly, some online services are difficult for customers to understand. Recommendations given in this research is to socialize the information of online services, provide the manual registration forms, do incorporation data, and give the ease of product completion in the same place."

"Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS

---

Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS."