Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun.Industri rokok saat ini menghadapi masalah yaitu peningkatan penerimaan pajak dengan kenaikan tarif cukai dan HJE. Disini penulis satu masalah yang menarik untuk dipela jari yaitu : apakah kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai & HJE yang hampir setiap tahun mengalami perubahan akan berdampak pada produksi rokok dan penerimaan cukai rokok? Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah pada rokok kretek dan rokok putih, dan dampaknya terhadap penerimaan cukai rokok?Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap masalah yang dikemukakan diatas adalah melihat hubungan tarif cukai dari HJE dengan produksi, melihat hubungan tarif cukai dan HJE dengan penerimaan cukai, menganalisa peluang usaha bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar industri rokok yang bersifat oligopoli dan melihat dampak dari perubahan tarif cukai & HJE terhadap produksi rokok perusahaan dominan, dan pengaruhnya pada penerimaan cukai pemerintah.Untuk meneliti digunakan metodologi Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP digunakan untuk menganalisa hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja industri rokok dan didukui Ig oleh metode regresi dengan model OLS(Qrdinary Least Squares) sistem time series dan panel data. Untuk melihat hubungan statistik antara variabel-variabel yang telah dijelaskan secara kualitatif pada pendekatan SCP.Terdapat hubungan antara tarif cukai, produksi dan HJE dengan penerimaan cukainya. Pada panel data probabilita t untuk produksi, tarif cukai dan ME nilainya signifikan secara sendiri-sendiri, sedangkan untuk probabilita F statistik nilainya signifikan secara bersama-sama, untuk jenis SKM dan SKT. Pada time series untuk jenis SKM dan 5PM probabilita t pada produksi nilainya signifikan, tetapi probabilita t untuk tarif cukai pada SKM, SKT dan SPM tidak signifikan, probabilita F statistik nilainya pada SKT, SKM dan SPM signifikan secara bersama-sama.Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa tarif cukai dan HJE mempengaruhi penerimaan cukai. Perubahan tarif cukai dan HJE juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan rokok dalam penjualannya. Untuk 3 tahun terakhir periode 2000 - 2002, terlihat penurunan total produksi rokok. Bila dikaitkan dengan tujuan utama cukai dalam rokok, kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif cukai dan HJE periode tahun 2000 - 2002 yang dalam setahun bisa 2-4 X berubah adalah cukup-efektif."

"Perkembangan output yang dihasilkan oleh suatu industri tidak terkecuali industri radio, televisi dan alat elektronik sejenisnya untuk hiburan dipengaruhi oleh dua unsur yang dominan, yaitu pertama adalah dari penggunaan faktor produksi dan kedua, penguasaan teknologi.Faktor produksi secara umum adalah tenaga kerja dan modal. Namun penggunaan dan pemanfaatan faktor produksi pun tidak begitu cukup, sebab tanpa adanya penguasaan dan pemanfaatan teknologi, maka pertumbuhan dari output tersebut akan lambat. Memang dengan penggunaan faktor produksi secara besar-besaran dapat juga mendorong pertumbuhan industri dengan cepat, tapi yang harus diingat kembali bahwa faktor produksi mempunyai sifat yang terbatas dan sangat mudah untuk dipindahtempatkan. Sehingga pengusaan dan pemanfaatan teknologi menjadi suatu yang mutlak. Pengusaan dan pemanfaatan teknologi pada suatu industri salah satunya dapat dilihat dari besarnya nilai total faktor produktivitas (TFP). Semakin tinggi nilai TFP suatu industri semakin tinggi pula pengusaan teknologinya.Pada dasarnya penelitian ini bertujuan mengetahui berapa besar pengaruh faktor produksi terhadap output yang dihasilkan dan berapa besar nilai TFP pada industri radio, teievisi dan alat elektronik sejenisnya untuk hiburan. Penelitian ini sendiri menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang dapat secara gamblang menggambarkannya peranan faktor produksi dan sekaligus juga mengetahui besarnya TFP pada industri tersebut.Hasil dan analisa regresi yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengunaan faktor produksi terhadap perkembangan dan pertumbuhan outputnya. Namun pertumbuhan output industri radio, televisi dan alat elektronik sejenisnya untuk hiburan lebih disebabkan dari mobilisasi faktor produksinya bukan dari pemanfaatan faktor produksi secara optimal dan pengusaan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai elastistas masing-masing faktor produksinya dan nilai TFP.Dari hasil analisa regresi tersebut diatas, maka kebijakan yang disarankan adalah, dalam mengembangkan industri radio, televisi dan alat elektronik sejenisnya untuk hiburan untuk saat ini dan dimasa yang akan datang sebaiknya kebijakan pemerintah lebih menitikberatkan pada pengembangan kualitas sumber daya terutama pada sumber daya manusia, bukan hanya sebesar-besarnya memobilisasi sumberdaya."

"Persaingan dalam dunia bisnis penerbangan semakin bergejolak akhir-akhir ini. Strategi "low cost airline" atau strategi berkonsep murah menjadi tren yang sedang naik daun. Namun yang jelas Pemerintah Indonesia sampai detik ini belum pernah mengumumkan adanya Low Cost Airline.Kebijakan pemerintah di bidang angkutan udara membawa dampak positif dan negatif bagi industri penerbangan. Sisi positif ditandai dengan peningkatan sisi pelayanannya karena adanya persaingan yang ketat, operasi yang lebih efisien dan efektif, serta harga tiket yang relatif murah sehingga bisa dinikmati konsumennya dan tidak hanya terbatas konsumen lama tetapi juga konsumen baru. Istilah Garuda, membidik pasar menengah ke bawah. Sedang sisi negatifnya adalah apabila manajemen maskapai penerbangan tidak mampu bertahan dengan situasi bersaing, maka kemungkinannya hanya dua, pertama, perusahaan tidak akan mampu bersaing dalam pasar, yang kedua apabila dipaksakan, faktor kenyamanan dan keselamatan konsumen dapat diabaikan. Kecenderungan yang terjadi di pasar adalah tarif yang ditawarkan kepada pelanggan jauh berada di bawah publish fare. Kondisi ini terjadi karena keadaan pasar airline business saat ini adalah penawaran lebih besar daripada permintaan. Penawaran disini dimaksudkan banyaknya perusahaan penerbangan yang masuk pasar, sedangkan permintaan seat dan space lebih kecil dari seat dan space yang tersedia. Akibatnya timbul persaingan yang tajam dan tidak sehat di antara perusahaan penerbangan dalam menentukan tarif yang akan diberlakukanya dari segi produk, promosi dan saluran distribusi hampir semua perusahaan penerbangan yang beroperasi baik di domestik maupun di dunia internasional, memiliki pola yang hampir sama. Hal ini menyebabkan perusahaan penerbangan baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional melakukan kebijakan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif batas atas, sehingga pemerintah mengambil tindakan menetapkan tarif referensi.Inovasi dan diversifikasi usaha juga dapat menjadikan perusahaan tetap bersaing dan bermain dalam pasar. Inovasi dilakukan terhadap penetapan tarif, untuk itu Garuda melakukan product differentiation & innovative pricing (multiple-price) berdasarkan customer value setiap sub-classes dengan tujuan Garuda dapat mengambil lebih banyak surplus produsen dengan sub-classes jika dibanding single price. Pola Nub & Spoke memungkinkan perusahaan penerbangan mengurangi atau menekan biaya operasinya dengan cukup signifikan: Dengan demikian mampu meningkatkan efisiensi dan menawarkan pelayanan angkutan udara kepada para konsumennya dengan harga yang cukup murah. Diversifikasi juga dilakukan Garuda dengan membuat produk citilink. Citilink dari Garuda merupakan product differentiaton yang bertujuan untuk membidik pasar menengah ke bawah menjadi strategi yang baik dalam meningkatkan performance perusahaan.Pada dasarnya Regulasi di bidang angkutan udara niaga berjadwal yang mengetengahkan masalah penyelenggaraan udara, penetapan tarif dan juga kebijakan persaingan dapat dikatakan cukup memadai dan merespon keinginan masyarakat. Deregulasi yang terjadi pada kebijakan penyelenggaraan angkutan udara dan penetapan tarif membuka kompetisi di udara, sehingga menciptakan iklim kondusif bagi industri penerbangan itu sendiri. Sementara kebijakan persaingan merupakan suatu pendekatan baru dalam sistim hukum kita, oleh karena itu dapat dimaklumi apabila substansi dan cara pemecahannya masih diperlukan pengalaman dan pemahaman baik dari dunia usaha, pemerintah dan lembaga penegak hukum."

"Integrasi vertikal merupakan salah satu strategi yang biasa digunakan oleh banyak perusahaan dalam menjalankan roda usahanya. Struktur pasar merupakan suatu prakondisi yang akan menentukan perilaku perusahaan dalam menjalankan usahanya di suatu industri. Salah satu yang menentukan struktur pasar adalah tingkat konsentrasi pasar dari suatu industri.Stigler (1951) mengajukan 3 (tiga) hipotesis yang berhubungan dengan integrasi vertikal. Stigler berpendapat bahwa tingkat konsentrasi pasar berkorelasi positif dengan integrasi vertikal, sebagaimana dengan tingkat pertumbuhan permintaan di suatu industri. Selain itu, Stigler menyatakan bahwa ukuran rata-rata perusahaan disuatu industri berhubungan negatif dengan integrasi vertikal.Sehubungan dengan hal diatas; tesis ini berusaha untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh dari tingkat konsentrasi pasar terhadap kebijakan integrasi vertikal di dalam industri manufaktur (pengolahan) berdasarkan hipotesis Stigler tersebut. Industri manufaktur dipilih karena didalam sektor ini dapat memperlihatkan hubungan antara tahapan-tahapan produksi.Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Levy (1984), diestimasi dengan menggunakan data panel terhadap 40 industri di dalam industri manufaktur yang dipilih secara acak dengan rentang waktu 1990 sampai 1999. Hasil analisisnya memberikan kesimpulan sesuai dengan prediksi Stigler bahwa tingkat konsentrasi pasar mendorong integrasi vertikal dengan tingkat signifikansi yang tinggi. Sedangkan ukuran rata-rata menunjukkan hasil sebaliknya terhadap hipotesis Stigler. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor tingginya biaya transaksi di Indonesia. Faktor lainnya, tingkat pertumbuhan permintaan memberikan hasil yang tidak signifikan secara statistik.

---

Vertical integration is a business strategy which is commonly used by many firms. Furthermore, market structure is a precondition that determine the firm behavior in the industry. One factor of market structure is the market concentration in the industry.

Stigler (1951) proposes three hypotheses related to vertical integration. Stigler argues that market concentration is positively correlated to vertical integration as well as the growth of demand in the industry. On the other hand, Stigler suggests that the average size of firms in the industry is expected to be negative to vertical integration.

Based on the above exposition, this thesis attempts to explain the correlation and effect of market concentration to vertical integration policy in the manufacturing sector. This sector is chosen because it can depict the stages of the production process.

Using the model developed by Levy (1984), the panel data is estimated to 40 industries in manufacturing sector which is selected randomly from 1990 to 1999 period. The regression result is accordance with Stigler prediction that market concentration implies positive and significant effect on vertical integration as well as the growth of demand in the industry. However, the average firms' size shows inconsistency with Stigler hypothesis. This finding is due to the high transaction cost. Another factor, the growth of demand in the industry is not statistically significant."

"Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga serta dipengaruhi pula oleh faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (fax base) dan tarif pajak Dengan makin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pembuat kebijakan membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (fax base) melalui penjaringan WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP, yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Tahunan/Masa PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN yang dilaporkan, terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Tahun data adalah 2003 dan meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 175 KPP. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, melalui Intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Data penelitian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model. Penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan yaitu pertambahan jumlah WP yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Jumlah SPT yang dilaporkan sebagai indikator kepatuhan WP, yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN, sedangkan SPT PPh Badan berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak PPh Orang Pribadi baik untuk variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus untuk tambahan jumlah WP PPh Pasal 21 dan PPN dalam salah satu model, dapat berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak karena pada awal mula WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan kondisi lebih bayar dan berakibat restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula unit SPT PPh Badan yang dilaporkan, menunjukkan pengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak karena cukup besamya nilai SPT Iebih bayar yang dilaporkan WP. Temuan lain yang diperoleh adalah, kebijakan pertambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP menjadi sangat penting dan menjadi pioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan dengan kawasan Jawa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambahan jumlah dan kepatuhan WP memberikan pengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini akan menjadi lebih baik apabila tersedia data yang lebih lengkap untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga akan dapat dilakukan analisa regresi linier berganda dengan data time series atau kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan konsistensi dari pengaruh variabel bebas yang ada terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu. "

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya termasuk keuangannya. Penerimaan PAD dan DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai merupakan masalah yang umum terjadi di sebagian besar daerah termasuk kota Bekasi. Akibatnya banyak pembangunan fasilitas publik yang terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus mulai mencari altematif pendanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu alternatif tersebut adalah pinjaman. Karya akhir ini bertujuan untuk menilai kemampuan APBD kota Bekasi dalam melakukan pinjaman dan memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dengan baik.Dari perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah kota Bekasi mampu melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam karya akhir ini disajikan tiga simulasi pembayaran pokok dan bunga dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dari simulasi tersebut, penulis memberikan saran agar pemerintah kota Bekasi memilih jangka waktu pembayaran maksimum agar beban keuangan di tahun-tahun pertama pinjaman tidak terlalu berat.Sedangkan untuk mengelola pinjaman daerah dengan baik, pemerintah daerah tidak boleti melupakan transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah dengan selalu membuat laporan secara berkala tentang perkembangan posisi pinjaman daerah dan perkembangan pelaksanaan proyek. Laporan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu audit terhadap pinjaman tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh auditor eksternal."

"Sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia yang semakin mengarah pada globalisasi maka perlu dipersiapkan berbagai upaya dan kebijakan untuk menghadapi persaingan global ini. Hubungan saling ketergantungan dalam sistem perekonomian menyebabkan sistem ekonomi nasional cenderung menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi global. Terkait perdagangan dalam globalisasi ekonomi, khususnya Indonesia maka kebijakan perdagangan dalam periode memasuki era lepas landas diarahkan pada penciptaan dan pemantapan kerangka landasan perdagangan yaitu dengan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.Perdagangan luar negeri yang menyangkut ekspor dan impor sangat penting peranannya dalam perekonomian Indonesia. Devisa yang diperoleh dari ekspor merupakan sumber biaya pembangunan, dikarenakan peningkatan penerimaan devisa dari ekspor akan ikut meringankan beban neraca perdagangan. Sebagai salah satu contoh bagian dari industri manufaktur yang cukup mempunyai potensi dalam peningkatan devisa negara, adalah industri elektronika. Industri elektronika masih merupakan industri yang sifatnya dualistik dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara kegiatan yang berorientasi ekspor, yang didominasi perusahaan multinasional, dan kegiatan yang berorientasi pada pasar domestik yang dilakukan oleh produsen dalam negeri.Dari hasil analisis yang dilakukan maka berdasarkan perkembangan neraca perdagangan ekspor industri elektronika Indonesia terhadap negara mitra dagang Indonesia menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ternyata membawa dampak positif secara umum terhadap perkembangan ekspor bagi negara Indonesia, khususnya komoditas produk elektronika SITC 76 dimana pada saat itu justru mengalami kenaikan di tahun 1998. Sehingga pada masa krisis ekonomi tersebut menjadi surplus perdagangan yang tertinggi sepanjang 18 tahun tersebut.Hasil analisis dengan menggunakan Revealed Comparative Advantage (RCA), dari penelitian yang dilakukan pada produk elektronika Indonesia seperti televisi, radio, alat penerima gambar/suara serta alat telekomunikasi dan bagian menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di pasar internasional untuk ekspor radio dan peralatan penerima gambar/suara (SITC 762 & 763) secara signifikan sangat kuat.Secara umum hasil dari model regresi berganda menunjukkan bahwa dummy kebijakan dari proxy struktur poia kepemilikan dalam industri elektronika (D2), investasi murni asing (D3), dan keringan bea masuk bahan Baku & penolong impor (D4) serta terjadinya krisis ekonomi & moneter di Indonesia (DI.) belum signifikan dalam analisis kinerja ekspor rid elektronika Indonesia pada kriteria ekonometrika di tingkat kesalahan (o) 5%.Hasil, penelitian yang juga diperoleh dari model regresi berganda menjelaskan bahwa nilai ekspor televisi Indonesia secara signifikan hanya dipengaruhi oleh produk domestik bruto riil negara Singapura, sebagai bentuk persamaan terbaik dari model televisi Indonesia. Sedangkan nilai ekspor radio Indonesia ternyata secara signifikan hanya dipengaruhi oleh produk domestik bruto riil negara Singapura, sebagai bentuk persamaan terbaik dari model radio Indonesia. Bentuk persamaan terbaik dari model alat penerima gambar/suara Indonesia, menunjukkan bahwa nilai ekspor produk alat penerima gambar/suara Indonesia secara signifikan hanya dipengaruhi oleh produk domestik bruto riil negara Singapura. Kemudian sebagai bentuk persamaan terbaik dari model alat telekomunikasi & bagian Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh nilai tukar rill efektif negara Singapura. Sehingga secara umum model regresi berganda, nilai ekspor produk elektronika Indonesia (SITC 76) secara signifikan hanya dipengaruhi oleh produk domestik bruto riil Singapura."

"Penggunaan tenaga listrik untuk mempermudah segala kegiatan manusia sudah merupakan hal yang biasa. Hal itu juga berlaku bagi masyarakat Indonesia. Permintaan tenaga listrik untuk masyarakat Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Perkiraan permintaan tenaga listrik yang akurat akan memberikan kemudahan dalam memperkirakan besarnya suplai tenaga listrik yang berkaitan erat dengan jumlah dan kapasitas daya mampu pembangkit. Oleh karena itu diperlukan model permintaan tenaga listrik yang dapat dipakai memperkirakan besarnya permintaan tenaga listrik. Dengan menggunakan data-data seperti tarif listrik rerata, pendapatan, dan cakupan listrik memakai analisis regresi linier diperoleh model permintaan tenaga listrik yang terbaik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif listrik, pendapatan dan cakupan listrik terhadap permintaan tenaga listrik. Se!ain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat kekuatan pasar dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang hilang dengan adanya penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh pemerintah.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tarif listrik berpengaruh negatif terhadap permintaan tenaga fistrik sehingga kenaikan tarif listrik akan menurunkan permintaan tenaga listrik. Selain itu dengan berlakunya TDL menyebabkan tingkat kekuatan pasar PT PLN (Persero) dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang hilang relatif rendah. Penerapan mekanisme diskriminasi tarif menyebabkan tingkat kekuatan pasar untuk pelanggan sektor rumah tangga, publik, bisnis, dan industri memiliki nilai yang berbeda. Secara umum, permintaan tenaga listrik bersifat inelastis yang berarti tenaga listrik telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa telah terjadi defisit suplai tenaga listrik."

"Undang-undang nomor 5 tahun 1999 sebagai kebijakan publik hendaknya dilaksanakan dengan memperhatian landasan idiil-nya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya (had the public in mind). Kekurangan dan kelebihan UU No.5/99 beserta implementasinya harus dipandang secara aktual. Kondisi undang-undang tersebut-harus selalu dicermati agar kehadirannya dapat memenuhi tuntutan stakeholder dan mampu memenuhi tuntutan lingkungan usaha yang bergerak dinamis serta untuk mengkaji efektifitas pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.Graham dan Richardson (1997), menyimpulkan bahwa yang menjadi perhatian utama hukum persaingan adalah praktek bisnis yang restriktif dan penyalagunaan kekuatan pasar. Oleh karena itu menurut Graham dan Richardson (1997), kebijakan persaingan seharusnya berorientasi pada upaya pencegahan berbagai tindakan balk yang berasal dari perilaku perusahaan maupun kebijakan publik yang dapat merusak proses persaingan. Hukum persaingan hendaknya juga tidak ditujukan untuk mencegah perusahaan menjadi besar, tetapi lebih berorientasi pada pengawasan terhadap perilaku antikompetitif setiap perusahaan untuk mencapai tujuan usahanya, baik untuk meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasar yang telah dimilikinya.Perkel (1998) dan Turner (1969) juga menyarankan implementasi kebijakan persaingan hendaknya lebih sebagai alat dengan batasan persaingan yang tidak kaku, karena keberadaan monopoli tidak selamanya berdampak negatif terhadap ekonomi dan keadilan. Artinya analisa anti persaingan tidak terbatas pada ukuran perusahaan absolute atau relative atau pada posisi pasar, tetapi juga analisa terhadap perilaku pelaku usaha dan dampaknya terhadap persaingan. Perusahaan dominan akan berperilaku kompetitif jika pasarnya contestable dengan hambatan masuk yang rendah. Demzet (1994), menambahkan bahwa perusahaan dengan tingkat efesiensi yang baik secara umum akan melakukan ekspansi pasar. Meningkatnya konsentrasi da!ani pasar yang terbuka, dapat merupakan hasil dari persaingan yang efesien.Menurut penulis, advokasi UU No.5/99 terhadap persaingan usaha di Indonesia masih didominasi oleh pemikiran yang didasari pendekatan struktur, dimana konsentrasi pasar dianggap memiliki korelasi positif dengan perilaku aritikompetisi para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan market power dan pangsa pasarnya. dengan demikian, untuk mencegah atau menghindari perilaku antikompetisi pelaku usaha, maka penguasaan pangsa pasar oleh setiap pelaku usaha harus dibatasi agar pasar tidak terkonsentrasi hanya pada sedikit pelaku usaha dengan penguasaan pangsa pasar yang dominan. Orientasi UU No.5/99 sebagai implementasi kebijakan persaingan lebih sebagai instrumen untuk menciptakan dekonsentrasi pasar. Hal tersebut tampak jelas pada "tujuan kebijakan persaingan" yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yaitu mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Hal ini tentunya bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan posisi dominan melalui pemanfaatan kekuatan pasar yang dapat saja dilakukan oleh sebuah perusahaan dominan dalam suatu pasar relevan bersangkutan.Pendekatan struktur dalam UU No.5/99 yang berorientasi pada konsentrasi pasar sebagai indikator ada tidaknya pemusatan kekuatan ekonomi tentunya akan menjadi dasar identifikasi KPPU terhadap suatu kasus yang dinilai atau dilaporkan sebagai perilaku anti persaingan. Dalam hal ini, model pendekatan yang berorientasi pada dekonsentrasi pasar jugalah yang akan menjadi dasar analisa KPPU dalam menyimpulkan dan memutuskan berbagai kasus anti persaingan yang ditanganinya.Selain itu, menurut penulis, di dalam UU No.5/99 juga terdapat beberapa pasal tentang perilaku perusahaan dominan yang tidak ditetapkan dengan pendekatan perilaku yang tepat. Beberapa pasal tersebut antara lain1. Pasal 6 (enam) UU. No.5/99 tentang Diskriminasi Harga,2. Pasal 7 (tujuh) UI) No.5/99 tentang Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar,3. Pasal 15 (lima betas) ayat 2 (dua) tentang Tying, dan4. Pasal 25 (dua puluh lima) UU No.5/99 tentang-Posisi Dominan.Sebagai suatu yang relatif baru di Indonesia dan dalam rangka menformulasikan suatu format dan implementasi kebijakan persaingan yang tepat, maka perlu dikaji apakah pendekatan struktur daiam UU No.5/99 yang dijadikan sebagai dasar analisa dan penanganan berbagai kasus yang dianggap menghambat persaingan masih relevan. Perkernbangan ekonomi, politik dan sosial yang dinamis perlu dipahami untuk dapat pada suatu saat dituangkan sebagai perubahan UU No. 5/99.Penulis berpendapat, pendekatan struktur semata tidak mampu mencakupi seluruh aspek persaingan usaha di industri modern seperti sekarang ini. Pada suatu industri tertentu di pasar oligopoli, dimana barang atau jasa yang diproduksi bersifat sensitif terhadap skala produksi, dibutuhkan modal yang sangat besar untuk menghasilkan biaya satuan (marginal cost) yang rendah. Perusahaan dominan pada jenis industri seperti ini seharusnya tidak dipermasalahkan, apalagi hanya didasari analisa pendekatan struktur. Hal terpenting yang perlu diadvokasi UU No.5/99 melalui KPPU adalah menjaga pasar dari perilaku bisnis perusahaan yang bersifat restriktif dan membatasi persaingan, serta meminirnalisasi hambatan masuk dalam suatu industri tanpa harus memecah konsentrasi pasar menjadi struktur yang lebih atomistic.Selain itu, pengaturan perilaku perusahaan dominan dalam UU No.5/99 hendaknya dilakukan dengan pendekatan perilaku yang tepat. Pengaturan perilaku perusahaan dominan dengan pendekatan yang kurang tepat justru dapat menjadi disincentives bagi perusahaan-perusahaan tersebut daiam mengembangkan usahanya. Perusahaan akan membatasi total output, inovasi, aan pengemhangan teknologinya, karena khawatir akan timbulnya penguasaan pasar yang besar yang berarti melanggar hukum persaingan. Hal tersebut tentunya akan mengakibatken inefesiensi dalam industri bersangkutan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, pendekatan perilaku berbasis teori ekonomi mikro dan orgarisasi industri sebaiknya digunakan bersama-sama dengan pendekatan struktur dalam mengidentifikasi dan menganalisa berbagai kasus anti persaingan yang terkait dengan perilaku perusahaan dominan. Analisa dengan menyertakan pendekatan perilaku yang tepat diharapkan mampu menghasilkan suatu kesimpulan dan keputusan yang lebih komprehensif dan lebih tepat dalam penanganan berbagai kasus anti kompetisi yang terkait perilaku perusahaan dominan. Dengan demikian tujuan utama hukum persaingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui efesiensi pasar dapat tercapai."

"Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB.Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim".Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM.Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia.Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan.Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis."