Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program pembayaran dengan tiket terintegrasi antar moda transportasi umum di DKI Jakarta diharapkan dapat menarik warga untuk lebih memanfaatkan transportasi umum . Namun, penerapan sistem tiket terintegrasi masih belum optimal mulai dari perjalanan belum sepenuhnya lancar karena banyak kendala, seperti proses pembelian tiket hingga permasalah teknis seperti pemindaian barcode. Jika program ini diimplementasiakan dengan baik maka akan mewujudkan transportasi yang efektif, efisien, murah, cepat dan nyaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebarkan secara online. Hasil penelitian menunjukan adanya keinginan masyarakat terhadap implementasi sistem tiket terintegrasi pada transportasi umum di DKI Jakarta. Efisiensi perjalanan pada transportasi umum dipengaruhi oleh variable penelitian tarif yang terjangkau, sosialisasi program sistem integrasi dan sistem yang berfungsi dengan baik. Sedangkan kesiapan infrastruktur yang handal dipengaruhi oleh variable alat pembaca kartu BCT dan server serta internet yang handal. Dalam konteks pelayanan integrasi transportasi kunci keberhasilan adalah efsiensi; semakin efsien sistem transportasi, semakin berkurang biaya transportasi yang dikeluarkan dan semakin cepat perjalanan yang ditempuh ......The payment program with integrated tickets between public transportation modes in DKI Jakarta is expected to attract residents to make more use of public transportation. However, the implementation of the integrated ticketing system is still not optimal, starting from the journey that has not been completely smooth due to many obstacles, such as the ticket buying process to technical problems such as barcode scanning. If this program is implemented properly, it will create effective, efficient, cheap, fast and comfortable transportation. This study uses a descriptive quantitative approach by collecting data using questionnaires distributed online. The results of the study show that there is a public desire for the implementation of an integrated ticketing system for mass public transportation in DKI Jakarta. Travel efficiency on public transportation is influenced by affordable fare research variables, socialization of system integration programs and systems that function properly. Meanwhile, reliable infrastructure readiness is influenced by reliable BCT card reader and server and internet variables. In the context of transportation integration services, the key to success is efficiency; the more efficient the transportation system, the lower the transportation costs incurred and the faster the journey.

Abstrak :
Kepadatan penduduk di Jakarta menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah kenyamanan termal dengan sensasi panas yang tidak nyaman. Hal ini juga diperparah dengan pemanfaatan ruang perkotaan yang tidak proporsional sehingga perbaikan sensasi termal sulit untuk diwujudkan. Perbaikan kenyamanan termal dilakukan terhadap wilayah mikro kemudian perlahan melakukan evaluasi dengan skala yang lebih besar. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai hubungan antar variabel meteorologi dengan Thermal Sensation Vote (TSV) dan Thermal Comfort Vote (TCV) dan kaitannya terhadap rekomendasi penambahan vegetasi. Namun sangat jarang dibahas terkait peluang responden untuk merubah persepsinya terhadap sensasi termal yang dirasakan setelah adanya evaluasi dan perbaikan kenyamanan termal. Teknik Ordinal Logistic Regression (OLR) digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan model prediktif dari pengamatan yang melibatkan TSV dan TCV terhadap variabel meteorologi. Sedangkan metode ANOVA, digunakan untuk mendapatkan kisaran netral suhu yang dapat diterima di dua lokasi studi, Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Tanjung Priok. Simulasi pemanfaatan ruang di kedua lokasi studi dilakukan dengan evaluasi kenyamanan termal serta penambahan vegetasi menggunakan bantuan ENVI-Met. Penelitian menemukan kisaran netral suhu yang dapat diterima untuk membentuk TSV = 0 (Netral) di Gunung Sahari Selatan adalah 31,29 ± 0,96 ºC, sedangkan di Tanjung Priok adalah 31,32 ± 0,87 ºC. Juga didapatkan kisaran netral suhu yang dapat diterima untuk pembentuk respon TCV = 0 (Netral) di Gunung Sahari Selatan sebesar 31,21 ± 1,23 ºC dan di Tanjung Priok sebesar 31,12 ± 0,93 ºC. Model OLR yang terbentuk menyimpulkan bahwa setiap peningkatan suhu 1ºC dan kecepatan angin 1 m/s akan meningkatkan peluang respon untuk TSV=+3/7 (Panas) adalah sebesar 200% di Gunung Sahari Selatan. Sedangkan OLR untuk pengamatan di Tanjung Priok, disimpulkan bahwa setiap peningkatan suhu 1ºC dan penurunan kelembaban relatif 1% akan meningkatkan peluang respon untuk TSV=+3/7 (panas) sebesar 0%. Hasil evaluasi kenyamanan termal melalui simulasi penambahan vegetasi membuktikan bahwa terjadi penurunan batas bawah suhu hingga 0,08 ºC di Gunung Sahari dan penurunan batas atas suhu hingga 0,33 ºC di Tanjung Priok. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan ruang di Jakarta belum proporsional sehingga mayoritas dari responden memilih TSV = +3 (Panas) dan TCV = -1 (Sedikit Tidak Nyaman). Hal tersebut membuktikan pemanfaatan ruang yang tidak proporsional dapat memperburuk kenyamanan termal iklim mikro. ......The population density in Jakarta has been raising various urban problems. One of those problems that arise are thermal comfort with an uncomfortable hot sensation. That’s also exacerbated by the disproportionate use of urban space so the improvement of thermal sensations is difficult to realize. The improvement of thermal comfort are generally carried out on the micro region then slowly evaluating it on a larger scale. Previous studies have discussed the relationship between meteorological variables with the Thermal Sensation Vote (TSV) and Thermal Comfort Vote (TCV) and their relation to recommendations for adding vegetation. However, it rarely discussed regarding the opportunity for respondents to change their perception of thermal sensation that felt after an evaluation and improvement of thermal comfort. Ordinal Logistic Regression (OLR) technique applied in this study to produce predictive models from observations involving TSV, TCV and meteorological variables. Meanwhile, the ANOVA method used to obtain a neutral range of acceptable temperatures in two locations; Gunung Sahari Selatan and Tanjung Priok. Spatial utilization simulation in both study locations was carried out by evaluating thermal comfort and adding vegetation using the ENVI-Met. The study found that the acceptable temperature neutral range for forming TSV = 0 (Neutral) at Gunung Sahari Selatan was 31.29 ± 0.96 ºC, while at Tanjung Priok it was 31.32 ± 0.87 ºC. Also obtained the acceptable temperature neutral range to form a TCV = 0 (neutral) response at Gunung Sahari Selatan of 31.21 ± 1.23 ºC and at Tanjung Priok of 31.12 ± 0.93 ºC. The OLR model concluded that every 1ºC increase in temperature and 1 m/s wind speed will increase the chance of a response for TSV=+3/7 (Hot) by 200% at Gunung Sahari Selatan. While the OLR for observations at Tanjung Priok concluded that every 1°C increase in temperature and 1% decrease in relative humidity would increase the chance of a response for TSV=+3/7 (Hot) by 0%. The results of the evaluation of thermal comfort through the simulation of adding vegetation proved that there was a decrease in the lower temperature limit to 0.08 ºC at Gunung Sahari and a decrease in the upper temperature limit to 0.33 ºC at Tanjung Priok. These facts shown that space utilization in Jakarta is not proportional enough so that the majority of respondents choose TSV = +3 (Hot) and TCV = -1 (Slightly Uncomfortable). It was also proves that disproportionate space utilization can exacerbated the microclimate thermal comfort.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta bagi penumpang dengan disabilitas pada koridor Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang penumpang BRT dengan disabilitas yang dipilih secara purposive sampling yang merupakan pengguna BRT dengan disabilitas yang menggunakan moda transportasi publik di DKI Jakarta dan pengguna lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas BRT bagi penumpang dengan disabilitas pada koridor Sudirman-Thamrin di DKI Jakarta masih belum memadai. Hal ini terlihat dari beberapa aspek seperti fasilitas halte, gate, dan staf yang belum terampil dan ramah disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan fisik, layanan, kebijakan dan teknokogi dalam hal aksesibilitas BRT bagi penumpang dengan disabilitas koridor Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. ......This study aims to analyze the accessibility of the Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor, DKI Jakarta. This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Informants in this study were 10 BRT passengers with disabilities who were selected by purposive sampling who were BRT users with disabilities who used public transportation modes in DKI Jakarta and other users. Data collection techniques used were in-depth interviews and observation. The results of the study show that the accessibility of BRT for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor in DKI Jakarta is still inadequate. This can be seen from several aspects such as bus stop facilities, gates, and staff who are not skilled and are disabled friendly. Therefore, there is a need for physical, service, policy and technological improvements in terms of BRT accessibility for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor, DKI Jakarta.

Abstrak :
Pelabuhan Semayang merupakan kawasan di Kota Balikpapan yang berfungsi sebagai salah satu simpul stuktur ruang kota yang dapat memberikan kemudahan akses dan ketersediaan layanan angkutan laut kepada masyarakat dari satu pulau atau antar pulau. Peningkatan aktivitas kapal di pelabuhan tidak hanya berdampak positif dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di kota pesisir, namun juga telah berdampak negatif dalam menghasilkan emisi karbon gas buang dari hasil pembakaran bahan bakar minyak kapal. Akumulasi dari emisi karbon di atmosfer dapat mendorong peningkatan suhu global dan perubahan iklim yang ekstrim sehingga berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Karena itu diperlukan penelitian ini untuk menganalisis perilaku masyarakat yang beraktivitas di dalam dan luar kawasan pelabuhan dalam merespon pencemaran emisi karbon gas buang kapal serta bagaimana usulan solusi terhadap masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam memaksimalkan upaya nya dalam mengurangi resiko/dampak buruk perubahan iklim akibat pencemaran emisi karbon gas buang kapal tersebut. Dengan menggunakan teknik analisis triangulasi terhadap data yang didapatkan maka penelitian dengan metodologi kualitatif ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat di dalam dan di luar pelabuhan belum seluruhnya menjalankan upaya untuk merespon pencemaran emisi karbon gas buang kapal. Hal ini disebabkan karena adanya masalah utama yang menghambat perilaku dari masyarakat tersebut yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat terhadap dampak buruk yang dapat diakibatkan pencemaran emisi karbon gas buang kapal. Karena itu diharapkan adanya pembinaan secara resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada masyarakat di kawasan pelabuhan untuk ikut berpartisipasi dalam merespon pencemaran emisi karbon yang dihasilkan oleh kapal di pelabuhan. Pembinaan tersebut berisi program edukasi/pemberian informasi, peningkatan kapasitas/pelatihan tanggap darurat emisi karbon dan apresiasi. Perilaku masyarakat secara kolaboratif dalam merespon pencemaran emisi karbon di pelabuhan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan laporan pemerintah Indonesia atas kontribusi nasional yang ditetapkan (Nationally Determined Contribution-NDC) dalam hal pengendalian perubahan iklim dunia. ......Semayang Port is an area in Balikpapan City that functions as one of the city's spatial structure nodes that can provide easy access and availability of sea transportation services to the public from one city to another on one island or between islands. Increased ship activities in the harbor not only have a positive impact on supporting economic and social activities in the coastal city but also hurt generating carbon emissions from the combustion of ship fuel oil. The accumulation of carbon emissions in the atmosphere can drive an increase in global temperatures and extreme climate change, which adversely affects the sustainability of human life and the environment. Therefore, this research is needed to analyze the behavior of people who are active inside and outside the port area to the pollution of ship exhaust carbon emissions and how to propose solutions to the main problems faced by the community in maximizing response efforts to the risk of climate change due to pollution of ship exhaust carbon emissions. By using a triangulation analysis technique of the data obtained, this qualitative methodology research has resulted in the conclusion that the community inside and outside the port has not optimally carried out efforts to ship exhaust carbon emission pollution. This is due to the main problem that hampers the low knowledge and awareness of the community about the adverse effects of ship exhaust carbon emissions at the port on the sustainability of life and the environment. Therefore, it is expected that there will be official guidance efforts to the community inside and outside the port by the Ministry of Environment of the Republic of Indonesia along with regulators and port operators in the form of a systematic special education program that contains information provision, capacity building/emergency response training for carbon emissions and appreciation for behavior efforts that can be used as material for the Indonesian government's report on the national contribution set as an effort to control world climate change (Nationally Determined Contribution-NDC).

Abstrak :
Aktivitas urbanisasi merupakan salah satu penyebab perkotaan menjadi padat yang mengakibatkkan terjadinya perkembangan kawasan di perkotaan sehingga terciptanya urban sprawl. Konsep TOD merupakan konsep yang sesuai untuk mengatasi urban sprawl. Halte Integrasi CSW ASEAN, sebagai bagian dari konsep TOD, menjadi pusat perhatian yang dianggap berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pengembangan kawasan di sekitarnya. Meskipun telah ada peraturan dan panduan terkait pengembangan TOD, belum ada pembahasan mendalam mengenai prinsip transit di Halte Integrasi CSW ASEAN dan kawasan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip transit dalam perencanaan dan pengembangan kawasan berbasis TOD pada Halte Integrasi CSW ASEAN dan kawasan di sekitarnya serta mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip transit di Halte Integrasi CSW ASEAN dan kawasan di sekitarnya. Metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan metode survei menggunakan kuisioner yang disebarkan secara online dan studi penelitian komparatif dengan memilih kawasan lain sebagai perbandingan studi kasus serta penelitian kebijakan yang mempelajari penerapan kebijakan prinsip transit di Halte Integrasi CSW ASEAN. Adapun hasil dan saran dari penelitian ini adalah evaluasi kinerja halte integrasi CSW menunjukkan perkembangan prinsip transit telah diterapkan, penelitian membuktikan bahwa keberadaan halte integrasi CSW ASEAN berdampak pada pengembangan TOD di sekitarnya, kontribusi halte integrasi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan dukungan terhadap infrastruktur di sekitarnya menjadi faktor penting dalam menilai dampak positif pada lingkungan sekitar dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan transportasi umum dan persepsi terhadap fasilitas halte integrasi menjadi tolok ukur penting untuk mengukur penerimaan dan keberlanjutan penerapan prinsip transit. ......Urbanization activities are one of the causes of cities becoming congested, which results in the development of urban areas, resulting in the creation of urban sprawl. The TOD concept is a suitabel concept to overcome urban sprawl. The ASEAN CSW Integration Stop, as part of the TOD concept, is a center of attention which is considered to play an important role in increasing accessibility and supporting the development of the surrounding area. Even though there are regulations and guidelines regarding TOD development, there has been no in-depth discussion regarding transit principles at the ASEAN CSW Integration Stop and the surrounding area. The aim of this research is to analyze the application of transit principles in TOD-based regional planning and development at the ASEAN CSW Integration Bus Stop and the surrounding area as well as evaluating supporting and inhibiting factors in the application of transit principles at the ASEAN CSW Integration Bus Stop and the surrounding area. The data analysis method used is a descriptive research approach with a survey method using questionnaires distributed online and comparative research studies by selecting other regions as case study comparisons as well as policy research studying the implementation of transit principle policies at ASEAN CSW Integration Bus Stops. The results and suggestions from this research are that the performance evaluation of the CSW integration bus stop shows that the development of transit principles has been implemented. The research proves that the existence of the ASEAN CSW integration bus stop has an impact on the development of TOD in the surrounding area, the contribution of the integration bus stop to local economic growth and support for the surrounding infrastructure are factors important in assessing the positive impact on the surrounding environment and the level of community participation in the use of publik transportation and perceptions of integrated bus stop facilities are important benchmarks for measuring the acceptance and sustainability of the implementation of transit principles.

Abstrak :
Tesis ini membahas Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penanganan tindak pidana, termasuk kendala dalam pengumpulan bukti, peningkatan transparansi, dan evaluasi kinerja penyidik. Untuk mengatasi tantangan ini, Polri telah mengadopsi aplikasi " Eksus Smart " sebagai alat bantu dalam penyidikan. Namun, meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyidikan, implementasi aplikasi ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman personil penyidik dan masalah teknis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kinerja Aplikasi Eksus Smart dalam mendukung kinerja penyidik Mabes Polri dalam penanganan tindak pidana, menganalisis hambatan utama pemahaman masyarakat terhadap aplikasi Eksus Smart dalam penanganan tindak pidana, dan menganalisis strategi komunikasi untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat aplikasi Eksus Smart dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas penanganan tindak pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori DOI, TAM, dan teori pelayanan publik, dan beberapa konsep yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggambarkan status fenomena yang dikategorikan untuk memberikan gambaran dalam memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Eksus Smart memiliki fitur- fitur inovatif yang penting dalam penanganan tindak pidana oleh Polri. Namun, kendala inklusivitas, kurangnya akses publik, serta masalah komunikasi internal dan eksternal mempengaruhi adopsi dan efektivitas aplikasi. Solusi yang disarankan termasuk peningkatan survei pengguna, dokumentasi yang lebih rinci, dan peningkatan fitur untuk meningkatkan aksesibilitas. Penekanan pada inklusivitas, partisipasi publik, dan keamanan pesan menjadi fokus penting, sementara pengembangan fitur dan pengawasan norma juga diperlukan. Langkah-langkah holistik seperti meningkatkan transparansi, memberikan pelatihan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan aplikasi diharapkan dapat mengatasi hambatan implementasi. Strategi komunikasi yang lebih luas, termasuk optimalisasi fitur inovatif, pengembangan fitur baru untuk akses publik, serta perbaruan sistem secara berkala, juga direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan aplikasi ini. ......This thesis explores the Indonesian National Police (Polri) as a law enforcement institution facing various complex challenges in handling criminal acts, including constraints in evidence collection, increased transparency, and investigator performance evaluation. To address these challenges, Polri has adopted the " Eksus Smart " application as an investigative tool. However, despite the significant potential to enhance investigative effectiveness and efficiency, the implementation of this application still encounters obstacles, such as the lack of understanding among investigative personnel and technical issues. Therefore, this research aims to analyze the performance implementation of the Eksus Smart Application in supporting the performance of the Polri Central Investigation Unit in handling criminal acts, analyze the main barriers hindering public awareness and understanding of the Eksus Smart application in handling criminal acts, and analyze communication strategies to introduce and educate the public about the benefits of the Eksus Smart application in promoting transparency and accountability in handling criminal acts. The theories utilized in this research include DOI theory, TAM, Analysis of public service standards theory, and several relevant concepts. The research method employed is qualitative, descriptive in nature, categorizing phenomena to provide an overview in drawing conclusions. The findings indicate that the Eksus Smart application fitures crucial innovations in handling criminal acts by Polri. However, inclusivity constraints, limited public access, and internal and external communication issues impact the adoption and effectiveness of the application. Recommended solutions include enhancing user surveys, detailed documentation, and fiture improvements to enhance accessibility. Emphasizing inclusivity, public participation, and message security becomes a vital focus, while fiture development and norm supervision are also necessary. Holistic steps such as increasing transparency, providing training, and actively engaging the public in application development are expected to overcome implementation barriers. Broader communication strategies, including optimizing innovative fitures, developing new fitures for public access, and regular system updates, are also recommended to enhance the effectiveness and acceptance of this application.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat. Di lingkungan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dengan berbasis teknologi informasi. Terlebih lagi dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), interaksi dengan dunia siber semakin besar. Hal ini tentunya akan meningkatkan potensi terjadinya insiden. Insiden siber yang kerap terjadi khususnya pada pemerintah adalah peretasan website. Hal ini juga terjadi pada Pemerintah Kota Depok yang tentunya sangat mengganggu terlebih lagi jika situs tersebut terkait pelayanan kepada masyarakat. Web Application Firewall (WAF) adalah sebuah sistem keamanan atau firewall yang berfungsi untuk melindungi website dari serangan siber. WAF merupakan sistem keamanan layer 7 (tujuh) yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, menyaring, serta memblokir trafik berbahaya yang sekiranya dapat merusak website atau aplikasi web. WAF merupakan teknologi yang terus berkembang dan banyak digunakan di dunia security sehingga perlu dikaji bagaimana efektivitasnya terhadap keamanan suatu website. Penelitian ini mengkaji implementasi WAF terhadap keamanan website Pemerintah Kota Depok sehingga dari hasil analisis dapat diketahui apakah tools ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan siber, khususnya website di Pemerintah Kota Depok ......The development of information technology is increasingly causing changes in the pattern of people's lives. In the government environment, the government is required to be able to provide the best service based on information technology. the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), interaction with the cyber world is getting bigger. This of course will increase the potential for incidents to occur. Cyber incidents that often occur, especially for the government, are website hacking. This has also happened to the Depok City Government, which is of course very disturbing, especially if the site is related to services to the community. A Web Application Firewall (WAF) is a security system or firewall that functions to protect websites from cyber attacks. WAF is a layer 7 (seven) security system designed to monitor, detect, filter, and block malicious traffic that could damage websites or web applications. WAF is a technology that continues to develop and is widely used in the world of security, so it is necessary to study how effective it is on the security of a website. This study examines the implementation of WAF on the security of the Depok City Government website so that from the results of the analysis it can be seen whether these tools have a positive impact on increasing cyber security, especially websites in the Depok City Government

Abstrak :
Permasalahan yang sering terjadi di kawasan metropolitan salah satunya ialah pelanggaran aturan berlalu lintas di jalan raya. Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibukota negara, memiliki ruas jalan arteri yang sekaligus berfungsi sebagai jalan raya utama di Kota Depok yaitu ruas Jalan Margonda Raya. Intensitas volume kendaraan yang lalu lalang di Jalan Margonda Raya terbilang padat, mengakibatkan sering terjadi pelanggaran aturan lalu lintas dijalan tersebut. Sementara itu dalam penindakan pelanggaran aturan lalu lintas, masih banyak ditemukan oknum dari pelanggar dan penegak hukum yang melakukan aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mengantisipasi terjadinya aksi KKN dalam hal penegakan hukum lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan sistem pemolisian modern berbasis elektronik yaitu E-Policing. Sistem ini memanfaatkan perangkat teknologi untuk merekam, menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi kepolisian. Manfaat dengan menerapkan sistem ini akan mewujudkan visi dan misi dari kepolisian yaitu pelayanan Prediktif, Responsibilitas Dan Transparansi Berkeadilan atau disingkat menjadi PRESISI. Karena dapat melayani masyarakat tanpa ada batasan waktu tertentu. Untuk menerapkan sistem E-Policing yang sesuai dengan fungsinya Kepolisian Indonesia membuat program dalam hal mewujudkan ketertiban penindakan pelanggaran lalu lintas dijalan raya yaitu melakukan penilangan berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tujuan utama penelitian ialah untuk menganalisis evaluasi hasil pelaksanaan program tilang elektronik (ETLE) berbasis E-Policing, dengan menggunakan kamera ETLE yang beroperasi selama 24 jam untuk menangkap dan merekam pelanggaran lalu lintas di Kota Depok. Ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada satu titik ETLE yang beroperasi yaitu berada di Jalan Margonda Raya depan kantor Cabang Bank Jawa Barat tepatnya pada jembatan penyebrangan orang (JPO), serta kamera ETLE yang beroperasi tersebut hanya bisa menangkap dan merekam 2 jenis pelanggaran lalu lintas saja, yaitu pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran menggunakan telepon selelur saat berkendara. Pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data pelanggaran sebelum adanya pelaksanaan program ETLE, awal program ETLE, dan setelah setahun pelaksanaan program ETLE berjalan. Hasil pelaksanaan program ETLE dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya program ETLE di ruas jalan Margonda Raya Kota Depok jumlah pelanggaran lalu lintas yang berhasil terekam mengalami kenaikan dibandingkan sebelum adanya pelaksanaan program ETLE. Sedangkan perbandingan jumlah pelanggaran lalu lintas di awal program ETLE dan setelah pelaksanaan program ini selama satu tahun menunjukkan hasil positif yaitu penurunan jumlah pelanggaran dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas semakin baik. Pelaksanaan program ETLE dipengaruhi beberapa faktor antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. ......One of the problems that often occur in metropolitan areas is the violation of traffic rules on the highway. Depok City as one of the supporting cities for the national capital has an arterial road that also functions as the main highway in Depok City, namely Jalan Margonda Raya. The intensity of volume of vehicles passing on Jalan Margonda Raya is fairly dense, resulting in frequent violations of traffic rules on that road. Meanwhile, in the enforcement of violations of traffic rules, there are still many elements from violators and law enforcers who commit acts of corruption, collusion, and nepotism (KKN). To anticipate KKN actions in terms of enforcing traffic laws, the Indonesian National Police launched a modern electronic-based policing system, namely E-Policing. This system utilizes technological devices to record, store, analyze and share police information. The benefits of implementing this system will realize the vision and mission of the police, namely Predictive, Responsibility and Transparency services with justice or shortened to PRECISION. Because it can serve the public without any specific time limit. To implement the E-Policing system following its function, the Indonesian Police have created a program in terms of realizing orderly enforcement of traffic violations on the highway, namely conducting electronic-based ticketing or commonly known as Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The main objective of the research is to analyze the evaluation of the results of the implementation of the electronic ticketing program (ETLE) based on E-Policing, using ETLE cameras that operate 24 hours to capture and record traffic violations in Depok City. The scope of this study is only at one operating ETLE point, which is on Jalan Margonda Raya in front of the West Java Bank Branch office, precisely at the people's crossing bridge (JPO), and the operating ETLE camera can only capture and record 2 types of traffic violations, namely the violation of not using a seat belt and the violation of using a cell phone while driving. This research was conducted by comparing violation data before the implementation of the ETLE program, at the beginning of the ETLE program, and after a year of the implementation of the ETLE program. The results of the implementation of the ETLE program from this study show that with the existence of the ETLE program on the Margonda Raya road section, Depok City, the number of traffic violations that were successfully recorded has increased compared to before the implementation of the ETLE program. Meanwhile, a comparison of the number of traffic violations at the beginning of the ETLE program and after the implementation of this program for one year showed positive results, namely a decrease in the number of violations due to better public awareness to comply with traffic rules. The implementation of the ETLE program is influenced by several factors including human resources, facilities and infrastructure, and community factors.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi potensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyidik berbasis Crime Scientific Investigation (CSI) di Ditreskimum Polda Metro Jaya. Studi kasus yang diambil adalah kematian satu keluarga di Kalideres. Metode CSI digunakan sebagai pendekatan investigasi ilmiah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penyidik dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi literatur, analisis kebijakan, wawancara dengan penyidik dan pakar terkait, serta observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Hasil analisis data tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM penyidik dalam bidang CSI, seperti pelatihan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan teknis. Diharapkan bahwa tesis ini akan memberikan rekomendasi konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan investigasi ilmiah kejahatan. Dengan pengembangan SDM yang tepat, Ditreskimum Polda Metro Jaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyidikan kasus kriminal, termasuk penanganan kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penyidikan kriminal yang lebih ilmiah dan profesional di Indonesia. ......This research aims to explore the development of human resources (HR) based on Crime Scientific Investigation (CSI) in Ditreskimum Polda Metro Jaya, using a case study of a family's death in Kalideres. CSI is employed as a scientific investigative approach to identify the weaknesses and strengths of investigators in handling the case. The research methodology utilizes a qualitative approach, combining literature review, policy analysis, interviews with investigators and relevant experts, as well as direct field observations to collect data. The analysis of the gathered data is expected to identify the needs for HR development among investigators in the field of CSI, including training, knowledge enhancement, and technical skills. It is anticipated that this thesis will provide concrete and sustainable recommendations to enhance the capabilities of investigators in conducting scientific crime investigations. Through appropriate HR development, Ditreskimum Polda Metro Jaya can improve the effectiveness and efficiency of criminal case investigations, including the handling of cases involving a family's death in Kalideres. Moreover, this research is expected to contribute to the development of more scientific and professional methods of criminal investigation in Indonesia.

Abstrak :
BIMINDO adalah salah satu kawasan metropolitan di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017, dan menjadi prioritas pembangunan tata ruang aglomerasi kota Indonesia bagian timur. Kawasan Metropolitan BIMINDO, Sulawesi Utara direncanakan dengan Bitung dan Manado sebagai kota inti dan Minahasa sebagai kawasan kota pendukung, dengan kawasan ekonomi industri, pertanian dan pariwisata sebagai andalan penggerak pertumbuhan. Pembangunan dan perkembangan BIMINDO masih belum maksimal, terlihat dari berbagai isu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta fasilitas jalan tol sebagai akses utama Manado-Bitung yang menderita kerugian besar. Kajian ini menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya isu tersebut, dan potensi Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan metropolitan BIMINDO. Kajian ini menggunakan metode analisis mixed method analisis ekonometrika spasial GeoDa, navigasi Global Navigation Satellite System (GNSS), serta analisis kualitatif wawancara mendalam dan observasi lapangan. Kajian ini menekankan bahwa determinan populasi penduduk, penanaman modal asing, dan arus mobilitas kendaraan berdampak signifikan pada pengembangan dan pembangunan BIMINDO. Kebijakan terintegritas antar kawasan sangat diperlukan untuk mendukung arus lalu lintas yang baik pada akses utama antar kota inti, KEK dan DPSP pada Kawasan Metropolitan BIMINDO. Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi yang besar pada pengembangan dan pembangunan Kawasan Metropolitan BIMINDO pada bidang investasi, pertanian, industri, properti, dan pariwisata. Potensi lokasi Kabupaten Minahasa Utara yang strategis sebagai kawasan penghubung dan pendukung aglomerasi dua kota inti Manado dan Bitung juga memainkan peran yang penting. Aspek sumber daya manusia dan politik merupakan faktor yang dinilai perlu diperhatikan pada proses pengembangan dan pembangunan Kawasan Metropolitan BIMINDO. ......BIMINDO is one of Indonesia’s metropolitan areas planned as National Strategic Area as in Decree of Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 and been targeted as prioritized eastern Indonesian cities development. BIMINDO Metropolitan Area, North Sulawesi is designed with two city centers: Manado Bitung and Minahasa as the buffer zone, with industrial economic, agriculture, and tourism as the main development factors. Development of BIMINDO Metropolitan Area is not as planned, with range of issues such as low productivity of special economic zone and inefficient facility of highway as the main access of Manado Bitung. This study analyses the influencing factors of the BIMINDO Metropolitan development issues and the potential of North Minahasa Regency in its strategic development. This study used mixed method analysis, including spatial econometric GeoDa, GNSS (Global Navigation Satellite System) navigation, and depth interview as well as field observation qualitative analysis. The result highlights that the population, foreign investment and vehicle mobility are the influencing determinant, while foreign investment is stressed as the significance determinant in BIMINDO Metropolitan development. Integrated policy among the area is needed to improve the vehicle mobility traffic in the main access of the two city centers, special economic zone and tourism centers in BIMINDO Metropolitan Area. North Minahasa regency shows a great potential in BIMINDO development especially in foreign investment, agriculture, industry, property, and tourism. The strategic location of North Minahasa Regency plays as significant role to accommodate the connectivity of the two city centers Manado Bitung agglomeration. Human development and politic are two important sectors to enhance in the strategic development of BIMINDO Metropolitan Area