Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Frita Sofia Haryana
"
Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta otentik yang diterbitkan notaris memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata dikatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Megawati
"
Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis atas suatu hutang piutang dengan debitor, artinya bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor adalah hutang piutang, namun antara mereka tidak dibuat suatu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andre Ciputra
"
Penerapan pembuatan legalisasi atas pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama tidak mengikuti tata cara yang diatur di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2017. Legalisasi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menghendaki dianggap sebagai legalisasi yang cacat hukum. Notaris yang melegalisasi bertanggung jawab atas pembuatannya. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang melegalisasi suatu pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Helen Fransisca
"
Perbuatan Notaris yang menerima uang titipan dari penghadap merupakan perbuatan di luar kewenangannya. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti pedoman hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya, adanya notaris yang mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu kasus Putusan MA Nomor 1407 K/Pid/2021 dengan menggunakan uang titipan penghadap berkaitan pembayaran objek PPJB yang dibuatnya dan terbukti melakukan suatu tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan hukuman penjara selama enam (6) bulan. Perbuatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Amira Budi Athira
"
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusannya, serta pelanggaran aspek formal substansial di dalamnya yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adara Skyla Sakinah
"
Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah 送ang dikemas dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum perjanjian utang yang dibuat sebagai perjanjian jual beli hak atas tanah dengan hak membeli kembali, keabsahan Akta Jual Beli ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reinatta Amelia Utami
"
Tesis ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan sewa menyewa dengan causa pengakuan utang. Putusan yan menjadi fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2022. Dalam kasus ini Notaris melakukan tipu muslihat dengan menyiasati utang tersebut untuk dijadikan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa dengan causa pengakuan utang dan delik penipuan yang terdapat pada ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Laulitha Mayangsari
"
Tesis ini membahas hukum waris dimana berdasarkan kasus 359/Pdt.G/2019/PN Sby dan 744/Pdt/2020/PT Sby. Seorang muslim mewariskan kepada anaknya yang diantaranya non-muslim. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai kewenangan Pengadilan Umum dalam perkara sengketa waris bagi warga negara yang beragama Islam/muslim dan penyelesaian masalah pembagian harta waris seorang muslim kepada suami dan anak, dimana terdapat ahli waris non-muslim. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya. Dengan sendirinya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitompul, Homol Prima
"
Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang menjadi dasar hukum bagi mereka yang membuatnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini disebabkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal diluar apa yang mereka perjanjikan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta Perikatan Jual Beli tetaplah sah apabila tidak melanggar ketentuan syarat objektif, tidak memenuhi persyaratan kebatalan akta, para pihak tidak memintakan pembatalannya kepada pihak yang terikat, ataupun belum dibatalkan oleh pengadilan; ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gustian Pratiwi
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendapat hukum Mahkamah Agung Nomor 1278/PAN.2/414/P/SK.Per yang memperluas makna anak hasil surogasi sebagai anak yang sah. Sehingga, dengan demikian pernyataan itu menggeser makna anak sah yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1971. Penelitian ini adalah penelitian normartif menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa teori dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Praktik ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
