Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta merupakan wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi, artinya rawan terjadi pelanggaran Pemilu termasuk netralitas ASN. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga merupakan wilayah dengan jumlah ASN terbanyak. Kedudukannya sebagai Ibu Kota juga menempatkan DKI Jakarta menjadi perhatian nasional dengan berbagai dinamika politiknya. Namun, dari beberapa tantangan yang disebutkan, faktanya, DKI Jakarta adalah wilayah dengan kasus pelanggaran netralitas ASN terendah dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawasan Pemprov DKI Jakarta, mengingat 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus sebagai pegawai instansi daerah. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KASN, Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi hampir seluruh instruksi SKB No. 2 Tahun 2022, termasuk mengenai pembentukan Tim Internal Pengawas. Dalam implementasinya, Tim Internal Pengawas dinilai membantu tugas pengawasan netralitas ASN menjadi lebih masif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tim Internal Pengawas Netralitas ASN Pemprov DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi kebiakan adalah komunikasi antara Satgas Nasional dengan Tim Internal Pengawas, serta keterbatasan wewenang Tim Internal Pengawas. Akan tetapi, Tim Internal Pengawas Netralitas Pemprov DKI Jakarta mengatasi hal tersebut melalui komitmen, sumber daya, dan struktur birokrasi yang mendukung.

---

DKI Jakarta is a region with the highest Electoral Vulnerability Index (EVI), indicating a high risk of election violations, including civil servant neutrality. Additionally, DKI Jakarta has the highest number of civil servants. Its status as the capital city also makes DKI Jakarta a national focus with various political dynamics. However, despite these challenges, DKI Jakarta has consistently had the lowest cases of civil servant neutrality violations year after year. This cannot be separated from the supervisory role of the DKI Jakarta Provincial Government, considering that 99,5% of civil servant neutrality violators are regional agency employees. Based on the monitoring and evaluation report from KASN, the DKI Jakarta Provincial Government has complied with almost all instructions of the Joint Decree No. 2 of 2022, including the formation of an Internal Oversight Team. In its implementation, the Internal Oversight Team is considered to have made the task of supervising civil servant neutrality more extensive. Therefore, this study aims to identify the factors influencing the implementation of the Internal Oversight Team policy for civil servant neutrality in the DKI Jakarta Provincial Government during the 2024 elections. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results show that the challenges in policy implementation include communication between the National Task Force and the Internal Oversight Team, as well as the limited authority of the Internal Oversight Team. However, the DKI Jakarta Provincial Government's Internal Oversight Team addresses these issues through commitment, resources, and supportive bureaucratic structure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pembinaan olahraga prestasi di Indonesia, dengan fokus pada cabang olahraga bulu tangkis. Collaborative governance adalah pendekatan yang menekankan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks olahraga, penerapan collaborative governance diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan atlet serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan olahraga. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta menggunakan teori utama Collaborative Governance Tonelli, Sant’Anna, Abbud, dan de Souza (2018). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan collaborative governance telah memberikan dampak positif dalam pembinaan bulu tangkis di Indonesia, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan distribusi anggaran yang lebih adil dan proporsional untuk mendukung pencapaian prestasi olahraga yang lebih tinggi di kancah internasional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada sistem kolaborasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembinaan olahraga bulu tangkis.

---

This research aims to analyze the implementation of collaborative governance in the development of competitive sports in Indonesia, with a focus on the badminton sector. Collaborative governance is an approach that emphasizes cooperation between the government, the private sector, and the community in decision-making and public policy implementation. In the context of sports, the application of collaborative governance is expected to enhance the effectiveness and efficiency of athlete development, as well as strengthen transparency and accountability in sports management. This research employs a post-positivist approach, utilizing primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data through literature studies, with data analysis conducted using triangulation techniques. The main theory used is Collaborative Governance by Tonelli, Sant’Anna, Abbud, and de Souza (2018). The research concludes that although the implementation of collaborative governance has had a positive impact on badminton development in Indonesia, efforts are still needed to improve coordination and synergy among various stakeholders and ensure a fair and proportional distribution of funds to support higher sports achievements on the international stage. The study recommends further development of the collaboration system to ensure effectiveness and efficiency in the implementation of badminton sports development."

"Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga independen dengan peran sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ORI diberikan dukungan oleh Asisten Ombudsman. Oleh karena peran penting nya tersebut, sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang kuat dengan demikian memainkan peran penting dalam mendukung independensi ORI melalui penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari intervensi politik, pengambilan keputusan yang didasarkan pada profesionalisme dan integritas, serta penguatan legitimasi peran ORI sebagai lembaga independen yang menjalankan tugasnya secara objektif dan adil. Dalam hal ini, MSDM Asisten Ombudsman diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Sistem Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem MSDM Asisten Ombudsman. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan enam narasumber penelitian sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan AMO Model of Performance oleh Boxall dan Prucell (2022) yang memiliki tiga dimensi yaitu ability (kemampuan), motivation (motivasi), dam opportunity (kesempatan). Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem MSDM Asisten Ombudsman telah sesuai dengan AMO Model of Performance oleh Boxall dan Prucell (2022). Namun, tidak dapat diabaikan bahwa masih terdapat banyak catatan peningkatan yang perlu dilakukan oleh Ombudsman untuk mencapai pelaksanaan sistem MSDM Asisten Ombudsman yang melampaui standar.

---

The Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) is an independent institution that serves as an external supervisor of public service administration. In carrying out its duties and authority, ORI is supported by the Assistant Ombudsman. Due to the critical nature of their role, a strong Human Resource Management (HRM) system plays a vital part in supporting ORI's independence by creating a work environment free from political interference, ensuring decision-making based on professionalism and integrity, and strengthening the legitimacy of ORI's role as an independent institution that performs its duties objectively and fairly. In this context, the HRM for Assistant Ombudsman is regulated through Government Regulation No. 64 of 2012 concerning the Human Resource System at the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Therefore, the objective of this research is to evaluate the implementation of the HRM system for Assistant Ombudsman. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with six research informants as primary data sources and literature review as secondary data sources. This study uses the AMO Model of Performance by Boxall and Prucell (2022), which has three dimensions: ability, motivation, and opportunity. The results of the study indicate that the implementation of the HRM system for Ombudsman Assistants is in accordance with the AMO Model of Performance by Boxall and Prucell (2022). However, it is important to note that there are still many areas for improvement that the Ombudsman needs to address to achieve the implementation of the HRM system for Assistant Ombudsman that exceeds standards."