Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peraturan Menteri Perdagangan No. 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Pembatasan tersebut dilakukan dengan membatasi jumlah outlet/gerai yang dapat dikelola sendiri oleh pemberi waralaba. Asas kebebasan berkontrak berlaku dalam hukum perjanjian didasarkan atas Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua peraturan menteri perdagangan tersebut pada intinya mengatur agar pemberi waralaba bekerja sama dengan cara memprioritaskan pelaku usaha kecil dan menengah. Namun kedua peraturan menteri ini dianggap telah menghalangi kebebasan berusaha terutama ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan persaingan usaha. Tulisan ini berusaha untuk menguraikan isi dan maksud dari kedua peraturan menteri tersebut dan menganalisanya dari sudut kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam tulisan ini juga dibahas mengenai pengaturan kemitraan usaha besar usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Kata kunci: waralaba, gerai, asas kebebasan berkontrak, persaingan usaha

---

ABSTRACT
Minister of Trade Regulation No. 68/M-DAG/PER/10/2012 on Franchise Business Line Modern Store and Minister of Trade Regulation No.. In 07/MDAG/ PER/2/2013 of Partnership Development Franchises For Business Line Services Food and Beverage is a restriction on the principle of freedom of contract. The restriction is conducted by limiting the amount of outlets / stores that can be managed by the franchisor. The principle of freedom of contract in contract law is based on Article 1338 Code of Civil Law. Both the trade ministerial regulations essentially set the franchisor how to prioritize working with small and medium-sized enterprise. But both ministerial regulations are considered had prevented freedom of doing business, especially in terms of the principle of freedom of contract and business competition. This paper trying to describe the content and intent of both the minister regulations and analyze from the point of freedom of contract that stipulated in the Civil Law and competition as stipulated in Law No. 5 Year 1999. In this paper also discussed the efforts of the partnership arrangements of micro, small and medium enterprises as stipulated in Law No. 20 Year 2008.

Abstrak :
BUMN dan lembaga lainnya yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah dapat dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.Dalam tulisan ini akan diberikan contoh satu lembaga BUMN, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau PT Pelindo II yang pada mulanya telah mendapatkan hak monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang kemudian hak monopoli tersebut dihapus dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Polemik yang terjadi pada perusahaan tersebut disaat PT Pelindo II mendirikan beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa logistik yang akan bersaing dengan perusahaan swasta lain di bidang jasa kepelabuhan Tanjung Priok yang sudah lama berkecimpung dalam usaha tersebut.Permasalahannya adalah apakah monopoli oleh BUMN dibenarkan menurut persaingan usaha Indonesia dan apakah monopoli oleh PT Pelindo II dan anak-anak perusahaannya pada jasa kepelabuhan Tanjung Priok dapat dibenarkan menurut hukum persaingan usaha. ......State-Owned Enterprises and other institutions established or designated by the government may be exempted from the Competition Law. Article 33 of the Constitution Indonesia of 1945 and Article 51 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition gives monopoly rights to the State-Owned Enterprises to hold a monopoly on the production and/or marketing of goods and/or services which control the lifes of most people in general and sectors of production which are important to the state. In this paper will be given an example of the State-Owned Enterprises, namely PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or PT Pelindo II in have gained a monopoly based on Law Number 21 Year 1992 on the Voyage which was then the monopoly is removed by Law No. 17 in 2008 on the Voyage. Polemic that occurred at the company while PT Pelindo II established several subsidiary companies engaged in the business of logistics services that will compete with other private companies in the field of Tanjung Priok port service that has long been in the business. The problem is whether the monopoly by the State-Owned Enterprises is justified by the Indonesian competition and whether the monopoly by PT Pelindo II and its subsidiary companies at Tanjung Priok port service can be justified under competition law.

Abstrak :
Tesis ini membahas penafsiran hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam membuktikan terjadinya persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan pembuktian tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti yang dijadikan pertimbangan dan dasar hukum dalam memeriksa dan memutus perkara persekongkolan tender dan penafsiran hukum Badan Peradilan terhadap pendekatan pembuktian tidak langsung (indirect evidence). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembuktian perkara persekongkolan tender dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan memperluas penafsiran hukum terhadap unsur-unsur persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 maupun pedoman Pasal 22. Pembuktian terhadap penerapan unsur-unsur persekongkolan tender dimaksud juga menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) yang diinterpretasikan sebagai alat bukti petunjuk. Selanjutnya dalam proses pemeriksaan keberatan di tingkat Pengadilan Negeri dan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung terdapat perbedaan penafsiran hukum terhadap unsur persekongkolan tender khususnya dalam konteks penerapan prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence). Dalam analisis penerapan alat bukti tidak langsung ini pertimbangan Badan Peradilan dilandasakan pada penafsiran bahwa dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persekongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (indirec evidence) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (plus factors). ...... This thesis discuss law interpretation of Business Competition Commission Supervisory in order to prove any tender conspiracy using indirect evidence approach as considerations and law base to examine and decide case of tender conspiracy and law interpretation of Judicature Institution against indirect evidence approach. This is normative juridical law research in analysis description using both rules and regulations approach and conceptual approach with qualitative data analysis technique. Research results indicated case evidence of tender conspiracy conducted by Business Competition Commission Supervisory and expansion of law interpretation of tender conspiracy elements either as referred to in Article 22 of Laws No.5 of 1999 or guidance of Article 22. Proving of such law interpretation of tender conspiracy elements also used indirect evidence interpreted as guide evidence. However, in objectionable examination process at District Court level and cessation examination at Court Supreme it had been found the difference of law interpretation against tender conspiracy elements, in context of evidence principles application using indirect evidence. In this case, the considerations of Judicature Institution based on interpretation that in law of business competition, the evidence of tender conspiracy is adequate or sufficient provided some guides or indirect evidences had been found as well as there are suitability with other events (plus factors).

Abstrak :
Dalam tesis ini, saya melakukan analisis pembacaan dekonstruktif dari empat novel karya Stephen King dalam konteks ideologi rasisme dan anti-rasisme. Saya tertarik melakukan analisis ini karena pendekatan dekonstruksi merupakan suatu pendekatan postsrukturalisme yang dinilai kontroversial. Selain itu, saya tertarik menerapkannya disebabkan oleh sifatnya yang `membangkang' terhadap paradigma-paradigma lama (dalam hal ini di negara Barat), sehingga banyak dikecam oleh pendekatan-pendekatan konvensional yang sudah ada. Empat novel yang saya pilih adalah IT, The Dark Tower II: The Drawing of the Three, The Green Mile dan Bag of Bones. Saya memilih empat novel ini dari kurang lebih 50 novel-novel King karena peranan tokoh-tokoh kulit hitam di dalamnya dominan dalam keseluruhan penceritaan, sehingga representasi mereka menarik untuk dianalisis. Selain penggunaan pendekatan dekonstruktif, saya juga menerapkan satu teori sosiologi, terutama yang berhubungan dengan orang-orang kulit hitam dan orang-orang kulit putih, sebagai acuan dalam melakukan analisis. Didalamnya terdapat istilah representasi dan stereotipe yang merupakan dua istilah umum yang berkaitan erat dengan hubungan sosial antara orang-orang kulit hitam dengan orang-orang kulit putih. Pendekatan lain yang saya terapkan dan juga berperan dalam analisis adalah pendekatan kajian budaya, terutama yang berhubungan dengan pemilihan novel populer. Ideologi juga merupakan konsep atau kategori penting dalam kajian budaya. Untuk menjelaskan istilah ideologi yang saya gunakan, saya meminjam definisi ideologi dari Anthony Fasthope dan Ben Agger, kemudian dihubungkan dengan analisis tesis. Setelah menyelesaikan analisis pembacaan dekonstruktif empat novel yang dipilih dalam konteks ideologi rasisme dan anti-rasisme, saya berpendapat bahwa pendekatan dekonstruktif adalah suatu pendekatan yang menarik dan menantang untuk dilakukan. Saya berpendapat pendekatan ini telah memberikan warna baru dalam keragaman jenis kritik sastra yang telah ada.

---

In this thesis, I would like to do the analysis of deconstructive reading in four novels of Stephen King, in racism and anti-racism context. I am interested in doing this analysis because the deconstruction approach which is chosen is one of the post structuralism critical approaches that is considered to be controversial. One of the reasons is that one of its characteristics that `rebels' against the old-established paradigms (especially in the West). Later on, this caused criticism from other more conventional existed approaches. The four novels that have been chosen are IT,The Dark Tower II: The Drawing of the Three, The Green Mile and Bag of Bones. I chose these particular four novels out of about fifty novels written by King, for the reason that the roles of the black characters in these novels are quite dominant, thus their representation is interesting to analyze. Besides the use of deconstructive approach, I also apply a sociology theory, particularly about the relation between the blacks and the whites. There are two significant terms in it, which are used in the analysis. They are representation and stereotype. Another approach applied that also play important roles in the analysis is the cultural studies approach. This approach is particularly related to the popular novels which are chosen, and the ideology, which are ones of important concepts or categories in cultural studies. To explain the term ideology used, I borrow the definition from Anthony Easthope and Ben Agger, which later connected with the analysis. After finishing the deconstructive reading of the four novels chosen in the context of racism and anti-racism ideology, I am of the opinion that deconstructive reading is a very challenging and interesting approach. I also believe that this approach has contributed a new insight to the variety of literary criticisms.

Abstrak :
Masalah utama yang akan diteliti adalah tema utama novel Jakob der Lugner, yaitu kebohongan dan fungsinya. Untuk menunjang analisis, penelitian ini menerapkan teori dan pendekatan sosiologi sastra yang memandang penting latar belakang sejarah suatu teks sastra dan fungsi teks di dalam masyarakat. Penelitian ini memfokuskan diri pada fungsi dan ideologi kebohongan untuk melawan holocaust di dalam getto dan melawan ideologi kebohongan di dalam masyarakat Jerman sesudah perang yang mendasarkan dirinya pada mitos. Untuk mencapai tujuan itu penelitian ini terutama menggunakan ketiga unsur sastra, yaitu penokohan, perspektif dan latar belakang yang saling berkaitan satu sama lain dan merepresentasikan keseluruhan masalah yang akan diteliti. Ketiga unsur itu disebut pula perangkat sastra. Analisis tokoh difokuskan pada kedua tokoh utama: Pertama, tokoh Jakob yang menceritakan kebohongan untuk menciptakan harapan pada penghuni getto agar mampu bertahan hidup. Kedua, narator yang yang terlibat dalam keseluruhan cerita dan yang menceritakan kisah "Jakob si Pembohong". Berdasarkan analisis masalah melalui ketiga unsur sastra di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: I. Tokoh Jakob - karena cintanya - melakukan perlawanan terhadap holocaust di dalam getto melalui kebohongan tentang radio yang digunakan untuk tujuan positif, yaitu untuk menciptakan harapan dalam diri penghuni getto agar mereka mampu bertahan hidup. Dengan cara itu ia melakukan re-interpretasi, re-kreasi dan re-definisi atas konsepsi klasik tentang kebohongan dalam kebudayaan Eropa yang berdasarkan pada Alkitab (Perjanjian Lama). II. Melalui kebohongan narator melakukan perlawanan terhadap ideologi kebohongan dalam masyarakat Jerman pascaperang. Selain itu, ia mengkritik bangsa/negara Jerman "modern" yang dibentuk pascaperang itu yang mendasarkan diri pada mitos.

---

The main problems that I am going to analyze are the central themes of the novel, which are about the lies and their functions. To strengthen the analysis, the theoretical concept applied is taken from literature-sociology, which concerns with historical background in the literary text and its function in the society. This research concentrates on the analysis of the functions of lies and their ideology against the holocaust in the ghetto and against lies ideology in the postwar German society based on myths. To attain this purpose, the foci of attention are on three elements respectively: characterization, point of view, and setting, which are interconnected with one another and represent the whole problems to analyze. These elements are also called literary devices. The analysis of characters would be focusing on two main characters: The first is Jakob, who tells lies to create hope among the ghettos inhabitants in order to survive. The second is narrator, who is engaged in the whole lie-story and tells the story of Jacob the Liar. Based on the analyses of the three elements of fiction, namely, characters, point of view, and setting, the writer comes to conclusions: I. The character Jakob struggles - because of his love - against holocaust in the ghetto through his lies about the radio for positive purpose: to create hope among the ghetto inhabitants in order to survive. In addition, he re-interprets, re-creates and re-defines the classical conception of lie in the European culture based on the Bible (The Old Testament). II. Through lies, the narrator struggles against the lies ideology in the postwar German society. In addition, he criticizes the "modern" German Nations/States, which are constructed based on myths.

Abstrak :
PT. X adalah sebuah perusahaan real estate yang kegiatannya bergerak di bidang pembangunan perumahan. Puncak keberhasilan PT. X berada pada tahun 1995 - 1997. Tahun 1998 ketika krisis moneter terjadi di Indonesia, PT. X mulai mengalami kesulitan keuangan. PT. X mencoba bangkit demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dengan membangun rumah-rumah dengan harga yang lebih terjangkau untuk kalangan menengah.

Saat ini PT. X menghadapi beberapa kondisi yang menyulitkan sehingga PT. X merasa perlu mengambll 2 kebijakan Kebijakan yang pertama adalah PT. X akan membagi perusahaan menjadi 4 unit usaha. Kebijakan yang kedua adalah PT. X akan melakukan PHK terhadap tenaga kerja yang tidak memenuhi standar untuk kerja yang disyaratkan perusahaan. Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan dalam organisasi yang menyangkut struktur organisasi, uraian jabatan, dan penilaian unjuk kerja. Dalam penilain unjuk kerja, tingkat kesesuaian antara standar unjuk kerja dan unjuk kerja tenaga kerja menunjukkan tingkat keberhasilan unjuk kerja yang dapat dicapai tenaga kerja.

Supaya tenaga kerja dapat bekerja dengan baik sesuai dengan standar unjuk kerja yang disyaratkan perusahaan maka perlu peningkatan motivasi tenaga kerja dalam mencapai standar unjuk kerja yang disyaratkan perusahaan.

Program penetapan tujuan adalah suatu program peningkatan motivasi yang tergolong dalam kelompok motivasi proses. Program penetapan tujuan disusun untuk menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan setiap tugas berdasarkan standar unjuk kerja yang disyaratkan perusahaan. Dengan adanya penetapan tujuan dalam setiap tugas akan mengarahkan tenaga kerja dalam menentukan seberapa besar usaha yang harus diiakukan untuk melaksanakan suatu tugas. Sasaran rancangan program penetapan tujuan adalah setelah mengetahui tujuan yang harus dicapai pada setiap tugas diharapkan dapat meningkatkan motivasi tenaga kerja dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berdasarkan kelompok jabatan, dimana seluruh tenaga kerja yang tergabung dalam jabatan yang sama bersama-sama menentukan tujuan yang harus dicapai pada setiap tugas yang ada pada jabatan tersebut.

Program ini dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap uji coba, dan tahap umpan balik. Pada tahap perkenalan diungkapkan tentang rencana, tujuan, dan manfaat yang ingin dicapai melalui program penetapan tujuan. Pada tahap persiapan dibahas mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki tenaga kerja. Pada tahap pelaksanaan dibahas mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam setiap tugas. Setelah tahap pelaksanaan, dilakukan uji coba terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap pelaksanaan. Setelah dilakukan uji coba, dilanjutkan pada tahap pemberian umpan balik, dimana pada tahap ini dilakukan penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan tenaga kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap tugas.

Abstrak :
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk melakukan analisis dan menetapkan rancangan pelatihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan para manger madya di PT "X Hal ini berdasarkan data bahwa tidak semua manajer madya dapat memberi kesempatan kepada para supervisor untuk bisa bekerja secara optimal. Dasar teori yang adanya pola kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transaksional. Berdasarkan teori Bass, dapat disimpulkan bahwa saat ini para manager madya PT "X" masih menjalankan pola kepemimpinan transaksional, di mana hubungan yang terjadi antara atasan dan bawahan hanya merupakan suatu transaksi saja. Untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan di PT "X", perlu diadakan pengenalan menuju kepemimpinan transformasional. Pada pola kepemimpinan transformasional, atasan akan berupaya mengubah bawahannya agar mau bekerja lebih keras untuk mencapai prestasi yang Iebih tinggi. Rancangan pelatihan kepemimpinan dibuat berdasarkan konsep "4 I" yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio dalam buku Improving Organizational Efectiveness through Transformation Leadership (1994). Diharapkan jika pola kepemimpinan transformasional diterapkan di PT "X", maka kinerja bawahan akan menjadi optimal dan bahkan secara otomatis akan melebihi target yang ditetapkan (Performance beyond expectation).

Abstrak :
Tesis ini membahas representasi identitas janda cerai yang ditampilkan sebagai tokoh utama dalam dua novel MetroPop, yaitu: Perang Bintang dan Janda-janda Kosmopolitan. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif menggunakan teori posfeminisme dan konsep identitas Stuart Hall tentang ketidakajekan identitas. Teori posfeminisme yang digunakan untuk membahas kedua novel ini untuk menunjukkan apakah ada ruang yang diberikan dalam narasi kedua novel MetroPop ini terhadap janda terutama janda cerai di dalamnya, dan juga dalam masyarakat urban. Teori identitas digunakan untuk mengungkapkan apakah terjadi perubahan identitas para janda di dalam kedua novel ini, dari being menjadi becoming. Dalam kesimpulannya, terdapat ambivalensi di dalam kedua novel MetroPop Perang Bintang dan Janda-janda Kosmopolitan dalam merepresentasikan para janda di dalamnya dan juga dalam masyarakat urban. ......The thesis discusses the identity representation of divorced widows showed in two MetroPop novels which are: Perang Bintang and Janda-janda Kosmopolitan. The thesis applies qualitative research approach with descriptive design using feminism theories by Simone de Beauvoir, and Stuart Hall’s identity concept about how identity is fluid. Postfeminism theory in this novel is used to described these two novels and to show whether there are spaces given in thses two novels towards divorcee and also among the urban society. The identity theory is used to cover whether the identities of the divorcee in thsese novels are developing, from being into becoming. In conclusion, there are certain ambivalence in these two novels in giving the representation of the divorcee in the novels and also amon the urban society.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang Tingginya angka komplikasi morbiditas pasien-pasien yang menjalani prosedur mandibulektomi pada pasien-pasien dengan tumor mandi.bula telah banyak dilaporkan di jurnal-jurnal internasional. Komplikasi tersebut menyebabkan interfensi bedah, bertambahnya lama rawat dan disabilitas. Komplikasi tersebut meliputi infeksi, ekspose plate, rembesan luka, hematorna yang luas, operasi, nyeri, hilangnya sensorik daerah tersebut, jaringan parut yang buruk.

Metode Pengambilan sampel dilakukan dengan menelusuri data rekam medik pasien yang menjalani operasi mandibulektomi di divisi bedah onkologi tahun 2011. Didapat 10 pasien dengan tumor mandibulla yang menjalani mandibulektomi dan rekontruksi dengan bone graft.

Hasil Dari 10 pasien yang karni dapat, 4 pasien pria dan sisanya wanita. (6 pasien). Satu pasien dengan tumor ganas. Empat pasien menjalani prosedur hemi-mandibulektomi dan sisanya menjalani operasi sub-total mandibulektomi (6 pasien). Sehubungan dengan komplikasi pada tempat resipien diantarnya empat pasien mengalami infeksi pasca operasi, dari empat pasien tersebut tiga pasien didapat adanya fistel dan exposed plate dan satu pasien menajalani pengangkatan plate. Dua pasien mengeluhkan. gangguan gerak mulut dan keloid. Tidak ditemukan komplikasi tempat donor diantaranya tidak adanya keluhan dalam berjalan, nyeri pasca operasi maupun keloid. Lama pemakaian naso-gastric tube sebagai sarana intake antara 5 sampai 60 hari dengan rerata 31 hari.

Kesimpulan Prosedur mandibulektomi khususnya pada tumor mandibular membutuhkan perhatian yang sangat serius dan perencanaan yang matang, hal tersebut berhubungan dengan tingginya morbiditas.;

Abstrak :
Latar Belakang: Tipe pemhedahan pada kanker tiroid papiler masih menjadi kontroversi. Multisentrisitas adalah salah satu alasan yang mendukung dilakukannya tiroidektomi total. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui frekuensi multisentrisitas kanker tiroid papiler di RSUPN Cipto Mangunkusumo serta faktor-faktor prediktif yang dapat memperkirakan adanya lesi multisentrisitas pada seorang pasien kanker tiroid papiler. Subyek dan Metode: Penelitian dilakukan secara cross-sectional retrospektif terhadap data pasien yang menjalani completion thyroidectomy di RSUPN Cipto Mangunkusumo dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Enam puluh dari 71 pasien dengan data yang lengkap dievaluasi usia, jenis kelamin. tipe pembedahan operasi pertama, interval operasi, komplikasi, dan hasil histopatologi lobus kontralateral. Basil Frekuensi multisentrisitas kanker tiroid papiler di RSUPN Cipto Mangunkusumo didapatkan sebanyak 63,3%. Usia, jenis kelamin, serta subtipe histopatologi tumor tidak dapat dijadikan sebagai faktor-faktor prediktif terjadinya multisentrisitas (p > 0,05). Komplikasi yang terjadi herupa hipokalsemia (36,6%) dan suara serak (3,3%). Kesimpulan: Frekuensi multisentrisitas kanker tiroid papiler di RSUPN Cipto Mangunkusumo cukup tinggi sehingga sebaiknya completion thyroidectomy dilakukan tanpa melihat kelompok risiko pasien. Completion thyroidectomy merupakan prosedur yang aman dengan heberapa komplikasi yang terjadi. Tidak ada variahel yang dapat dijadikan faktor prediktif terjadinya lesi multisentrisitas pada seorang pasien kanker tiroid papiler.