Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dibuat untuk menjelaskan mengapa Jerman mengubah sikap politik dankebijakannya terhadap isu pengungsian di tengah krisis pengungsian global. Denganmetode kualitatif dan studi literatur, skripsi ini mencoba menjelaskan mengapa terjadiperubahan Kebijakan Jerman dalam Penanganan Krisis Pengungsi pada 2015. Teoripergeseran kebijakan Jeffrey Legro yang menjelaskan mengapa suatu negara dapatmengubah sikap dan kebijakannya dalam suatu hal tertentu secara drastis dalam waktusingkat, dipakai sebagai alat bantu analisa. Teori ini menjelaskan kalau suatu negaramenggeser kebijakannya apabila gagasan kolektif pemerintah maupun publik mengenaisuatu isu berubah. Sebagai temuan, terjadinya lonjakan arus masuk pengungsi keJerman membawa beberapa konsekuensi yang tak terduga sebelumnya dan yang tidaksesuai dengan ekspektasi kolektif Jerman; ekspektasi kolektif Jerman yakni bahwaketerbukaan dan pembukaan perbatasan dapat menyelesaikan krisis pengungsianinternasional. Oleh karena dinyatakan, gagasan kolektif Jerman yang berubah membawapengaruh pada kebijakan, bergeser dari keterbukaan menjadi pembatasan.

---

This undergraduate thesis tries to explain why the Germany Government changed its

policies regarding issue of refugee amid the global refugee crisis in 2015. By using a

an change its

attitudes and policies in a particular case drastically in a short period of time. This

theory clarifies that a country changes its policies if the collective ideas of the

government and the public on an issue change. With a qualitative method and literature

studies, the author found that the surge in refugee inflows into Germany brought several

resolve refugee crisis,

and then they agreed to change the policies to more restrictive as their collective ideas

change. That is one of the reasons why German policies has been changed, shifted from

openness to restrictions at the time."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam revisi besaran tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) angkutan udara di Indonesia tahun 2016-2019. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partisipasi stakeholders dari Edelenbos dan Klijn (2005), sedangkan teori yang digunakan adalah teori kesetaraan partisipasi dalam pembuatan kebijakan dari Roldán (2018). Data-data dalam penelitian ini berasal dari proses wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini. Pertama, INACA berpartisipasi pada tahap inisiasi revisi dan tahap perhitungan. Adanya penguasaan pengetahuan tentang industri penerbangan menjadi faktor yang membuat INACA memperoleh akses sampai pada tahapan itu. Kedua, YLKI tidak berpartisipasi pada tahap inisiasi dan perhitungan, melainkan hanya berpartisipasi sebagai pemberi masukan pasca perhitungan selesai. Hal itu dipicu oleh masih minimnya pengetahuan konsumen tentang industri penerbangan dan konsumen di Indonesia yang juga masih belum berdaya.

---

This study aims to discuss the role of Indonesia National Air Carriers Association (INACA) and the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in revising the upper limit fare (TBA) and lower limit fare (TBB) of air transport in Indonesia during 2016-2019. The concept used in this study is stakeholder participation from Edelenbos and Klijn (2005), while the theory used is the theory of equality of participation in policy-making from Roldán (2018). The data in this study came from in-depth interviews and literature studies. There are two findings in this study. First, INACA participated in the initiation phase of the revision and the calculation phase. The existence of mastery of knowledge about the aviation industry is a factor that makes INACA gain access to that stage. Second, YLKI did not participate in the initiation and calculation stages but only participated as input providers after the calculations were completed. This is triggered by the lack of consumer knowledge about the aviation industry and consumers in Indonesia who are still powerless."