Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penerapan probity audit di lingkungan Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi rumusan strategi penerapan probity audit dalam rangka mitigasi risiko fraud pengadaan barang/jasa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga hambatan utama penerapan probity audit. Tiga hambatan dimaksud adalah kurangnya penguasaan substansi keahlian teknis pengadaan barang/jasa tertentu, risiko hukum bagi auditor, dan interkoneksi data yang belum berkesinambungan. Selanjutnya dari hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat disampaikan rekomendasi hasil penelitian berupa usulan strategi penerapan probity audit yang mencakup kebijakan yang perlu dipersiapkan, sisi sumber daya manusia dan sisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi TIK .

---

ABSTRACT
This study aimed to analyze existing constraints in the adoption of probity audit in the Ministry of Finance and provide recommendations of probity audit implementation strategy in order to mitigate the risk of procurement fraud. This research is a qualitative case study method. Upon deeper analysis reveals that there are three main constraints in the implementation of probity audit. Three main constraints in the implementation of probity audit are lack of technical proficiency in procurement, certain legal risks for auditors, and interconnection of data that has not been sustainable. Furthermore, the analysis and discussion of the results can be submitted on the form of the proposed probity audit implementation strategy. These strategies are the policies that need to be prepared, the human resources and the information communication technology ICT infrastructure.

Abstrak :
Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengaturan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan tujuan penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia dapat tercapai dengan adanya satu institusi pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dan diterbitkan ratusan kebijakan di sektor jasa keuangan dan secara khusus terdapat beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Namun demikian, kebijakan dan pengaturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum memberikan dampak signifikan secara khusus kepada Perusahaan Efek, karena belum memperhatikan postur industri, inklusi Pasar Modal yang masih sangat kurang, dan beberapa kebijakan yang dirasa menjadi beban tambahan bagi Perusahaan Efek.

---

In order to do integrated supervision and regulation of financial services sector in Indonesia, the government and the House of Representatives of Indonesia established Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Authority based on Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan. Through Otoritas Jasa Keuangan, it is expected that the strengthening of financial services sector in Indonesia can be achieved under one supervisory and regulatory institution. Since its establishment, Otoritas Jasa Keuangan issued many regulations and policies in financial services sector, specifically in the Capital Market sector. However, the regulations and policies issued by Otoritas Jasa Keuangan have not had any significant impact to Securities Companies, because the policies and regulations have not taken into account the structure of Indonesia Capital Market industry, insufficient Capital Market inclusion, and many of that policies and regulations are deemed to be additional cost by the Securities Companies.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP telah mengakomodir seluruh aspek dalam Fraud Examiners Manual FEM . Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan pedoman audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas aspek hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pedoman audit investigasi BPKP yang disebut Pedoman Penugasan Bidang Investigasi PPBI telah memenuhi aspek hukum di Indonesia. PPBI juga telah mengakomodir aspek umum yang terdapat dalam FEM. Namun, tidak seperti Fraud Examiners Manual, PPBI mengharuskan hal-hal teknis terkait audit investigasi dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi yang merupakan turunan dari PPBI. Sampai dengan penelitian berakhir BPKP belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi oleh karena itu direkomendasikan untuk segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit investigasi.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to determine whether BPKP rsquo s guidelines of investigative audit has accommodated all aspects of Fraud Examiners Manual FEM . The purpose of this research also to determine compliance of BPKP rsquo s guidelines of investigative audit over the legal aspects of Indonesia. It is a qualitative research using a comparison approach. Data are collected through the study documents and observation. The results show that BPKP rsquo s guidelines of investigative audit which is called PPBI has fulfilled legal aspect in Indonesia. PPBI has also accommodated the general aspects contained in FEM. However, unlike the Fraud Examiners Manual, PPBI requires technical matters related to the investigative audit to be set forth in the technical guidelines for conducting an investigative audit which is a derivative of the PPBI. Until the research ends BPKP does not have technical guidance on the conduct of the investigative audit yet, therefore it is recommended to immediately prepare technical guidelines for the implementation of the investigative audit.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan suatu entitas nirlaba yang bergerak di bidang jasa pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada Yayasan ABC. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi pada salah satu cabang sekolah yang berada di bawah kepengurusan Yayasan ABC, melakukan serangkaian wawancara dengan tim di divisi penjualan, divisi keuangan serta pihak pengurus Yayasan, dan melakukan analisis pada dokumen internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kelemahan pada rancangan pengendalian internal Yayasan dalam mengoptimalkan proses penagihan kepada orang tua murid. Kelemahan ini disebabkan karena belum adanya penyesuaian prosedur terhadap proses bisnis yang baru dan penerapan pengendalian internal yang belum dilakukan secara seragam dan terstruktur. Hal ini berdampak terhadap saldo akun piutang usaha dan nilai pendapatan yang dicatatkan menjadi tidak akurat; dan banyaknya keluhan dari orang tua murid akibat nilai penagihan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan pada prosedur administrasi keuangan perusahaan beserta aktivitas pengendalian internal yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga kinerja dan reputasi Yayasan di mata para pelanggannya dapat meningkat.

---

ABSTRACT This research aims to analyze, design and implement internal control systems in the revenue cycle of a nonprofit entity engaged in education services. This research was conducted with descriptive qualitative approach of case study method at ABC Foundation. The research was conducted by observing on one of the school branch under the ABC Foundation management, conducting a series of interviews with the team in the sales division, the financial division as well as the management of the Foundation, and analyzing the internal documents of the company. The results show that there were some weaknesses on the Foundation internal control design in optimizing billing process to parents. It was caused by the absence of procedures rsquo adjustment to new business processes and the implementation of internal control that has been done unevenly and unstructured. This has an impact on the account balances of accounts receivable and the value of the recorded income to be inaccurate and the number of complaints from the parents due to inappropriate billing amount. Therefore, this study provides recommendations for improvements in company rsquo s financial administration procedures and internal control activities that can be applied to solve existing problems. So that, in the near future, company rsquo s performance and reputation will be increase.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab kepemimpinan atas mutu dengan unsur-unsur lain dalam SPM 1 dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur terhadap SPM KAP X. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh KAP X untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SPM 1 dan kualitas laporan audit yang dihasilkan KAP X. Dengan mengetahui hubungan antara elemen SPM 1, KAP X dapat menggunakan cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pada SPM 1 dan kualitas laporan audit yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan menggunakan survei dan studi kasus. Hasil survei dianalisis dengan menggunakan SEM untuk menguji model hubungan unsur-unsur SPM 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan atas mutu berpengaruh positif terhadap kepatuhan terhadap etika profesi. Kepatuhan terhadap etika profesi juga berpengaruh positif terhadap unsur-unsur SPM 1 lainnya kecuali sumber daya manusia. Hasil dari studi kasus berupa rekomendasi untuk KAP X dalam mengubah kebijakan dan prosedur SPM KAP X dengan menambahkan kebijakan, prosedur, dan lampiran untuk elemen SPM berdasarkan gap analysis yang dilakukan. SPM KAP X yang telah direvisi sebaiknya dikomunikasikan kepada setiap personil KAP X karena tanggung jawab kepemimpinan atas mutu memiliki pengaruh positif terhadap unsur SPM lainnya kecuali sumber daya manusia. Kebijakan dan prosedur terkait harus ditekankan karena kepatuhan terhadap etika tidak mendorong kepatuhan terhadap elemen sumber daya manusia yang diatur dalam SPM 1.

---

This research aimed to know the impact of leadership responsibilites for quality within the firm with other elements of ISQC 1 and give recommendations to improve compliance of quality control standard of Public Accounting Firm X PAF X to ISQC 1. Knowing the relationship among ISQC 1 elements, PAF X may use effective ways to increase compliance to ISQC 1 and quality of audit report produced. Research method used in this research is mixed method through survey and case study. Result of survey was analyzed using Square Equation Modelling to test relationship among elements of ISQC 1. For case study, current quality control standards of PAF X were compared to ISQC 1 for gap analysis. Result of survey imply that leadership responsibilities for quality within firm has positive relationship with compliance to relevant ethical requirements. Compliance to relevant ethical requirements has positive relationship to other elements of ISQC 1 except for human resources. Result of case study approach are recommendations to PAF X to modify quality control policies and procedures by adding policies, procedures and attachments for elements of PAF X quality control standard based on the gap analysis. Modified quality control standards of PAF X should be communicated to every personnel at PAF X since leadership resposibilites have positive relationship with other elements of quality control standards, except for human resources. Policies and procedures regarding human resources must be emphasized since compliance with relevant ehical requirements does not encourage compliance to human resources policies and procedures of ISQC 1.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global pada awal tahun 2020 telah menyebabkan perubahan pada berbagai aspek termasuk pola kerja. Selama periode pandemi 2020-2022, hampir semua aktivitas operasional bisnis dilakukan secara daring dan dari rumah (work from home). Situasi tersebut juga terjadi pada pekerjaan penugasan audit internal, dimana auditor tidak bisa melaksanakan audit di lokasi auditee. Atas situasi dan kondisi tersebut, maka Internal Audit (IA) menerapkan pelaksanaan audit menggunakan metode remote audit dengan mengacu pada International Professional Practices Framework (IPPF). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi remote audityang dilaksanakan oleh IA dengan menggunakan pendekatan remote audit yang disusun oleh Institute of Internal Audit (2020) selama masa pandemi berlangsung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengambil unit analisis di sebuah bank swasta di Indonesia, khususnya di Departemen Network & Operation Audit pada divisi IA. Hasil penelitian menunjukan perlu adanya penyesuaian cara kerja agar kualitas remote audit tidak menurun dibandingkan ketika full onsite audit antara lain komunikasi awal pada saat kick-off meeting perlu menjelaskan tata cara pelaksanaan remote audit, analisis yang lebih mendalam pada saat review dokumen, penyesuaian audit plan, prosedur audit, dan audit test. Untuk ke depannya pelaksanaan audit dapat dilakukan secara hybrid namun dengan beberapa penyesuaian pada prosedur audit. ......The COVID-19 pandemic that occurred globally in early 2020 has caused changes in various aspects including working style. During the 2020-2022 pandemic period, almost all business operational activities were carried out online and working from home. This condition also occurs in internal audit assignment work, where the auditor cannot carry out an audit at the auditee's location. Based on these situations and conditions, the Internal Audit (IA) implemented an audit using the remote audit method with reference to the International Professional Practices Framework (IPPF). The purpose of this study is to evaluate the implementation of remote audits carried out by IA using the remote audit approach prepared by the Institute of Internal Audit (2020). The study used a qualitative method by taking a unit of analysis at a private bank in Indonesia, particularly in the Network & Operations Audit Department in the IA division. The results of the study show that the auditor needs to make adjustments to the way of working so audit quality does not decrease during a remote audit compared to a full onsite audit, including initial communication at the kick-off meeting, more in-depth analysis of document reviews, adjustments to audit plans, procedures audits, and test audits. In the future, the audit can be carried out in a hybrid manner but with some adjustments to audit procedures.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komponen Desentralisasi Fiskal dalam dana perimbangan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2009-2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan data panel. Sampel dalam penelitian berjumlah 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia Hasil pengujian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of the components of Fiscal Decentralization in fund balance includes Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on economic growth area in the District / City in Indonesia 2009-2012. The study was conducted by using multiple regression analysis using panel data. The sample totaled 434 districts / cities in Indonesia The test results stated that the Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund negatively affect regional economic growth.

Abstrak :
ABSTRAK
penelitian ini mengangkat tema terkait hubungan antara jenis industri dan pengungkapan risiko litigasi. Perusahaan yang tergolong dalam sektor teknologi atau bidang terkait cendurung memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan risiko litigasi. Disertakan juga berbagai variabel kontrol untuk menghitung probabilitas pengungkapan risiko litigasi pada jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan yang tergolong dalam sektor teknologi atau bidang terkait memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam mengungkapkan risiko litigasi daripada bidang lainnya. Selain itu, semakin banyak jumlah aset perusahaan pada tahun sebelumnya, semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan risiko litigasi.

---

ABSTRACT
This study discusses the relationship between' industrial classification and corporate litigation risk exposure. The technology sector companies tend to disclose litigation risk. There are also controlling variables that are inserted to count the probability of the conipanies to disclose litigation risk in the long term. The Result showed that the technology sector companies an) more probable to disclose litigation risk than companies of other sectors. Also, the more assets the company has in the previous yeil, the more probable said company to disclose litigation risk.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka panjang pada PT IRP dan kesesuaiannya dengan PSAK 24 revisi 2013, serta prosedur audit yang dijalankan oleh KAP PPS untuk mengauditnya. Pembahasan dilakukan adalah membandingkan komponen perhitungan laporan aktuaria dengan komponen PSAK 24 revisi 2013 dan membandingkan prosedur audit KAP PPS dengan Standar Audit atau ISA 500. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa perlakuan akuntansi PT IRP telah sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013 serta prosedur audit yang dijalankan KAP PPS telah sesuai dengan standar yang berlaku pada Standar Audit atau ISA 500 terkait use of management’s expert.

---

ABSTRACT
The focus of this internship report is to discuss the accounting treatments of long-term employee benefits of PT IRP and whether it complies to PSAK 24, revision of 2013, and also to discuss the audit procedures of PPS Accounting Firm regarding the long-term employee benefits. In doing so, I compared the calculation components required by PSAK 24 with PT IRP treatments and also compared KAP PPS audit procedures with ISA 500. This internship report finds that the accounting treatments of long-term employee benefits of PT IRP has complied to PSAK 24, revision of 2013 and the audit procedures held by PPS Accounting Firm regarding the long-term employee benefits has complied to ISA 500 within the use of management’s expert.