Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas tentang dinamika interaksi antara negara dan masyarakat dalam proses formasi nasionalisme dan identitas kebangsaan pada komunitas perbatasan Indonesia-Malaysia di desa Sebunga-Sajingan Besar, Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat. Pendekatan pokok penelitian ini adalah kualitatif dengan ragam studi kasus, yang dilengkapi dengan survey. Hasil penelitian menjelaskan bahwa gagasan nasionalisme dan identitas kebangsaan tidak bersifat baku dan final. Secara dinamis, dimaknai dan dikonstruksikan melalui negosiasi, kontestasi, dominasi, dan kompromi antara negara dan masyarakat lokal, dalam kurun waktu yang panjang, sejak kemerdekaan hingga era reformasi, dan dalam kerangka kepentingan politik, ekonomi, dan sosio-kultural.

---

The focus of this study is the dynamics of the interaction between state and society in the process of formation of nationalism and national identity in the Indonesia-Malaysia border community in the village of Sebunga-Sajingan Besar, Sambas - West Kalimantan. The main approach of this research is qualitative with case studies design, which are equipped with the survey.

The results explain that the idea of nationalism and national identity are not fixed and final. Dynamically, interpreted and constructed through negotiation, contestation, domination, and a compromise between the state and local communities, in a long period of time, since independence until the reform era, and within the framework of political, economic, and socio-cultural."

"Disertasi ini bertujuan untuk menjelaskan peran kapital dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup masyarakat (QoL), ditinjau dari persepsi masyarakat. Upaya memperdalam analisis juga dilakukan dengan membahas peran tripartit pemerintah-swasta-masyarakat dalam peningkatan penguasaan kapital dan kualitas hidup masyarakat agribisnis berbasis komunitas banjar. Studi ini menggunakan model desain penelitian dominan-kurang dominan, yakni menggunakan metoda kuantitatif sebagai pendekatan utama yang didukung pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ditetapkan pada lokasi implementasi PRIMA TANI yakni program percepatan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian di Bali, tepatnya di Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak-Buleleng.Temuan utama penelitian ini adalah: Pertama, hasil regresi dilanjutkan analisis jalur yang dilakukan menunjukkan bahwa ternyata kapital sosial merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya bagi peningkatan kualitas hidup, dibandingkan jenis kapital lainya, yakni kapital budaya, politik, dan ekonomi. Kedua, lingkungan institusional berupa peraturan dan kebijakan-kebijakan formal, ataupun unsur-unsur baru secara dinamis berjalan menjadi kerangka dalam mengatur tindakan ekonomi aktor atau kelompok pelaku agribisnis, berbasis banjar. Tindakan ekonomi aktor, berbasis pada relasi informal yang dilandasi kepercayaan bersama, norma, dan aturan-aturan in-formal banjar yang ternyata memiliki kelenturan (fleksibilitas) yang kuat dalam mewadahi aktivitas anggotanya. Pertalian dan pertautan antara lingkungan institusional dengan relasi informal yang mengikat tindakan aktor dalam mengejar kepentingan-kepentingannya merupakan sebuah kerangka, yakni kerangka institusional. Pada kerangka itu, peran pemerintah-swastakomunitas lokal, memainkan fungsi penting bagi peningkatan penguasaan kapital sosial, budaya, politik, dan kapital ekonomi yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup komunitas agribisnis berbasis banjar. Tingginya peran kapital sosial dalam peningkatan kualitas hidup mesti didukung intervensi kebijakan dalam hal penganggaran program pembangunan yang dapat merangsang semakin tumbuh dan berkembangnya jaringan sosial. Kebijakan agribisnis terutama implementasi inovasi teknologi mesti bersifat tranformatif bagi perubahan budaya dan struktur sosial masyarakat. Pada sisi lain, investasi pembangunan ruang sosial perlu ditingkatkan, karena investasi bidang ini relatif tertinggal dibandingkan investasi dalam bidang ekonomi.

---

The purpose of the research in general is to analyze the capital in community and its influence to the quality of life (QoL), analized by the public perception. In more spesific way, it explains the role of government, private sector, and local community in influencing capital namely social capital, cultural capital, political capital, and economic capital and their influence to improve the quality of life. This study applies the dominant ?less dominant design model. Main approach applied quantitative study supported by qualitative approach. This research conducted in location of implementation PRIMA TANI namely program dissemination acceleration of agriculture technology innovation in Bali, precisely in Sanggalangit, District of Gerokgak-Buleleng.The main finding in this dissertation are: First, result of regression and path analysis indicates that social capital is the most dominance influence for improvement of QoL, compared to other capital form. Second, in the agribussiness development show that institutional environment as formal regulation and policies, integrated with informal relationship at the messo and micro levels of individuals and their interpersonal ties as institutionalism mechanism. At the mechanism, the role of tripartit, plays necessary function for improvement of capital and improve the quality of life. Domination of the role of social capital in improvement the QoL must be supported by policy intervention in the case of budgeting and development programs which can stimulate social networks grows. Implementation of agricultural innovation must transformativelly for social changes, both for cultural and structural. Investation for social space need to be improved, because the invesment of this case relatively lag than in the field of economics."

"Disertasi ini membahas transformasi institusi pendidikan perwira TNI AL dari sudut pandang sosiologik dengan metode penelitian Soft Systems Methodology. Penelitian ini menjelaskan bagaimana relasi antara agen dan struktur di dalam institusi Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL) dalam konteks globalisasi menjadi latar sosiologis yang sangat penting untuk membaca kecenderungan-kecenderungan perubahan yang pada gilirannya sangat berguna untuk menyusun sebuah design transformasi kelembagaan. Meskipun analisis dalam penelitian ini dilakukan pada masa kini, tetapi aspek historis dari dinamika yang menyertai lahir, tumbuh dan berkembangnya SESKOAL juga turut dijabarkan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pembuktian teoritis bahwa perspektif agen-struktur bisa menjadi alternatif dalam melihat bagaimana sebuah perubahan itu berlangsung. Dengan perspektif seperti ini pula, lahir optimisme baru dalam memandang sebuah proses transformasi dalam tubuh militer. Globalisasi yang melahirkan kontestasi nilai di dalam TNI AL bisa diatasi dengan memperkuat kapasitas sumberdaya para perwira TNI AL dengan penguatan SESKOAL. Melalui institusi pendidikan perwira seperti SESKOAL, maka paradigma prajurit profesional, visi masa depan TNI AL dan masa depan hubungan sipil-militer bisa dijadikan sebagai sebuah agenda kerja di samping skenario-skenario peningkatan kapasitas internal seperti: pengembangan sistem pembaruan kurikulum, sistem peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik, sistem pembaruan teknologi dan kerjasama dengan perguruan tinggi non militer. Semua itu diharapkan bisa menjawab tantangan globalisasi terkait konflik, kerjasama dan kompetisi yang akan dihadapi oleh perwira-perwira TNI AL di masa depan.

---

This dissertation focuses on the education institution of Indonesian Navy officers from a sociological perspective by using Soft Systems Methodology for analysis. This study explains the relations between the agents and the structure of the Naval Command and Staff College (SESKOAL) in the context of globalization as the sociological background, which is crucial to understand the change tendencies to formulate institutional transformation design. Although the analysis was done in the present, the historical aspects of the dynamics of SESKOAL’s establishment and development were also elaborated in this dissertation. The outcome of this study is a theoretical confirmation that the agent-structure perspective can be an alternative in observing how a change takes place. This perspective also provides a new optimism in analyzing transformation within the military. The differences of values within the Indonesian Navy as a result of globalization can be overcome by strengthening the capacity of naval officers through empowering SESKOAL. Through a naval education institution like SESKOAL, paradigm on sailors professionalism, the Indonesian Navy’s future vision and the future of civil- military relation could become a part of a working agenda together with scenarios to improve internal capacity, such as : development of curriculum updating system, lecturer capacity enhancement system, and system for technological and cooperation development with non-military universities. It is hoped that these scenarios could answer the challenges of globalization, especially on conflict, cooperation and competition; all which would be the challenges of Indonesian Navy officers in the near future."

"Berbagai literatur mutakhir mengenal resolusi konflik menunjukkan bahwa persoalan konflik tidak hanya mengenai bagaimana mengakhiri konflik bersenjata (perang), namun juga mengenai hal bagaimana membangun perdamaian pasca penyelesaian perang. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran bagaimana konflik di Aceh mentransformasikan dirinya, kemudian memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pihak-pihak yang saling bermusuhan melakukan rekonsiliasi dan mentransformasikan pertentangan mereka ke dalam kegiatan tanpa kekerasan yang diikuti dengan tindakan pemeliharaan perdamaian yang lebih luas, yang meliputi usaha-usaha untuk mentransformasikan ketidakadilan dan menjembatani posisi yang berseberangan. Data di lapangan menunjukkan bahwa cakupan resolusi konflik adalah lebih luas ketimbang upaya pengakhiran konflik, dan dengan cara pandang demikian, kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM adalah sebatas sebuah pengakhiran konflik bersenjata antara kedua belah pihak namun belurn tentu pengakhiran konflik antara pihak-pihak yang bertikai di Aceh. Apalagi membangun perdamaian, mentransformasikan keadilan dan menjembatani posisi yang berseberangan. Telah terjadi pergeseran konflik di Aceh, dari konflik yang bersifat vertikal antara 'Aceh' dengan 'Jakarta', ke konflik horizontal antar masyarakat Aceh sendiri (Aceh GAM dengan Aceh RI). Pergeseran ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki masih menyisakan permasalahan integrasi sosial yang potensial untuk menjadi bahan bakar konflik berikutnya dan mengancam integrasi nasional. Pergeseran konflik juga bisa dilihat dari cara pandang masing-masing pihak yang bertikai. Dari sisi GAM, perjuangan GAM belumlah dianggap selesai dengan konsensi-konsensi dalam MoU Helsinki. Kesejahteraan rakyat Aceh (GAM menyebutnya 'bangsa Aceh') dan hak-hak politik masih perlu diperjuangkan. Sedangkan dari pihak Jakarta dan masyarakat Aceh RI melihat perjuangan GAM ini sebagai pemberontakan dan pemberontakan ini telah mengalami transformasi, dari pemberontakan bersenjata ke pemberontakan simbolik. Data menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang komprehensif masih perlu waktu karena hambatan-hambatan sebagai berikut : sentimen etnis dan kedalaman konflik (dikotomi Aceh dan Jawa), perbedaan kepentingan dan harapan warga Aceh terhadap perdamaian dan perubahan struktur aktor konflik serta potensi konflik laten (simasi anomi). Hambatan-hambatan ini menujukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan peran serta warga Aceh secara luas termasuk unsur-unsur diluar GAM karena aktor-aktor konflik juga telah berubah, bukan antar 'siapa' namun bisa meluas menjadi antar 'situasi'. Langkah-langkah yang disarankan untuk menuju penyelesaian konflik yang komprehensif menuju perdamaian positif adalah fokus ke rekonsiliasi (fluiditas) dan transformasi konflik, dalam hal ini adalah transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi persoalan, transformasi kelompok dan personal. Resolusi konflik secara sosiologis adalah bagaimana mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yakni terpenuhinya secara berkesinambungan penghidupan dan berbagai kebutuhan hidup sebagian besar warga masyarakat serta terbukanya peluang bagi tiap warga masyarakat untuk mengaktualisasikan diri masing-masing. Perubahan kemasyarakatan dan pembangunan sosial-ekonomi serta politik merupakan katalisator dan lingkungan pemampu (enabling environment) untuk rekonsiliasi dan transformasi konflik. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya integrasi antara pembangunan perdamaian (kesejahteraan) di Aceh melalui upaya rekonsiliasi dan transformasi konflik (peace and development). Langkah-langkah integrasi itu antara lain transformasi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan akses politik.

---

Some text-books in conflict resolution have shown that conflict-related problems are not only concerning with how to stop violence, but also dealing with sustaining peace through development. This research is aimed at a description of conflict transformation in Aceh and to develop a framework for the actors to transform their conflict into a non-violence effort and addressing the root of the conflict that created injustice in the society.

Field data confirmed that the scope of conflict resolution is more than an effort to end war. With this regard, peace agreement between GAM and Govemment of Indonesia could be seen as an agreement to end violence but not to solve the conflict's problem. Based on the analysis, there is a shift of the conflict in ACeh, from a vertical conflict (between Jakarta and GAM) to a horizontal conflict between community groups. This shift has proven that social integration related problems are beyond MoU Helsinlci's imagination. A shift also can be seen from each stand point; GAM believes that their holy mission has not completed yet although MoU Helsinki gives significant benefits to GAM. Welfare of the people of Aceh and their political rights are not fully met. ln the other hand, Jakarta still considers GAM is a separatist, rebellion, and GAM has changed their strategy to a symbolic rebellion.

Based on field data, a comprehensive conflict resolution in Aceh is still far away because of some barriers such as ethnic sentiment, fragmented expectations and interests among community groups, and changes in the structure and actors of the conflicts. A comprehensive conflict resolution requires collective efforts from non- GAM groups as well because the conflict is merely between Jakarta and GAM but also between 'different situation'. Suggested actions for this is focusing on conflict transformation i.e. transformation of context, structural transformation, actors transformation, transformation of issues, and transfomiation of individual and groups.

Societal change and socio-economic development is the catalyst and an enabling environment for conflict transformation. This research recommends that an integration between peace building and development (peace through development) is a central issue in addition to economic transfonnation, education, socio-culture development, and access to political structure."

"Studi ini berupaya menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengkonstruksi proses konflik (1992-1998) maupun sekularisasi internal, serta relasi diantara keduanya di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Kerangka konseptual Penelitian ini merujuk pemikiran M. Chaves tentang internal secularization untuk menganalisis dan mencermati dinamika relasi antara para rohaniawan/ti (religious authority) dengan jemaat awam (agency structure) dalam konflik dan sekularisasi internal internal HKBP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi case study. Informasi hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan terpilih merupakan data primer sedangkan dokumen-dokumen serta litertur lainnya sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penafsiran rohaniawan/ti (religious authority) maupun jemaat awam (agency structure) atas otoritas gereja (Sahala ni Huria) memiliki resonansi dengan konsep tradisional Batak Toba (Domain Riil). Gaya kepemimpinan otokratik, rekonsiliasi semu dari konflik-konflik sebelumnya, campur tangan eksternal dan ambisi personal/kelompok atas resources (kehormatan, Pengakuan, Jabatan, fasilitas, kekayaan serta symbolic capital lainnya) menyebabkan terjadinya peristiwa konflik kekuasaan (Domain Aktual). Aturan/Peraturan yang dibuat, mendukung persaingan bebas (Darwinisme Sosial: gereja menjadi lebih sekuler) dan mendorong friksi antar kelompok (Domain Empiris). Pada domain ini juga terdapat peran dan pengaruh jemaat awam dalam pembuatan peraturan yang meng-katalisasi potensi friksi antar kelompok. Penelitian ini menemukan bahwa sekularisasi internal HKBP menyebabkan konflik dan pada gilirannya konflik menyebabkan HKBP semakin tersekularisasi.

---

This study aims to shed light analyses on the underlying factors and to construct the process of conflicts and internal secularization of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) church in the period of 1992-1998. The study employs the concept of internal secularization from M. Chaves as its conceptual framework. The study also uses Roy Bhaskars critical realism as its analytical tool to look at the dynamic relationship between religious authority structure and agency structure that shaped the conflicts and internal secularization. The approach used in this study is a qualitative case study research. The research discovers that in Domain of the Real, there are interpretation of the concept of Religious Authority (Batak: Sahala ni Huria) both of clergy (religious authority structure ) and lay church (agency structure) that resonates closely with the Batak magical concept. In Domain of the Actual, there are conflicts of power caused by a multiple of factors, namely autocratic leadership style, false reconciliation of previous conflicts, external intervention and personal ambitions on resources (glory, honor, recognition, position, gold and other symbolic capital). In Domain of the empirical, there are drafting legislation that supports free competition (Social Darwinism: The church become more secular) and creating friction among groups. In this domain are also found the role of lay church that affect drafting legislation and even catalyze friction among groups. The study finds out that internal secularization causes conflict, and conflicts in turn lead to a more internal secularization. The research suggests the need for corrections on the interpretation of religious authority to avoid its resonance with the Batak magical concept. the lack of compliance with the rules and regulations of its bureaucratic organization demand for reform (recruitment, regeneration of leader, succession mechanism, and sanction for violations."

"Reformasi militer Indonesia telah mengakibatkan perubahan budaya, doktrin, struktural, dan organisasi. Perubahan tersebut belum mencapai sifat yang fundamental terhadap hubungan sipil-militer yang demokratis dimana hal ini sangat bergantung secara bersamaan pada "subordinasi masyarakat sipil untuk nilai-nilai militer” dan “subordinasi kontrol sipil atas militer". Kasus Indonesia dari reformasi militer tampaknya menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi hubungan sipil-militer tergantung begitu banyak pada setup kelembagaan militer serta pada gigihnya bimbingan dan inisiatif dari institusi sipil. Beradaptasi dari Peter D. Feaver tentang teori "principal-agent", penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada koherensi yang kurang terpadu dari upaya antara lembaga-lembaga sipil (supra), sehingga dasar reformasi militer di Indonesia di bawah kontrol demokrasi masih bermasalah. Hal ini jelas bahwa, pertama, reformasi militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi, dan kematangan demokrasi harus membuka jalan bagi reformasi di militer. Kenyataan bahwa militer tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkaran supra sehingga hal ini menjadi bermasalah. Kedua, lingkaran sipil/ politik di dalam lingkaran supra tidak dapat membimbing, memberikan saran, dan memberikan orientasi kepada militer dalam kerangka tujuan nasional, termasuk alokasi sumber daya serta penggunaan kekuatan militer, sementara militer tetap menjadi otonom dalam beberapa area seperti doktrin, organisasi, disiplin internal, sifat, serta rencana operasional. Ketiga, lingkaran infra-partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah serta akademisi dan media-telah memainkan beberapa peran, meskipun terbatas, dalam menetapkan beberapa perubahan, tetapi mereka tetap tidak mampu menjaga momentum selama proses berlangsung. Keempat, pada tingkat implementasi, Departemen Pertahanan tampaknya memiliki kapasitas yang terbatas untuk melakukan kontrol mereka atas militer terutama di bidang anggaran militer, prioritas strategis, akuisisi senjata, pendidikan, dan doktrin. Supremasi sipil di Indonesia tampaknya telah mengandalkan "subordinasi sukarela" dari militer daripada akses sipil untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap militer. Oleh karena itu, kebijakan instruktif dan dasar hukum keduanya diperlukan dan penting untuk menghasilkan subordinasi lengkap militer ke sipil.

---

Indonesia’s military reform may have resulted in noted cultural, structural, doctrinal, and organizational changes. But such change has yet to be felt in the fundamental democratic civil-military relation that relies upon both “the subordination of civil society to military values and the subordination of civilian control of the military”. In the case of Indonesia, the military reform process appears to suggest that the success of democratizing civil-military relations depends as much on the institutional setup of the military as on the persistence, guidance and initiative of the civilian institutions. Adapting Peter D. Feaver’s “principal-agent” theory, this study shows that owing to the lack of coherence and concerted effort among civilian institutions (supra), the nature of military reforms under democratic control in Indonesia remains problematic. Nonetheless, four points are clear. First, military reforms are an inseparable part of democratization, and democratic maturity should open the way for a better reforms in the military. The very fact that the military remains an integral and inseparable part of the supra is problematic. Secondly, the civil/political circle within supra is unable to fully guide, advise and orient the military in the area of national objectives, including the allocation of resources, and the use of military forces so long as the military remains autonomous in such areas as doctrine, organization, internal discipline, traits and operational planning. Thirdly, the infra -- political parties, social organizations, non-governmental organizations as well as academia and the media -- have played some roles, limited nonetheless, in setting the tone of changes, but they remain unable to keep up momentum throughout the process. Fourthly, at the implementation level, the Defense Ministry appears to have limited capacity to exercise its control over the military, especially in the area of the military budget, strategic priorities, weapons acquisition, education and doctrine. Civilian supremacy in Indonesia appears to have relied on “voluntary subordination” of the military rather than on civilian access to exercise effective control over the military. Hence, instructive policy and legal basis are both necessary and essential to yield a complete subordination of the military to the civilian democratic society."

"Disertasi ini membahas proses masuknya Purnawirawan TNI ke dalam politik dan kinerjanya setelah berada di dalam arena politik. Penelitian ini menduga bahwa dengan berperannya Purnawirawan TNI dalam kegiatan politik akan memberikan karakteristik baru pada pola relasi sipil-militer di Indonesia. Dalam menjelaskan fenomena ini penelitian menggunakan pendekatan jaringan Actor-Network Theory (ANT). Pendekatan ANT berfokus pada relasi performatif antara aktor dengan actant baik human actant maupun non-human actant. Kedua actant ini bertindak sebagai mediators (pengambil alih tindakan aktor). Penelusuran pendekatan ANT berusaha menggali suatu peristiwa secara riil dan detail. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan penggunaan data sekunder terkait.Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada tiga aktor Purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik (informan kunci) dan relasinya dengan sekian banyak human actant (informan) dan non-human actant. Penelitian ini.setidaknya menelusuri enam (6) non-human actant yang menjadi mediators. Keenam non-human actant tersebut adalah: Partai Politik dan Kondisi Politik secara umum; Pembentukan Karakter TNI;Purnawirawan TNI sebagai Warga Sipil; Usia Pensiun, Orientasi Kekuasaan dan Kegiatan pasca Pensiun Purnawirawan TNI; Pengalaman Dwi Fungsi ABRI; dan Organisasi Purnawirawan TNI. Sebagian non-human actant ini menggambarkan temuan “motif idealis” yang melatarbelakangi Purnawirawan TNI masuk ke ranah politik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pada sebagian kecil Purnawirawan TNI berpolitik didasarkan pada “motif pragmatis”, seperti misalnya keinginan tetap berkuasa dan tujuan ekonomi. Tentang “motif pragmatis”, penelitian mengakui belum berhasil menggalinya secara lebih dalam, masih tergolong sebagai “background plasma” sebagaimana dikatakan oleh Pendekatan ANT. Penelitian juga menyimpulkan bahwa: 1) aktor Politisi Purnawirawan TNI yang berseberangan dengan rezim penguasa membentuk pilihan partai politik selain partai berkuasa; 2) pengelompokan Politisi Purnawirawan TNI mengikuti pola-pola tertentu; dan 3) terdapat beberapa bentuk partisipasi politik Politisi Purnawirawan TNI.Kedua, mengenai group formation relasi sipil-militer dan peran Politisi Purnawirawan TNI dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, penelitianmenyimpulkan bahwa: 1) Politisi Purnawirawan TNI tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan militer; 2) Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi (connector) dan peredam konflik (arbitrator-mediator) Politisi Sipil dengan Militer; 3) komitmen Purnawirawan TNI pada konstitusi dan politik negara berperan positif dalam konsolidasi demokrasi. Ancaman konsolidasi demokrasi muncul justru dari lemahnya infrastruktur dan institusionalisasi demokrasi. Ketiga, mengenai sumbangsih Pendekatan ANT pada studi sosiologis relasi sipil-militer, menyimpulkan bahwa relasi sipil-militer dipandang sebagai agregasi dari relasi performatif berbagai aktor sehingga diperoleh gambaran riil & detail relasi sipil-militer. Berdasarkan cara pandang demikian, penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik relasi sipil-militer di Indonesia is constantly made and remade, dapat terus berkembang. Pada saat penelitian ini dilakukan Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi dan peredam konflik politisi sipil dengan militer. Keempat, modifikasi-kritik penelitian ini terhadap Pendekatan ANT adalah: penelitian ini memasukan non-human actant yang tidak terbatas hanya pada saat tindakan aktor diambil (critical moment), tidak sebatas kondisi “here and now ”, namun juga konteks kesejarahan/pengalaman (related past time) aktor (seperti Pembentukan Karakter TNI dan Pengalaman Dwi Fungsi ABRI), sebagaimana juga menjadi masukan Boyana Peric terhadap Pendekatan ANT.

---

This dissertation examines the process of Retired Military (TNI) Personnels entering into practical politics and their performances after they are in the political arena. This research assumes that the role of Retired Military (TNI) Personnels in politics will provide new caracteristics in the pattern of civil-military relations in Indonesia. This phenomenon is explained by using the approach of Actor-Network Theory (ANT) which attempts to excavate an event with realness and detailness, based on the performative relations between actors (actant), human actant as well as non-human actant. The research methodology used is qualitative approach by excavating throughly the relational process between actors in the network. Data collection techniques used are interview, observation, and related secondary data source.

The result and conclusion of the research are as the following. First, there are 6 (six) non-human actants becoming mediators (change-taker of the actor’s steps of Retired Military into Politics). These six non-human actants consist of Establishment of TNI Characters; Political Party and Political Condition in General; Retired Military Personnel as Civil Citizen; Dual Functions of ABRI; Pension Age, Power Orientation and Activity after Pension of Retired Military Personnel; and Organization of Retired Military Personnel. Beside those six non-human actants which describe finding factor or ideal motive causing retired military personnel entering into politics, this research discovers a few retired military personnel joining politics based on pragmatic motive or factor, as a desire for constant authority and economic purpose. About this pragmatic motive or factor, the researcher admits unsuccessfully deep excavation, still classifying as “background plasma” as stated in the ANT approach. Moreover, the result research indicates as follow: 1) Conflict between actor of retired military and authoritarian regime sets up the option of political party against the ruling party; 2) Classification of retired military personnel follows certain patterns; 3) There are various forms of political participation of retired military personnel.

Second, group formation of civil-military relations and role of retired military personnel as politician in the consolidation of Indonesian democracy can be concluded as follow: retired military personnel as politician can not be stated to represent military interest; 2) Retired military personnel as politician has the capability to bridge the communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military; 3) Commitment of retired military personnel to constitution and nation politics has positive role in democracy’s consolidation. The threat of democracy’s consolidation precisely emerges from the weakness of infrastructure and democracy institutionalization. Third, contribution of ANT Approach in sociological study of civil-military relations concludes as follow: 1) Civil-military relations are regarded as the aggregation of perfomative relations from various real actors so that it can provide real and detail description of civil-military relations. Based on that point of view, this research states that characteristics of civil-military relations is constantly made and remade. While conducting this research, retired military personnel as politician is able to bridge communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military. Fourth, Review modification to ANT approach is that this research includes actant non-human not only in critical moment as restricted in here and now condition, but also the history/actor experience (the establishment of TNI characters and dual functions of ABRI) as responded from the review of Boyana Peric to the ANT approach."

"Disertasi ini menganalisis rivalitas elite dalam konflik etno-religius yang timbuul saat pemekaran daerah di Mamasa, Sulawesi Barat. Pada 2002, sebagai bagian dari kerangka besar kebijakan otonomi, Mamasa menjadi daerah otonom, dimekarkan dari Kabupaten Polmas. Dalam pelaksanaannya muncul perbedaan antara kelompok pro dan kelompok kontra pemekaran. Rivalitas kelompok pro versus kelompok kontra semakin runyam karena merepresentasikan kontestasi antara kabupaten induk versus kabupaten pemekaran Kabupaten Polmas mendukung kelompok kontra yang ingin tetap bergabung dengan kabupaten induk. Sebaliknya Kabupaten Mamasa memberi dukungan kepada kelompok pro. Rivalitas dua kelompok tersebut menimbulkan kekacauan dalam sistem pemerintahan karena terjadi dualisme pemerintahan, yang membuat penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan normal sehingga mengganggu pelayanan publik.Penelitian disertasi ini menggunakan metode kualitatif. Data lapangan diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan data sekunder. Berbagai studi menunjukkan bahwa otonomi dapat memicu konflik karena persaingan elite dalam perebutan posisi-posisi politik, sumber daya ekonomi, dan ruang kekuasaan lainnya. Namun, berbeda dengan studi-studi literatur sebelumnya yang lebih bertumpu pada konflik politik atau konflik etnik, penelitian ini menunjukkan politisasi identitas etno-religius sebagai instrumen yang menimbulkan konflik antara dua etnik berbeda agama, Mandar-Islam versus Toraja-Kristen. Pemekaran daerah mengubah konstelasi dominasi sosio-politik. Mandar-Islam yang mayoritas berubah menjadi minoritas, sebaliknya Toraja-Kristen yang tadinya minoritas menjadi mayoritas.Rivalitas elite memperebutkan ruang kekuasaan di daerah otonom baru dengan menggunakan politik identitas yaitu sentimen identitas etno-religius berdasar perubahan konstelasi dominasi dan hegemoni sosio-politik di Mamasa. Akibatnya, orang Mandar-Islam (orang PUS) menolak pemekaran yang dianggap sebagai bentuk proyek Kristenisasi. Menurut Fox (1999), apabila kerangka religius yang ditantang maka responnya adalah sikap defensif yang cenderung konflik. Sebab, agama menyangkut sistem kepercayaan yang mengandung ketaatan pada nilai-nilai, memiliki standar dan tata aturan, membangun kohesivitas di antara penganutnya, sekaligus melegitimasi setiap tindakan para aktornya.

---

Pemekaran daerah which literally means territorial split or administrative fragmentation whereby new provinces and districts are created by dividing existing ones and which ironically strengthens the sense of identity based on race, ethnic group, religion, and other communal identity is one that triggers such conflicts. This study discusses the rivalry of the elites in the ethno-religious conflicts that erupted during the process of territorial split of Mamasa district of West Sulawesi, Indonesia, in 2002. Mamasa, which was once part of the mother district of Polmas, was established into an autonomous district. Not only was the district divided but people in this region also had differing opinion on the idea of territorial split. Supporters of the administrative fragmentation were dubbed pro while opponents were called kontra. The conflict between the two factions had escalated because the conflict itselt was also the representation of conflict between the mother district and the newly-established district. The government of Polmas ditrict was with the kontra while the government of Mamasa gave their full support for the pro. The rivalry between the two parties had brought chaos to the government system. The government was divided (government dualism).This research uses qualitative method. The data were collected through in-depth interviews, field observations, and secondary data. Studies reveal that autonomy is the potential cause of conflicts because it allows for competition among the contending elites who fight for political positions, economic resources, and other aspects of power. Unlike previous literature studies that put an emphasis on political conflicts and ethnic conflicts, this research focuses on ethno-religious conflicts involving two contending ethnic groups practicing two different religions: the Mandar who are predominantly Muslims and the Toraja who are Christians. The territorial split has indeed changed the socio-political constellation. The Mandar who was once the dominant ethnic group is now a minority and the Toraja have now become the dominant ethnic group.The competition among elites in the newly-established autonomous district by using the sentiment of ethno-religious identity has changed the constellation of socio-political hegemony and domination in Mamasa. As a result, the Muslim-Mandar (the PUS people) voiced their opposition to the territorial split which they consider part of Christian mission. Fox (1999) states that when a religious framework is challenged, the response will be the defensive action that is prone to conflict. This is due to the fact that religion is a belief system that organizes adherents to the values, has standards and norms, builds cohesiveness among its followers, and legitimate the actors."