Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menginvestigasi performa termal single evaporator loop heat pipe (SE-LHP) dan dual evaporator loop heat pipe (DE-LHP) pada sistem manajemen termal baterai kendaraan listrik dengan banyak sumber panas. Eksperimen dilakukan untuk menganalisis pengaruh filling ratio, parameter cairan pendingin, dan orientasi terhadap performa termal, serta untuk mengamati fenomena dua-fasa secara real-time menggunakan radiografi neutron. Hasil menunjukkan bahwa SE-LHP mencapai efisiensi termal tertinggi 81% dan resistensi minimum 0,22 °C/W pada filling ratio 40% dan beban panas 120 W. Untuk DE-LHP, orientasi 10° menghasilkan resistensi termal rendah (0,24 °C/W) dengan distribusi cairan yang terbantu gravitasi. Orientasi -10° menunjukkan flooding di evaporator 2, sedangkan orientasi 60° menghasilkan resistensi termal tinggi (0,45 °C/W) akibat distribusi cairan yang tidak efektif. Radiografi neutron juga mengungkap peningkatan distribusi cairan di kondensor seiring kenaikan beban panas, serta membantu mengidentifikasi fenomena seperti vapor backflow dan liquid carryover. Selain pendekatan eksperimental, penelitian ini juga mengembangkan model prediksi fraksi uap menggunakan artificial neural network (ANN) berbasis data temperatur dari 11 titik ukur. Model ini mampu memprediksi fraksi uap yang sudah dikuantifikasi secara akurat. Hasil ini menegaskan pentingnya sinergi antara optimasi parameter operasional (seperti filling ratio 40% dan temperatur cairan pendingin 30 °C) dan pendekatan berbasis kecerdasan buatan untuk memahami dan memprediksi perilaku termal LHP multi-evaporator secara komprehensif.

---

This study investigates the thermal performance of a single evaporator loop heat pipe (SE-LHP) and a dual evaporator loop heat pipe (DE-LHP) applied to the thermal management system of electric vehicle batteries with multiple heat sources. Experiments were conducted to analyze the effects of filling ratio, coolant parameters, and orientation on thermal performance, as well as to observe two-phase flow phenomena in real-time using neutron radiography. Results show that the SE-LHP achieved the highest thermal efficiency of 81% and the lowest thermal resistance of 0.22 °C/W at a 40% filling ratio and a heat load of 120 W. For the DE-LHP, a 10° orientation yielded the best performance with a thermal resistance of 0.24 °C/W, aided by gravity-enhanced liquid distribution. A -10° orientation led to flooding in evaporator 2, while a 60° orientation resulted in high thermal resistance (0.45 °C/W) due to ineffective liquid distribution. Neutron radiography also revealed an increase in liquid distribution within the condenser as the heat load increased, and it effectively captured phenomena such as vapor backflow and liquid carryover. In addition to the experimental approach, this study developed a vapor fraction prediction model using an artificial neural network (ANN) based on temperature data from 11 measurement points. The model accurately predicted the quantified vapor fraction. These findings emphasize the importance of combining optimal operational parameters (e.g., 40% filling ratio and 30 °C coolant temperature) with artificial intelligence approaches to comprehensively understand and predict the thermal behavior of multi-evaporator LHP systems."

"Media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan keluhan mereka, termasuk dalam memobilisasi massa untuk mengejar keadilan. Salah satu kasus yang terungkap dengan bantuan media sosial adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para santriwati di salah satu pondok pesantren di Bandung, Indonesia. Kasus kekerasan seksual biasanya ditutup-tutupi karena korbannya dibungkam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi dan menggambarkan terjadinya tindakan konektif melalui media sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren Madani Bandung. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Kasus yang diteliti adalah tindakan konektif yang berawal dari postingan akun Facebook @Mary Silvita. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital pada Facebook dan Twitter dan Youtube, analisi isi kualitatif dan wawancara mendalam pada delapan subjek penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan konektif tidak terjadi secara spontan di media sosial, namun diawali dari gerakan di akar rumput melalui jaringan personal yang terbentuk antara aktor-aktor politik yang membantu advokasi penanganan kasus kekerasan seksual, dimana jaringan personal tersebut terbentuk melalui koneksi personal berupa relasi keluarga dan komunitas lokal. Penelitian juga menunjukkan bahwa tindakan konektif merupakan ruang kontestasi makna, dan berbagai kepentingan. Kata kunci: media sosial, tindakan konektif, jaringan personal, interseksional, kekerasan seksual pada perempuan

---

Social media provides a space for people to voice their opinions and convey their grievances, including mobilizing the masses to pursue justice. One of the cases uncovered with the help of social media is a case of sexual violence experienced by female students at an Islamic boarding school in Bandung, Indonesia. Cases of sexual violence are usually covered up because the victims are silenced. This study aims to explore and describe the occurrence of connective actions through social media in handling cases of sexual violence at the Madani Islamic boarding school in Bandung. The method used is qualitative with a case study design. The case studied is a connective action that began with a post on the Facebook account @Mary Silvita. Data collection was carried out through digital observation on Facebook and Twitter and Youtube, qualitative content analysis and in-depth interviews with eight research subjects in accordance with the research objectives. Overall, the results of this study indicate that connective actions do not occur spontaneously on social media, but begin with grassroots movements through personal networks formed between political actors who help advocate for handling cases of sexual violence, where these personal networks are formed through personal connections in the form of family relations and local communities. The study also shows that connective actions are a space for contestation of meaning and various interests."

"Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia menjadi kasus bencana yang berdampak besar bagi kesehatan masyarakat serta pelestarian lingkungan, khususnya sebagai wilayah tropis yang mengalami musim kemarau dan pengaruh El nino setiap tahunnya. Dalam rangkaian penelitian ini dikembangkan sistem skala laboratorium terintegrasi yang memungkinkan analisis komparatif dengan serangkaian pengumpulan data eksperimental yang komprehensif mencakup penyalaan, laju kehilangan massa, profil temperatur gambut, penurunan permukaan gambut, emisi gas, partikel yang dilepaskan, dan efek pemadaman, sehingga sistem terintegrasi ini menyediakan fasilitas untuk mempelajari hubungan antara parameter pembakaran yang dapat membantu dalam memahami pembakaran gambut yang membara. Rangka utama sistem terbuat dari rangka baja untuk mendukung penempatan reaktor, penempatan termokopel, sistem kamera termal, sistem akuisisi data, pemanas listrik, dan reservoir air untuk eksperimen upaya pemadaman. Kalorimeter dipasang di atas reaktor uji untuk mengumpulkan gas dan partikel yang dilepaskan selama proses uji untuk pengukuran dan analisis lebih lanjut. Berbagai eksperimen pengujian menggunakan sampel gambut tropis Indonesia dari tiga daerah yang berbeda, yaitu Papua, Kalimantan dan Sumatera. Kemudian sampel diuji dengan beberapa tes karakterisasi proksimat-ultimat untuk menentukan komponen gambut. Persiapan sampel seperti pengkondisian kandungan air dan homogenitas sampel dilakukan sebelum melakukan eksperimen pembakaran gambut. Hasil pengamatan uji pembakaran membara pada berbagai sampel gambut didapatkan rentang laju perambatan sebesar 1,27 cm/h sampai 1,57 cm/h, subsiden dan kehilangan massa sebesar ~60%, nilai faktor emisi (EF) sebesar 1228-1850 g/kg untuk CO2 dan 105,4-222,1 g/kg untuk CO. Selain itu, pemadaman dengan metode injeksi berbasis air dan berbasis busa dilakukan bertujuan untuk mempelajari perilaku pemadaman dengan melihat efektivitas waktu dan air yang dibutuhkan, sehingga memberikan solusi dalam upaya pemadaman kebakaran gambut yang bertahan didalam permukaan tanah dan sulit untuk dideteksi pemadam, terutama saat musim kemarau di lapangan. Diharapkan penelitian ini akan dapat berkontribusi pada pengelolaan lahan gambut yang lebih baik dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran gambut.

---

Forest and peatland fires in Indonesia are cases of disasters that have a major impact on public health and environmental preservation, especially as a tropical region that experiences a dry season and the influence of El Nino every year. In this series of studies an integrated laboratory scale system was developed that allows comparative analysis with a comprehensive set of experimental data collection including ignition, mass loss rate, peat temperature profile, peat subsidence, gas emission, particulate matter, and suppression. This integrated system provides a facility to study the relationship between combustion parameters which can help in understanding the smoldering peat. The main frame of the system is made of stainless steel to support reactor placement, thermocouple placement, thermal camera system, data acquisition system, electric heater, and water reservoir for suppression experiments. The buoyancy calorimeter was installed above the reactor to collect gases and particles during the test process for further measurement and analysis. Various experiments used samples of Indonesian tropical peat from three different areas, namely Papua, Kalimantan and Sumatra. The results of the smoldering test on various peat samples showed a range of spread rate of 1.27 cm/h to 1.57 cm/h, subsidence and mass loss of ~60%, emission factor (EF) value of 1228 – 1850 g/kg for CO2 and 105.4 – 222.1 g/kg for CO. In addition, suppression using water-based and foam-based injection methods is carried out with the aim of studying the extinguishing behavior by looking at the effectiveness of the time and water required, thus providing a solution in efforts to extinguish peat fires that persist under the soil surface and are difficult to detect by firefighters, especially during the dry season. in the field. It is hoped that this research will be able to contribute to better peatland management in the prevention and mitigation of peat fires."

"Studi ini membahas literasi digital dalam bingkai kebijakan literasi. Perspektif yang digunakan berpijak pada pandangan bahwa setiap kebijakan merupakan praktik diskursif yang melaluinya permasalahan dan solusinya diciptakan. Studi ini memaknai literasi digital sebagai luasan konsep dari literasi yang tunduk pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bertitik tolak dari asumsi bahwa kebijakan bukan sebuah konstruksi yang objektif, melainkan dikonstruksi secara subjektif melalui penciptaan makna, studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan literasi digital dikembangkan melalui praktik wacana dan bagaimana literasi digital dikonstruksi melalui proses pengembangan kerangka. Sebagai penelitian multidisipliner, studi ini menggunakan perspektif komunikasi kebijakan yang meletakkan kebijakan sebagai praktik diskursif yang dapat diinvestigasi. Studi ini mengadopsi teori Warschauer tentang teknologi dan inklusi sosial dan menggunakan kerangka literasi digital dengan tiga dimensi: pengetahuan, keahlian fungsional, dan sikap yang bertanggung jawab. Dirancang sebagai kajian postpositivist dengan pendekatan diskursif, penelitian ini menggunakan strategi analisis Bacchi untuk menganalisis dokumen kebijakan dan panduan Partelow tentang pengembangan kerangka untuk menganalisis kerangka literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Data penelitian berupa sejumlah dokumen kebijakan, yakni rencana strategis, laporan tahunan, modul kerangka literasi digital Kemkominfo, dan hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan beberapa hal. Pertama, permasalahan yang mendasari kebijakan literasi digital dikonstruksi berdasarkan permasalahan media, yakni masifnya penyebaran konten negatif dan tindakan ilegal melalui internet dan media digital. Kedua, kebijakan literasi digital dirancang sebagai solusi kebijakan atas kekurangmemadaian pendekatan regulasi dalam menangani permasalahan media. Ketiga, elemen literasi merupakan permasalahan sekunder dalam kebijakan literasi digital. Keempat, proses pengembangan kerangka literasi digital melibatkan beragam aktor institusi dan mencakup beragam nilai. Kelima, kerangka literasi digital dikonstruksi mencakup kekhasan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Keenam, kerangka literasi digital lebih berorientasi peningkatan kapasitas sikap yang bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dibandingkan dengan pengetahuan teknis dan keahlian fungsional. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan literasi digital Kemkominfo dan teori literasi digital untuk inklusi digital, khususnya perbedaan paradigma dan tujuan. Namun demikian, keduanya dapat bersinambung pada dua titik pijak yang sama: sumber daya digital dan sumber daya sosial.

---

This study discusses digital literacy in the context of policy. The perspective used is by relying on the view that every policy is constituted to be discursive practices through which the policy problem and its solution are created. This research defines digital literacy as an expanded conceptualization of literacy that is subject to the development of information and communication technology. Based on the assumption that digital literacy policy is not objectively designed, but subjectively constructed to create the the policy problem and its solution, the objective of the research is to explain how digital literacy policy is developed and how digital literacy is constructed through the process of digital literacy framework development. Being a multidisciplinary study, this research applies policy communication perspective which views policy as discursive practice that is needed to be investigated. This research adapts Warschauer’s technology and social inclusion theory and uses the three-dimensional digital literacy: knowledge, functional skill, and responsible attitude. Designed as a postposivist study with a discursive approach, this research applies both Bacchi’s analytical strategy for analyzing the policy documents and Partelow’s guidelines of framework development for analyzing the Ministry of Communications and Informatics’ (MOCI) digital literacy framework. The data of the research consists of a number of policy documents, i.e. strategic plans, annual reports, and MOCI’s digital literacy framework modules. This research found several significant findings. Firstly, MOCI’s construction of the underlying problem of digital literacy policy focuses mainly on the problem of negative contents in internet and digital media. Secondly, MOCI’s digital literacy policy was initiated to be a policy solution due to the inadequacy of regulatory approach in handling with the massive spreading of the negative contents and illegal actions via internet and digital media platforms. Thirdly, the element of literacy is of secondary consideration that underlies MOCI’s digital literacy policy. Fourthly, the process of framework development of MOCI’s digital literacy framework involves diversely institutional actors and contains various values. Fifthly, the construction of MOCI’s digital literacy framework encompasses its own characteristics by entailing the nurture of Indonesian nationality values. Sixthly, MOCI’s digital literacy framework is oriented more on increasing the attitudes in the uses of social media rather than developing technical knowledges and functional skills. Therefore, based on these findings, this research concludes that there is a fundamental difference between MOCI’s digital literacy policy and the theory of digital litearcy for digital inclusion, particularly on the ground of their paradigm and goal. However, both may potentially be in convergence on the two common grounds: digital resource and social resource."