Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisis penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Wihara Ekayana. Sebelum terjadi pemboman di Wihara Ekayana, memang belum ada satuan pengamanan yang bertugas memelihara keamanan rumah ibadah tersebut. Setelah terjadi pemboman pun manajemen sekuriti fisik di Wihara Ekayana masih belum maksimal sehingga indikasi terjadinya kejahatan, tindak kriminal dan tindak teror serupa pada lingkungan Wihara Ekayana cukup besar. Tujuan penelitian dan manfaat tesis ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan manajemen sekuriti fisik yang telah diterapkan oleh Wihara Ekayana dengan menggunakan jasa sekuriti outsourcing kemudian menganalisis kendalakendala yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen sekuriti juga mendeskripsikan solusi yang sebaiknya diterapkan dalam mencegah bentuk-bentuk ancaman dan potensi gangguan yang dapat terjadi di Wihara Ekayana. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dan pengamatan yang diperdalam dan diperkuat melalui kajian dokumen untuk menjamin akurasi dan obyektivitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penyelengaraan manajemen sekuriti diantaranya belum adanya standard operating procedure (SOP), kurangnya alat-alat pendukung dan kurangnya personil keamanan yang mengakibatkan munculnya kesempatan untuk melakukan kejahatan, tindak kriminal maupun tindak teror. Sebab itu disarankan agar Wihara Ekayana meningkatkan sistem keamanan manajemen sekuriti fisik, meningkatkan koordinasi dengan Polsek Metro Kebon Jeruk Kepolisian Republik Indonesia dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sistem keamanan fisik Wihara Ekayana.

---

This thesis analyses and describes the implementation of physical security management at Ekayana temple. Prior to bomb incident that had happened to Ekayana temple, there was no such a security management to maintain the temple security. After the bomb incident at that temple yet the physical security management of the temple is still not maximal, so that indications of harm, criminality and terror likewise are still threatening Ekayana temple.

The aim of research and dissertation are used to analyse and describe the realization of physical security management that had been applyed by Ekayana temple by using outsourcing security service, afterwards analyse and find out the obstacles that might be influenced the implementation of security management, also describe the appropriate solution that must be held in order to avoid any other threatening and potential disruption that may happen around to the temple.

Research method that used is kualitatif method with judicial management approach. Technic of collecting data by interview and observation which is more deep understanding and assured by document knowledge in order to guarantee the accuracy and objectivity of data.

The research show that there are still several weaknesses of the security management of the temple, for example, yet no certain standard operating procedure (SOP), not enough supporting device, and the lack of official security may open opportunity of harm, criminality, and terror. Based on those findings, it is suggested that Ekayana temple needs to enhance the physical security management system, and coordination with Head of Metro Kebon Jeruk Sector Police, to enhance supporting device and infrastructure of physical security system."

"Dalam kasus tindak pidana korupsi yang diajukan ke pengadilan, dakwaannya kerapkali menyangkut penyertaan (deelneming) khususnya mengenai turut serta melakukan (medeplegen). Adanya perbedaan pendapat tentang konsep pengertian dan makna ajaran turut serta melakukan (medeplegen) yang tidak dijelaskan pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah menimbulkan perbedaan penafsiran oleh pakar, jaksa, hakim dan advokat dalam penerapannya, sehingga mengakibatkan putusan hakim berbeda-beda dalam kasus yang sama.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk adanya turut serta melakukan (medepl.egen) dalam suatu tindak pidana serta tentang dapat tidaknya seseorang yang tidak memiliki kedudukan atau kualitas tertentu sebagai pelaku peserta.Dalam beberapa kasus terlihat bahwa Majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta (niedeplegen) karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu nyatalah di sini bahwa semua pelaku peserta melakukan (medeplegers) harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan."

"Dalam struktur ketatanegaraan, Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif (executif power) yang melaksanakan sistem peradilan pidana yang ada dalam ruang Iingkup kekuasaan kehakiman (judiciary power). Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Kejaksaan mengikuti politik penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Jaksa tidak boleh diintervensi oleh siapa pun ketika menangani suatu perkara, agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam dua periode, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1959, terdapat perbedaan penting dilihat dari sisi pelaksanaan penegakan hukum seiring dengan perubahan status Jaksa Agung dan Struktur Organisasi Kejaksaan. Sebelum tahun 1959, Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan secara administartif menjadi bawahan Menteri Kehakiman karena Kejaksaan berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Walaupun begitu Jaksa Agung punya kemandirian karena ia diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara sampai usia pensiun, sehingga dapat melaksanakan penegakan hukum dengan baik, bahkan terhadap Menteri Kehakiman sekalipun. Setelah tahun 1959, Presiden Soekarno manjadikan Jaksa Agung sebagai Menteri/Pembantu Presiden disusul dipisahkannya Kejaksaan dari Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang mandiri. Kebijakan itu diikuti oleh para Presiden penggantinya dengan sedikit modifikasi yaitu sebagai pejabat setingkat menteri, namun tetap menjadi anggota kabinet/Pembantu Presiden. Kedua perubahan itu, justru membuat pelaksanaan penegakan hukum semakin merosot. Kejaksaan mudah disalahgunakan oleh penguasa untuk memukul lawan-lawan politiknya. Secara kelembagaan, Kejaksaan mandiri namun independensi Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjadi pudar karena ia Pembantu Presiden yang dapat diberhentikan kapan saja oleh Presiden. Jaksa yang semula ada dalam korsa pegawai kehakiman (judicial service), berubah menjadi korsa pangreh praja (civil service), bahkan semi militery service. Otonomi individual Jaksa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum menjadi hilang.

---

In the constitucional structure, prosecution service represents the part of executive power which enforce the criminal justice system in scope of judiciary power. As a part of executive power, prosecution service follows the law enforcement politic is specified by government. Prosecutor is the part of judiciary power; he can not intervene by everyone even when handling a case, so that law enforcement is ambulatory better. In two periods, that is before 1959 and after it there are important difference seen from law enforcement along with change of status of Attorney General and organization structure of prosecution service. Before 1959, Attorney General is referred as Attorney General of the Supreme Court of Justice and administratively become the subordinate of Minister of Justice because Prosecution Service stays in Department of Justice. Nevertheless, Attorney General has independence because he is appointed by president as a chief nation until retired age, so that they can execute law enforcement better, even to Minister of Justice. After 1959, Soekarno made Attorney General as Minister/auxiliary of President, and then Prosecution Service is dissociated from Department of Justice become independence institute. This policy followed by presidents after him by little modification that is as official in the level of minister, but remains to be cabinet member/auxiliary of President. These changes exactly make law enforcement more declines. Prosecution service is misused by the government to fight against the political enemy. In institute, prosecution service is independent but the independence of Attorney General in enforce the task and the authority become faded away because he just auxiliary of president which can be riffed any time by president. At the first, the prosecutor is in the Judicial Service then change into the Civil Service, even become the Semi Military Service. Individual autonomy of prosecutor in executing the task of law enforcement become loses."

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia dan universal. Pelanggaran terhadap HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau dilakukan oleh sesama warga negara, berarti mengingkari martabat manusia. Pelanggaran HAM-pun terbagi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum, pada saat ini dikenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum manusia dan badan hukum (rechtpersoon/legal person). Badan hukum atau dalam lingkup hukum pidana disebut dengan korporasi, seperti perusahaan multinasional dan perusahaan raksasa, adalah suatu perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat, bahkan hingga melebihi kekuatan ekonomi suatu negara. Sampai pada saat ini, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang dapat meminta pertanggung jawaban korporasi atas pelanggaran HAM berat yang mungkin dilakukannya. Demikian juga dalam Rome Statute of The International Criminal Court, dimana Undang-Undang No. 26 tahun 2000 banyak mengadopsi konsep-konsep (materiil dan formil) yang berada didalamnya. Sehingga menarik untuk menganalisis perbuatan seperti apa yang (dapat) dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat oleh korporasi dan bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi untuk diterapkan pada tindak pidana pelanggaran HAM berat. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah studi kepustakaan. Kasus yang akan digunakan sebagai pengandaian untuk menjawab pokok permasalahan dan dianalisa dalam penelitian ini didasarkan pada pengajuan tuntutan sipil oleh International Labor Rights Fund atas nama tujuh lelaki dan empat wanita Aceh terhadap Exxon Mobil Corporation di Pengadilan Distrik Columbia. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data secara kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis.

---

Human rights are a basic and fundamental rights entitled to every human being. Violation of human rights perpetrated by apparatus of a state or among citizen of a state indicates a denial of human race's dignity. There are two types of human rights violation, and gross violation of human rights. The article 7 of The Law No. 26 of 2000 concerning The Court of Human Right Violation defines gross violation of human rights as human rights intrusion that comprises of genocide and crimes against humanity. As legal science and society develops, two types of legal subject are already comprehended widely, natural person and legal person (rechtpersoon). Legal person in criminal law subject, namely corporation such as Multinational Corporation and other giant corporation are companies that possess large economic power that surpassed a state economic power.

Until this moment, Indonesia has not yet established any set of regulation to penalize corporations for gross violation of human right that might be committed during its business operation. Lack of regulation related to this issue also occurs in The Rome Statute of International Criminal Court that had been adopted to the Law No. 26 of 2000. This law adopted material and formal concept within the statute. It is interesting to analyze "a conduct" that can be categorized as gross violation of human right perpetrated by corporation, and whether or not a corporation could be held as liable for committing gross violation of human rights.

This research is a literature study using normative-juridical methods. Data collected in this research is mostly literatures and a case to presuppose the answer of the research questions is a civil suit by International Labor Rights Fund on behalf of seven men and four women from Aceh versus Exxon Mobil Corporation in Columbia USA District Court. Data analyses method in use for this research is qualitative methods, thus the result of this research will be in the form of analytic-descriptive report."

"ABSTRAKSejarah pemuda Indonesia setelah kemerdekaan bukanlahsejarah yang melulu diisi dengan torehan prestasi dankebanggaan. Banyak prestasi pemuda-pemuda Indonesia sebagaitinta emas penghias nama bangsa. Pemuda termasuk didalamnya mahasiswa merupakan 'dinamisator' kehidupansejarah bangsa. Mulai dari jaman kemerdekaan, lahirnya'orde baru' tahun 1966, hingga reformasi 1998, tak dapatdipungkiri sedikit banyak ada sumbangsih pemuda Indonesia.Namun banyak pula guratan tinta hitam yang merusakkeindahan sejarah bangsa. Melandanya narkoba pada sebagiangenerasi muda kini adalah sejarah hitam tak terhapuskan.Masa tahun 60-80-an seolah merupakan rentang waktu tanpaprestasi dan sumbangsih yang terasa bagi kehidupan bangsa.Pada waktu itu pemuda seakan hanyut dalam kehidupannyamasing-masing yang di dalamnya mengemuka kenakalan demikenakalan. Munculnya crossboy pada dekade 60-70-anmemberikan gambaran bahwa pemuda Indonesia pernah hanyutdalam kehidupan geng yang tak berguna bahkan cenderungmerugikan dan meresahkan khalayak umum. Dilanjutkan dengankenakalan pelajar mulai tahun 70 hingga 90-an seolahmerupakan kelanjutan atau benang merah kenakalan remajapada dekade sebelumnya, yang diwujudkan dalam bentukperkelahian kelompok pelajar, fanatisme sekolah hinggamelahirkan geng anak sekolah (schoolgang). Di SMAN 70, yangdipaksa lahir untuk meredam kenakalan ternyata menjadimedium yang baik untuk munculnya model kekerasan baruakibat kekosongan norma. Kenakalan akhirnya menjalarmemasuki ruang-ruang sekolah yang mengurangi kualitas dankuantitas belajar bagi siswa. Tahun demi tahun kekerasanitu terpelihara karena tradisi (culturaly transmitted)serta digunakannya teknik-teknik netralisasi. Pemuda-pemudaitu kehilangan secara drastis kesempatan belajar dengantenang. Sementara itu, dalam kenakalannya, pelajarberadaptasi dan akhirnya menerimanya sebagai suatukesenangan meski dalam tekanan kekerasan yang tinggi daripelajar satu sekolah maupun luar sekolah."

"Tindak piaana narkotika merupakan kejahatan yang mengalami perkembangan sangat pesat. Selain dari angka kejahatan yang terut> menunjukkan peningkatan signifikan tindak pidana narkotika juga membawa kerugian yang tidak sedikit bagi negara. Selain hilangnya nyawa akibat penyakit kehilangan kekebalan tubuh (AIDS) yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, pemerintah harus menanggung beban dana yang cukup besar untuk pengobatan para penyalah guna narkotika. Namun dalam perjalanannya penanganan tindak pidana narkotika masih saja belum dapat dikatakan berhasil. Paling tidak dalam upaya mencari akar permasalahan dari tindak pidana narkotika yang semakin kompleks. Penanganan perkara tindak pidana narkotika masih berfokus pada satu masalah yaitu peredaran gelap narkotika dengan mengabaikan masalah penyalahgunaan narkotika. Padahal masalah penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan yang serius sama seriusnya dengan masalah peredaran gelap narkotika. Pandangan para aparat hukum saat ini dalam memandang masalah penyalahgunaan narkotika masih terus memerlukan pencerahan. Dengan pola fikir yang menyeluruh dalam menyelesaikan masalah tindak pidana narkotika niscaya kita dapat menemukan apa yang menjadi akar permaslahan dalam tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin meningkat. Masalah pemidanaan yang masih berfokus pada penderitaan juga menjadi kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Sanksi berupa tindakan pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika perlu dikedepankan."

"Tesis ini tentang manajemen pengamanan arus lalu lintaa jalur Pantura oleh Satlantas jajaran Polwil purwakarta. Jalur Pantura ini menghubungkan bagian Barat dan bagian Timur pulau Jawa, dan melintasi kota-kota besar dan sedang di pulau Jawa. Jalur Pantura ini menjadi urat nadi utama transportasi darat dan merupakan urat nadi perekonomian nasional. Bila terjadi gangguan kelancaran arus lalu lintas di jalur ini maka secara otomatis terganggu pula kelancaran ekonomi nasional. Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pengamanan arus lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas jajaran Polwil Purwakarta dalam pencegahan dan mengatasi kemacetan. Dalam kajian tesis ini, pengamanan arus lalu lintas dilihat dari prespektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran anggota Polantas dalam kegiatan pengamanan arus lalu lintas. Penelitian dilakukan di wilayah Polwil Purwakarta khususnya jalur Pantura, karena berdasarkan data yang didapat bahwa di jalur ini sering terjadi kemacetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengamatan terlibat secara makno untuk tingkat Polwil dan secara mikro untuk tingkat Polres. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, kajian dokumen dan audio visual. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengamanan yang dilakukan tidak melalui proses manajemen. Hal tersebut dikarenakan pmses perencanaan tidak dilaksanakan dengan benar, sehingga proses selanjutnya juga tidak seperti yang diharapkan. Kegiatan pengamanau arus lalu iintas yang dilaksanakan oleh anggota Polantas lebih didasarkan pada kebiasaan dan menempatkan anggota yang tidak punya kemampuan teknis dan taktis fungsi lalu lintas, tidak punya mental dan dedikasi yang baik serta anggota yang tidak sehat jasmani dan rohani. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan pengamanan arus lalu lintas, sehingga tugas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menyarankan agar dalam pengamanan arus lalu lintas guna mencegah dan menanggulangi kemacetan, proses manajemen benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Menempatkan anggota yang punya mental dan dedikasi yang bagus, menguasai teknis dan taktis fungsi lalu lintas, dan sehal jasmani mhani. Perlu perhatian serius dalam mencegah dan mengatasi kemacetan arus lalu lintas. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah dan mengatasi kemacetan.

---

This thesis describes on security management of Pantura (Java North Coast Road) lane traffic flow by Satlantas in line of Polwil (Territorial Police) Purwakarta. This lane connects to the western and northem of Java Island and crosses big and medium cities in Java island. This lane becomes arterial road of land transport and central national economy. ln case of disturbance in smooth traftic flow in this lane, automatically, it hamis smooth national economy. Main attention of this thesis is security management of trafiic flow conducted by Satlantas in line of Polwil (Territorial Police) Purwakarta to prevent and overcome tratiic jam. In this study, thesis of traffic security is viewed from perspective set of activities in management process and roie of Polantas members in security activity of traffic flow.

Research is conducted in the area of Polwil (Territorial Police) Purwakarta especially Pantura lane, as based on the data recovered that this lane otten occurs traffic jam. This research uses qualitative approach by carrying out security involved on the basis of macro at level of Polwil (Territorial Police) and on the imis of micro at level of Polres (Police Resort). Used method in data collection is observation, involved observation, interview with guidelines, document study and audio visual.

The research results reveal that security is not conducted through management process. It is due to improper planning process, so that firrther process is not as expected. Activity oftraflic flow activity conducted by members of Polantas based on habit and place the members having no technical and tactical ability of traffic, having no mental nor good dedication and they are not under good condition both physically and mentally. Thus, the matter will cause misuse of authority by members in tl1e field, especially if there are no fund or budget in the security activity of the traffic flow, they perform their tasks improperly.

Research results recommend that in security of traftic flow to prevent and reduce from traflic jam, management process is actually conducted. It also places members having mental and good dedication who master technical and tactical function of traffic and healthy both physical and mentai. It should pay much attention to prevent and overcome traffic jam. Coordination with related agency should be made to prevent and overcome traffic jam."

"Tesis ini membahas proses penegakan hukum terhadap kasus internet fraud dengan korban berdomisili di luar negeri beserta kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Pene1itian inl menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data dHakukan meJalui wawanobservasi dan studi dokumen. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa a) pasal 378 KUHP dapal diterapkan terhadap kasus internet fraud, b) adanya kesulitan penerapan Undang-Undang Informasi dan Trnnsaksi Elektronik, c) penentuan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip teritorialitas serta d) kesu1itan penegakan hukum yang berhubungan dengan peJaporan. O!eh karena itu. penulis rnenyarankan amandemen terhadap Undang-Undang Jnformasi dan Teknologi Jnfunnasi serta prosedur pelaporan dalam KUHAP.

---

This thesis discusses the law enforcement on internet fraud case with victim resides outside Indonesia as well as its obstacles and its challenge. This research is a normative law research while data are collected through documentary study, interview and observation. It is revealed that a) utilization of article 378 of penal code is applicable on internet fraud cases. b) the existence of obstacle on enforcing Information and Electronic Transaction Law c) jurisdiction is determined primarily based on territoriality principle and d) the existence of obstacle derived from the complaint procedure. In this regard, it is suggested to amend Information and Electronic Transaction Law as well as the penal procedure particularly in complaint making procedure."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Tindak Pidana Perjudian Online Melalui MediaInternet. Perhatian utama dalam pembahasan tesis ini adalah bahwa tindak pidanaperjudian online melalui media internet merupakan akibat dari makinberkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi sehingga menyebakantindak pidana perjudian di Indonesia mengalami perkembangan metode atau caranyaPenelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalamdan kajian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukan: 1) Perjudian online adalahsuatu permainan dengan mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggapbernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu padapermainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pastihasilnya yang dilakukan dengan menggunakan media internet; 3) Jenis-jenisperjudian online: Sport Betting; Casino Style Games, Poker, Bingo, Lotteries, danLanguages/bahasa; 4) Sistem pembuktian dalam tindak pidana perjudian onlineyang diatur dalam KUHAP cukup sulit dilakukan karena KUHAP membutuhkanalat bukti yang sah dan dapat dilihat secara fisik, oleh karena itu dasar sistempembuktiannya mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) UU ITE; 5) Tindakan hukumterhadap pelaku perjudian online dalam KUHAP diatur dalam Pasal 303 KUHP,sedangkan dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (2); 6) Tindak pidanaperjudian online dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan korporasi; 7)Beberapa kendala dalam penyidikan tindak pidana perjudian online adalah: (a)perangkat hukum yang belum memadai, (b) kemampuan penyidik, (c) penguatanalat bukti, dan (d) minimnya fasilitas komputer forensik. Implikasi dari kajian tesisini adalah: (a) Perlunya peningkatan komitmen yang tinggi dari aparat penegakhukum dalam penanggulangan kejahatan dunia maya; (b) Perlu merubah ketentuandalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE; (c) Kementrian terkait harus berperan aktif dalammelakukan upaya pencegahan pemblokiran situs-situs judi online; (d)Memperbanyak sosialisasi yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan pemukalintas agama dalam pembentukan karakter masyarakat sehingga bersikap engganterhadap praktek perjudian, (e) Perlunya meningkatkan kemampuan para penyidikPolri dalam penguasaan dan pemahaman dunia maya; (f) Para pelaku perjudianonline tidak saja dikenakan tindak pidana judinya saja, akan tetapi harus dikenakanjuga pasal tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pemalsuandokumen.

---

ABSTRACTThis thesis discussed About Online Gambling Criminal Case through InternetMedia. The focus attention of the this thesis is online gambling crime throughinternet media is a result of the development of information technology andcommunication that caused gambling crime in Indonesia develops in method orscheme. The research that was conducted contained qualitative approaching usingcase study method. Data collection was conducted through involved observation,interview and library research. Research shows: 1) Online gambling is a game thatbid certain value things or something valuable by having awareness on the risks andcertain expectations on the game, match, competition and other uncertain results thatare conducted using internet; 3) online gambling categories: Sport Betting, casinoStyle Games, Poker, Bingo, Lotteries and Language; 4) Evidence system in onlinegambling crime as mentioned on Criminal Code (KUHAP) is difficult to implementas KUHAP needs legal evidence and can be seen physically, for that reason, theevidence system basis refers to Article 5 subsection (1) UU ITE; 5) Legal actiontoward online gambling suspect in KUHAP is mentioned in Article 303 KUHP,while UU ITE is mentioned on an Article 27 subsection (2); 6) Online gamblingcriminal can be categorized as corporate crime; 7) There are several obstacles in theinvestigation of online gambling crime are: (a) insufficient legal utilization, (b),investigators’ ability, (c) evidence improvement, and (d) the lack of forensiccomputer facility. The implication from this thesis is: (a) the requirement to increasehigh commitment form the law enforcement in reducing cyber crime; (b) therevision of provision in Article 43 subsection (3) UU ITE; (c) related ministryshould have active role in an effort to prevent or blockage online gambling sites; d)improving the socialization that is conducted by the society figures and religiousfigure in forming society’s character that have reluctance toward gambling practice,(e) the need in increasing the ability of Indonesian Police (Polri) officer incomprehending cyber; (f) online gambling suspects is not only charged by gamblingcrime, but also money laundering and document forging crime."

"ABSTRAKTingginya laju pertumbuhan kendaraan tidak hanya menimbulkanpermasalahan di jalan raya seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.Permasalahan muncul pula dalam proses Registrasi dan Identifikasi kendaraanterutam berkenaan dengan manajemen kearsipan menyangkut dokumen fisik(kertas). Dengan adanya dokumen yang berbentuk fisik tersebut masih terbukakemungkinan dokumen yang ada dapat hilang atau tidak ada pada tempatnya yangdisebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan. Hilangnya arsip yang disimpanpada Kantor Samsat Jakarta Selatan akan berpengaruh pada pelayanan kepadamasyarakat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kantorsamsat jakarta selatan yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untukmelakukan retensi terhadap arsip STNK.Pengembangan manajemen kearsipan elektronik merupakan salah satuupaya organisasi (Kantor Samsat Jakarta Selatan) melalui pendekatan yangsistematik terpadu dan terencana untuk meningkatkan eektivitas organisasi dalammeningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai wujud dari GoodGovernance. Manajemen kerarsipan STNK elektronik ini dirancang untukmemecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan arsip STNK fisikseperti hilangnya arsip, arsip tertukar, arsip berada tidak pada tempatnya sertaproses pencarian yang memakan waktu dapat diatasi melalui modelpengembangan manajemen kearsipan STNK elektronik.Berdasarkan ketentuan Pasal 68 undang-undang Nomor 43 Tahun 2009Tentang Kearsipan disebutkan bahwa, “Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipandapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih mediameliputi media elektronik dan/atau media lain” oleh karena itu Samsat dalamkapasitasnya selaku pencipta arsip jenis dokumen fisik seperti Formulir danpersyaratan pendaftaran kendaraan bermotor, data pengesahan; dan datapendukung untuk kendaraan mutasi, dapat dilakukan penyimpanan secaraelektronik dengan terlebih dahulu dilakukan alih media dari media fisik (kertas)menjadi media digital (elektronik).

---

ABSTRACTThe high rate of vehicle growth does not only cause problems on the roadsuch as traffic jam and traffic accidents. The problems also show up in the vehicleregistration and identification process, especially those pertaining to archivingmanagement associated with physical document (paper). By the presence of suchphysical form document, there is still a possibility that some existing documentscould be lost or being not in place caused by either a negligence or willfulness.The lost of any file kept at the Samsat (one stop service office) of south Jakartawill affect service to the public in term of a reduced public’s trust to South JakartaSamsat office institution which is by the law assigned with an authority to do theretention on STNKs’ (vehicle register numbers)’ archive.The development of electronic archiving management is one of theorganizational (south Jakarta Samsat office) effort through a systematicallyintegrated and planned approach to improve the organization’s effectiveness forbettering its service to the public and as a realization of Good Governance. Thiselectronic STNK archiving management is designed to solve problems that arisein the management of physical STNK archive such as the loss of archive, mixedup archive, archive is being not in place as well as time-consuming searchingprocesses can be solved by the model of electronic STNK archiving management.Pursuant to the provisions in article 68 of Law number 43 of 2009concerning Archiving it is mentioned that ‘an archive creator and/or an archivinginstitution may develop archives in various forms and/or conduct media transfercovering electronic media and/or other media’, therefore Samsat in its capacity asthe creator of physical document type of archive such as forms and requirementsof motor vehicle registration, legalization data; and supporting data fortransferred vehicles, may conduct an electronic storage by firstly doing a mediatransfer from physical media (paper) into digital (electronic) media."