Tesis ini membahas proses penegakan hukum terhadap kasus internet fraud dengan korban berdomisili di luar negeri beserta kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Pene1itian inl menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data dHakukan meJalui wawanobservasi dan studi dokumen. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa a) pasal 378 KUHP dapal diterapkan terhadap kasus internet fraud, b) adanya kesulitan penerapan Undang-Undang Informasi dan Trnnsaksi Elektronik, c) penentuan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip teritorialitas serta d) kesu1itan penegakan hukum yang berhubungan dengan peJaporan. O!eh karena itu. penulis rnenyarankan amandemen terhadap Undang-Undang Jnformasi dan Teknologi Jnfunnasi serta prosedur pelaporan dalam KUHAP.

---

This thesis discusses the law enforcement on internet fraud case with victim resides outside Indonesia as well as its obstacles and its challenge. This research is a normative law research while data are collected through documentary study, interview and observation. It is revealed that a) utilization of article 378 of penal code is applicable on internet fraud cases. b) the existence of obstacle on enforcing Information and Electronic Transaction Law c) jurisdiction is determined primarily based on territoriality principle and d) the existence of obstacle derived from the complaint procedure. In this regard, it is suggested to amend Information and Electronic Transaction Law as well as the penal procedure particularly in complaint making procedure.