Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang analisis program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Peneliti bertujuan untuk menguraikan alasan dilakukannya kembali kebijakan ini, perbedaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan alternatif lain yang dimiliki BPRD DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa alasan dilakukannya kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 yaitu dalam rangka HUT RI ke-72, optimalisasi penerimaan dan peningkatan tertib administrasi serta perbaikan sistem pendataan. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan dari kebijakan yang dilakukan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pelaksanaan razia bersama, pemberitahuan melalui media yang lebih luas, perpanjangan waktu pelayanan, dan peningkatan penerimaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. BPRD DKI Jakarta memiliki alternatif lain baik yang sedang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Saran untuk BPRD DKI Jakarta dan Samsat agar program ini, sosialiasinya dan alternatif lain untuk lebih dioptimalkan.

---

ABSTRACT This study discusses about the analysis of program about administrative sanctions write off of vehicle tax at DKI Jakarta in 2017. The researcher aims to describe the reasons for the re implementation of this policy, the difference of administrative sanctions write off policy of vehicle tax in 2017 with previous years and other alternatives owned by BPRD DKI Jakarta related to Vehicle Tax. This research is a qualitative approach research. The results of this study indicate the existence of several reasons for the program that exist in the framework of Indonesia rsquo s 72nd Year of the Independence Day, optimizing the acceptance and improvement of administrative order and improvement of data collection system. There are also some differences from the policies undertaken this year with previous years is the implementation of joint raids, notices through the wider media, extension of service time, and increased revenues than in previous years. BPRD DKI Jakarta has other alternatives both ongoing and in the planning process. Suggestions for BPRD DKI Jakarta and Samsat for this program, its socialization and its alternatives to be more optimized.

Abstrak :
Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi. ......Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally. This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem online dalam pelaporan pajak restoran khususnya diwilayah Bodetabek, dimana peneliti melakukan studi kasus pada salah satu wajib pajak restoran yaitu PT C. Kebijakan sistem online dibuat untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT C melakukan kesalahan dalam memasukan nilai omset pajak restoran untuk toko PT C diwilayah Bodetabek sehingga perlu dilakukan pembetulan e-SPTPD yang telah dilaporkan, namun sistem online yang selama ini berjalan belum sepenuhnya memberi kemudahan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya yang akan melakukan pembetulan karena sistem online tidak dilengkapi dengan fitur e-SPTPD pembetulan, sehingga wajib pajak yang akan melakukan pembetulan harus tetap melaporkan pembetulan secara manual.

---

ABSTRACT This research talk about the evaluation of online system in restaurant tax reporting in Bodetabek region, where the researcher conducted a case study on one of the restaurant taxpayers namely PT C. Online system policy is made to facilitate taxpayers to implement tax reporting obligations in order to optimize local tax revenues. The research using a method based on technical research qualitative data and field studies undertaken in an interview. The conclusion of this research is PT C made a mistake in entering the value of restaurant tax turnover in Bodetabek area so it needs to be done rectification, however the online system that has been running not yet fully meet the needs of taxpayers, especially those who will do the rectification because the online system is not equipped with e SPTPD rectification feature, so that taxpayers who will do the correction must report the rectification manually.

Abstrak :
Laporan magang ini berisi tentang analisa mengenai penerapan perhitungan biaya produksi menggunakan metode Activity-Based Costing System ABC pada perusahaan PT REM, yang merupakan perusahaan yang memproduksi brake-part untuk kendaraan roda 2 hingga roda 4. Hasil analisa menunjukkan bahwa metode ABC menghasilkan perhitungan biaya produksi untuk produk master cylinder yang lebih tinggi, dikarenakan biaya overhead yang dialokasikan untuk produk master cylinder lebih besar ketimbang mengunakan simple costing. Hal ini memberi implikasi kepada perusahaan bahwa dengan menggunakan metode ABC perusahaan dapat menentukan harga jual produk yang lebih tepat untuk multi produk yang diproduksi. ......This internship report contains analyze of determination cost production with ABC method in PT. REM, a company that product brake part for 2 until 4 wheels vehice. The result of analyze, show that ABC method calculated higher production cost of master cylinder, because overhead cost that allocated for master cylinder is bigger than using simple costing. This case give implication for company that using ABC method can determine selling price more accurate between multi product that company manufacture.

Abstrak :
Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan. ......Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not understand tax regulations.

Abstrak :
Pemerintah DKI Jakarta melakukan reformasi perpajakan dengan membuat e-BPHTB. E- BPHTB bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan BPHTB. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan e- BPHTB online, dan menggambarkan evaluasi pada penerapan e-BPHTB online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengawasan BPHTB berjalan baik dengan memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan adanya kerjasama pada pihak terkait. Penerapan e-BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat belum dipengaruhi oleh e-BPHTB online ini karena Wajib Pajak yang memanfaatkan masih sedikit dan adanya sistem approval kurang efektif dan efisien. Tingkat kepercayaan masyarakat sudah dikatakan baik karena pemberian fasilitas yang dibuat oleh pemerintah salah satunya e-BPHTB. Faktor yang mendorong penerapan e- BPHTB online terbagi menjadi tiga yaitu perkembangan zaman terhadap teknologi, kedua manfaat kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan Fiskus, dan pandemi covid-19. Faktor penghambat pada penerapan program ini yaitu masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, sistem approval yang kurang efektif dan efisien karena masih membutuhkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan pada penerapan e-BPHTB yaitu terbagi menjadi dua, evaluasi terhadap kompetensi sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan karena tidak ada pelatihan pada pegawai pajak dan penyempurnaan aplikasi pada sistem approval. ......The DKI Jakarta government carried out tax reform by making e-BPHTB. E-BPHTB aims to simplify BPHTB tax obligations for the general public. This study was carried out to determine the driving and impeding factors in the application of e-BPHTB online, to describe the evaluation of the application of e-BPHTB online, and to analyze the application of e-BPHTB online and its impact on local tax revenue and community compliance in the DKI Jakarta province. This research was conducted using qualitative methods. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of this study indicate that the implementation of the supervision policy of BPHTB is running well by providing supervision to taxpayers with the cooperation of related parties. The application of e-BPHTB to local tax revenues and public compliance has not been affected by this online e-BPHTB because taxpayers who use it are still few and the approval system is less effective and efficient. The level of public trust has been said to be good because of the provision of facilities made by the government, one of which is e-BPHTB. The factors that encourage the application of e-BPHTB online are divided into three, namely the development of the times towards technology, the second is the convenience benefits felt by taxpayers and tax officials, pandemic covid-19. The inhibiting factors in implementing this program are people who are still unfamiliar with technology, the approval system is less effective and efficient because it still requires human resources in its operation, and the lack of quality human resources. The level of success in the implementation of e-BPHTB is divided into two, evaluation of the competence of human resources which is still lacking in knowledge because there is no training for tax employees and improvement of applications on the approval system.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, turut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga berimplikasi pada penerimaan masing-masing daerah, apalagi bagi pusat bisnis dan ekonomi, yaitu ibukota DKI Jakarta. Sektor penerimaan asli daerah terbesar DKI Jakarta meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Hotel. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel, untuk menganalisis bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak Hotel X, dan untuk menganalisis Compliance Cost  dalam pemenuhan kewajiban pajak hotel wajib pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Hotel X Tahun 2020 dan 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor Wajib Pajak Hotel X patuh menjalankan kewajiban pajak hotelnya diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya sanksi yang menjerat jika melanggar, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang cenderung mudah dan murah, serta adanya risiko diperiksa oleh fiskus. Kepatuhan pajak pada Hotel X dilakukan dengan menjalankan kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel terutang. Saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan Wajib Pajak Hotel X memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait dengan alokasi dana pajak hotel yang setiap bulannya disetorkan, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang diimplementasikan dalam sistem online diharapkan Wajib Pajak Hotel X dapat lebih pro-aktif, serta kepada pelayanan khususnya yang berkaitan dengan tax administration yang dilakukan oleh otoritas pajak (dalam hal ini yaitu Bapenda) perlu dioptimalkan kembali, dilakukan evaluasi, guna memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi Wajib Pajak Hotel. ......The Covid-19 pandemic that has occurred since 2019, has also had a significant impact on the Indonesian economy, especially in 2020 and 2021. This also has implications for the revenue of each region, especially for the business and economic center, namely the capital city of DKI Jakarta. The largest regional revenue sector for DKI Jakarta includes Regional Taxes which consist of various types, one of which is Hotel Tax. This thesis aims to analyze the factors that affect compliance with hotel tax obligations, to analyze the form of fulfillment of tax obligations as a form of compliance by Hotel Taxpayer X, and to analyze Compliance Cost in fulfilling hotel tax obligations of hotel taxpayers during the Pandemic Covid-19 (Case Study on Hotel X in 2020 and 2021). This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. Based on the research, it was found that the factors contributing to the compliance of Hotel Taxpayers in carrying out their hotel tax obligations were influenced by several factors, namely the existence of sanctions that ensnared if they violated, the fulfillment of hotel tax obligations which tended to be easy and cheap, and the risk of being examined by the tax authorities. Tax compliance at Hotel X is carried out by carrying out the obligations of registering, calculating, depositing, and reporting hotel taxes owed. Suggestions that can be given to improve the compliance of Hotel Taxpayers in fulfilling their tax obligations are suggested that Hotel Taxpayers X have more in-depth knowledge related to the allocation of hotel tax funds that are deposited every month, the fulfillment of hotel tax obligations implemented in the online system is expected that Hotel X Taxpayers can more pro-active, as well as services, especially those related to tax administration, which are carried out by the tax authorities (in this case, Bapenda) need to be re-optimized, evaluated, in order to provide easy, cheap, and fast services for Hotel Taxpayers. 

Abstrak :
Skripsi ini membahas terkait wacana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM atas kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena tingginya angka konsumsi kendaraan bermotor yang menghasilkan dampak negatif eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif tersebut dapat mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga diperlukan instrumen fiskal untuk menanggulanginya, salah satunya dengan pigovioun tax berupa cukai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini didapat bahwa, kendaraan bermotor sudah sesuai dengan karakteristik objek cukai berdasarkan Undang-Undang dan teori ahli. Perbandingan menggunakan Cost Benefit-Analysis didapat manfaat, efek, kerugian, dan resiko dari masing-masing kebijakan. Jika dilihat dari masalah utama, yaitu dampak eksternalitas negatif yang dihasilkan kendaraan bermotor, maka cukai atas kendaraan bermotor lebih sesuai untuk jawaban dari permasalah tersebut. Adapun kerugian dan resiko dari cukai atas kendaraan bermotor tersebut dapat diminimalisir oleh pemerintah dengan kajian mendalam. Benchmarking juga dilakukan kepada tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand, sehingga didapat gambaran pengenaan cukai kendaraan bermotor di negara tersebut yang memiliki kemungkinan dapat diimplementasikan di Indonesia. ......This research discusses the the government’s discourse in diverting Luxury Sales Tax (PPnBM) on motor vehicle into excise tax on motor vehicles due to the high rate of consumption of motor vehicle that produces the negative impact of negative externalities. Negative externalities can be a threat to the public health and environment, Fiscal instruments is one of the instruments that could mitigate the Negative externalities, one of them with pigovioun tax in the form of excise duty. This research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study found that, motorized vehicle are in accordance with excise characteristics based on the law and expert theory. After doing a comparison using a Cost Benefit-Analysis, there are benefits, effects, disadvantages or cost, and risks of each policy. If viewed from the main problem, impact of negative externalities produced by motor vehicle, then the excise duty on motor vehicles is appropriate for the answers of the problems. As for the disadvantages and risks of excise on motor vehicles can be minimized by the government with the in-depth review, Benchmarking was also carried out with three countries, Malaysia, Singapore, and Thailand, in order to get overview of the imposition of motor vehicle excise in those countries which have the possibility of being implemented in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis masalah perpajakan sebuah perusahaan multinasional dengan jenis usaha toll manufacturing business model, yakni PT XYZ yang berkedudukan di Indonesia. PT XYZ mengadapi dua risiko perpajakan yang merupakan bagian dari masalah perpajakan, yang diantaranya adalah transfer pricing dan perlakuan pajak pertambahan nilai. Risiko dari transfer pricing diakibatkan oleh transaksi kepada pihak afiliasi dan risiko dari pajak pertambahan nilai diakibatkan oleh apakah fasilitas PPN berupa kawasan berikat telah secara efektif digunakan oleh PT XYZ. Penelitian ini merupakan analisis lebih lanjut atas permasalahan perpajakan yang dimiliki oleh PT XYZ. Manajemen perpajakan semestinya dapat menjadi jawaban untuk memitigasi permasalahan pajak di PT XYZ sebagaimana yang telah dikemukakan dalam SPHP. Manajemen perpajakan secara khusus memiliki peranan dalam memitigasi risiko pajak ketika menghadapi proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini merekomendasikan PT XYZ untuk mengoptimalkan fungsi dari manajemen perpajakan yang dimilikinya sehingga dapat meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan karena koreksi fiskal saat proses pemeriksaan pajak. ......This undergraduate thesis is about the analysis of the taxation problems in one of the multinational companies, named PT XYZ that implements toll manufacturing model as its business type. PT XYZ faces two taxation risks, which are related to transfer pricing and value added tax (VAT). The risk in transfer pricing is arised by the affiliated party transaction while the risk in value added tax arised by how effective the company using the facility of VAT in the bonded zone. This study is the further analysis of taxation problems of PT XYZ. Taxation management should be the answer to mitigate all taxation problems in PT XYZ as depicted in the notifaction of tax audit findings. Taxation management is specifically being conducted in mitigate the taxation risks when facing the tax audit. This research recommends PT XYZ to optimize the function of their taxation management so that minimize the amount of tax paid to fiscal correction in tax audit process.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di KPP XYZ dalam melakukan proses pencairan restitusi. Permasalahan menyebabkan proses pencairan restitusi tidak berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pencairan restitusi terjadi dari sisi Wajib Pajak, KPP dan KPPN. Untuk itu disarankan format surat pemberitahuan nomor rekening yang formal dan lengkap agar memberi kepastian bagi Wajib Pajak; sistem/aplikasi yang mumpuni yang mendukung kinerja KPP dan KPPN; regulasi yang memadai agar memberi kepastian bagi pihak-pihak terkait; sosialisasi yang baik dan konsekuensi yang tegas bagi Wajib Pajak agar mengetahui dampak dari tindakan hukum yang dilakukan.

---

ABSTRACT
The research is to find out the problems that occurred at KPP XYZ in conducting the process of disbursing tax refund. These problems cause the process of disbursing the tax refund does not run smoothly according to the applicable regulations. This research is a qualitative study with a case study approach. The results of the study show that the problem of disbursement occurs from the side of taxpayers, KPP and KPPN. For this reason, it is recommended that a formal and complete account number notification form be given to provide certainty for taxpayers; qualified systems/applications that support the performance of KPP and KPPN; adequate regulations so as to provide certainty for relevant parties; good socialization and strict consequences for taxpayers to know the impact of legal actions taken.