Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 238 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putri Darmayanti
Analisis Implikasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hunian Sangat Mewah = The Analysis of Implications on Income Tax Article 22 Tax Rate Reduction Policy Regarding Sales of Luxurious Residential
"ABSTRAK
Latar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.
.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22
regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research
uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data
collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The
results of the research found that there are implications related to this policy. The implications
for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified
as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for
taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property
industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rully Dwi Herdiyanti
Analisis Implementasi pemungutan pajak reklame di Kota Bandung = Implementation of advertisement tax in Bandung City analysis
"Penelitian ini disusun untuk membahas implementasi pajak reklame di Kota Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh perkembangan usaha reklame di Kota Bandung yang juga sangat baik. Namun berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan implementasi pajak reklame di Kota Bandung masih kurang maksimal. Selain itu, faktor-faktor penghambat implementasi pajak yang perlu diperhatikan adalah sistem perizinan reklame yang sulit, sistem pembayaran pajak yang masih mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta koordinasi antar dinas terkait, seperti BPPD, DPMPTSP dan pengusaha reklame dalam penyelenggaraan pajak reklame.
This research was compiled to discuss the implementation of advertisement tax in the city of Bandung. Advertisement tax is one of the types of local tax which is the biggest contributor to local revenue in the city of Bandung. Advertisement tax revenue is influenced by the development of advertising business in Bandung is also very good. However, based on data from Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, advertisement tax revenue has increased in 2016 and has decreased significantly di 2017. This research uses a qualitative approach, literature studies and in-depth interviews.
The results of this study presents that the implementation of advertisement tax is still not optimal. In addition, the factors that inhibit the implementation of taxes that need to be considered, such as a difficult billboard licensing system, a tax payment system that is still experiencing obstacles, a lack of public awareness to pay taxes, and coordination between related agencies in the administration of advertisement taxes."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Innes Wahyu Widhianti
Strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi = Strategy of optimization on advertising tax revenue in Bekasi City
"Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah tidak pernah mencapai target. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame adalah strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi terdiri dari penegakan hukum berupa penerapan sanksi dan penertiban reklame tidak berizin, pemberian reward kepada wajib pajak, penerapan teknologi informasi, sosialisasi, strategi terkait kebijakan, koordinasi, dan pendataan titik reklame. Sedangkan strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penataan ulang titik reklame di area Tol Bekasi-Cawang-Melayu dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak reklame dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, kurangnya koordinasi, perubahan struktur organisasi yang sering terjadi, dan adanya pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan faktor eksternal adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.
According to Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, advertising tax revenue in 2013 until 2017 has never reached its target. Therefore, the local government of Bekasi has undertaken the strategies to optimize advertising tax revenue. The aim of this research is to analyze the optimization strategies of advertising tax revenue in Bekasi City and its restricting factors. This research was conducted by qualitative method which are data literature studies and in-depth interviews. In conclusion, there are two types of strategies to optimize advertising tax revenue, intensification strategy and extensification strategy. Intensification strategies consist of law enforcement such as practising tax penalties and controlling unlicensed advertisement; rewarding taxpayers; implementing information technology; socialization; strategy related to policy; coordination; and collecting the advertisement point. While extensification strategies consist of collecting and rearranging advertisement point at Bekasi-Cawang-Melayu Toll and constructing Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Besides, the restricting factors are divided to internal and external factors. Internal factors consist of inadequate quantity and quality of human resources, insufficiency budget, lack of coordination between employees, frequently organizational structure changes, and extortion and abuse of power. While external factors is low tax compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nindita Kintan Farrasati
Penerapan Integrasi Data Perpajakan Menggunakan E- Faktur Host-to-Host (Studi pada PT X) = The Application of Tax Data Integration Using Host-to-Host E-Invoice (Study on PT X)
"Teknologi informasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Pendekatan Inovasi Kepatuhan Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat membangun mutual trust dalam era baru hubungan Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam rangka peningkatan tax ratio di Indonesia. Di tengah tingginya sengketa dan penyalahgunaan Faktur Pajak dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), reformasi pajak dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Di sisi lain, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak otoritas pajak, termasuk integrasi data perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Integrasi Data Perpajakan dengan menggunakan e-Faktur Host-to-Host dalam upaya menciptakan hubungan kepatuhan kolaboratif dalam rangka penerapan konsep inovasi kepatuhan pajak antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dilakukan melalui studi pada PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program integrasi data perpajakan di PT X berjalan cukup baik, dilihat berdasarkan dimensi yang digunakan yaitu penegakan hukum, pemberian fasilitas, dan kepercayaan. Dalam hal ini kegiatan penegakan hukum terkait dengan pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan lebih baik dan efisien karena telah didukung oleh peningkatan kompetensi otoritas pajak dalam melaksanakan tugasnya. Penyediaan fasilitas perpajakan dengan memberikan kemudahan berpengaruh kepada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini juga berpengaruh pada dimensi kepercayaan dimana fakta menunjukkan bahwa kondisi kepercayaan menuju ke arah yang lebih baik. Penerapan program ini menciptakan mutual trust dan mutual understanding antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di PT X. Implikasi terhadap penerapan program ini juga dirasakan dari sisi cost of taxation yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.
Information technology has an important role in efforts to improve tax compliance in Indonesia. The collaborative compliance approach by utilizing information technology is expected to build mutual trust in a new era of relations between taxpayers and tax authorities in the context of increasing tax ratio in Indonesia. In the midst of high disputes and misuse of tax invoices, tax reform is carried out by utilizing information technology to provide convenience in the implementation of taxpayer's rights and obligations. On the other hand, it is expected to improve the quality of tax authority services. This research was conducted to analyze the application of Tax Data Integration using Host-to-Host (H2H) e-Invoice to implementing collaborative compliance. This research was conducted using a post-positivist approach with qualitative methods with innovation in tax compliance and cost of taxation concept. Data collection were carried out through in-depth interviews conducted through studies at PT X. The results showed that the application of the tax data integration program at PT X went quite well, viewed based on the dimensions of law enforcement, provision of facilities, and trust. In this case, law enforcement activities related to taxpayer supervision are carried out better and more efficiently because they have been supported by the increased competence of tax authorities in carrying out their duties. Provision of taxation facilities by providing convenience influences increasing taxpayer compliance in carrying out its tax obligations. This also affects the dimension of trust where trust between actors leads to a better direction. The implementation of this program creates mutual trust and mutual understanding between PT X and tax authorities. The implications for the implementation of this program are also felt in terms of the cost of taxation issued by both parties.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daffa Zulfa Yudhanto
Analisis Keselarasan Pengaturan Pajak Daerah dalam Persepktif Green Tax di Indonesia = Analysis of Local Tax Regulations Alignment from The Perspective of Green Tax in Indonesia
"Indonesia kembali menempati posisi tiga teratas dalam daftar negara yang rentan terhadap dampak climate shocks. Intensitas resiko atas fenomena ini diperkirakan akan terus meningkat jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku dari masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatur perilaku tersebut ialah dengan instrumen ekonomi, seperti green tax. Namun, efektivitas green tax akan menjadi sulit dicapai ketika hal ini tidak didukung oleh kerangka pengaturan yang selaras dan kemauan politik dari para stakeholders. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap indikasi ketidakselarasan pengaturan green tax di tingkat daerah serta kesenjangan dalam praktiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan berupa wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan green tax pada Pajak Kendaraan Bermotor maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara garis besar sudah selaras. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa perolehan dasar pengenaan atas kedua pajak tersebut belum mencerminkan keseluruhan eksternalitas negatif. Temuan lain dari penelitian ini juga memperlihatkan terdapat gap pada penerapan PKB dan PBBKB dengan konsep green tax, diantaranya yaitu pengenaan tarif yang belum optimal, praktik earmarking yang kurang jelas, serta minimnya kesadaran pemerintah daerah dalam memanfaatkan green tax ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu segera mengoptimalkan penggunaan jenis pajak daerah dengan esensi green tax yang sudah ada, merestrukturisasi jenis green tax yang belum memasukan biaya lingkungan, serta memastikan belanja daerah yang berasal dari green tax telah dialokasikan untuk perbaikan lingkungan.
Indonesia once again ranks among the top three countries most vulnerable to the impacts of climate shocks. The intensity of these risks is expected to escalate unless accompanied by behavioral changes from the society. According to the Environmental Protection and Management Law, one of the measures that can be taken to regulate such behavior is through economic instruments, such as green tax.. However, the effectiveness of green taxes can be challenging to achieve without the support of a coherent regulatory framework and the political will from stakeholders. This study aims to reveal indications of regulatory misalignment of green tax at the local government level and the gaps in its practices in Indonesia. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews. The findings indicate that the regulation of green tax on Vehicle Tax and Fuel Tax is broadly aligned. However, it should be emphasized that the basis for determining these two taxes does not fully reflect the overall negative externalities. Furthermore, the research identifies gaps in the implementation of vehicle tax and fuel tax with the green tax concept, such as suboptimal tariff imposition, unclear earmarking practices, and a lack of awareness among local governments in utilizing green taxes effectively. This research recommends that the government optimize the use of existing local taxes with green tax essence, restructure types of green tax that have not yet incorporated environmental costs, and ensure that regional expenditures derived from green taxes are earmarked for environmental improvement."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firyal Alvivah Safana
Strategi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Hiburan Atas Kegiatan Exhibition dan/atau Pagelaran Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kabupaten Tangerang) = Optimization Strategy for Increasing Local Revenue Through Entertainment Tax Collection on Exhibition and/or Event Activities Post Covid-19 Pandemic (Study in Tangerang Regency)
"Meningkatnya tren penyelenggaraan exhibition dan/atau pagelaran setelah pandemi Covid-19 menjadi pertanda bahwa terdapat potensi kenaikan penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang yang sempat menurun akibat adanya pembatasan sosial saat pandemi Covid-19. Salah satu tindakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang adalah strategi optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang dengan maksud mencegah terlewatnya potensi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post-postivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan yang timbul, seperti percepatan adaptasi teknologi digital yang menyebabkan munculnya metode-metode baru dalam penyelenggaraan acara, sistem penjualan tiket dan pada sistem administrasi pajak hiburan oleh Bapenda Kabupaten Tangerang. Sedangkan dari sisi tantangan adalah tidak terlacaknya penyelenggaraan acara yang diadakan secara online dan perbedaan data jumlah tiket yang terjual yang dilaporkan dan data aktual. Selain itu, dalam menghadapi potensi penerimaan Pajak Hiburan yang timbul akibat peningkatan tren di Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menerapkan berbagai strategi optimalisasi seperti melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.  
The increasing trend of exhibitions and/or events after Covid-19 pandemic indicates a potential rise in Entertainment Tax revenue in Tangerang Regency, which had declined due to social restrictions during the pandemic. One of the actions implemented by the Tangerang regency local government is a strategy to optimize Entertainment Tax revenue in Tangerang Regency to prevent missing existing potential. This study employs a post-postivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that there are opportunities and challenges that arise, such as the acceleration of digital technology adaptation, leading to new methods in event organization, ticket sales systems, and the entertainment tax administration system by Bapenda Tangerang Regency. On the other hand, the challenges include untracked online events and discrepancies between the reported number of tickets sold and the actual data. Additionally, in facing the potential Entertainment Tax revenue arising from the increasing trend in Tangerang Regency, the Tangerang Regency Local Government implements various optimization strategies such as expanding the revenue base, enhancing supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, and improving revenue capacity through better planning."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kayla Gitara Prahasto
Analisis Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro Ditinjau dari Asas Ease of Administration = Analysis of Value-Added Tax Exemption Policies On The Import of Mini/Micro Hydro Power Plants Machinery In Accordance With Ease of Administration Principle
"Penggunaan komponen mesin hidrolik pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM/MH), terutama turbin dan generator set sebagian masih berasal dari impor luar negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri adalah fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor mesin dan peralatan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor mesin pada industri PLTM/MH yang ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas ease of administration. Dari sisi asas certainty, materi subjek dan objek dalam peraturan kebijakan pembebasan PPN telah mencakup kepastian bagi mesin yang diimpor industri PLTM/MH. Dari sisi asas simplicity, tata urutan peraturan semakin sederhana dengan adanya simplifikasi peraturan pada PP No. 40 Tahun 2022. Selain itu, sistem administrasi permohonan SKB PPN telah cukup sederhana sejak diimplementasikannya sistem elektronik melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Sistem tersebut juga menekan fiscal cost dari sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi pelayanan sisi fiskus  Namun, persyaratan administrasi SKB PPN belum cukup sederhana karena menimbulkan beban biaya kepatuhan, tidak hanya secara administrasi namun juga waktu. Selain itu, penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH berdasarkan asas efficiency dari sisi administrative cost, adanya opportunity cost of time yang cukup banyak dikeluarkan fiskus dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, dari sisi compliance cost, masih adanya kendala yang disebabkan administrasi dalam rangkaian permohonan SKB PPN untuk pengajuan fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan SKB PPN sehingga mengurangi efisiensi dari segi time cost dan psychological cost. Dalam membenahi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan untuk ditingkatkannya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat, dievaluasinya mekanisme pembebasan PPN secara otomatis tanpa SKB PPN agar lebih memudahkan secara administrasi, serta disusunnya insentif fiskal maupun nonfiskal yang progresif untuk sektor pembangkit listrik EBT seperti PLTM/MH.
The use of hydraulic machine components in Mini/Microhydro Power Plants (MHPP), especially turbines and generator sets, are still largely imported from abroad. One of the facilities provided by the government to encourage industrial growth is the Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and factory equipment. This study aims to analyze the VAT exemption policy on machinery imports in the MHPP industry, reviewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is not fully in line with the principle of ease of administration. From the principle of certainty, the subject and object material in the VAT exemption policy regulations have included certainty for machines imported by the MHPP industry. From the principle of simplicity, the sequence of regulations is simpler with the simplification of regulations in Government Regulation No. 40 of 2022. In addition, the VAT Exemption Certificate application administration system has been quite simple since the implementation of the electronic system through the Indonesia National Single Window (SINSW) portal integrated with the Online Single Submission (OSS) system owned by the Ministry of Investment. The system also suppresses the fiscal cost from the taxpayer’s side and the service administration cost on the fiscal side. However, the administrative requirements of the VAT Exemption Certificate are not simple enough because they impose compliance costs, not only administratively but also in terms of time. In addition, the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is based on the principle of efficiency from the administrative cost side, there is a considerable opportunity cost of time spent by the fiscal in supervisory activities. Meanwhile, from the compliance cost side, there are still obstacles caused by administration in the series of VAT Exemption Certificate applications for VAT exemption facility submissions which cause delays in the issuance of VAT Exemption Certificate, thus reducing efficiency in terms of time cost and psychological cost. In addressing these various problems, this study suggests improving socialization and coordination between related agencies, evaluating the mechanism of VAT exemption automatically without VAT SKB to make it easier administratively, and preparing progressive fiscal and non-fiscal incentives for the renewable energy power plant sector such as MHPP."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Puspa Restiawan
Analisis Formulasi Kebijakan Bea Keluar Nikel Ditinjau dari Multiple Stream Theory = Analysis of Nickel Export Duty Policy Formulation from The Perspective of Multiple Stream Theory
"Besarnya potensi komoditas nikel di Indonesia menjadikannya salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Untuk melakukan optimalisasi atas potensi tersebut pemerintah  memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, untuk mendukung percepatan hilirisasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan tersebut direspon negatif dari pihak Uni Eropa dan dilayangkan gugatan pada World Trade Organization (WTO). Dalam konteks kegiatan ekspor penerapan bea keluar merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan, namun hingga saat ini belum terdapat komunikasi yang terintegrasi dalam pemerintah untuk merespon permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan diperlukan analisis lebih lanjut atas faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis formulasi kebijakan bea keluar nikel ditinjau dari multiple stream theory untuk memaparkan lebih lanjut atas beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan tersebut dengan problem stream, policy stream, dan politics stream. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma post positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa kebijakan bea keluar nikel sudah memiliki urgensi pada problem stream. Pada policy stream, diketahui belum terdapat keterlibatan yang intensif antar pemangku kebijakan. Serta, pada politics stream, pemangku kepentingan memiliki keberpihakan terhadap kondisi industri hilirisasi yang baru saja berkembang. Kebijakan bea keluar memiliki peluang untuk dapat menjadi sumber penerimaan dalam negeri, serta memiliki tantangan dari hadirnya konfontrasi baik dari pelaku industri dan juga WTO sebagaai pihak eksternal.
The significant potential of nickel commodities in Indonesia makes it one of the country's largest export commodities. To optimize this potential, the government has implemented a policy banning the export of raw nickel ore to support the acceleration of downstream processing and domestic industrial growth. This policy has been met with negative responses from the European Union and resulted in a lawsuit filed at the World Trade Organization (WTO). In the context of export activities, the implementation of export duties is one alternative policy that can be considered. However, to date, there has been no integrated communication within the government to address this issue. Based on this situation, further analysis is required on the factors influencing the policy formulation process. The objective of this research is to analyze the formulation of nickel export duty policy from the perspective of the multiple stream theory, to further elaborate on the various factors affecting this policy formulation process, namely the problem stream, policy stream, and politics stream. This research employs a post-positivist paradigm approach, with data collected through field studies and literature review. The results of this study indicate that the urgency of the nickel export duty policy is evident in the problem stream. In the policy stream, there is a lack of intensive involvement among policymakers. Additionally, in the politics stream, stakeholders show support for the nascent downstream industry. The export duty policy has the potential to become a source of domestic revenue but also faces challenges from confrontations with both industry players and external parties such as the WTO."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marshanada Ariqa Supriadi
Analisis Sistem Pengawasan Cukai Minuman Beralkohol Dalam Menekan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal = Analysis of the Alcohol Beverage Excise Monitoring System in Reducing the Circulation of Illegal Alcoholic Beverages
"

Seiring dengan peningkatan konsumsi dan penjualan minuman beralkohol, peredaran minuman beralkohol juga terus mengalami perkembangan, seperti peredaran melalui jalur darat, air, dan udara dengan sarana angkutan yang juga berkembang. Tak hanya peredaran yang resmi dan patuh terhadap ketentuan atau peredaran legal yang berkembang, peredaran ilegal juga makin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku yang ingin menghindari ketentuan dari pemerintah, seperti pengenaan cukai atas minuman beralkohol atau minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Peredaran ilegal ini di beberapa negara telah melebihi kuantitas peredaran minuman beralkohol yang legal, salah satunya adalah di Indonesia. Salah satu dampak yang berkaitan dengan hal ini adalah penerimaan cukai yang tidak optimal sehingga fungsinya untuk menekan eksternalitas negatif dari MMEA juga tidak akan maksimal. Hal yang perlu dikaji berkaitan dengan hal ini adalah pengawasan cukainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengawasan cukai MMEA di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pengawasan hingga masih tingginya peredaran MMEA ilegal dengan menganalisis perbandingan dengan negara lain, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses pengawasan cukai MMEA di Indonesia, yaitu tahapan intelijen, tahapan penindakan, dan tahapan penyidikan. Lebih lanjut, dalam setiap tahapannya, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, baik dari internal maupun eksternal. Hambatan dari internal dapat berupa keterbatasan sumber daya, ketidaksinkronan peraturan, dan aksi korupsi oleh oknum aparat penegak hukum. Sementara itu, hambatan dari eksternal dapat berupa resistensi dari pelaku dan masyarakat, modus peredaran MMEA ilegal yang terus berkembang, dan kesulitan dalam menangkap pelaku utama. Secara garis besar, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh DJBC dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui tersebut, mulai dari manajemen risiko sumber daya, kerja sama dengan inistitusi lain untuk membangun solusi teknologi sistem monitoring yang lebih baik, dan membentuk organisasi gabungan dengan inistitusi lain untuk mengefisiensikan pelaksanaan pengawasan.

Alongside the increase in consumption and sales of alcoholic beverages, the circulation of alcoholic drinks continues to develop, including distribution via land, water, and air using evolving transportation means. Not only does legal and compliant distribution grow, but illegal circulation is also increasingly carried out by individuals seeking to evade government regulations, such as taxes on alcoholic beverages or beverages containing ethyl alcohol (MMEA). In some countries, illegal circulation has surpassed the quantity of legally circulated alcoholic beverages, Indonesia being one example. One associated impact is suboptimal tax revenue, thereby limiting its function to mitigate negative externalities from MMEA. Supervision of taxation is crucial in this regard. The objective of this research is to analyze the supervision system of MMEA taxation in Indonesia and identify the obstacles faced in the supervision process, particularly in light of the persistently high illegal circulation of MMEA, comparing with Malaysia. This study utilizes a qualitative approach with data collection through literature review and in-depth interviews. Findings indicate that the supervision process of MMEA taxation in Indonesia consists of three stages: intelligence gathering, enforcement, and investigation. Each stage encounters various internal and external obstacles. Internal obstacles include resource limitations, regulatory inconsistencies, and corruption among law enforcement personnel. External obstacles include resistance from perpetrators and communities, evolving modes of illegal MMEA circulation, and difficulties in apprehending key perpetrators. Several solutions are proposed for the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) to address these obstacles, such as resource management risk, collaboration with other institutions to develop better technological monitoring solutions, and forming joint organizations with other institutions to streamline supervision implementation."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riza Amallia Yuliani
Analisis pelaksanaan sistem e-registration pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis = Analysis of e registration system execution in KPP Pratama Depok Cimanggis
"Diterapkannya e-registration bertujuan untuk kemudahan wajib pajak maupun fiskus, namun pendaftar masih cenderung menggunakan sistem lama yaitu datang langsung. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan sistem pendaftaran NPWP secara online melalui website (e-registration) pada KPP Pratama Depok Cimanggis serta menganalisis hambatannya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap yang konstan sejak sistem e-registration dilaksanakan antara potensi wajib pajak yang mendaftar dengan wajib pajak yang terdaftar. Faktor penghambat yang didapati berupa data fiktif, kurangnya sosialisasi, dan jaringan internet yang tidak memadai serta kesalahan pengiriman.
E-registration was applied with the purpose of providing easier access for both tax payer and fiscus, but tax identity number registrant still tends to use the old system. The purpose of this research is to analyze the execution of tax identity number registration online system through website on tax office Pratama Depok Cimanggis and its obstacles. This research is qualitative used in-depth interview as data collection technique. As the result, there is constant gap between potential tax payer registrant that is using e-registration and the realization. Obstacles found in e-registration system are fictitious data, not enough socialization, not sufficient internet connection and error in shipping."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63125
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>