Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkan antara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalah relasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra) dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsi ini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkan antara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalah terdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra dengan PolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karena partai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkan dengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACT
This thesis explains about the establishment of symbiotic partnership between political party and political consultant. The case of this study is the relationship between Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra) with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbiotic partnership between them. The result of this thesis is that both of parties and the consultant have their own roles that complement each other. Symbiotic partnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledge that PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, while PolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih. ......This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters.

Abstrak :
Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai. ......The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism. The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak pada tahun 2016 yang masih terhambat akibat permasalahan kriminalitas terhadap anak yang masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memerlihatkan bahwa upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program KLA di Kota Depok mengalami hambatan. Kendala tersebut terjadi akibat kurangnya komitmen DPAPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini muncul karena upaya pengawasan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 masih bias dengan kepentingan partai dalam menilai kinerja pemerintah kota Depok. ......This thesis explains the controlling of DPRD Depok city period 2014 2019 to implementation of Child Friendly City in 2016 which is still hampered due to crime issues against the children, using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this study shows obstacle of the child protection organized by the local government through the KLA in Depok. The issue causes by lack of commitment DPAPMK in carrying out its duties and functions. This problem arises because the supervision effort by the DPRD Depok city period 2014 2019 is still biased with the party 39s interest in assessing the performance of the government.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahas faktor kebijakan dan institusional sebagai penyebab deforestasi di Indonesia pada tahun 1999-2004. Faktor tersebut dapat dijelaskan melalui teori deforestasi yang menjabarkannya dalam tiga sub faktor, yaitu kebijakan formal, iklim kebijakan dan hak properti. Untuk menjelaskan ketiga faktor tersebut, dijabarkan beberapa contoh kasus yang relevan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa untuk menjelaskan ketiga sub faktor tersebut dapat melalui beberapa poin sehingga menyebabkan deforestasi.

---

ABSTRACT
This paper discusses the policy and institutional factors as the cause of deforestation in Indonesia 1999 2004. These factors can be explained through deforestation theory which lays out in three sub factors namely, formal policies, policy climate and property rights. To explain these three factors, I give some examples of relevant cases in Indonesia. The research methodology was qualitative with literature study and document study techniques. The results of this paper indicate that to explain the three sub factors can be through several points leading to deforestation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menyajikan analisis mengenai pengaruh kekayaan Pablo Escobar yang diperoleh dari bisnis ilegal perdagangan kokain terhadap keterpilihannya sebagai anggota kongres Kolombia tahun 1982 mewakili Kota Medellin. Menggunakan teori ldquo;vote-buying rdquo; yang digagas oleh Frederic Charles Schaffer dan Andreas Schedler, penulis berasumsi bahwa kekayaan Pablo Escobar yang diperoleh dari bisnis ilegal perdagangan kokain bersama Kartel Medellin merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keterpilihannya. Untuk mendukung asumsi awal tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapat melalui studi literatur dari penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang serupa.

---

ABSTRACT
This study presents an analysis on the influence of Pablo Escobar 39 s wealth derived from illegal business of cocaine trade on his election as a member of the 1982 Colombian congress representing Medellin City. Based on the vote buying theory developed by Frederic Charles Schaffer and Andreas Schedler, author assumes that the wealth of Pablo Escobar obtained from the illegal business of cocaine trade with the Medellin Cartel was a major factor affecting its winning on the election. To support this initial assumption, this study used qualitative method with data sourced from literature studies that present the similar theme.

Abstrak :
Riset ini berangkat dari fakta mendominasinya kekerabatan politik dalam representasi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di setiap periode, termasuk anggota perempuan. Representasi anggota perempuan terpilih pada Pemilu 2019 mencapai 30 persen, akan tetapi mayoritas merupakan keluarga penguasa ataupun pimpinan partai politik. Di tengah mendominasinya anggota parlemen dari lingkaran keluarga politik, terdapat dua anggota perempuan yang terpilih, meskipun tanpa dukungan kekerabatan politik dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Penelitian ini menganalisis dua anggota perempuan DPRD berlatarbelakang non-kekerabatan politik dalam memanfaatkan modal sosial dan politik yang mereka miliki untuk memenangkan Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, mengenai analisis jaringan, norma dan kepercayaan terkait kepemilikan modal sosial. Temuan studi menunjukkan bahwa kandidat perempuan terpilih meskipun tanpa latar belakang kekerabatan politik memanfaatkan pendekatan silaturahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan memanfaatkan jaringan keluarga besar yang mampu mendorong keterpilihan mereka. Meskipun baru terlibat dalam pemilihan legislatif tetapi kedua kandidat mampu membangun koneksi dengan tokoh politik untuk memudahkan pencalonan. Kemampuan kandidat memanfaatkan identitas religius baik melalui kedekatan dengan kelompok sosial berlatar belakang agama Islam serta kendaraan partai politik turut berperan dalam keterpilihan. Selain penempatan nomor urut pada surat suara, modal ekonomi juga tidak memberi pengaruh signifikan dalam keterpilihan kedua kandidat tersebut. ......This research has based on the fact in the domination of kinship politics in the member’s representation of of kinship politics in the member’s representation of Regional People‘s Representative Council (DPRD) of South Sulawesi Province in each period, including women members. The elected women member’s representation in the Pileg (Legislative Election) of 2019 reached 30 percent, however, the majority were the ruling family or leader of the political party. In the dominating of parliament members from the political family, there were two elected women members even without the support of kinship politics and the first time following the election. This research analyzed two women member's non-kinship-based politics of DPRD in utilizing their social and political capital to win the  Pemilu of 2019. The used research method is qualitative with the case study. This research uses Robert D. Putnam’s social capital theory about the analysis of networks, norms, and beliefs related to social capital possession. The study findings show that the elected women candidates even without political kinship background, utilized silaturahmi (hospitable relationship) approach to the community leaders, religious leaders, and utilizing big family networks that can encourage their electedness. Even just involved in the legislative election, but both candidates can build connections with political figures to ease the candidacy. The candidate’s ability to utilize religious identity through the proximity with Islam-based social community and political party motor has also a role in the electedness. Besides the placement of ballot number in ballot paper, economical capital has not also given significant effects on the electedness of both candidates.

Abstrak :
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 seluas 2,61 juta hektar merupakan kebakaran terparah yang terjadi sejak tahun 1997 sehingga pemerintah membentuk Perpres No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Penelitian ini menganalisis kasus pelaksanaan supervisi di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tujuh kawasan prioritas BRG tahun 2019 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan faktor banyaknya kepentingan, ketidakjelasan wewenang aktor pelaksana, dan karateristik kelembagaan merupakan faktor penghambat keberhasilan suatu kebijakan. Disisi lain, transparansi sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kurangnya transparansi dalam sebuah implementasi kebijakan akan menimbulkan konflik karena semakin banyak konflik, akan mempersulit implementasi suatu kebijakan. ......Forest and land fires in Indonesia in 2015 covering an area of 2.61 million hectares were the worst fires that occurred since 1997 so that the government formed Presidential Decree No.1 of 2016 concerning the Peat Restoration Agency. This study analyzes the implementation of supervision in Industrial Plantation Forest Areas (HTI) in the Seven Priority Areas of BRG in 2019 using the theory of implementation of the Merilee S. Grindle policy (1980). This study used a qualitative method with a case study design. This research shows that many factors of interest, unclear authority of implementing actors, and institutional characteristics are factors inhibiting the success of a policy. On the other hand, the transparency of a policy implementation is an important factor in the success of the policy. Lack of transparency in a policy implementation will create conflict because more conflicts will make it difficult to implement a policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis proses produksi berita politik yang terjadi di Media Indonesia dan Koran Sindo selama proses kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2016-2017. Proses produksi yang dianalisis adalah area gate, yakni area yang menentukan berita-berita yang akan dipublikasikan oleh sebuah media. Berita-berita politik yang dihasilkan kedua media massa tersebut cenderung mendukung salah satu calon, yakni Media Indonesia mendukung pasangan Ahok-Djarot sedangkan Koran Sindo mendukung pasangan Anies-Sandi. Hal ini kemudian mengarahkan kepada pemahaman bahwa media-media tersebut berusaha mewujudkan kepentingan politik dari pemiliknya yang juga merupakan aktor politik pimpinan partai politik . Penulis berargumen bahwa area gate di kedua media tersebut dikendalikan oleh pemilik media. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan di atas adalah Gatekeeping Model oleh W. Lance Bennet, yang mengidentifikasi adanya 4 area gate dalam proses produksi berita. Permasalahan pemilik media sebagai gatekeeper, dapat dikategorikan ke dalam model economic ideal-type. Tetapi ketika kepentingan politik dari pemilik media yang menjadi gatekeeper, model Bennet memerlukan penambahan tipe gatekeeping dan modifikasi untuk beberapa dimensi dalam model tersebut. Penelitian ini membuktikan adanya intervensi, secara tidak langsung, oleh pemilik media terhadap ruang redaksi.

---

ABSTRACT
The purpose of this thesis was to analyze the production process of political news in Media Indonesia and Koran Sindo during political campaign of Jakarta Governor Election 2016 2017 . In particular, at the gate area of production process of political news. The political news that produced by those media had a tendency to support one of the candidates, Ahok Djarot supported by Media Indonesia and Anies Sandi supported by Koran Sindo. That condition then lead to the undestanding that those media seek to produced news in accordance with the political interests of its owner, who is also the leader of the political party. The writer of this thesis argued that gate area in both media is controlled by the media owner. This thesis used a qualitative method and referred to the primary and secondary data sources to answer the research question. The thesis used the gatekeeping model theory by W. Lance Bennet, who identified the existence of 4 gatekeeping areas at the production process of political news. The media owner as a gatekeeper actor categorized into an economic ideal type model. But, when the political interests of media owner as a gatekeeper, then Bennet rsquo s gatekeeping model requires modification. The thesis proved an indirect intervention by media owners in the newsroom.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan tentang konflik ekologi politik di Urut Sewu antar aktor-aktor berkepentingan yang disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Konflik dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen sebagai milik TNI dan adanya rencana penambangan pasir besi yang melibatkan elit militer. Pasca konflik penambangan pasir besi, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini menemukan bahwa konflik ekologi politik disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal yang memiliki ketergantungan tinggi pada kondisi ekologi. Dalam konflik ekologi politik ini terlihat tarik menarik kepentingan antara aktor negara, masyarakat lokal, perusahaan dan ENGO. Pada akhirnya, aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan terkonsolidasi dengan baiklah yang mendapat keuntungan dalam konflik ini. ......The thesis explains about political ecological conflict in Urut Sewu among the actors caused by iron sand mining in sub district Mirit. The conflict was started by claims over the land along the southern coast of Kebumen as belonging to armed forces and the presence of a plan by iron sand mining that involves elite military. Afterwards conflict of iron sand mining, the issue of change to the conflict refuses military exercises. The research use qualitative method with explanative design. The research discovered that political ecological conflict caused by the interests of mastery of natural resources created by elite in order to gain personal advantage with marginalization the local communities who as having independence high on the condition of ecology. In political ecological conflict this looks pull drawn of interest between state, local communities, businesses and ENGO. In the end, the actors who have power and consolidated who benefit in this conflict.