Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagaimana diketahui dewasa ini meskipun di kota-kota besar telah banyak sarana yang dapat memberikan pelayanan kesehatan, seperti dokter, Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik bahkan adapula klinik 24 jam, tetapi masih banyak masyarakat terutama para wanita yang mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada seorang bidan, khususnya dalam masalah kebidanan. Kenyataannya pula para bidan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberi pelayanan kesehatan dengan biaya yang lebih murah dan tidak hanya terbatas pada menolong wanita melahirkan saja atau dalam masalah kebidanan saja namun juga dalam hal-hal lainnya. Beranjak dari masalah tersebut maka di dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab dan wewenang bidan dalam pelaksanaan profesinya dam bagaimanakah pengaturannya mengenai praktek bidan tersebut serta bagaimana pula pelaksanaannya di dalam praktek. Dalam hubungan antara bidan dengan pasien, hukum diperlukan agar kepentingan kedua belah pihak dilindungi dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh tindakan pihak lainnya. Karena tanggung jawab bidan di dalam pelaksanaan profesinya mencakup aspek hukum yang luas yaitu aspek pidana, perdata dan administrasi negara, maka dalam skripsi ini penulis hanya menyorot dari segi hukum perdata saja. Dan metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara.

Abstrak :
Pemeriksaan bedah mayat forensik harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesi bagi pemeriksaan bedah mayat forensik. Bila tidak dilakukan sesuai dengan Standar Profesi maka berarti dokter yang melakukan pemeriksaan tersebut telah melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat mengakibatkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Undang-undang Kesehatan telah mengatur dalam pasal 55, bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dan ganti rugi tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti harus dilakukan sesuai dengan pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk melakukan gugatan ganti rugi sesuai dengan pasal-pasal tersebut, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kesalahan pemeriksaan bedah mayat forensik telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi. Sebagai contoh, penulis mengemukakan kasus Marsinah. Dalam kasus tersebut, telah terpenuhi syarat-syarat untuk melakukan gugatan ganti rugi oleh para pihak yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan adalah para terdakwa, sehingga mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada dokter yang melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik tersebut, R.S.U.D. Nganjuk sebagai atasan dokter tersebut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintah Daerah Jawa Timur sebagai badan hukum yang membawahi R.S.U.D. Nganjuk.

Abstrak :
Penelitian tentang proses penyelesaian hukum terhadap kasus malapraktek medik ini pertama-tama bertujuan mengetahui latar belakang, motivasi serta tujuan dari pasien yang menganggap diri korban malapraktek, ketika melakukan upaya hukum tertentu. Selanjutnya, penelitian ini secara kualitatif juga berusaha mengetahui hambatan-hambatan yang dialami pasien korban malapraktek dokter, tatkala penyelesaian hukum tersebut. Hambatan hambatan hukum maupun non hukum. Studi eksploratif kemudian dilakukan atas beberapa kasus malapraktek yang telah pernah terjadi selama ini. Dalam kaitan itu, dipergunakan kerangka teori yang melihat malapraktek sebagai suatu perilaku menyimpang profesional yang terdapat di kalangan profesi kedokteran. Penelitian kemudian menemukan bahwa responden yang melakukan perilaku menyimpang, diri telah terviktimisasi. Sebagai akibat kemudian menyadari bahwa dokter telah kemudian menganggap dari perasaan menjadi korban itu, responden melakukan proses hukum. Adapun tujuannya, selain untuk mendapatkan keadilan, juga untuk mengganjar dokter yang dianggapnya lalai itu. Ditemukan hasil, proses penyelesaian hukum oleh pasien selalu didahului oleh hubungan yang buruk antara dokter-pasien. memperlihatkan bahwa proses terhambat sebelum sempat disidangkan. hukum. Hasil penelitian juga pennyelesaian hukum itu itu berupa hambatan hukum maupun non kekosongan Adapun hambatan menonjol berupa adanya hukum Hambatan hukum yang dipakai sebagai dasar untuk membuktikan suatu medis sebagai malapraktek. yang dapat tindakan hambatan non hukum yang menonjol selain Sedang wawasan penegak hukum, juga sikap kalangan keterbatasan yang cenderung membela sejawatnya yang dituduh serta situasi politik hukum yang kedok teran masih melihat malapraktek menjadi subyek hukumnya. Pada gilirannya, lihat siapa yang proses hukum tadi kembali merupakan terhambatnya upaya viktimisasi struktural yang dialami responden.

Abstrak :
Sebagai rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengobati banyak pasien trauma dengan hendaya. Selain pengobatan, pasien trauma juga memerlukan perhatian dari aspek sosial ekonomi bila perlu kompensasi finansial dan untuk kepentingan asuransi, dengan penilaian Whole person impairment (WPI) seperti yang dijelaskan di Edisi Keenam AMA Guides to Permanent Impairment. Penelitian dilakukan pada 20 rekam medis pasien-pasien yang memiliki diagnosis awal dengan kerusakan tetap pada anggota gerak atas dan bawah dan tulang belakang untuk mengetahui perbedaan antara informasi yang dibutuhkan oleh dokter yang mengobati dan yang diperlukan oleh dokter untuk menilai impairment serta karakteristik pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan informasi-informasi adalam tahap anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang antara treating doctors dalam mengobati pasien dan assessing doctor dalam upaya menentukan Whole person impairment rating.

---

As a referral hospital, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo treated many trauma patients with impairments. Other than medical treatments, the traumatic patients also need attention on the socioeconomic aspect should there be financial compensation and insurance matters, by assessing the Whole person impairment (WPI) rating as described in the Sixth Edition of the AMA Guides to Permanent Impairment. Research was done on 20 medical records for patients with initial diagnosis with permanent impairment on the upper and lower extremities and spine to gauge the discrepancy between the information needed by the treating doctorss and those needed by the assessing doctors to calculate impairment. The results show that the majority of information needed to assess WPI was different than the information for therapeutic needs.

Abstrak :
Saat ini rumah sakit tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan dari pembayaran tunai saja. Pembayaran secara kredit dapat ditempuh dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah sakit. Tetapi apabila kebijakan kredit ini tidak dikelola dengan hati-hati rumah sakit akan gagal dan harus menyediakan dana tambahan untuk menambah modal agar chash flow tetap terjaga. Dalam usaha mengurangi risiko dari kebijakan kredit ini, maka rumah sakit menjalin ikatan kerja sama dengan pihak perusahaan (pihak ketiga) yang mengirimkan pasien dengan biaya jaminan perusahaan, ikatan kerja sama tersebut melalui penandatanganan Kesepakatan tertulis yang diberikan tentang hak dan kewajiban para pihak (rumah sakit dan perusahaan) termasuk jangka waktu perjanjian berakhir. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah Kesepakatan Tertulis antara rumah sakit dengan pihak ketiga (perusahaan) penjamin berhubungan dengan ketepatan waktu pembayaran piutang pasien rawat inap jaminan perusahaan cenderung meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dalam Kesepakatan Tertulis yang berhubungan dengan ketepatan waktu pembayaran piutang pasien rawat inap jaminan perusahaan yang mengadakan Kesepakatan Tertulis. dengan Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD). Untuk mengetahui faktor-faktor dalam Kesepakatan Tertulis yang berhubungan dengan ketepatan pembayaran piutang tersebut maka dilakukan analisis melalui karakteristik perusahaan dan karakteristik Kesepakatan Tertulis, kemudian di analisis secara Bivariat dan Multivariat. Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional, untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam satu periode waktu tertentu. Di samping itu dilakukan pula indepth interview untuk menguatkan justifikasi dalam pembayaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pembayaran sangat ditentukan oleh kesepakatan yang jelas antara rumah sakit dengan pihak penjamin (perusahaan) dan dilaksanakannya kesepakatan tersebut secara konsekuen. Dari 10 variabel yang diteliti, 6 di antaranya menunjukkan hubungan yang bermakna dengan ketepatan waktu pembayaran piutang. Dengan analisis multivariat, hanya 3 variabel yang benar-benar bermakna dan menunjukkan hubungan dengan ketepatan waktu pembayaran piutang yaitu jumlah tagihan dalam setiap kunjungan. jangka waktu Kesepakatan Tertulis terbentuk dan jangka waktu Kesepakatan Tertulis berlaku. Dari ketiga variabel bermakna ini, yang menunjukkan hubungan terbesar yaitu jangka waktu Kesepakatan Tertulis terbentuk yaitu : makin cepat Kesepakatan Tertulis terbentuk, maka pembayaran piutang makin besar. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi Rumah Sakit Kanker Dharmais dalam menentukan kebijakan lebih lanjut dan dapat meningkatkan kinerjanya.

---

Recently sources of hospital revenue and from out of pocket and though. Third party (insurance, employers). But if this credit policy is not carefully managed, the hospital will fail to collect patient's receivables an sequentially, the hospitals need to provide additional resources to maintain their cash flow. To minimize risk of this credit policy, Rumah Sakit Kanker Dharrnais has established a cooperative agreement with the company sending it's patients at the expense of company. The agreement is in the from of written agreement contract including medical treatment scope. the rights and obligations of each party then resulting in a mutual agreement. What seems to be a problem of this research is whether the contract document agreement between hospital and third party (company) results in punctuality of payment of hospitalized patients account at the expense of company. This is because the sum of the patients account is the biggest part ()fall accounts payable to the hospital. This research is intended to find out some factors in connection with the punctuality of payment of hospitalized patients account at the expense of company payable to Rumah Sakit Kanker Dharmais. To find out those factors made in the contact document agreement in connection with the punctuality of payment, those factors will be classified into company and written agreement characteristic then analysed by using univariance, bivariance dan multivariance analysis. The research methodology used is descriptive analysis using cross sectional design to find out the correlation between dependent and independent variables in a given period of time. Besides that, indepth interview was made to support the justification of the solution. The result of this research indicates that the punctuality of payment depends on clear agreement and application of the agreement consequently as well. The result of multivariance indicates that there are three significant variables and indicates a correlation to accuracy of account receivable payment such as sum of collection of each visit, the establishment and true application of that written agreement timing. Of those three significant variables indicating the biggest correlation is the duration is the duration of establishment of written agreement takes place, the bigger the punctuality of account payment. May this research be a good evaluation for Rumah Sakit Kanker Dharmais to determine a further policy as well as a better achievement.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang: Data dari WHO pada tahun 2010 diperkirakan kematian pejalan kaki akibat kecelakaan lalu lintas di jalan secara global mencapai angka 273.000 jiwa, setara dengan 22 dari seluruh total kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan. Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta khususnya roda dua mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,54 persen pertahunnya. Tetapi peningkatan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan peningkatan luas jalan, serta kurang adanya sarana bagi pejalan kaki. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta periode Januari 2013 hingga Desember 2015, didapatkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas dengan surat permintaan visum et repertum sebanyak 254 orang yang hidup dan sebanyak 707 korban yang meninggal.Tujuan: Mengetahui hubungan antara pola luka dengan usia dan keadaan korban pada kasus pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor roda dua di Jakarta.Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi potong lintang cross sectional pada korban pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor roda dua di wilayah kerja Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya yang diperiksa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Penelitian ini dimulai 01 September 2016 hingga 31 Desember 2016, dengan menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari rekam medis dan laporan abduksi yang disertai dengan surat permintaan visum, terhitung dari bulan Januari 2013 hingga Desember 2015. Data diuji menggunakan uji Chi-square dan hasil dinyatakan bermakna apabila nilai p

---

ABSTRACT
Background WHO found that the prevalence of pedestrian deaths caused by traffic accidents estimated 273.00 of life, equals 22 of total deaths by traffic accidents. The Number of vehicle in DKI Jakarta especially motorcycle elevated 10,54 per year. This situation is not followed by the widening of the road and improvement of pedestrian facilities.Data collected using from Cipto Mangunkusomo Hospital from January 2013 until Desember 2015, which came with a police request for a medical report visum et repertum showed that 707 victims died and 254 victims still a live from motor vehicle accidents.Purpose to determine the relationship between injury pattern with the age and state of pedestrians hit by two wheeled motor vehicles in Jakarta.Methode This study uses a cross sectional study research design to analyze the injury patterns found on pedestrians hit by two wheeled motor vehicles in the Traffic Unit of Jakarta rsquo s Police Department Region which were examined in Cipto Mangunkusomo Hospital. This study was performed during September 2016 until 31 Desember 2016. The data used were secondary data from the medical records of the patients and external examination records of the dead victims which came with a police request for a medical report from Januari 2013 until Desember 2015. The data was analyzed using Chi square test and was declared significant when p 46 years old . There was a significant relationship between injury patterns to the age of the victim. There was a significant relationship between injury patterns to the state of the victim alive or dead , the amount of abrasions on four extremities was found two to three and a half times more frequent to dead victims compared to living victims and on the head was found almost twice 1,9 times more frequent to the victims who died compared to a living victims. Key Words Injury Patterns, Pedestrians, Two Wheeled Vehicles.

Abstrak :
Latar Belakang: Kematian adalah siklus kehidupan yang mengakibatkan hilangnya berbagai hak dan kewajiban sosial serta hukum. Kematian akan dilaporkan secara tertulis pada surat keterangan kematian mencangkup semua informasi tentang kematian dan keterangan dokter secara terperinci termasuk didalamnya keterangan penyebab kematian. Surat keterangan penyebab kematian menjadi sangat penting karena berkaitan dengan hilangnya semua hak dan kewajiban yang dalam hal ini diatur oleh negara. Untuk itulah, penulisan surat keterangan penyebab kematian harus memenuhi unsur medis dan hukum. Tujuan: Mengetahui perbedaan tujuan dan alur pikir penulisan sebab kematian dalam sudut pandang hukum dan medis serta untuk mengetahui strategi pemenuhan tujuan hukum dan medis penulisan sebab kematian. Metode: Penelitian ini merupakan tipe kualitatif grounded theory, dan menggunakan teknik snowballing dalam menganalisa data. Penulisan sebab kematian dari segi hukum akan dilakukan grounded theory dari teori adekuasi yang akan menilai sufficiency dan relevancy, sedangkan penulisan sebab kematian dari segi medis akan dilakukan grounded theory terhadap teori patofisiologi. Hasil: Berdasarkan hasil analisa, perbedaan tujuan penulisan sebab kematian didasarak pada dua standart yang berbeda; secara medis penulisan penyebab kematian didasarkan pada formulir merujuk ICD-10, sedangkan tujuan penulisan secara hukum adalah penulisan yang mencangkup sebab akibat dari proses kematian itu sesuai disiplin ilmu terkait. Penulisan sebab kematian menggunakan konsep urutan logic yang disesuaikan dengan teori patofisiologi untuk menentukan penyebab langsung kematian. Urutan yang digunakan pun seragam, dimana antar urutan satu dengan lainnya memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Sedangkan untuk hukum yang melihat dari segi teori pembuktian, dimana segala poin-poin yang ada di dalam sertifikat penyebab kematian adalah relevan, namun untuk seluruhnya menjadi sebuah sebab, harus memenuhi unsur sufficient berdasarkan bobotnya masing-masing. Adapun strategi untuk memenuhi tujuan hukum dan medis dalam penulisan sebab kematian adalah tercapainya unsur sufficienty, yakni unsur waktu dan urutan logik yang akurat sehingga pada akhirnya surat keterangan kematian yang ada dapat memenuhi kecukupan hukum dan medis secara utuh. Kesimpulan: Perbedaan tujuan penulisan sebab kematian dari segi medis adalah berdasarkan aturan ICD-10, sedangkan dari hukum adalah kepastian hukum bahwa seseorang subyek hukum meninggal dan pembuktian penyebab kematian terkait dengan hak-hak hukumnya. Alur pikir medis menggunakan konsep urutan logik, sedangkan alur pikir hukum melihat dari segi teori pembuktian yang relevan namun untuk menjadi sebuah sebab memerlukan unsur sufficiency berdasarkan bobotnya masing-masing, sedangkan strategi pemenuhan tujuan hukum dan medis dalam penulisan sebab kematian adalah pemenuhan unsur sufficiency yakni unsur waktu dan urutan logik yang akurat. ......Background: Death is the end of a life cycle in which different social and legal rights and duties are lost. It will be reported in writing on a death certificate which includes all information about death and a detailed doctor's statement, including a statement of the cause of death. The certificate of the cause of death is crucial since it pertains to the loss of all rights and duties, which in this case are regulated by the state. For this reason, writing a certificate of cause of death must meet medical and legal elements. Aims: Knowing the contrasts between the legal and medical aims and trains of thought when writing a cause of death, as well as the strategies for achieving the legal and medical goals when writing a cause of death. Method: This research was a qualitative-grounded theory study and used the snowballing technique in analyzing the data. Grounded theory from adequacy theory was applied to writing the cause of death from a legal perspective which will assess sufficiency and relevance while writing the cause of death from a medical perspective will receive grounded theory treatment for pathophysiological theory. Result: The different purposes for writing the causes of death were based on two different standards, according to the results of the analysis: in the view of medical, the writing of the cause of death was based on the form referring to the ICD-10, while legally, the writing of the cause of death was based on writing that includes the cause and effect of the death process according to the related discipline. To discover the direct cause of death, the cause of death was written using the notion of a logical sequence that was applied to pathophysiological theory. The sequence used was also uniform, where between sequences, one another has a clear causal relationship. According to the proof theory, all of the points in the certificate of cause of death were significant, but for each of them to be a cause, they must fulfill sufficient elements based on their relative weights. The strategy for writing the cause of death that meets legal and medical objectives was to achieve adequate aspects, such as elements of time and exact logical order, so that the current death certificates may meet legal and medical adequacy as a whole. Conclusion: From a medical standpoint, the goal of writing the cause of death is based on ICD-10 standards, however from a legal one, it is legal certainty that a legal subject dies, and demonstrating the reason for death is connected to his legal rights. The medical line of thought employs the concept of logical sequence, whereas the legal line of thought examines the relevant theory of evidence. However, to become a cause, each requires an element of sufficiency based on their respective weights, and the strategy for achieving legal and medical objectives in writing the cause of death is to satisfy the element of sufficiency, namely the element of time and accurate logical sequence.