Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yang semula dikelola oleh Kementerian Agama beralih di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini akan mengkaji tentang penataan kelembagaan berdasarkan prinsip good governance, perbandingan Kelembagaan pengelolaan dana haji pada Kementerian Agama dan Badan pengelola Keuangan Haji, serta penerapan good governance dalam pengelolaan dana haji. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Hasil penelitian adalah Kemandirian lembaga pengelola dana haji merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan transparan. Untuk mencapai kemandirian ini, lembaga harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Secara keseluruhan perubahan pengelolaan dana haji menjadi di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Haji sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tujuan memberikan manfaat yang optimal bagi para calon Jemaah haji dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengeloaan dana haji. Dalam praktiknya, pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji menunjukan peningkatan nilai manfaat yang lebih dibandingakan dengan pengelolaan oleh Kementerian Agama dengan implementasi prinsip good governance dan akuntabilitas yang lebih ketat dan efisien.

---

The management of Hajj funds in Indonesia has undergone several changes, transitioning from being managed by the Ministry of Religious Affairs to being handled by the Hajj Fund Management Agency (BPKH). This study examines institutional arrangements based on the principles of good governance, comparing the institutional management of Hajj funds under the Ministry of Religious Affairs and the Hajj Financial Management Agency, and the implementation of good governance in Hajj fund management. The form of this research is doctrinal research. The findings indicate that the independence of the Hajj fund management institution is crucial to ensuring effective, efficient, and transparent fund management. To achieve this independence, the institution must adhere to good governance principles. Overall, the change in Hajj fund management to the Hajj Fund Management Agency is necessary to ensure more effective, efficient, transparent, and accountable management, with the goal of providing optimal benefits to prospective Hajj pilgrims and increasing public trust in Hajj fund management. In practice, the management of Hajj funds by the Hajj Fund Management Agency has shown an increase in benefits compared to management by the Ministry of Religious Affairs, with the implementation of stricter and more efficient good governance and accountability principles."

"Tesis ini membahas tentang Penentuan Status Beneficial Owner untuk mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penulisan difokuskan pada bagaimana menerapkan peraturan pajak domestik Indonesia dalam menentukan status beneficial owner. Juga bagaimana menerapkan ketentuan dalam P3B terkait dengan penentuan status beneficial owner. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Disimpulkan bahwa penentuan status beneficial owner harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan P3B atau treaty abuse. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap fasilitas yang diberikan dalam P3B terkait dengan penentuan status beneficial owner, terdapat dasar untuk tidak memberikan treaty benefit. Dengan demikian treaty benefit tidak boleh dinikmati oleh Wajib Pajak yang tidak berhak karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari tax treaty.

---

This thesis describes the determination of beneficial owner to prevent the abuse of tax treaty between contracting state. The writing is focused on how to apply the Indonesian domestic tax rules in determining the status of the beneficial owner. Also how to apply the provisions of the tax treaty in associated with determining the status of beneficial owner. This research is descriptive research. It can be concluded that determining the status of the beneficial owner must be placed in the context of abuse prevention of tax treaty. If there is abuse of the facilities provided in tax treaty associated with determining the status of the beneficial owner, the treaty benefit could not be provided to foreign tax payers. Thus the treaty benefits should not be enjoyed by the taxpayer who is not entitled because contrary to the intent and purpose of the tax treaty."

"Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa pasca reformasi diwarnai dengan pasang surut perkembangannya, baik dari aspek konsep, bobot atau besaran urusan pemerintahan yang terbagi untuk Pemerintah dan daerah otonom serta kecenderungannya ke arah sentralisasi atau desentralisasi. Berkaitan dengan itu, penelitian ini melakukan kajian terhadap bagaimana dinamika pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan desentralisasi dan otonomi daerah serta pembahasan tentang pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom dalam undang-undang dasar dan undang-undang, mulai saat Indonesia merdeka hingga saat ini. Dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi dinamika pengaturan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di Indonesia, diantaranya adalah kondisi sosial dan politik, perubahan konstitusi dan politik hukum. Kondisi sosial dan politik yang berkembang, sangat berpengaruh pada pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom. Pada konfigurasi politik yang demokratis dan terdapat keseimbangan diantara kekuatan politik, maka hubungan Pemerintah dan daerah otonom akan cenderung desentralisasi. Namun sebaliknya, pada konfigurasi politik yang tidak demokratis atau otoritarian maka hubungan Pemerintah dan daerah otonom cenderung sentralisasi."

"Tesis ini meneliti transaksi Murabahah. Pihak bank Syariah menganggap transaksi ini adalah jasa pembiayaan / financing. Sedangkan Ditjen Pajak menganggap transaksi ini jual-beli antara bank dengan nasabah, yang adalah obyek PPN. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative, dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, prinsipprinsip Syariah dan peraturan lainnya.Hasil penelitian menununjukkan Murabahah merupakan bentuk jual beli menurut hukum Islam. Karena itu transaksi Murabahah masuk menjadi obyek yang dikenakan PPN. Terjadi perubahan para pihak, sehingga Murabahah tampak semata-mata hanya perjanjian pembiayaan. Pengenaan PPN adalah pada nilai tambahnya saja, dan methode tax credit membuat tidak menimbulkan pajak berganda (non kumulasi).

---

This thesis examined Murabahah transactions. Syariah banks consider this transaction is a financing service / financing. Meanwhile, the Directorate General of Taxation considers this transaction trading between banks and customers, which is the object of VAT. This type of research is normative juridical, to conduct the analysis of the legislation, the principles of Sharia and other regulations.The research conclude Murabahah is a form of buying and selling according to Islamic law. Therefore Murabahah transactions entered into are subject to VAT object. Change the parties, so the Murabahah look solely financing agreements. The imposition of VAT is the only added value, and the tax credit method does not cause a double taxation (non-cumulative)."

"Tesis ini membahas mengenai dualisme penyelesaian masalah kredit bermasalah (Non Performing Loan) bank-bank BUMN. Di satu sisi menurut UU No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mengatur bahwa kredit bermasalah Bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara. Dampak dari pengaturan ini adalah pengaturan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK bahwa BPK berhak untuk memeriksa keuangan BUMN yang seharusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di sisi lain, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah oleh kekayaan negara dan pengelolaanya didasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendapat ini didukung pula oleh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa yang termasuk ke dalam piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat. Pendapat ini kemudian didukung oleh Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Cara penyelesaian kredit bermasalah Bank-Bank BUMN dilakukan melalui cara-cara yang lazim digunakan di dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menyarankan bahwa perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dihapuskan pasal 71 ayat (2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan masyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN adalah akuntan publik.

---

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of State owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) reguiates that non performing loan of State owned banks is a credit of State, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that reguiates the wealth of State owned enterprises is wealth of State. The effect of this regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK reguiates that BPK have authority to check State owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant. In other side, UU No. 19 Tahun 2003 about State Owned Enterprises reguiates that the wealth that owned by State owned enterprises is separate from the State wealth and its management is according to the health Corporation principles. This statement is support by UU No. 1 Tahun 2004 about State Treasury that reguiates the one that referred by State credit is amount money that must pay to Central govemment. This statement also support by Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, date 16 Agustus 2006. the way to settle non performing loan of State owned banks is by using the way that usually do in banking world. This study is using normative law perspective. The data are collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19 Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check State owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that the one that has authority to check State owned enterprises wealth is public accountant."

"Pokok permasalahan penelitian ini : (1) Mengapa terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha PKP2B mengenai tunggakan DHPB. Apakah pengusaha PKP2B tersebut telah merugikan keuangan Negara dan dapat dituntut; (2) Bagaimana sikap pengadilan atas dispute DHPB tersebut. Apakah pengadilan telah menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas; (3) Langkah apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan dispute DHPB dengan pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di kemudian hari, dan mencegah penurunan nilai DHPB dan royalti batubara karena transfer pricing.Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan sifat dan bentuk laporan yang deskriptif-analitis-preskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Sebagai hasil penelitian : (1) menurut pengusaha PKP2B tidak ada tunggakan DHPB karena dikompensasi dengan PPN masukan. Sementara menurut pemerintah ada tunggakan DHPB karena kompensasi tidak secara otomatis dan DHPB harus dibayar dulu, baru kemudian mengajukan restitusi PPN, mengingat DHPB dan PPN merupakan dua hal yang berbeda dan sesuai dengan asas bruto. Pengusaha PKP2B tidak merugikan keuangan Negara dan tidak dapat dituntut. (2) Pengadilan cenderung mengabulkan gugatan pengusaha PKP23, namun pengadilan belum menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas. (3) Langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah : (a) penyelesaian dispute DHPB secara damai melalui mekanisme kompensasi DHPB dengan PPN (b) menghilangkan disharmoni antara PP No.' 144/2000 dengan UU PPN No. 18/2000 dan mengikuti PKP2B yang berifat nail down sehingga pengusaha PICP2B tidak membayar PPN tetapi membayar PPn. (c) mengubah DHPB dan royalti batubara dari bentuk tunai menjadi bentuk batubara."

"Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi. Namun diketahui bahwa masih ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh terlapor karena banyak yang menganggap rekomendasi ombudsman tidak wajib dilaksanakan. Rekomendasi Ombudsman juga terkendala belum adanya Peraturan Pelaksana  Undang-Undang terkait tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman serta sanksi-sanksi yang semestinya diterapkan. Seharusnya Pemerintah mendukung pelaksanaan rekomendasi Ombudsman agar pelaksanaan pelayanan public semakin efektif dan efisien.

---

The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the administration of public services carried out by state and government administrators, including those run by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and State-Owned Legal Entities, as well as private or private bodies charged with carrying out services certain public whose part or all of the funds are sourced from the state budget and / or regional budget. One of the products produced by Ombudsman supervision is Recommendation. However, it is known that there are still recommendations made by the Ombudsman of the Republic of Indonesia that are not implemented by the reported party because many consider that the ombudsman’s recommendations are not mandatory. The recommendation of the Ombudsman is also constrained by the absence of implementing regulations relating to the implementation of the Ombudsman’s recommendations and the sanctions that should be applied. The Government should support the implementation of the Ombudsman’s recommendations so that the implementation of public services is more effective and efficient."

"

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini Kepala Daerah atau Gubernur tidak memiliki kewenangan penting terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jangka waktu yang diatur dalam pengisian jabatan adalah 18 bulan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selanjutnya, tidak ada perbedaan mengenai pertanggung jawaban Wakil Kepala Daerah yang dipilih melalui proses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang melalui pemilihan Kepala Daerah. 

---

Governor and / or Vice Governor who are in charge of managing and serving the community may be able to stop and / or be dismissed for reasons stipulated in the law. When the Governor and / or Vice Governor stops and / or dismissed a vacancy occurs so that the Regional Government organization cannot run optimally. The Act does not regulate the role of the Governor regarding the election of the Vice Governor, the period of filling in the position of Vice Governor, and accountability of the elected Vice Governor through the Regional People`s Representative Council. This research method is normative juridical. Normative juridical, namely the author analyzes the problem by using articles in a statutory regulation and various literatures such as books, journals, theses, dissertations and dictionaries as references in writing this research. In this case the Governor does not have important authority regarding the deployment of the Vice Governor position under Law 10 of 2016. The period stipulated in filling in the position is 18 months under Law 10 of 2016. Furthermore, there is no difference regarding accountability Vice Governor chosen through the process of the Regional People`s Legislative Assembly and through the election of Regional Heads.

"

"Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor yang rentan dengan urusan birokrasi dan regulasi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan peraturan Presiden nomor 68 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi sektor energi dan sumber daya mineral khususnya penyederhanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara untuk mendongkrak investasi dan menjadikan Indonesia sebagai negara terkemuka dalam kemudahan berusaha. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriftif kualitatif dengan menyandingkan data-data yang diperoleh dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyederhanaan proses perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral mampu mendongkrak minat para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan, kepercayaan para investor ini mendapat apresiasi dari Bank Dunia (World Bank) dengan menempatkan Indonesia ke peringkat 72 di tahun 2018 dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) di Indonesia. Peringkat tersebut merupakan keberhasilan tersendiri setelah pada tahun 2017 hanya menempati posisi ke-91 atau naik 19 peringkat.

---

Convoluted bureaucracy and regulation that hinder investment are still the classic complain in the business world, releasing the presidential regulation number 91 of 2017 on Acceleration of Doing Business, the government expects to ease permits for entrepreneurs such as micro, small and medium enterprises after acquiring capital investment agreement. One of the sectors susceptible to bureaucratic and regulatory matters is the energy and mineral resources sector. The Ministry of Energy and Mineral Resources has the task of administering government affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in conducting state government based on the presidential regulation number 68 of 2015 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of ESDM carrying out deregulation and debureaucratization of energy and mineral resources sector, especially the simplification of mineral and coal mining license to heighten investment and to make Indonesia a leading country in the ease of doing business. This research is conducted using normative legal research methodology through the study of literature with the typology of qualitative prescriptive research by placing the acquired data side by side and then associating them with the legislation. The result of the research shows that the simplification of the licensing process in the energy and mineral resources sector is capable of heightening investors interest in investing their capital in Indonesia. The credence of the investors received appreciation from the World Bank by placing Indonesia 72nd in the 2018 ranking of the Ease of Doing Business (EODB) in Indonesia. The rank was a success because it was increased by 19 points in comparison with Indonesias 91st position in 2017."

"Kewajiban divestasi saham asing kepada peserta Indonesia telah dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, untuk sektor pertambangan mineral dan Batubara, pengaturan terkait kewajiban divestasi saham penanaman modal asing kepada peserta Indonesia dimuat secara lebih detail diantaranya melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang masing-masing telah mengamandemen peraturan sebelumnya, terdapat perbedaan pengaturan kewajiban divestasi saham bagi pihak asing baik dari segi persentase saham yang wajib dialihkan maupun tenggat waktu implementasi kewajiban dimaksud. Penulisan ini menitikberatkan pada 2 (dua) pembahasan yakni: (1) mengkaji berbagai instrumen pengaturan nasional dan implementasi kewajiban divestasi saham asing di bidang pertambangan mineral dan Batubara dan (2) menganalisa implementasi dan permasalahan dalam Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Asing di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan implementasi divestasi saham asing diantaranya terkait peraturan perundang-undangan nasional yang terus mengalami perubahan dalam tempo singkat sehingga mengakibatkan ketidakpastian investasi dalam 1 dekade terakhir, pertimbangan politis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai divestasi saham asing, serta perhitungan keekonomian untuk komoditas non mineral logam dan Batubara yang ditawarkan dalam kerangka divestasi saham asing. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memastikan adanya konsistensi regulasi dan kebijakan terkait kewajiban divestasi saham asing diantaranya dengan mempertahankan kebijakan penghitungan menggunakan metode discounted cash flow.

---

The obligation for foreign share divestment to Indonesian participants has been stipulated in the legal regulations. However, for the mineral and coal mining sector, the regulations concerning the obligation of foreign investment share divestment to Indonesian participants are detailed further through the issuance of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining and Government Regulation No. 96 of 2021, which have each amended previous regulations. There are differences in the regulations regarding the obligation of share divestment for foreign parties, both in terms of the percentage of shares that must be transferred and the deadlines for implementing these obligations. This writing focuses on two main discussions: (1) examining various national regulatory instruments and the implementation of the foreign share divestment obligation in the mineral and coal mining sector, and (2) analyzing the implementation and issues related to the Foreign Share Divestment Obligation in the mineral and coal mining sector. Issues related to the implementation of foreign share divestment include the frequent changes in national legislation, which have led to investment uncertainty over the past decade, political considerations in the formulation of legislation on foreign share divestment, and the economic calculations for non-metallic mineral commodities and coal offered under the foreign share divestment framework. Therefore, the government needs to ensure regulatory and policy consistency regarding the foreign share divestment obligation, including maintaining the calculation policy using the discounted cash flow method."