Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik di Indonesia berpotensi melemahkan keamanan nasional Indonesia, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai deteksi dini dan peringatan dini melalui peranan intelijen sebelum merekomendasikan izin visa jurnalis asing yang masuk ke Indonesia. Dilema permasalahan muncul ketika kebijakan izin khusus bagi jurnalisme asing untuk pencegahan masuknya spionase asing tersebut dinilai oleh beberapa komunitas wartawan di Indonesia sebagai pembatasan kebebasan pers di Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis peranan Intelijen untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam pencegahan kegiatan spionase melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia, (2) mengidentifikasi dan menganalisis Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase serta melemahkan keamanan nasional, (3) merumuskan deteksi dini dan peringatan dini yang tepat untuk dilakukan penyelenggara intelijen negara dengan mengutamakan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Obyek yang dijadikan studi untuk penelitian ini adalah penyelenggara intelijen yang mempunyai peranan melakukan pencegahan terhadap kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kontra intelijen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini (1) pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing ditentukan oleh kekuatan regulasi yang memadai, kemampuan SDM intelijen, kualitas produk intelijen, kegiatan atau operasi kontra intelijen dan kualitas koordinasi intelijen, (2) Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase dan melemahkan keamanan nasional adalah jurnalistik asing yang melakukan covert action dan melanggar izin jurnalistik asing di Indonesia, (3) perumusan deteksi dini dan peringatan dini yang mengutamakan kebebasan pers dengan cara memberikan kemudahan akses pengajuan aplikasi perizinan melakukan Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. ......Foreign espionage through journalistic activities in Indonesia have potential to weaken Indonesias national security, that prevention efforts by intelligence bodies are needed as an early detection and warning system before visa permit could be issued for those foreign journalists. The dilemma arises when such special permit policy for foreign journalists to prevent foreign espionage activities is considered as a limitation of freedom of press by some journalist communities in Indonesia. The research objectives are (1) to identify and analyze the role of state intelligence bodies in performing early detection and warning to prevent espionage activities by foreign journalists in Indonesia, (2) to identify and analyze foreign journalistic activities that have potential to be compromised by espionage activities which may cripple national security, (3) to formulate an appropriate early detection and warning approach to be performed by the state intelligence bodies without infringing the freedom of press principles. This research used a descriptive qualitative data approach. The object of the study is the state intelligence bodies responsible to prevent foreign espionage activities by foreign journalists in Indonesia. This study used counter-intelligence theory. Data collection are performed through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study (1) implementation of early detection and warning system to prevent foreign espionage activities by foreign journalists are determined by adequate regulatory power, human resources capability, quality of intelligence products, counterintelligence activities or operations and quality of intelligence coordination, (2) Foreign journalists that have potential to carry out espionage activities and endanger national security are those who carry out covert action and violate their press permit, (3) formulation of early detection and warning system which prioritizes freedom of the press should take into account providing easy access for foreign journalists to apply for legal permit to carry out foreign journalistic activities in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada dilema demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji secara kritis fenomena pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional di berbagai negara, khususnya Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis bukti dokumen. Dengan menggunakan teori dan infrastruktur pengawasan siber Lawrence Lessig, serta Jack Balkin dan Sanford Levinson dengan fenomena national surveillance state-nya sebagai pisau analisa, tesis ini akan menjelaskan bagaimana sekuritisasi pengawasan siber merupakan bagian integral dari fenomena national surveillance state. Kemudian peneliti juga menggunakan konsep demokrasi dan konsep keamanan nasional untuk mengkaji penggunaan pengawasan siber, sehingga terlihat bagaimana perdebatan demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian sehingga didapati hal-hal sebagai berikut: Pertama, komponen utama dari debat demokrasi-pengawasan siber adalah perlombaan teknologi. Kedua, pada akhirnya demokrasi harus menghasilkan keseimbangan dengan praktik pengawasan siber yang sesuai dengan budaya politik negara dan hak asasi manusia universal. Ketiga, segala regulasi kebijakan siber di Indonesia menggunakan pendekatan "state centric", sehingga belum memberikan kejelasan untuk memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber.

---

ABSTRACT
This thesis is approved in the dilemma of democracy and cyber surveillance in national security agreements. The purpose of this thesis is to examine the critical phenomenon of surveillance in national security in various countries, especially Indonesia. To get updated results, researchers used qualitative methods with in-depth interviews and document evidence analysis. Lawrence Lessig, as well as Jack Balkin and Sanford Levinson with their national surveillance phenomena as a knife of analysis, this thesis will explain how the securitization of cyber surveillance is an integral part of the nation's national surveillance phenomenon. Then the researcher also uses the concept of democracy and the concept of national security to examine the use of cyber surveillance, so as to allow the use of democracy and cyber surveillance in national security. The results of the research and discussion in this thesis are in accordance with the challenges taken by the focus of the study so that the following are found: First, the main component of the cyber democracy-supervision debate is the technological race. Second, democracy must ultimately strike a balance with cyber surveillance practices that are compatible with political culture and universal human rights. Third, all cyber policy regulations in Indonesia use "state centric", so it has not provided clarity to ensure the security of individuals, devices and networks in cyberspace.

Abstrak :
ABSTRAK
Potensi ancaman terhadap masuknya Obat dan Makanan impor tanpa izin edar (TIE), masih menunjukan tren yang sangat dominan pada temuan pengawasan dan penyidikan BPOM dan DJBC. Paket Kebijakan Ekonomi XV membawa konsekwensi pengawasan post border, yang menyertakan gap pengawasan masuknya Obat dan Makanan mengarah pada kondisi lawlessness. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerjasama BPOM dan DJBC dalam lingkup pertukaran data dan informasi intelijen yang mendukung kebijakan pengawasan post border dan merumuskan rekomendasi model collaborative/fusion intelligence untuk memperkuat ketahanan nasional dari hakekat ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kombinasi (mix method) yaitu metode kuantitatif menggunakan kuisioner, dan kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan focus group discussion, yang dianalisa menggunakan Analisa SWOT, software Discourse Network Analysis, serta Alternative Future Analysis. Untuk memperkuat analisa digunakan Delphi Methods dengan menyimpulkan opini Ahli. Informan ditentukan berdasarkan kompetensi intelijen dan keterwakilan wilayah kerja dalam beberapa skema impor, serta Ahli dari BPOM, DJBC, SKSG-UI, dan BIN. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama BPOM dan DJBC yang telah ada perlu direvitalisasi dengan melakukan integrasi fungsi intelijen dalam konteks pengawasan post border. Model collaborative intelligence dapat diterapkan dengan implementasi Siklus Analisa Intelijen Terintegrasi yang terbagi dalam tahap pengumpulan internal, analisa terintegrasi dan diseminasi terintegrasi. Efektifitas collaborative intelligence dibangun dan dievaluasi menggunakan lima faktor pendukung: tata kelola; riset analitik tradecraft; regulasi; SDM; dan pemanfaatan teknologi informasi. Struktur organisasi yang disesuaikan dengan lingkungan pengawasan post border berbentuk adhocracy.

---

ABSTRACT
The findings of Indonesian-FDA (Indonesian-Food and Drug Authority) and DGCE (Directorate General of Customs and Excise) control and investigation showed dominance of potential threat of entry of imported Drug and Food without registration number. The XV Economic Policy Package carries consequences in post border control which includes gap in control of the entry of Drug and Food leading to a state of lawlessness. This study aims to analyse the collaborative implementation of Indonesian-FDA and DGCE in the scope of data exchange and intelligence information that supports post border control policy and formulate recommendations of collaborative/fusion intelligence models to strengthen national resilience from the nature of the threat. The research was conducted by mix method, quantitatively method using questionnaires and qualitatively through literature studies, in-depth interviews, and focus group discussions, which were analysed using SWOT Analysis, Discourse Network Analysis software, and Alternative Future Analysis. Further, the Delphi Methods by concluding Expert opinion was used to strengthen the analysis. Informants were determined based on intelligence competence and work area representation in several import schemes, as well as experts from Indonesian-FDA, DGCE, SKSG-UI, and BIN. The results showed tha the existing collaboration between Indonesian-FDA and DGCE needs to be revitalized by integrating the intelligence function in the context of post border control. The collaborative intelligence model can be implemented by means of Integrated Intelligence Analysis Cycle which is divided into stages of internal collection, integrated analysis and integrated dissemination. The effectiveness of collaborative intelligence is built and evaluated using five supporting factors: governance; tradecraft analytic research; regulation; human resources; and the use of information technology. The organizational structure that is adapted to the postborder control environment is in the form of adhocracy.

Abstrak :
Banyaknya Pengungsi Rohingya yang berdatangan di Aceh sejak tahun 2009, hal tersebut menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika menghadapi masalah pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, peran intelijen kepolisian menjadi sangat penting dalam mendeteksi potensi tindakan kriminal dan mencegahnya sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, serta faktor yang menghambat kinerjamereka dan bagaimana tugas dan fungsi dapat dioptimalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Intelkam Polda Aceh memiliki peran penting dalam deteksi dini potensi konflik, pelayanan administrasi dan pengawasan, serta pengumpulan dan penyajian informasi kepada pimpinan dan instansi terkait, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dengan melakukan deteksi dini konflik, menyediakan informasi dasar pengambilan keputusan, dan menerapkan strategi melibatkan masyarakat, membangun jaringan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik.. Namun, masih terdapat tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, pengembangan kapasitas intelijen kepolisian, dan perluasan jaringan kerja sama dengan pihak internasional untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Aceh. ......The large number of Rohingya refugees arriving in Aceh since 2009 has led to potential security and order disturbances in the Indonesian National Police (Polri) is a government agency that has a main task in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. However, when dealing with the Rohingya refugee problem in Aceh Province, the role of police intelligence becomes very important in detecting potential criminal acts and preventing them early on. The purpose of this study is to analyze the duties and functions of police intelligence in the handling and prevention of Rohingya refugees in Aceh Province, as well as factors that hinder their performance and how duties and functions can be optimized. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and participatory observation. The results showed that the  Directorate of Intelligence  of the Aceh Regional Police has an important role in early detection of potential conflicts, administrative and supervisory services, as well as collecting and presenting information to leaders and related agencies, including in handling Rohingya refugees in Aceh by conducting early detection of conflicts, providing basic information for decision making, and implementing strategies to involve the community, build information networks, and encourage community participation to minimize potential conflicts. However, there are still challenges in carrying out the tasks and functions of police intelligence, such as limited resources and lack of coordination between related agencies. Therefore, this study recommends improving coordination between relevant agencies, developing police intelligence capacity, and expanding cooperation networks with international parties to strengthen efforts to handle and prevent Rohingya refugees in Aceh.

Abstrak :
Radikalisme masih menjadi ancaman yang besar bagi ketahanan ideologi negara Indonesia. Pasca reformasi dan terbukanya segala informasi, membuat perkembangan radikalisme dan perilaku teror semakin meluas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan harus mampu menerapkan pendekatan yang tepat untuk melakukan pencegahan radikalisme di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan dari program pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan dan Direktorat Deradikalisasi BNPT serta merumuskan analisis penggalangan intelijen dengan menggunakan RASCLS-MICE dalam program pencegahan radikalisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengolahan data dan analisis menggunakan triangulasi data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara narasumber dan studi kepustakaan baik buku, jurnal, media, dan berita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh BNPT terbagi dalam dua direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan dan Direktorat Deradikalisasi. Direktorat Pencegahan memiliki beberapa cakupan bidang yang bertujuan untuk mencegah masyarakat umum dan kelompok rentan untuk tidak terpapar faham radikalisme. Kemudian Direktorat Deradikalisasi memiliki cakupan bidang yang bertujuan untuk mengembalikan para napiter, eks napiter, dan keluarganya kepada ideologi Pancasila dan NKRI. Serta mencegah agar tidak kembali kepada jaringan/kelompoknya dan melakukan aksi teror. Dalam melaksanakan program pencegahan radikalisme, pendekatan RASCLS-MICE dan Cultural Intelligence diterapkan oleh BNPT. Namun terdapat beberapa pendekatan yang tidak diterapkan oleh masing-masing direktorat seperti, pendekatan Scarcity dan Coercion tidak diterapkan dalam Direktorat Deradikalisasi. Kemudian pendekatan Commitment tidak diterapkan dalam Direktorat Pencegahan. ......Radicalism is still a big threat to the resilience of the Indonesian state ideology. After the reformation and the opening of all information, the development of radicalism and terror behavior became more widespread. National Counter Terrorism Agency (BNPT) as an institution that has the duty and authority to carry out prevention must be able to apply the right approach to prevent radicalism in Indonesia. This study aims to determine the form of implementation of the radicalism prevention program carried out by the Directorate of Prevention and the Directorate of Deradicalization of the BNPT and to formulate an analysis of intelligence gathering using RASCLS-MICE in the radicalism prevention program in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative. Data processing and analysis techniques use data triangulation. Sources of data used in this research are interviewees and literature studies both books, journals, media, and news. The results of this study indicate that the implementation of the radicalism prevention program carried out by BNPT is divided into two directorates, namely the Directorate of Prevention and the Directorate of Deradicalization. The Directorate of Prevention has several scopes of fields that aim to prevent the general public and vulnerable groups from being exposed to radicalism. Then the Directorate of Deradicalization has a scope of fields that aims to return convicts, ex-convicts, and their families to the ideology of Pancasila and the Unitary Republic of Indonesia. And prevent them from returning to their networks/groups and carrying out acts of terror. In implementing the radicalism prevention program, the RASCLS-MICE and Cultural Intelligence approaches are applied by BNPT. However, there are several approaches that are not applied by each directorate, such as the approaches Scarcity and Coercion that are not applied in the Directorate of Deradicalization. Then the approach is Commitment not applied in the Prevention Directorate.

Abstrak :
Tesis ini, disusun untuk mengungkapkan permasalahan Papua khususnya terkait pergerakan West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) di lingkungan internasional, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya WPNCL dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua baik di dalam negeri maupun luar negeri. Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada teori self determination, teori separatisme, teori ancaman, dan teori diplomasi publik. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data kualitatif, melalui metode pengumpulan data dari literatur dan studi referensi. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan Papua hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau solusi dalam penyelesaiannya. Bahkan akibat ketidakpuasan masyarakat Papua atas Pepera dan perbedaan paham tentang sejarah Papua yang semakin berkepanjangan memicu munculnya gerakan-gerakan kelompok separatis Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Manuver gerakan politik kelompok separatis Papua di lingkungan internasional bertujuan untuk merepresentasikan tuntutan self determination di Papua. Isu-isu yang diusung dalam mencari dukungan di lingkungan diantaranya peninjauan kembali proses terciptanya New York Agreement, peninjauan kembali hasil Pepera, dan tingginya angka pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya organisasi Papua merdeka yang terlibat dalam kegiatan propaganda di lingkungan internasional yakni WPNCL, dimana pergerakannya cenderung berfokus pada propaganda permasalahan Papua di lingkungan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan luar negeri untuk mereduksi munculnya campur tangan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua maupun pergerakan kelompok separatis Papua. secara kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman dari pergerakan WPNCL di lingkungan internasional yang akan berdampak pada keutuhan NKRI. ......The issue of Papua, especially related to the movement of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) in the international environment, is likely to have an impact on the integrity of the Republic of Indonesia. This was motivated by WPNCL's efforts in fighting for Papuan independence both at home and abroad. The theoretical basis used in this study refers to the theory of self-determination, theory of separatism, and theory of threat, theory of public diplomacy. This type of research is descriptive analytical, using qualitative data, through data collection methods from the literature and reference studies. This study explains that the Papuan problem has yet to find a common ground or solution in its resolution. In fact, due to the dissatisfaction of the Papuan people over the Act of Free Choice and differences in understanding about Papua's history, which is increasingly protracted, it has triggered the emergence of Papuan separatist movements at home and abroad. The political movement maneuver of the Papuan separatist groups in the international environment aims to represent the demands of self-determination in Papua. Issues raised in seeking support in the environment include reviewing the process of creating the New York Agreement, reviewing the results of the Act of Free Choice, and the high number of human rights violations in Papua. One of them is an independent Papuan organization that is involved in international propaganda activities, namely WPNCL, whose movement tends to focus on propaganda for Papuan issues in the international environment. Facing these conditions, the Government of Indonesia needs to establish a foreign policy to reduce the emergence of foreign interference in resolving Papuan problems and the movement of Papuan separatist groups. In conclusion, this study aims to analyze the potential threats from the WPNCL movement in the international environment that will have an impact on the integrity of the Unitary Republic of Indonesia.

Abstrak :
Tindakan sosial sangat dipengaruhi oleh ideologi, termasuk kekerasan. Fakta sosial menunjukan bahwa ideologi-ideologi tertentu memahami bahwa jalan menyesaikan perbedaan dalam keyakinan yakni dengan melakukan kekerasan.Berdasarkan itu, kemudian penulis memilih judul tesis Analisis Ideologi Transnasional Wahabi-Salafi (Wahdah Islamiyah) dan Ketahanan Nasional Kota Makassar. Ideologi Transnasional merupakan Ideologi yang sifatnya lintas negara yang membawa kepentingan khusus. Ideologi transnasional Wahabi-Islam (Wahdah Islamiyah) tidak hanya mengajarkan doktrin akan tetapi juga kadang membawa agenda-agenda politik tertentu. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian deskritif kualitatif. Lokasi penilitian di kota Makassar dengan subjek ormas Wahdah Islamiyah. Dalam penarikan sampling penulis menggunakan snowball sampling. Teknik dalam pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, catatan observasi serta studi dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan simpatisan Wahdah Islamiyah. Ada tiga metode analisis data yang digunakan di antaranya metode induktif, deduktif, komparatif. Hasil Penelitian ini, menyimpulkan bahwa Wahdah Islamiyah memiliki persinggungan dengan Ideologi Transnasional Wahabi-Salafi pada wilayah akidah atau teologis. Perihal Ketahanan Nasional dalam hal ini keutuhan bangsa, Namun, Wahdah Islamiyah memiliki bibit ancaman terhadap ketahanan nasional ini ditandai dengan sikap Wahdah Islamiyah yang tidak mau menerima perbedaan pahaman atau mazhab dalam Islam.

---

Social action very influenced by ideology including violence. the social fact show that some ideologies understand that the path to solve differences in faith is doing violence. based on that, the writer choose the title of thesis ?The Analysis of Transnational of Wahaby-Salafy And National Resilience (Case Study Wahdah Islamyah in Makassar. transnational ideology is kind of ideology which has unique movement among nations which bring special necessity. transnational ideology sometime brings political agenda. This research is using descriptive qualitative method. it located in Makassar and Wahdah Islamyah as a subject. for sampling the writer using snowball sampling. techniques in takin data use in depth interview, observation notes and document study. informant in this research is the committee of Wahdah Islamiyah. there are three analysis data method, inductive, deductive and comparative. The result of this research conclude that Wahdah Islamyah has correlation with Transnational ideology Wahaby Salafy in faith or theology. about national resilience in the term of nation unity, although it signed in Wahdah Islamyah behave which doesn?t accept differences in understanding of Islamic Mazhab.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi pustaka terkait Analisis Kemampuan Security Operations Center SOC Sebagai Sistem Pertahanan Siber dalam Mengatasi Ancaman Serangan Siber di Indonesia dimana berdasarkan laporan The Global Cybersecurity Index2017, Indonesia termasuk dalam negara dengan keamanan siber yang lemah menempati peringkat ke-69. Sedangkan menurut Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 25 negara anggota se Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk 1 menganalisis kemampuan Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia dan 2 menganalisis kendala Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori ancaman. Hasil dari penelitian ini adalah 1 kemampuan SOC BSSN sebagai pertahanan siber masih belum baik terutama pada aspek people, 2 terdapat beberapa kendala SOC diantaranya pimpinan masih belum sadar akan pentingnya SOC, tingkat kompleksitas dalam membangun dan menerapkan prosedur, serta dalam pembangunan memerlukan waktu yang lama dan modal yang besar. Hasil analisis ancaman serangan siber menunjukkan bahwa level ancaman serangan siber di Indonesia berada pada kategori tinggi, sehingga membahayakan kepentingan Negara dan mempengaruhi ketahanan nasional.

---

This study is a literature study on the Analysis of Security Operations Center SOC Ability as a Cyber Defence System in Overcoming Cyber Attack Threats in Indonesiawhere, according to The Global Cybersecurity Index 2017, Indonesia is included in a country with weak cyber security ranked 69th. Meanwhile, according to Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia is ranked 12th from 25 member countries of Asia Pacific. This research uses qualitative approach with data collection through interview and literature study. This study aims to 1 analyze the capabilities of the Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of cyber attack in Indonesia and 2 to analyze the constraints of Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of siber attacks in Indonesia. The theory used is the theory of threats. The results of this study are 1 the ability of SOC BSSN as cyber defense is not good, especially in the people aspect, 2 there are some SOC obstacles including the leader still not aware of the importance of SOC, the level of complexity in building and implementing procedures, long time and big capital. The results of the analysis of cyber threats indicate that the threat level of cyber attacks in Indonesia is in the high category, thus endangering the interests of the State and affecting national resilience.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Strategi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. Suatu negara dituntut untuk dapat menguasai TIK secara baik dan benar serta tepat guna, karena dunia siber dapat menjadi potensi ancaman serta penyelenggaraan keamanan siber yang belum terintegrasi dapat berdampak terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian desktriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Menganalisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia, 3 Menganalisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori organisasi, teori strategi, ancaman siber, keamanan siber, Global Cybersecurity Index 2017, serta analisis kesenjangan. Hasil dari penelitian ini adalah 1 Analisis penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Analisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 3 Analisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. ......This research discusses the Strategy of National Cyber and Crypto Agency in Facing Cyber Threats in Indonesia. A country is required to be able to master ICT properly and correctly and appropriately, because the cyber world can be a potential threat and the implementation of cyber security that has not been integrated can affect the sovereignty of the state and national resilience. National Cyber and Crypto Agency is in charge of implementing cyber security effectively and efficiently by consolidating all elements related to cybersecurity. This research is included in this type of descriptive research using qualitative approach and data collection method through observation, literature study, interview and documentation. This study aims to 1 Analyze the conditions of cyber security in Indonesia 2 Analyzing the gap in the state of cyber security in Indonesia, 3 Analyzing National Cyber and Crypto Agency strategy to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia. Theories used are organizational theory, strategy theory, cyber threat, cyber security, Global Cybersecurity Index 2017, and gap analysis. The results of this study are 1 Analysis of the implementation of cyber security in Indonesia 2 an analysis of the gap in cyber security conditions in Indonesia 3 National Cyber And Crypto Agency strategy analysis to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia.

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah instansi yang memiliki peran penting dalam menopang perekenomian bangsa. Maka keberadaan BUMN tersebut membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya mempunyai keunggulan dalam keahlian namun juga harrus memiliki integritas kebangsaan dan nasionalisme kemudian bisa membawa kemajuan BUMN untuk bangsa dan negara. Disinilah persoalan muncul. Di tengah negara fokus dalam pengembangan BUMN, kita dihadapkan pada potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). AGHT yang paling laten adalah paham radikal (Radikalisme). Radikalisme adalah pandangan dan sikap yang menjustifikasi kekerasan dalam menarasikan kebencian terhadap negara. Orang yang memiliki pandangan radikal, mengganggap bahwa negara tidak sesuai dengan imajinasi keyakinannya, sehinga negara dianggap dzolim dan harus diperangi. Negara bagi kaum radikal harus mengikuti apa yang dipikirkannya meskipun menabrak nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Mereka tak mengenal tenggangrasa dan tepasilira alias intoleran. Pandangan yang demikian tersebut bisa mendorong tahapan selanjutnya yang membahayakan bukan hanya pada negara namun juga pada personal yakni terorisme. Radikalisme yang negatif tersebut bisa memproduksi terorisme yang merusak seluruh sendi kebangsaan. Pandangan Radikalisme yang berujung pada terorisme ini telah masuk ke lingkungan BUMN. viii Maka dibutuhkan peran intelijen, sebagai deteksi dini dan peringatan dini potensi penyebaran radikalisme tersebut. Harapannya, radikalisme tidak boleh masuk ke lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada gilirannya akan menghambat atau bahkan merusak BUMN itu sendiri. ......State Owned Enterprise (BUMN) are agenies that have an important role in supporting the nation’s economy. So the existence of these SOEs requires human beings who not only have superiority in expertise but also must have national integrity and nationalism then be able to bring the progress of SOEs for the nation and state. This is where the problem arises. In the midst of a country focusing on the development of SOEs, we are faced with potential Threats, Distruption, Obstacles and Challenges (AGHT). The most latent AGHT is radicalism (Radicalism). Radicalism is a new and attitude that justifies violence in narrating hatred against the state. People who have radical views, think that the state is not in accordance with the imagination of their beliefs, so the state is considered tyrannical and must be fought. The state for radicals must follow what they think event though it clashes with human and national values. They do not know tolerance and tepasilira alias intolerance. Such a view can encourage the next stage which is dangerous not only to the state but also to individuals, namely terrorism. This negative radicalism can produce terrorism which destroys the whole nation. This view of radicalism that led to terrorism has entered the SOE environment. So the roel of intelligence is needed, as early detection and early warning of the potential spread of radicalism. The hope is that radicalism should not enteer the environment of State-Owned Enterprises (BUMN), which in turn will hinder or even damage the BUMNs themselves. This research tries to describe the potential threat of radicalism in the BUMN environment, then stepas for early detection and early warning carried out by management in dealing with this radicalism. As well as the efforts made by the intteligence community with BUMN and other intelligence communities in dealing with this radicalism.