Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eko Kristianto
"ABSTRAK
Tesis ini memuat analisis risiko keamanan di Bandar Udara lnternasiona! Soekamo-Hatta. Meningkatnya jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan serta keterbatasan tenaga dan teknologi pengamanan di Bandara Soekamo-Hatta memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) dan risiko keamanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar tingkat keamanan Bandara Intemasional Soekamo-Hatta dan strategi pengamanan seperti apa yang telah dikembangkan pihak keamanan bandara untuk mengurangi tingkat risiko keamanan pada masa akan datang.
Peristiwa peledakan born di Terminal F Bandara Intemasional Soekamo-Hatta pada tanggal 27 April 2003 merupakan bentuk nyata aksi kekerasan dan gangguan keamanan terhadap fasilitas bandara yang menimbulkan kerugian finansial dan korban luka-luka. Selain adanya ancaman teror born, risiko keamanan di bandara juga datang dari kasus-kasus pencurian, gangguan layanglayang, kerusakan mesin pesawat, kebakaran, kosleting fistrik, cairan berbahaya, senjata api, masuk landasan pesawat, merokok di area terlarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat. Selain itu juga maraknya aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan calo tiket) dapat menimbulkan risiko gangguan keamanan.
Penelitian tesis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan di Bandara Soekarno-Hatta serta berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang terdapat di Bandara Soekamo-Hatta. Selain itu juga untuk mengetahui berbagai factor yang menjadi hambatan dalam penerapan manajemen pengamanan di bandara.
Berdasarkan hash penelitian, di Bandara Soekamo-Hatta terdapat 2 (dua) institusi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, yakni Administrator Bandara (Adbandara) dan PT. Angkasa Pura II. Hal ini selain melanggar Pasal 26 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, juga menunjukkan terjadinya dualisme dalam pengelolaan bandara yang dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan high economic cost serta terjadinya tumpang-tindih kewenangan. Dalam menjalankan fungsi pengamanan bandara, tidak terdapat pola koordinasi yang balk antar instansi yang memiliki tugas mengamankan bandara seperti Divisi Pengamanan Bandara (AVSEC) PT. AP II, Perusahaan Pengamanan Out Sourcing (PT. Adonara Bakti Bangsal ABB), Kepolisian Bandara, Bagian Keamanan Maskapai Penerbangan, Bea dan Cukai, TNI-AU, Brimob dan Unit Usaha yang ada di Bandara. Selain itu, terdapat ketimpangan antara laju pertambahan jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan dengan kebutuhan tenaga dan teknologi pengamanan bandara sehingga menimbulkan kerentanan terhadap ancaman dan gangguan keamanan di Bandara Intemasional Soekamo-Hatta.
Sedangkan hasil analisis tingkat risiko keamanan menunjukkan kesimpulan bahwa kasus-kasus pencurian di bandara membutuhkan perhatian khusus dan manajemen puncak (top management) pengelola bandara (Administrator Bandara dan PT. (Persero) Angkasa Pura 11) untuk segera mengatasi risiko pencurian yang dapat mengganggu kenyamanan pemakai jasa penerbangan. Sementara untuk menangani kasus-kasus kebakaran, kosleting listrik, cairan berbahaya, membawa senjata, teror born, Kerusakan Mesin Pesawat, gangguan layang-iayang, masuk landasan pesawat, merokok di area tertarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat dibutuhkan adanya rencana kontijensi yang teruji untuk mengatasi berbagai persoalan risiko keamanan yang terjadi.
Sedangkan untuk penangan kasus-kasus aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan cab tiket) dibutuhkan pengendalian internal untuk menjaga segala dampak yang ditimbulkan dan orang-orang yang mencari penghasilan dari keberadaan bandara. Selain itu jugs perlu dibangun suatu strategi untuk meminimalkan dampak negatif akibat aktivitas usaha tersebut. Dan untuk penanganan kasus-kasus unjuk rasa dibutuhkan informasi yang teratur untuk menjaga risiko dalam level yang masih dapat ditolenr dart menunjuk penanggungjawab untuk terus memantau informasi tersebut.
Untuk mengurangi risiko ancaman dan gangguan keamanan di bandara, beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah : (1) Departemen Perhubungan RI sebaiknya memperjelas wilayah tugas dan tanggungjawab antara Administrator Bandara dengan PT. Angkasa Pura 11 agar termanifestasi secara jelas dan tegas siapa yang paling bertanggungjawab dalam mengelola Bandara Soetta. (2) Institusi-institusi yang bertanggungjawab secara langsung atas pengamanan bandara hendaknya duduk bersama dan menyepakati pola koordinasi dan membagi wilayah tanggungjawab pengamanan bandara agar tidak lagi terjadi overlapping tugas dan tanggungjawab pengamanan di bandara. (3) Pihak pengelola Bandara Soetta sebaiknya mengembangkan Community-Based Development Program untuk memberdayakan pedagang asongan, calo tiket pesawat dan calo taksi gelap agar bisa menjadi kekuatan bagi sistem pengamanan bandara yang berbasis masyarakat. (4) Memperkuat sistem pengamanan di area-area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya ancaman dan gangguan keamanan, seperti area parkir mobil, pagar pembatas dengan landasan pacu pesawat, dll.

ABSTRACT
Increasing of passengers amount and air transport traffic current and also limitation of human resource and security technology in Soekamo-Hatta International Airport have high security risk and vulnerability to various threat and security trouble. The bomb attact in Terminal F of Soekamo-Hatta International Airport on April, 27 2003 has indicate that airport have come to terrorism attack target in Indonesia. Besides bomb terror, security risk also in the form of theft cases, kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive into plane, and infiltration into plane. And also the illegal trade activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker can generate security risk in airport. This condition generate question, how big security level of Soekamo-l-latta International Airport and what strategy has been develop to reduce security risk in the future.
The research objective is conducted to know security risk level in Soekarno-Hatta International Airport and security risk forms which there are in airport. And also to know various factor persuing security in Soekamo-Hatta International Airport.
Research result show there are two institution which managing of Soekamo-Hatta International Airport, that is Airport Administrator (Adbandara) and PT. Angkasa Pura II. This matter besides impinging Section 26 Article I Law No. 15/1992, also show there are overlap responsibility (dualism) management in airport and have implication to extravagance of budget or economic high cost. There are no good coordination among Airport Security PT. Angkasa Pura it, PT. Adonara Sakti Bangsa (out sourcing), Police, Airline, Tax Dept., Air Force, and any business unit in security of airport.
Analysis result of security risk level show that theft cases require high attention from top management (Adbandara and PT. Angkasa Pura II) to immediately to risk reducing of theft which can bother services of air transport. To handle kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive, infiltration into plane require contingency plan which tested to overcome various problem of security risk that happened.
And to handle illegal business activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker require internal operation to reduce the impact of people who do earn life in airport. And also can develop a strategy for reducing the negative impact of illegal business activity in airport To handle demonstration require regular information to take the risk in level which still can be tolerated and determining persons in charge to monitor the information.
To reduce security risk in airport, some strategies can be conducted, that is (1) Department of Transportation better clarify the duty and responsibility between Airport Administrator and PT. Angkasa Pura II in managing Soekamo-Hatta International Airport (2) The Parties or institution which responsibility to airport security shall co-ordinate and making agreement to divide security responsibility in airport so that no longger happened overlapping of security responsibility in airport (3) Airport management can develop Community-Based Development Program to empowering little merchant (asongan), porter and ticket broker become part of community-based security system in Soekamo-Hatta International Airport (4) Strengthening security system in areas which is gristle the happening of theft as in car parking, x-ray cabine, etc.
"
2007
T20713
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutapea, Bontor
"Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja dalam kerangka 7'S Mc Kiney Satuan Tugas Airport Interdiction BNN yang berada di bandara udara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Model operasional menggunakan wawancara mendalam dengan informan pemangku kepentingan BNN, dan 19 orang anggota satgas yang mewakili masing-masing unit kerja. Satgas Airport Interdiction merupakan implementasi Keppres 17 tahun 2002 dan Perpes 83 tahun 2007 sebagai bentuk operasional pelaksanaan P4GN yang bertugas berkoordinasi dalam pengawasan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara internasional. Penelitian ini didasari atas fokus masalah faktual karena masih ada kesenjangan antara mekanisme yang tertuang dalam aturan (Skep Ketua BNN) dengan implementasi di lapangan.
Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Strategi yang digariskan oleh BNN dalam pembentuk Satgas Airport Interdiction adalah pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara Internasional situasinya sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia. 2) Analisis Strategi, kurang dipedomaninya acuan pembentukan satgas atau Skep Ketua BNN untuk melaksanakan P4GN. 3) Analisis Struktur, menguatkan faktor komunikasi antara pimpinan dan barahan harus dieleminir. 4) Analisis Sistem, manajemen sistem harus memasukkan anggaran yang kuat untuk operasional dan unsur-unsur yang bersifat pengawasan melekat (waskat) pada setiap jenjang organisasi, diikuti dengan budaya organisasi dan nilai-nilai kepercayaan serta rasa memiliki yang tinggi. 5) Analisis Staf, bahwa pemenuhan petugas yang profesional didukung oleh struktur kerja dari anggota Satgas Airport Interdiction yang sesuai dengan bidang kerja dan kewenangannya. 6) Analisis Gaya/ Style, bahwa pimpinan dapat menerapkan penggunaan waktu dan berperilaku (behave) dalam mencapai tujuan dari satgas. 7) Analisis Keahlian/ Ketrampilan, ternyata banyak harapan dari anggota Satgas untuk dilakukan pelatihan dan keterampilan internasional, dengan memanfaatkan mitra kerja sama Satgas (instansi pemerintah maupun penyelenggara jasa angkutan bandara). 8) Analisis Nilai kersamaan, mewujudkan sikap profesionalisme dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing satuan anggota satgas akan mendukung analitik masing unit kerja
This study focuses on improving performance within the 7'S Mc Kiney framework of the BNN Airport Interdiction Task Force located at Soekarno-Hatta international airport, Jakarta in carrying out the eradication of drug abuse and illicit trafficking. The operational model uses in-depth interviews with BNN stakeholder informants, and 19 members of the task force representing each work unit. The Airport Interdiction Task Force is an implementation of Presidential Decree 17 of 2002 and Perpes 83 of 2007 as an operational form of P4GN implementation which is tasked with coordinating the eradication and prevention of illicit drug trafficking through international airports. This research is based on the focus of factual problems because there is still a gap between the mechanisms contained in the rules (Skepticism of the Head of BNN) and implementation in the field.
From the analysis of the results of the interviews, it was concluded that: 1) The strategy outlined by BNN in forming the Airport Interdiction Task Force was the supervision of drug abuse and illicit trafficking through international airports, the situation was very worrying related to Indonesia's national security. 2) Strategy analysis, lack of guidelines for the formation of a task force or the Skep of the Head of the National Narcotics Agency to implement P4GN. 3) Structural analysis, strengthening the communication factor between the leadership and materials must be eliminated. 4) System Analysis, system management must include a strong budget for operations and elements that are inherent in supervision (waskat) at every level of the organization, followed by organizational culture and values of trust and a high sense of belonging. 5) Staff analysis, that the fulfillment of professional officers is supported by the work structure of members of the Airport Interdiction Task Force in accordance with their field of work and authority. 6) Analysis of Style / Style, that the leader can apply the use of time and behave (behave) in achieving the goals of the task force. 7) Expertise/Skills Analysis, it turns out that there are a lot of expectations from members of the Task Force for international training and skills, by utilizing the cooperation partners of the Task Force (government agencies and airport transportation service providers). 8) Analysis of the value of cooperation, realizing a professional attitude with various knowledge and skills possessed by each member of the task force will support the analysis of each work unit.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Triawan Suhendro
"Tesis ini membahas tentang penerapan manajemen pengamanan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wilayah DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi dengan fokus penelitiannya yakni kelengkapan alat-alat sarana (tools)/infrastruktur keamanan dan ketertiban (Kamtib) yang ideal di Lapas. Ruang lingkup penelitian adalah : (a) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur Kamtib yang ideal di Lapas sehingga berjalan dengan efektif dan efisien, dan (b) Menganalisa kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan performance (kinerja) petugas pengamanan Lapas. Pertanyaan penelitian: (a) Bagaimana penerapan. manajemen pengamanan di dalam Lapas saat ini? dan (b) Bagaimana penerapan manajemen pangamanan di Lapas yang ideal ? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen, dimana dalam proses kegiatan memanfaatkan unsur-unsur Man, Money, Machine dan Method secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : penerapan manajemen pengamanan di Lapas saat ini masih tetap berlangsung, namun sangat terbatas, ini terbukti dengan masih minimnya jumlah infrastruktur Kamtib yang ada di Lapas. Hal ini sangat berdampak pada performance, kemampuan, serta kualitas kelembagaan Lapas, sehingga tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pengawasan dan pengamanan di Lapas tidak maksimal. Kesimpulannya yakni terdapatnya infrastruktur Kamtib yang minim di Lapas, sehingga mengakibatkan terbatasnya pengawasan dan pengamanan. Oleh sebab itu maka diperlukan penambahan infrastruktur Kamtib agar menjadi ideal. Hal ini dilakukan agar Lapas dapat melakukan pengawasan dan pengamanan yang efektif dan efisien. dalam rangka penerapan manajemen pengamanannya. Untuk melengkapi semuanya itu, maka penulis perlu memberikan dorongan dan masukan dalam bentuk rekomendasi yakni perlunya dibuatkan rencana dan strategi (rancang bangun) manajemen pengamanan di Lapas, perlunya adanya penguatan personel dan kelembagaan serta optimalisasi anggaran. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan dan pengamanan di dalam Lapas."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T26929
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yessika Indarini
"Kampus UI-Depok memiliki berbagai masalah sekuriti, akibat penerapan dualisme tujuan UI, yaitu sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan tinggi dan kampus rakyat. Masalah sekuriti yang kemudian muncul harus ditangani secara sistematis dalam bentuk manajemen sekuriti, supaya sivitas akademika dan tamu UI dapat merasa aman beraktivitas di kampus UI Depok. Pembahasan manajemen sekuriti di kampus UI-Depok dilakukan terhadap keempat elemen manajemen sekuriti, yaitu organisasi, personil, perlengkapan dan lingkungan (fisik dan sosial). Pelaksanaan manajemen sekuriti turut pula dilihat. Namun solusi mendalam hanya diberikan pada dua dari keempat elemen manajemen sekuriti, yaitu organisasi dan lingkungan. Diharapkan solusi yang ditawarkan dapat memperbaiki masalah sekuriti di kampus UI-Depok. Dua teori utama yang dipergunakan untuk menganalisis manajemen sekuriti yang dilakukan UI di kampus UI-Depok, adalah teori Pencegahan Kejahatan Situasional (Situational Crime Prevention) dari Ronald V. Clarke, dan teori Manajemen Sekuriti yang diungkapkan ahli Manajemen Sekuriti dari UI, Hadiman. Manajemen sekuriti yang kini diterapkan UI dibahas secara mendalam, dan pelaksanaan dari manajemen sekuriti ini juga di analisis dengan menggunakan ke-25 teknik pengurangan kejahatan dari teori Pencegahan Kejahatan Situasional milik Clarke. Meski penelitian ini bersifat kualitatif, data temuan dari penelitian lapangan dan wawancara mendalam, turut diperkuat dengan survei rasa takut akan kejahatan (fear of crime) mahasiswa di 10 fakultas dalam kampus UI-Depok.
Dalam penelitian ditemukan, bahwa persepsi UI terhadap sekuriti masih sebagai suatu biaya, menyebabkan sekuriti mendapat prioritas rendah dalam kepentingan UI sebagai organisasi. Persepsi ini berdampak pada rendahnya posisi dan otoritas UPT PLK UI sebagai pelaksana sekuriti dalam organisasi UI. Tak lengkapnya peralatan dan personil sekuriti, serta tidak terlibatnya sivitas akademika UI terhadap sekuriti, menambah panjang daftar masalah sekuriti dalam kampus UI- Depok.
Pemecahan yang ditawarkan untuk mengatasi masalah sekuriti di kampus UIDepok, adalah merombak semua elemen manajemen sekuriti yang saat ini sudah diberlakukan di UI, baik di bidang organisasi, personil, perlengkapan dan lingkungan fisik dan sosial. Sebagai organisasi, UI harus menentukan tujuan organisasi dan mengubah persepsi sekuritinya. Penempatan UPT PLK UI dalam struktur organisasi UI harus diubah, yang diperkuat dengan ketetapan dan aturan sekuriti baku bagi UI. Personil dan perlengkapan sekuriti perlu ditambah dan dibenahi, serta lingkungan fisik perlu ditata dan dirawat. Lingkungan sosial pun perlu dilibatkan dalam menjaga sekuriti di kampus UI-Depok, dengan cara pemolisian komunitas (community policing) dan pengembangan masyarakat (community development).

The University of Indonesia campus in Depok is plagued by security problems, due to its dualism role, as the provider of higher learning education, and the people's campus. In taking care of the security problems, UI must have a working security management, to make Depok campus safe for civitas academica and guests. Security management in UI includes four elements, organization, personnel, equipment and environment (physically and socially). The implementation of security management in Depok campus is also being noted. Based on these, a solution is found, but only 2 out of 4 security management's elements that are being discussed in depth, the organization and environment.
This solution is then hoped can improve the security problems faced by UI in Depok campus. Two major theories used to analyze security management implemented by UI in Depok campus, are the Situational Crime Prevention theory by Ronald V. Clarke, and the Security Management Diagram by a prominent Security Management expert, Hadiman. Although this is a qualitative research, data from the field research and in-depth interviews are also supported by fear of crime survey on 200 students from 10 faculties located in Depok campus. This research then found that UI still hold firm to the belief that security is only cost, putting security as a low priority in the organization. This perception has a great impact, putting UPT PLK UI, the institution responsible for security, at the lowest rung of authority ladder. This position allows UPT PLK UI the barest minimum of space and authority, while at the same time it has great responsibilities and tasks. The list of security problems in Depok campus continues with minimal security equipment and personnel, and civitas academica's ignorance in security.
The solutions for these problems are many, designed to improve the security management implemented in Depok campus. As an organization, UI have to decide its goals and change its security perception. UPT PLK UI has to be put at the top-level management, strengthened with the Chancellor's decree in security and authority of UPT PLK UI. Increased the security equipment and personnel, and re-arranging and tending the physical environment. Social environment also have to be involved in security, through community policing and community development program."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T19225
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sugianto Marweki
"Penelitian ini berangkat dari masalah. Masalah ini diidentifikasi berawal dari adanya laporan analisa dan evaluasi Divisi Profesi dan Pengamanan Internal (Divpropam) Polri tahun 2010 tentang pengaduan masyarakat / data pelanggaran dan data kejadian yang terjadi di lingkungan Polri tahun 2005 - 2009. Berdasarkan laporan tersebut, satuan kerja / fungsi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah fungsi reserse. Pengaduan masyarakat dan pelanggaran disiplin sebagaimana yang dilaporkan oleh Divpropam Polri tersebut juga ditemukan di Satreskrim Polrestabes Semarang, seperti penyidikan yang tidak profesional, penyalahgunaan wewenang, penanganan kasus tidak tuntas / lambat, menghindari tanggung jawab dinas, pemerasan, memukul dan mengancam masyarakat dengan senjata, dan surat penangkapan tidak didaftarkan dalam buku register Satreskrim.
Pelanggaran disiplin anggota, menurut kesimpulan Divpropam Polri, disebabkan karena lemahnya pembinaan fungsi teknis kepolisian, lemahnya pengawasan, dan lemahnya pembinaan disiplin. Disiplin anggota berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Apabila anggota puas dalam bekerja maka disiplinnya baik, sebaliknya apabila anggota tidak puas maka disiplinnya rendah.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. Semuanya diidentifikasi berdasarkan pelanggaran disiplin anggota dan kejadian faktual yang terjadi di Satreskrim Polrestabes Semarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja tersebut adalah faktor gaya kepemimpinan dan faktor iklim organisasi.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan dan pengaruh antara gaya kepemimpinan dan iklim organisasi baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang dan mengetahui bagaimana tingkat kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Untuk populasi sebanyak 181 anggota maka diperoleh sampel sebanyak 123 anggota. Perhitungan jumlah sampel menggunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan tingkat kesalahan 5% yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis korelasi dan regresi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, 2). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. 3). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama dengan kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. 4). Diketahui kondisi lingkungan kerja yang memiliki tingkat kepuasan kerja paling tinggi.

This research is started from an issue which is identified from analysis and evaluation report of Police Profession and Internal Security Division (Divpropram) year 2010. It contains public report / data violation and data cases that happen in police environment between 2005-2009. Based on those reports, work unit / function that is critized the most by public is investigation function. Public complaints and disciplinary violations as stated by Police Divpropam are also found in crime investigation unit of Semarang city police resort such as unprofessional investigations, abuse of authority, slow / incomplete case handling, avoiding official responsibility, extortion, beating and threatening public with weapon, and unregistered warrant letter in crime investigation unit register book.
Furthermore, personnel's disciplinary violations, according to Police Divpropam conclusion, are due to the weakness of police technical function guidance, supervision, and discipline guidance. Personnel's discipline is closely related to working satisfaction. If a personnel feels satisfied in his work, then the discipline is good. On the contrary, if he is not satisfied then the discipline is bad.
There are some factors which influence the personnel's working satisfaction of crime investigation unit of Semarang city police resort. All of them are identified based on personnel's disciplinary violation and factual event that is happened in crime investigation unit of Semarang city police resort. Those factors are leadership style and organization environment.
As for the purpose of this research, it is to find out whether there is a connection and influence between leadership style and organization environment individually or all together along with job satisfaction level of the personnel of crime investigation unit of Semarang city police resort.
This is a quantitative research which use survey method. From the population of 181 personnels, 123 personnels are acquired as the sample. The calculation of sample quantity uses sample quantity determining table from certain population with 5 % error sampling that is developed by Isaac and Michael. Sample selection is conducted by using Proportionate Stratified Random Sampling technique. Data measurement is done by using Likert scale. Data analysis uses correlation and regression analysis.
The results of the analysis are (1) there is a positive and significant influence between leadership style to job satisfaction of crime investigation unit personnel of Semarang city police resort, (2) there is a positive and significant influence between organization environment to job satisfaction of crime investigation unit personnel of Semarang city police resort, (3) there is an positive and significant influence of both leadership style and organization environment to job satisfaction of crime investigation unit personnel of Semarang city police resort, and (4) it is confirmed that working environment has the highest job satisfaction level.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29683
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Hidayat
"Fenomena penegakan hukum pidana korupsi pada BUMN beberapa tahun terakhir menarik untuk diteliti. Pertama, karena banyaknya direksi yang dituntut atas kerugian negara akibat perbuatannya yang merugikan keuangan PT BUMN (Persero). Kedua, karena putusan yang timbul dari sejumlah Majelis Hakim berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena tidak adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran hakim apakah keuangan PT BUMN (Persero) merupakan keuangan negara atau bukan. Timbulnya fenomena karena UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memasukkannya kekayaan BUMN sebagai keuangan negara sehingga ada penyidik, penuntut umum dan hakim berpedoman pada ketentuan tersebut dan ada yang tidak sependapat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian.
Hukum dapat ditafsirkan menurut siapa saja dan untuk kepentingan siapa saja, yang menimbulkan kekuatiran bagi para pelaku ekonomi khususnya yang berkaitan dengan operasional PT BUMN. Permasalahan ini terus menimbulkan polemik. Untuk itu perlu kejelasan dalam aspek hukum terhadap kerugian yang terjadi pada PT BUMN (Persero), yang kemudian menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah keuangan PT BUMN (Persero) termasuk keuangan negara sehingga kerugian yang terjadi adalah kerugian negara serta apakah perbuatan hukum Direksi yang merugikan perusahaan dapat dituntut dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut teori badan hukum dan konsep-konsep tentang keuangan negara, keuangan PT BUMN (Persero) yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara karena hal ini sesuai dengan Karakter Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagai uang rakyat. Tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian negara dari Direksi BUMN berarti menghambat pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum ataupun bersifat melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, tindakan curang yang merugikan keuangan negara dikenakan sanksi pidana atau dengan kata lain perbuatannya memenuhi unsur delik pidana Pasal 2 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

The phenomenon of law enforcement corruption cases in recent years SOEs interesting to investigate. First, because many directors are sued for damages caused by his actions which hurt state finances state-owned PT (Persero). Second, because the decision arising from a number of different judges. The difference is due to the lack of common understanding and interpretation of the judge whether the financial state-owned PT (Persero) is a state or not. The emergence of the phenomenon because of Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and Law No 17 of 2003 concerning State Finance include financial wealth as a nation state so that no investigator, prosecutor and judge based on these provisions and any who disagree. These conditions lead to uncertainty. The law can be interpreted by anyone and for the benefit of anyone, which raises concern for the economic actors in particular those related to the operation of PT SOEs. Problems above continue to cause a polemic.
For that we need clarity in the legal aspects of the losses incurred by stateowned PT (Persero), which later became the problem in this research are: whether state-owned financial PT (Persero), including financial state so that the loss is a loss to the state and whether the legal act of Directors hurt the company could be charged with article 2 or article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption.
This study uses normative legal research methods, sources of data required in the implementation of this study uses secondary data sources, then the data were analyzed qualitatively.
The results showed that according to legal theory and the concepts of state finances, state-owned financial PT (Persero), whose capital comes from wealth separated state within the scope of state finances because it is in accordance with State Finance characters that must be accounted for its use as money of the people . Acts of fraud that may cause harm to the state of Directors SOEs means hamper the government in order to carry out their obligations. Such action may be categorized as actions that harm the public interest or is against the law. On the basis of this, the fraudulent acts that harm the state shall be liable to criminal or in other words, his actions meet the elements of criminal offenses in Article 2 or Section 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29892
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
I Wayan Gede Ardana
"Masalah penelitian ini menyangkut Pembentukan Polisi RW sebagai Implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, pertama, pelaksaaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama saat ini, serta peran Polisi RW dalam menerapkan program Polmas pada komunitas masyarakat di tingkat RW dirasakan belum maksimal. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksaaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dalam rangka mengimplementasikan Polmas, termasuk kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, serta peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategik (eksternal). Ketiga, upaya Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kinerja Polisi RW melalui pendekatan Polmas, merupakan strategi Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kemampuan individu SDM Polri (enabling) maupun pemberdayaan institusi (empowering) Polisi RW itu sendiri.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data dan informasi sebagai representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomonologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (participant observer).
Konklusi dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW melalui pendekatan Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama belum tercapai karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur. Hal ini dipengaruhi faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Upaya Polsek Kebayoran Lama dalam menyikapi hal tersebut dengan membangun strategi yang berlandaskan Program Kerja. Sasaran, mencakup penyempurnaan struktur organisasi, pengawakan, dan tahapan serta transformasi organisasi.

Research concerns with the formation of Neighborhood Policemen regarding the implementation of community policing in Kebayoran Lama District. Issues covered in this study are, first, how far that the implementation of Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector has not been optimal implementing community policing programs in neighborhood communities. Second, there are several factors that influence the Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector in realizing the security of public order, namely the strengths and weaknesses from the internal organization, and opportunities and constraints caused by the development of the strategic environment (external). Third, efforts of Kebayoran Lama Police Sector in optimizing the performance of Neighborhood Policemen in realizing the security of public order, is a strategy of Kebayoran Lama Police Sector to increase both of individual capabilities of Neighborhood Policemen and institutional empowerment itself.
The research uses a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomena. This approach aims to obtain data and objective information through in-depth interview technique (depth interviewing), literature studies, and involved observations (participant observer).
Conclusion from this research is the implementation of Neighborhood Police by community policing approach in the District of Kebayoran Lama has not been reached because there are no standard parameters used to measure. This is caused by the presence of factors that affect both from internal and external. Kebayoran Lama Police Sector efforts in addressing this by building a strategy based on work program, goals, organizational structure, manning, and the stages and organizational transformation.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29697
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
I G.A Dwi Perbawa Nugraha
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja serta kepuasan kerja anggota Detasemen C Satuan III Pelopor Korps Brimob Polri. Variable bebas pertama adalah variabel gaya kepemimpinan (X1) yang terdiri dari indikator antara lain pekerjaan yang menantang, penghargaan yang adil, kondisi kerja yang mendukung, dukungan rekan kerja, kecocokan antara kepribadian dan pekerjaan. Tujuan berikutnya terhadap variabel kedua yaitu motivasi kerja (X2) yang terdiri dari 2 sub variabel yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Penelitian dilakukan terhadap 195 orang responden yang merupakan sampel dari populasi 431 orang anggota Detasemen C Satuan III Pelopor. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling (Strata Sampling). Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi Pearson Product Moment untuk menguji hubungan tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen kepuasan kerja dan mengetahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melalui survei dalam pengumpulan data dari sampel. Dari jumlah populasi dan bagian unit kerja diambil sampel terdiri dari responden pada Urusan Operasional dan Latihan (Ur Opslat) sebanyak 16 orang atau sebesar 8,2%, unit berikutnya yaitu Urusan Administrasi (Ur Min) sebanyak 15 orang atau sebesar 7,7%, selanjutnya yaitu Urusan Sarana dan Prasarana (Ursarpras) sebanyak 14 orang atau sebesar 7,2%, lanjut Unit Pelayanan Markas (Yanma) sebanyak 3 orang atau 1,5% dan Sub Detasemen (SubDen) sebesar 147 orang atau 75,4%. Perhitungan sampel menggunakan tabel ?Krejcie Morgan? didasarkan atas kesalahan 5% dan memiliki taraf kepercayaan 95% terhadap populasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen disusun dalam bentuk angket sebanyak 62 butir yang valid dan reliabel. Masing-masing variabel gaya kepemimpinan 28 butir, motivasi kerja 12 butir, dan kepuasan kerja 22 butir. Teknik analisis menggunakan analisis eksplanatif dengan korelasi parsial dan product moment dari Pearson serta regresi.
Dari hasil analisis membuktikan bahwa (1) ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja anggota Detasemen C Satuan III Pelopor, (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepuasan kerja anggota Detasemen C Satuan III Pelopor, (3) adanya pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja, dan (4) diketahui bahwa lingkungan kerja yang mendukung memiliki tingkat kepuasan kerja paling tinggi.

The research aim at finding out the correlation and the influence of leadership and motivation on working personnel of Detacement C Regiment III Pelopor of Mobile Brigade Corps of Indonesia National Police. The first variable is leadership style. There are four indicators for leadership; directive, supportive, participative, and achievement-oriented leader. The second variable is motivation on working which has two variables : There is intrinsic motivation and ekstrinsic motivation.
The research is applied to 195 respondents who made of sample of the 431 personnels of Detacement C Regiment III Pelopor as the total number population. The samples are choosen based on Stratified Random Sampling method. The author employs the Pearson Product Moment correlation technique in order to test the relationship of each independent variable with dependent variable (working satisfaction) and also to find out the level of the influence of independent variable on the dependent variable using regression analysis.
The research employs quantitative method with survey in gathering data from the samples. The author takes 16 (8.2%) of 431personnels in the operation and training unit. They consist of 15 (7.7%) personnels of administration unit, 14 (7.2%) on logistic unit, 3 (1,5%) in quarter served unit and 147 (75.4%) in Sub Detasemen (SubDen). Sample calculation employs "Krejcie Morgan" table which is based upon an error of 5% and has a trust level of 95% of the population. Data is gathered using instrument which is developed in a form of questionnarire. There are 62 valid and reliable items : leadership has 28 items; motivation on working has 12 items, and working satisfaction has 22 items. Data is analized using partial correlation, explanatory analysis and Pearson product moment as wellas regression.
The result of analysis reveal that (1) there is a significant effect of leadership style on working satisfaction among the personnel of Detacement C Regiment III Pelopor; (2) there is a significant correlation between motivation on working and working satisfaction of the personnels of Detacement C Regiment III Pelopor; (3) there is a significant influence of leadership style as well as motivation on working satisfaction; and (4) there is a significant information found on working place which has the highest level of working satisfaction.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30196
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Awaludin
"Pemeliharaan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk mengurangi kekerasan, meningkatkan keamanan penghuni dan petugas, dan meningkatkan keberbasilan program pembinaan. Cam terlmik untuk menjaga ketertiban di lapas dituntut adanya kernampuan petugas dalam menggunakan jenisĀ­-jenis kekuasaan terbadap narapidana yang dapat mempengaruhi cara pandang narapidana nntuk mematubi petugas dan peraturan serta tata tertib di dalam lapas. Dengan menggnnakan contoh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba studi ini menggali mengapa narapidana bekerja sama dengan petugas dan selanjutnya menunjukan kepatuhannya selama berada dalam Lapas. Temuan menunjukkan bnhwa walaupnn tidak terlalu tinggi, kebanyakau narapidana melihat petugas mempunyai kekuasaan hadiah, kekuasaan syah, kekuasaan pemaksa, kekuasaan nhli, dan kekuasaan rujnkan serta memiliki kepatuhan terbadap petugas baik kepatuhan paksaan, kepatuhan kalkulatif, maupun kepatnhau normatif. Akan tetapi pada saat yang sama, sebagian mnepidana melihat mereka akan bekerjasama apabila dilakukan dengan melalui pemaksaan. Penemuan juga menunjukan bnhwa bagaimanapun kekuasaan petugas apabila digunakan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan narapidana sebesar 51,55%, akan tetapi apabila diuji secara parsial maka masing-masing variabel memiliki pengaruh yang sangat kecil, pengaruhnya terhadap kepatuban untuk kekuasaan hadiah 4,45%, kekuasaan syah 8,82%. kekuasaan pemaksa 0,0036%, kekuasaan nhli 0,36% dan kekuasaan rujukan 5,42%. Selain itu, pemahaman narapidana dan pandangannya terbadap penggunaan jenis-jenis kekuasaan yang dilakukan petugas: memberikan pemahaman mengenai prediksi tinggi rendahnya kepatuban narapidana. Meskipun penelitian memberikan gambaran awal dalam menjelaskan baguimana sikap-sikap narapidana dapat bekerjasama dengan petugas dan dampaknya terbadap perilaku narapidana yang lebih adaftif, penelitian masa depan diperlukan untuk memperbaiki langkah-langknh, menjelajahi distribusi kekuasaan dan kepatuhan di Lapas, dan baguimana jika sikapĀ­ sikap inl diterjemahkan dalam perilaku tertentu.

Maintaining order in correctional institutions aimed at reducing violence, improving occupant safety and workers, and increase the success of coaching programs. The best way to maintain order in prisons sued the ability of officers in using the kinds of powers to the inmates that could affect how inmates view officers to comply with rules and regulations as well as in prison. By using the example of inmates in Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba, study explores why prisoners cooperate with officers and then show its compliance during their slay in prison. Findings indicate that although not very high. most prisoners view officers have reward power legitimate power, coercive power expert power and referent power. and having a compliance to officer. But at the same time, some inmates seeing them would cooperate if done through coercion. Although partial, each bas a small effect. reward power 4,45%, legitimate power 8 82%, power 0.36%, and referent power 5,42% the findings also indicate that somehow the power of officers when used together can affect the compliance of prisoners in the amount of 51,55%. In addition, understanding of inmates and their view to the bases of power usage by officers provide a high predictive understanding of the compliance of prisoners. Although the study provides preliminary description in explaining how the attitudes of inmates to be working with officers and their impact on inmate behavior more adaptability, future research is needed to repair the steps, explore the distribution of power and obedience in prisoned how, if these attitudes translated into specific behavior."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T21043
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Firman
"ABSTRAK
Tesis ini mencoba menganalisis sistem manajemen pangarnanan informasi pada
Merchant Bank Permata, atas terjadinya peristiwa fraud banking melalui mesin
elektronik darn capture di Merchant Bank Permata yang telah dilaporkan di Polda
Metro Jaya pada 12 April 2010. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif,
clengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan
studi dokumen. Wawancara mendalam difokuskan terhadap sistem manajemen
pengamanan pada proses akuisisi Merchant Bank Permata dan alur transaksi
elektronik melalui mesin EDC di Merchant Bank Permata, faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya fraud Banking di Merchant Bank Permta, serta upaya
untuk memperbaikinya. Sedangkan pengamatan di fokuskan terhadap cara
melakukan transaksi elektronik dimulai dari transaski on-line, ojllfne, settlement dan
payment. Selanjutnya studi doklmien difokuskan pada berkas perkarajraud banking
yang dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Standar operasional prosedur Sistem
manajernen pengamanan informasi pada Merchant Bank Permata. Hasii penelitian
membuktikan sistem manajemen pengamananan informasi di Merchant Bank
Permata, tidak memilki sistem yang baik, karena pada proses akuisisi merchant
infomnasi atau data tidak memenuhi aspek integritas, kerahasian, dan ketersediaan,
begitu pula pada proses transaksi elektronik. Hal ini dipengaruhi faktor manusia,
proses atau sistem, dan teknologi sistern manajemen pengamanan infomiasi. Adapun
cara untuk memperbaikinya pada proses akuisisi merchant harus ada bagian atau unit
yang menganalisa pemohon merchant dan pada proses transasksi elektronik
menambah sistem untuk mengalisa vatiditas dimulai dari transaksi on-line, of-line,
dan settlement, yaitu menambah sistem terminal transaction line.

Abstract
This thesis attempts to analyze information security management system on Bank
Permata in regard with the case of fraud banking through electronic data capture
machine at Bank Permata?s merchants which was reported to Jakarta Metropolitan
Police on 12 April 2010. This research exercised a qualitative approach which data
were collected through in-depth interview, observations and document study. The in-
depth interview focussed on security management system during the acquisition of
Bank Permata?s merchants and electronic transaction chart through electronic data
capture machine at those merchants, factors affecting Iliad banking occurred as well
as all the restoration efforts taken. Observations focussed on the procedure of
electronic transaction, which started from on line transaction, off line settlement and
payment. Meanwhile, document study focussed on dossiers of fraud banking cases
reported to Jakarta Metropolitan Police and Standard Operational Procedure of
information Security Management System on Bank Permata?s Merchants. This
research finds that the information Security Management System was not well-
established since information collected during the acquisition process and electronic
transaction process were not qualified in the aspects of integrity, confidentiality and
availability which was affected by Several factors such as the human involved, the
system it self as well as information security management system technology. The
researcher proposes, that in order to restore the system, t11ere should be a particular
section dining the acquisition process to analyze merchant requestor?s validity whilst
during the electronic transaction, a terminal encryptions line added to the system to
analyze the validity of information both on-line transaction and off-line settlement
as well as the payment."
2011
T31622
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>