Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontrak Production Sharing adalah merupakan suatu kontrak kerjasama Pertamina dengan para investor dalam dan luar negeri dalam bidang minyak dan gas bumi dengan sasaran optimasi pendapatan negara. Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Production Sharing selain tunduk pada Undang-undang Pajak Domestik, seperti : Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti, beserta peraturan pelengkap lainnya, seperti: Peraturan Pemerintah, SK Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak). Kontrak kerjasama tersebut kenyataanya perlu dicermati mengingat ada ketentuan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Barganda (Tax Treaty) negara mitra tertentu maupun ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang dapat mempengaruhi penerimaan negara dari kontrak kerjasama Pertamina dengan investor tersebut. Dalam kehidupan bernegara Indonesia pada dasarnya mengakui primat hukum antar negara, karenanya dalam hal kontraktor KPS dari negara mitra perjanjian tertentu menuntut penurunan tarif atas "branch profit taxation" berdasarkan Tax Treaty diterapkan dalam kontrak kerjasama tersebut, secara hukum hal itu dapat dibenarkan. Demikian pula dengan kontraktor dalam negeri, ada ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang menegaskan, bahwa penghasilan yang bersumber dari dividen yang diterima/diperoleh badan usaha yang kepemilikannya atas saham dan didirikan serta berkedudukan di Indonesia, dividen tersebut bukan merupakan obyek pajak (penghasilan). Akibat ketentuan tersebut penerimaan negara pada akhirnya cenderung akan menurun. Agar bagian yang merupakan hak Pemerintah tidak berkurang, sebaiknya dalam Tax Treaty dengan negara mitra, baik yang akan datang maupun pada negara mitra tertentu (renegosiasi) secara tegas mencantumkan ketentuan, bahwa ketentuan yang ada dalam Tax Treaty tidak mempengaruhi ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, atau dalam setiap kontrak dengan Kontraktor memasukkan klausul, bahwa jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah tidak dapat dipengaruhi ketentuan berdasarkan Tax Treaty ataupun ketentuan lain. Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yaitu berupa expost survey dengan memecahkan permasalahan yang ada pada aplikasi perpajakan pada KPS bidang minyak dan gas bumi dengan teori perpajakan yang ada. Sumber datanya diperoleh dari Laporan BPPKA-Partamina, dari beberapa KPS tertentu yang ada di Jakarta serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik kepustakaan, wawancara dan observasi langsung pada KPS minyak dan gas bumi tertentu."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi fasilitas kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat (PLB) yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No. 28/PMK.04/2018 tentang perubahan atas PMK No. 272/PMK.04/2015. Melalui peraturan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan atas pendirian Pusat Logistik Berikat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas pada pusat logistik berikat serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, menganalisi dampak yang berpengaruh kepada Industri Besar yaitu Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Industri Minyak dan Gas (Migas). Penelitian pada skripsi ini didasari dari penggunaan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah dan studi yang dilakukan yaitu dengan studi literatur dan data sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kredibel. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari implementasi Fasilitas Kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat telah sesuai dengan tujuan penetapannya, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya yang menguntungkan bagi Industri TPT dan Industri Migas.

---

This research describes the implementation of customs facilities at the Bonded Logistic Center (BLC) which has been stipulated on Ministry of Finance Regulation, PMK No.28/PMK.04/2018 concerning amendments to PMK No.272/PMK.04/2015. This regulation describes the provisions for the establishment of Bonded Logistic Center. The focus of this research is to explain the implementation of facilities given for Bonded Logistic Center, along with the supporting and inhibiting factors in its implementation. Furthermore, analyzing the impact that affects heavy industries, that is The Textile Industry and The Oil and Gas Industry. The research in this thesis is based on the use of qualitative methods by describing the problems and the studies of this research by literature study and the secondary data obtained through in-depth interviews with credible sources. The results of this research are that the results of the implementation of Customs Facilities at the Bonded Logistic Center are in accordance with the objectives of its application, in its implementation there are supporting and inhibiting factors, as well as beneficial impacts for The Textile Industry and The Oil and Gas Industry."

"ABSTRAKMaraknya perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi sebuah pintu strategis bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan produk-produk impor. Namun, hal ini menjadi sebuah pemicu timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan Industri Dalam Negeri dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap eksistensi dan performa dari Industri dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah solusi dari isu tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang membahas mengenai urgensi dikeluarkannya kebijakan dan kerjasama pemerintah dengan e-commerce dalam penerapan kebiajkan ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul dari dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk penekanan jumlah impor barang kiriman, perlindungan Industri Dalam Negeri dan menciptakan perlakuan perpajakan yang adil serta penghindaran praktik modus Barang Kiriman. Hambatan yang muncul sebelum dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai ketersediaan data, sedangkan hambatan saat dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai Keluhan Publik, Dampak Pandemi, dan Peningkatan Jumlah Dokumen Pembayaran.

---

ABSTRACT

The development of e-commerce in Indonesia has become a strategic door for businesses to trade imported products. However, this has become a trigger for unfair competition with domestic industries and can directly affect the existence and performance of domestic industries. This study aims to analyze the policy of Decreasing De Minimis Value of Import Duties for Imported Shipping Goods via E-Commerce determined by the government as a solution to the issue. This research focuses on analyzing the policy of decreasing de minimis value of import duties on imported shipments via e-commerce which discusses the urgency of issuing policies and the cooperation of the government with e-commerce in the application of this policy. In addition, this study also discusses the obstacles that arise from the issuance of this policy. This research is a qualitative research with descriptive research type. The results of this study indicate the urgency of the issuance of the policy is to reduce the number of imported shipments, protection of the Domestic Industry and create equal tax treatment and the effort to avoid the Shipment mode practice. The obstacles before the issuance of the policy were the availability of data, while the obstacles during the issuance of the policy are about Public Complaints, the Impact of the Pandemic, and the Increase in the Amount of Payment Documents."

"Akibat buruk merokok telah menyebabkan kematian sekitar 3,5 juta manusia setiap tahunnya di dunia, sedangkan di Indonesia mencapai 57.000 per tahun. Pada tahun 2003 jika tidak dilakukan pencegahan diperkirakan rokok menyebabkan kematian 10 juta pertahun. Penelitian ekonometri telah membuktikan bahwa konsumsi rokok telah menimbulkan kerugian ekonomi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Indonesia merupakan negara pengkonsumsi rokok terbesar ke-4 dunia, dengan pertumbuhan mencapai 44% (1990-1997). Konsumsi rokok kretek 182.614 juta batang dan rokok putih 29.546 juta batang. Dalam rangka peiaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81/1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Untuk mengubah produksi rokok kretek melalui penyesuaian mutu tembakau memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan penelitian pada tanaman tembakau selama ini ditujukan untuk meningkatkan kadar tar dan nikotin. Dengan pemberlakukan kebijakan diperkirakan Indonesia akan akan jadi pengimpor tembakau Virginia terbesar. Dampak bagi perkebunan cengkeh lebih serius dikarenakan industri rokok rendah tar dan nikotin tidak menggunakan bahan baku cengkeh, jika memakaipun dalam jumlah sedikit.

Bagi pengusaha rokok kretek kendala yang jelas adalah angka obsolut tar 20 mg dan nikotin 1,5 mg per batang, serta jangka waktu selama 5 tahun untuk SKM dan 10 tahun untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT). Kandungan tar rokok kretek sendiri tergantung bahan baku dan proses produksi. Sigaret Kretek Mesin (SKM) dapat disesuaikan dengan biaya yang lebih mahal dan testa yang berubah yang belum tentu diterima pasar.

Sedangkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak akan dapat mencapai kandungan kadar tar dan nikotin. Bila dipaksakan peraturan ini maka akan banyak perusahaan rokok yang ditutup karena tidak mampu menyeusaikan diri, padahal Industri rokok kretek menyerap tenaga kerja sekitar 6,4 juta orang yang akan terancam keberadaannya.

Selama tahun 1993-1997 konsumsi rokok per kapita rata-rata naik 10,49%. Pada tahun 1997 konsumsi rokok per kapita 1,189 batangltahun. pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sangat menguntungkan industri rokok impor Sigaret Putih Mesin yang telah sesuai standar Word Health Organization (WHO). Sebaiknya yang ditempuh dahulu sosialisasi kesadaran akan kesehatan, etika dan tata krama merokok. Pembuatan kode etik mengenai iklan rokok, dan ketentuan cukai Selanjutnya diperlukan dialog untuk mengatasi perbedaan antara praktisi dan Semua pihak yang terkait."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya.

---

This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.

"