Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Arifuddin
Pajak penghasilan deviden dan laba cabang pada wajib pajak kontraktor production sharing bidang minyak dan gas bumi serta implikasinya terhadap penerimaan negara : studi kasus tahun fiskal 1998
"Kontrak Production Sharing adalah merupakan suatu kontrak kerjasama Pertamina dengan para investor dalam dan luar negeri dalam bidang minyak dan gas bumi dengan sasaran optimasi pendapatan negara. Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Production Sharing selain tunduk pada Undang-undang Pajak Domestik, seperti : Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti, beserta peraturan pelengkap lainnya, seperti: Peraturan Pemerintah, SK Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak). Kontrak kerjasama tersebut kenyataanya perlu dicermati mengingat ada ketentuan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Barganda (Tax Treaty) negara mitra tertentu maupun ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang dapat mempengaruhi penerimaan negara dari kontrak kerjasama Pertamina dengan investor tersebut.
Dalam kehidupan bernegara Indonesia pada dasarnya mengakui primat hukum antar negara, karenanya dalam hal kontraktor KPS dari negara mitra perjanjian tertentu menuntut penurunan tarif atas "branch profit taxation" berdasarkan Tax Treaty diterapkan dalam kontrak kerjasama tersebut, secara hukum hal itu dapat dibenarkan. Demikian pula dengan kontraktor dalam negeri, ada ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang menegaskan, bahwa penghasilan yang bersumber dari dividen yang diterima/diperoleh badan usaha yang kepemilikannya atas saham dan didirikan serta berkedudukan di Indonesia, dividen tersebut bukan merupakan obyek pajak (penghasilan). Akibat ketentuan tersebut penerimaan negara pada akhirnya cenderung akan menurun.
Agar bagian yang merupakan hak Pemerintah tidak berkurang, sebaiknya dalam Tax Treaty dengan negara mitra, baik yang akan datang maupun pada negara mitra tertentu (renegosiasi) secara tegas mencantumkan ketentuan, bahwa ketentuan yang ada dalam Tax Treaty tidak mempengaruhi ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, atau dalam setiap kontrak dengan Kontraktor memasukkan klausul, bahwa jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah tidak dapat dipengaruhi ketentuan berdasarkan Tax Treaty ataupun ketentuan lain.
Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yaitu berupa expost survey dengan memecahkan permasalahan yang ada pada aplikasi perpajakan pada KPS bidang minyak dan gas bumi dengan teori perpajakan yang ada. Sumber datanya diperoleh dari Laporan BPPKA-Partamina, dari beberapa KPS tertentu yang ada di Jakarta serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik kepustakaan, wawancara dan observasi langsung pada KPS minyak dan gas bumi tertentu."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sugiyanto
Analisis kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan industri rokok kretek di Indonesia
"Akibat buruk merokok telah menyebabkan kematian sekitar 3,5 juta manusia setiap tahunnya di dunia, sedangkan di Indonesia mencapai 57.000 per tahun. Pada tahun 2003 jika tidak dilakukan pencegahan diperkirakan rokok menyebabkan kematian 10 juta pertahun. Penelitian ekonometri telah membuktikan bahwa konsumsi rokok telah menimbulkan kerugian ekonomi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Indonesia merupakan negara pengkonsumsi rokok terbesar ke-4 dunia, dengan pertumbuhan mencapai 44% (1990-1997). Konsumsi rokok kretek 182.614 juta batang dan rokok putih 29.546 juta batang. Dalam rangka peiaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81/1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
Untuk mengubah produksi rokok kretek melalui penyesuaian mutu tembakau memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan penelitian pada tanaman tembakau selama ini ditujukan untuk meningkatkan kadar tar dan nikotin. Dengan pemberlakukan kebijakan diperkirakan Indonesia akan akan jadi pengimpor tembakau Virginia terbesar. Dampak bagi perkebunan cengkeh lebih serius dikarenakan industri rokok rendah tar dan nikotin tidak menggunakan bahan baku cengkeh, jika memakaipun dalam jumlah sedikit.
Bagi pengusaha rokok kretek kendala yang jelas adalah angka obsolut tar 20 mg dan nikotin 1,5 mg per batang, serta jangka waktu selama 5 tahun untuk SKM dan 10 tahun untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT). Kandungan tar rokok kretek sendiri tergantung bahan baku dan proses produksi. Sigaret Kretek Mesin (SKM) dapat disesuaikan dengan biaya yang lebih mahal dan testa yang berubah yang belum tentu diterima pasar.
Sedangkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak akan dapat mencapai kandungan kadar tar dan nikotin. Bila dipaksakan peraturan ini maka akan banyak perusahaan rokok yang ditutup karena tidak mampu menyeusaikan diri, padahal Industri rokok kretek menyerap tenaga kerja sekitar 6,4 juta orang yang akan terancam keberadaannya.
Selama tahun 1993-1997 konsumsi rokok per kapita rata-rata naik 10,49%. Pada tahun 1997 konsumsi rokok per kapita 1,189 batangltahun. pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sangat menguntungkan industri rokok impor Sigaret Putih Mesin yang telah sesuai standar Word Health Organization (WHO). Sebaiknya yang ditempuh dahulu sosialisasi kesadaran akan kesehatan, etika dan tata krama merokok. Pembuatan kode etik mengenai iklan rokok, dan ketentuan cukai Selanjutnya diperlukan dialog untuk mengatasi perbedaan antara praktisi dan Semua pihak yang terkait."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T7685
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Antonius Krisyanto
Penyandingan pajak masukan - pajak keluaran sebagai pengaman sistem pengkreditan pajak pertambahan nilai Indonesia
"Perkembangan Teknologi Informasi seperti hardware, software dan komunikasi data telah berkembang pesat dengan kemampuan dan kecepatan yang tinggi sedangkan harganya semakin murah, telah berdampak pada administrasi dari manual kearah komputerisasi, sehingga data yang berjumlah besar dapat diolah dan diproses dengan cepat. Data yang berjumlah besar ini termasuk data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pentingnya penyandingan (cross-matching) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Pembeli dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Pembeli, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyandingan tersebut. Karena penyandingan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak menggunakan metode konfirmasi Pajak Masukan terhadap Pajak Keluarannya memiliki beberapa kelemahan, maka kelayakan penyandingan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluarannya secara elektronis perlu diteliti.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan memberikan kuesioner pada karyawan yang bertugas di Seksi PPN di 4 Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta yang berada dibawah 3 Kantor Wilayah. Disertai dengan studi kepustakaan, mempelajari peraturan perpajakan, laporan dan data elektronis hasil perekaman.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyandingan Pajak Masukan-Pajak Keluaran sangat panting dilakukan untuk mengetahui kebenaran pengkreditan Pajak Masukan oleh pembeli dan kebenaran pemungutan Pajak Keluaran oleh penjual. Penyandingan dilakukan secara selektif terhadap Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa dengan menggunakan metode konfirmasi, mempunyai potensi penyelundupan pajak. Dengan kemajuan teknologi penyandingan Pajak Masukan-Pajak Keluaran secara elektronis dapat dilaksanakan untuk menutup loophole dari metode konfirmasi. Faktor yang mempengaruhi penyandingan adalah sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas Pengusaha Kena Pajak, perekaman Pajak Masukan-Pajak Keluaran, pemeriksaan.
Disarankan untuk menghemat tenaga operator dalam jangka pendek, sebaiknya merekam data Pajak Masukan-Pajak Keluaran bernilai PPN diatas Rp 2 juta sesuai dengan batasan wajib konfirmasi dan data yang disandingkan saja yaitu pada lampiran 1195-Al dan 1195-B1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perekaman Pajak Masukan-Pajak Keluaran dapat dilakukan dengan pembuatan "Program Perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN" untuk para Pengusaha Kena Pajak agar datanya dapat disampaikan melalui media komputer."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T3554
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saefudin
Pengaruh jumlah modal terhadap pajak penghasilan pada PT I.S.M.B.F.M
"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan modal pada PT I.S.M.B.F.M terhadap pajak penghasilan yang terutang. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat dalam memahami dan menilai kejujuran perilaku perusahaan dalam melaporkan pajak terhutangnya sedangkan bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan bidang perpajakan.
Penelitian dilakukan terhadap PT I.S.M.B.F.M karena merupakan salah satu perusahaan yang berkembang dari perusahaan sebagai wajib pajak perseorangan, wajib pajak paripurna sampai akhirnya berkembang menjadi wajib pajak PMA.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah bersumber selain dari intern perusahaan yang berupa data modal, struktur organisasi, laporan keuangan juga data yang bersumber dari pihak di luar perusahaan antara lain data wajib pajak yang terdapat dalam PDIP Ditjen Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan metode regresi sederhana pada tingkat signifikansi a = 5%.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, pada perhitungan secara statistik melalui pengujian secara parsial menunjukkan hasil T hitung (2,579) lebih besar dari T tabel (2,447) mengandung arti bahwa faktor modal maupun faktor laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Kedua, berdasarkan pengujian secara keseluruhan menunjukkan hasil F hitung (8.01) lebih besar dari F tabel (7.71) mengandung arti bahwa faktor modal dan faktor laba tidak berpengaruh secara langsung terhadap pajak penghasilan, dalam arti masih banyak faktor lain yang mempengaruhi jumlah pajak yang terhutang oleh perusahaan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah umumnya maupun Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak."
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T7465
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bachtiar
Implementasi Kebijakan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dalam Usaha Peningkatan Penerimaan Keuangan Negara
"Peranan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam penerimaan negara ternyata cukup penting. Hal ini terlihat dari sejarah kebijakan cukai di Indonesia yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda Cukai etil alkohol diatur dalam Ordonantie Cukai Alkohol Sulingan Stbl. I895 No. 90 dan 92, Kebijakan ini akhirnya tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, sampai akhirnya lahir UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang didalamnya juga diatur secara lebih baik tentang cukai etil alkohol tersebut.
Permasalahannya adalah walaupun jumlah penerimaan negara dari cukai etil alkohol ini tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh cukai tembakau, namun peningkatan penerimaannya cukup tinggi, hanya saja diakui bahwa peningkatan penerimaan itu belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
Pertanyaan yang muncul adalah sebagaimana sebenarnya proses implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dapat dilakukan dan seberapa besar kontribusinya pada peningkatan penerimaan negara.
Secara teoritis pencapaian target penerimaan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bisa dilakukan apabila implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum bisa berlangsung secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kendala yang ditemui seperti proses komunikasi, sumber daya yang kurang, sikap aparat yang masih belum terlalu positif dan struktur birokrasi yang dipandang belum terlalu mendukung.
Berdasarkan hal tersebut maka beberapa langkah positif dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan cukai etil alkohol tersebut seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan pada level operasional. Kemudian juga sangat perlu diperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk birokrasi yang tidak terlalu tersentralisir sehingga dengan demikian tingkat fleksibilitas pelaksanaan tugas akan menjadi tinggi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meliani
Analisis Kebijakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa = Analysis of Income Tax Incentive Policies for Investment in Biomass Power Plant Development
"ABSTRAK
Konsumsi listrik Indonesia meningkat setiap tahun. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih sangat rendah. Pemerintah Indonesia harus menjamin ketersediaan serta pemerataan akses listrik. Namun, sebagian besar pembangkit listrik yang ada di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil. Dalam rangka menjamin ketersediaan listrik di masa mendatang, Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga biomassa yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diantaranya adalah memberikan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Dengan demikian, dilakukan analisis terkait critical success factor (CSF) perusahaan pengembang PLTBm, pemanfaatan kebijakan fasilitas pajak penghasilan ditinjau dari asas perpajakan, serta kebijakan insentif pajak penghasilan di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data kualititatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi literatur, terdapat 4 jenis CSF yang memengaruhi keberhasilan pengembangan PLTBm antara lain faktor industri yang adalah planning pengadaan PLTBm oleh PT PLN dan dukungan perbankan lokal, faktor strategis yang adalah pengadaan kontrak dengan penyedia bahan bakar biomassa dan pemilihan lokasi PLTBm yang sesuai, faktor lingkungan yang adalah peraturan pemerintah dan teknologi, serta faktor temporal yang adalah memilih negara tujuan ekspansi dan realokasi sumber daya. Terkait pemanfaatan fasilitas PPh di Indonesia, masih belum banyak perusahaan yang memanfaatkannya karena pelaku usaha yang juga belum banyak serta sosialisasi yang belum masif. Di Amerika Serikat, bentuk fasilitas PPh yang diberikan adalah production tax credit. Fasilitas PPh diperlukan sebagai pendorong pengembangan PLTBm."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kania Dara Asti
Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Equity Crowdfunding = Analysis of Income Tax Treatment in Equity Crowdfunding Transaction
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas Pajak Penghasilan (PPh) khususnya di Indonesia atas transaksi yang terjadi di dalam mekanisme equity crowdfunding sebab adanya potensi penghasilan di dalam transaksi tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan transaksi equity crowdfunding kemudian lebih lanjut memperbandingan regulasi dari tahap peraturan umum hingga peraturan PPh yang berlaku di Malaysia dan Singapura terkait dengan transaksi tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dijabarkan dari payung hukum Pajak Penghasilan di Indonesia, bisa ditafsirkan bahwa terdapat penghasilan yang berbeda-beda tergantung pada peran yang dilakukan di dalam equity crowdfunding. Kemudian setelah diperbandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura berdasarkan sudut pandang investee, platform, dan investor diketahui bahwa baik Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki perlakuan pajak yang cukup berbeda di beberapa sisi, perbedaan ini diharap dapat menjadi masukan kepada pihak pemerintah untuk melihat potensi pajak yang belum diraih dari transaksi equity crowdfunding.
ABSTRACT
This study aims to discuss Income Tax (PPh) in Indonesia for transactions that occur within because of the potential income that emerges. The research method used is a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis was carried out by describing tax regulations in Indonesia relating to its transactions and then comparing regulations from the general regulatory to the applicable regulations in Malaysia and Singapore that related. The results indicate that after being elaborated from the regulations of income tax in Indonesia, can be interpreted that there is different income depend on the role played in equity crowdfunding. After being compared with Malaysia and Singapore based on the perspective of the investee, platform, and investors, it is known that Indonesia, Malaysia and Singapore have different tax treatment on several sides, this difference is hoped to be an input for the government to see the potential taxation not yet achieved from equity crowdfunding transactions."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sekarayu Rahmadiani
Alternatif Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal bagi Industri Daur Ulang Plastik di Indonesia = Alternative of Providing Fiscal and Non-Fiscal Incentive Policy for the Plastic Recycling Industri in Indonesia
"ABSTRAK
Penelitian ini berlatar belakang bahwa daur ulang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mendorong diperlukannya insentif pajak bagi industri daur ulang plastik serta menganalisis alternatif pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor baik fiskal maupun non fiskal yang mendorong pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik dari segi strength, weakness, opportunity, dan threat. Insentif fiskal yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik adalah PPN tidak dipungut sedangkan insentif non fiskal yang dapat diberikan adalah Extended Producer Responsibility. Dengan demikian disajikan analisis berupa kajian insentif yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik di Indonesia.
ABSTRACT
This research has a background that recycling is one of many ways that can be use to overcome the plastic waste problem. The purpose of this study is to analyze the factors that encourage the need for tax incentives for plastic recycling industry and analyzing the alternative of providing incentives for the plastic recycling industry in Indonesia. This study use a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are done through in-depth interviews. The results of this study indicate there are several factors, both fiscal and non-fiscal, that encourage incentives for the plastic industry in terms of strength, weakness, opportunity, and threat. Fiscal incentive that can be given to the plastic recycling industry is non-collected VAT while non-fiscal incentive that can be given is Extended Producer Responsibilty. Thus presented an analysis in the form of incentive studies that can be given to the plastic recycling industry in Indonesia. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alma Shoofiyah
Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta = Optimization Analysis of Vehicle Tax Revenue in DKI Jakarta
"

Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dengan cara memperbaiki basis data objek PKB; memperkuat proses pemungutan dengan cara peningkatan sumber daya manusia di Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta; meningkatkan pengawasan dengan cara razia, door to door, penempelan stiker, program tax clearance, penerapan sanksi, pendekatan pelayanan dan pembayaran pajak ke wajib pajak; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara pembayaran PKB secara online melalui e-samsat dan Samolnas; meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan pihak lain. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan di Kantor Samsat dan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta diantaranya adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta, sarana dan prasana yang tidak terbarukan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Potential of vehicle tax revenue in DKI Jakarta is very high. That is evidenced by the number of vehicle taxpayers which always increases every year. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize vehicle tax in DKI Jakarta along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This study use the post positivist approach by conducting field and literature research. The results show that the effort to optimize vehicle tax revenue are intensification and extensification. Intensification is done by expanding revenue basis by improving database of PKB’s objects; strengthening collection process by increasing the quality of human resources in Bapenda and UPP PKB DKI Jakarta; increasing supervision by raids, door to door, sticker attachments, tax clearance program, applying tax penalties, service approaches and tax payments to taxpayers; increasing administration efficiency and reducing collection fees by PKB payments online throught e-samsat and Samolnas; and increasing revenue capacity by coordinating with other institute. While extensification is done by speeding up service time at Samsat office and granted basic relief and exemption of administrative sanction BBN-KB of the second vehicle and so on. The obtacles that are faced in optimizing vehicle tax revenue in DKI Jakarta are lacking quantity of human resources in UPP PKB DKI Jakarta, facilities and infrastructure that are not renewable, and lacking of taxpayers compliance.

"
Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Izza Auliya
Analisis Penerapan Kebijakan Insentif Pembebasan Bea Masuk dalam Mendorong Industri Kendaraan Bermotor Listrik Di Indonesia Ditinjau Dari Dimensi Compliance Cost = Application Analysis of the Import Duty Exemption Incentive Policy in Encouraging the Electric Motor Vehicle Industry in Indonesia in terms of Compliance Cost Dimensions
"ABSTRAK
Pemerintah Indonesia memberikan insentif Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang, dan bahan bagi industri kendaraan bermotor listrik. Namun, hingga saat ini belum terdapat industri yang memanfaatkan insentif Pembebasan Bea Masuk untuk memproduksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk yang ditinjau dari Asas Efisiensi compliance cost dan Konsep Efektivitas. Penelitian ini juga membahas alasan yang mendasari diberikannya tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk dapat dikatakan belum efisien dalam mendorong perkembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Sebab, biaya fiskal maupun biaya waktu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri relatif tinggi. Dari sisi efektivitas dalam mencapai tujuan pun dapat dikatakan belum efektif, karena belum terpenuhinya pull and push factor. Pemberian tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk ditujukan untuk memudahkan perusahaan atau industri dalam melakukan impor dan dapat mengurangi biaya produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga dapat meminimalisir harga jual kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan dapat mengembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia.
ABSTRACT
The Indonesian government provides incentives for exemption from import duty on imports of machinery, goods and materials for the electric motor vehicle industry. However, until now there has been no industry that has utilized the import duty exemption incentives to produce battery-based electric motorized vehicles. This study aims to analyze the implementation of the import duty exemption incentive policy in terms of the principle of compliance cost efficiency and the concept of effectiveness. This study also discusses the reasons underlying the provision of additional incentives in the form of import duties in Presidential Regulation No. 55 of 2019. This study uses a post-positivist research approach with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the import duty exemption incentive policy is not efficient in encouraging the development of the electric motor vehicle industry in Indonesia. This is because the fiscal and time costs incurred by the company or industry are relatively high. In terms of effectiveness in achieving the goal, it can be said that it is not yet effective, because the pull and push factors have not been fulfilled. The provision of additional incentives in the form of import duties is intended to make it easier for companies or industries to import and reduce the production costs of battery-based electric motor vehicles, so as to minimize the selling price of battery-based electric motor vehicles and develop the electric motor vehicle industry in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>