Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan seiring perkembangan zaman, kemunculan gagasan mengenai non-tunai dalam sistem pembayaran, diawali dengan adanya kebutuhan masyarakat untuk memberikan uang dalam jumlah yang besar sedangkan uang mereka telah tersimpan di tempat penyimpanan yang dikenal dengan bank. Perkembangan teknologi melalui komputer dan internet membuat kegiatan pembayaran non-tunai semakin berkembang pesat dengan sistem-sistem baru yang diimplementasikan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan sebuah metode di dalam masyarakat dimana mereka diarahkan untuk mengurangi penggunaan uang cash (tunai) dan mulai mencoba untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencoba untuk merasakan janji manis yang diberikan oleh teknologi tersebut. Kebijakan sistem pembayaran non-tunai diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran non-tunai agar dapat diselenggarakan dengan lebih aman, efisien, dan andal, sehingga mampu mendukung upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar aktivitas perekonomian nasional. Sistem pembayaran berbasis teknologi yang dikenal dalam masyarakat memiliki beragam bentuk dalam implementasinya yang seluruhnya memiliki satu tujuan dalam melakukan transaksi pembayaran baik secara sukarela maupun timbal balik. Perkembangan tren teknologi pada sistem pembayaran masa kini, setidaknya dikenal teknologi Electronic / Mobile Commerce; teknologi metode pembayaran menggunakan Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); hingga teknologi penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dalam bidang sistem pembayaran tersebut, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat mengakomodir GNNT sebagai implementasi sistem pembayaran berbasis teknologi, khususnya dalam hukum perbankan, maupun yang terkait lainnya. Sehubungan dengan pelaksanaan instrumen hukum yang telah ada dalam mendukung GNNT, peran Bank Indonesia dan Pemerintah diharapkan dapat lebih optimal dalam implementasinya maupun penegakannya. Hal ini mengingat sistem pembayaran merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian tujuan utama bank sentral, yaitu stabilitas moneter dan keuangan

---

ABSTRACT
In accordance to the era development, the implementation of non cash payment system has been initiated by the society needs to hand over some cashes in a huge amount but their money has been kept in a bank. The technology development of computer and internet has create a brand new non cash payment activities rapidly into a newer systems that has been implemented in most of the countries all over the world, including Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) is a method in society where they are directed to minimize the usance of cash money and star to adapt with the tecnology development and try a better service with that kind of technology. The non cash payment system policy is intended to strengthen the non cash payment system so that it could be implemented more securely, efficiently, and reliably in order to support the effort on maintaining monetary stability, financial system and national economic activities. The technology-based payment system amongst the society has various kinds of form in their implementation on which they have one target to achieve here in performing a better payment transaction either voluntarily or mutually. The technology development trend in payment system nowadays, at least has Electronic / Mobile Commerce; payment system technology using Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); until the utilization of digital currency like Bitcoin. In encountering such tecnology improvement in payment system, Indonesia has in fact formulated various legal instruments to accommodate GNNT as the implementation of technology-based payment system, especially in banking law and other related ones. In connection with such legal instruments implementation, the role of Bank Indonesia and Government is expected to be more optimal either in the implementation and or enforcement, as the payment system shall be considered as on of the requirement to achive the central bank main purpose, which is monetary and financial stability

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastian hukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintah menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami oleh pekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMP yang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerja atau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisi lain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga, kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan Putusan Banding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturan mengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait batas waktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP. Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagai prasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusaha yang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelis hakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat menggugat ke PTUN. Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selain memberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, juga menimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebut akan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaan yang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidak menjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun 2013

---

ABSTRACT
The policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas the minimum wage that sould act as a safety net set by the government becomes uncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wage act usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer are assuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set by governor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is not infrequently they make efforts to protest those such as act of strikes or demonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. On the other hand, many business owner considering that the PMW is too high and that makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business owner load such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordance with the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum Wage Implementation. In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKT and its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor, regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on the deadline for submission of the complete file in the mechanism of PMW suspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found on worker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, a breakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered as a legal subject that have right to file a suit to PTUN. Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not only giving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies and those consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court if the business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wage implementation if business owner is not perform their duties to pay the worker/labour wage according to PMW in 2013.

Abstrak :
ABSTRAK
Pernyataan penyangkalan disclaimer dalam website umumnya adalah pemindahan tanggung jawab pemilik/pengelola situs kepada pemakai/pengunjung. Pernyataan penyangkalan disclaimer dalam situs jual beli online belum diatur secara khusus di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Transaksi Eektronik maupun Undang-Undang Perdagangan. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online terkait dengan pencantuman pernyataan penyangkalan disclaimer? Kedua, Bagaimana kekuatan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online secara khusus terkait dengan pencantuman pernyataan penyangkalan disclaimer ? Ketiga, Perlukah sebuah aturan khusus tersendiri yang mengatur transaksi jual beli secara online di Indonesia? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa karakteristik/bentuk situs jual-beli online di Indonesia, ada yang berbentuk merchant mall seperti: Lazada, marketplace seperti: Tokopedia , atau situs iklan jual beli online seperti: OLX. Perbedaan bentuk/ karakteristik tersebut dapat dijadikan celah hukum oleh pemilik/pengelola situs jual beli online untuk melepaskan tanggung jawab ganti kerugian bilamana terjadi kerugian pada konsumen. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa pernyataan penyangkalan disclaimer merupakan salah satu celah hukum yang dapat digunakan oleh Pemilik/Pengelola situs jual beli online untuk melepaskan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen. Pernyataan penyangkalan disclaimer pada situs Lazada, Tokopedia dan OLX termasuk klausula baku yang dilarang oleh undang-undang karena didalamnya terdapat unsur pengalihan tanggung jawab dari pengelola/pemilik situs. Oleh karena itu, maka disclaimer dinyatakan batal demi hukum, dan pengelola/pemilik situs dalam transaksi jual beli online dapat ikut dimintakan tanggung jawab bilamana terjadi kerugian pada konsumen.

---

ABSTRACT
A statement of disclaimer in the general website is the transfer of the responsibility of the site owner manager to the user visitor. Disclaimer statements in online buying and selling sites have not been specifically regulated in Indonesian laws and regulations, both in the Consumer Protection Act, the Electronic Transaction Act and the Trade Law. There are three problems in this study. First, what are the responsibilities of business actors in online buying and selling transactions related to the inclusion of a disclaimer statement Second, How is the strength of legal protection for consumers in online buying and selling transactions specifically related to the inclusion of a statement of disclaimer Third, Is there a need for a special rule that regulates online buying and selling transactions in Indonesia In this study, the authors used socio legal research methods. The results showed that there were several characteristics forms of online trading sites in Indonesia, some in the form of merchant malls such as Lazada, marketplaces such as Tokopedia, or online buying and selling advertising sites such as OLX. These differences in forms characteristics can be used as legal loopholes by the owner manager of the online buying and selling site to release compensation liability in the event of loss to the consumer. The results of subsequent studies indicate that a statement of disclaimer is one of the legal loopholes that can be used by the owner manager of an online buying and selling site to release liability for compensation for consumer losses. Disclaimer statements on Lazada, Tokopedia and OLX sites, including standard clauses that are prohibited by law because there are elements of transferring responsibilities from the site manager owner. Therefore, the disclaimer is declared null and void, and the manager owner of the site in an online sale and purchase transaction can be held responsible when there is a loss to the consumer.

Abstrak :
Perilaku kesehatan merupakan aspek penting dalam upaya pemeliharaan kesehatan rumah. Dalam teori Health Belief Model, faktor pendorong perilaku kesehatan seseorang yang berasal dari faktor pengubah yakni status sosial ekonomi dan pengetahuan menjadi penting untuk diteliti khususnya pada kondisi penghuni rumah susun. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara status sosial ekonomi dan pengetahuan kesehatan lingkungan dengan perilaku ibu rumah tangga dalam pemeliharaan rumah sehat di Rusunawa Jatinegara Barat. Penelitian ini menggunakan studi cross-sectional dengan pengambilan data primer melalui wawancara kepada ibu rumah tangga pada bulan Mei hingga Juni tahun 2023. Sebanyak 137 ibu rumah tangga terpilih secara simple random sampling. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan pada variabel tingkat pendidikan ibu rumah tangga (OR= 2,883; 95% CI= 1,339−6,209), tingkat pendidikan kepala keluarga (OR= 3,856; 95% CI= 1,711−8,690), dan pengetahuan kesehatan lingkungan ibu rumah tangga (OR= 2,687; 95% CI= 1,304−5,294) dengan perilaku ibu rumah tangga. Sedangkan pada analisis multivariat, variabel tingkat pendidikan kepala keluarga (OR= 3,390; 95% CI= 1,478−7,776) dan pengetahuan kesehatan lingkungan ibu rumah tangga (OR= 2,253; 95% CI= 1,088−4,666) merupakan faktor-faktor dominan memengaruhi perilaku ibu rumah tangga dalam pemeliharaan rumah sehat di Rusunawa Jatinegara Barat. Maka dari itu, Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat diharapkan dapat mengadakan penyuluhan terkait pengetahuan kesehatan di rumah susun guna meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga dalam pemeliharaan rumah sehat di Rusunawa Jatinegara Barat. ......Health behavior is an important aspect in efforts to maintain home health. In the theory of the Health Belief Model, the driving factors for a person's health behavior come from modifying factors, namely socioeconomic status and knowledge, which are important to study, especially in the conditions of apartment dwellers. The purpose of this study was to analyze the relationship between socioeconomic status and knowledge of environmental health with the behavior of housewives in maintaining healthy homes in Rusunawa Jatinegara Barat. This study used a cross-sectional study with primary data collection through interviews with housewives from May to June 2023. A total of 137 housewives were selected by simple random sampling. The results of the bivariate analysis showed that there was a significant relationship between the education level of housewives (OR= 2.883; 95% CI=1.339−6.209), the education level of the head of the family (OR= 3.856; 95% CI=1.711−8.690), and environmental health knowledge housewives (OR= 2.687; 95% CI=1.304−5.294) with housewife behavior. Meanwhile, in the multivariate analysis, the variable level of education of the head of the family (OR= 3,390; 95% CI= 1,478−7,776) and knowledge of environmental health of housewives (OR= 2,253; 95% CI= 1,088−4,666) were the dominant factors influencing the behavior of housewives in maintaining healthy homes in Rusunawa Jatinegara Barat. Therefore, the Rusunawa Jatinegara Barat Management Unit is expected to be able to conduct counseling related to health knowledge in flats to increase the knowledge of housewives in maintaining healthy homes in Rusunawa Jatinegara Barat.

Abstrak :
Dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016, memutus 12 Perusahaan bersalah melakukan kartel ayam. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pemerintah Direktur Jenderal PKH mengeluarkan inisiatif memerintahkan kedua belas pelaku usaha tersebut untuk melakukan afkir dini dalam rangka mengurangi over supply yang di formulasikan dalam Keputusan Tata Usaha Negara No. 15043/PK.010/F/10/2015 perihal Penyesuaian Populasi Parent Stock PS tertanggal 15 Oktober 2015 KTUN No. 15043 dan No. 23071/PK.230/11/2015 perihal Afkir Dini Bibit Ayam Ras tertanggal 23 Nopember 2015 KTUN No. 23071 . Terkait hal ini, Majelis Komisi berpendapat bahwa kesepakatan mengenai afkir dini PS secara jelas dilatarbelakangi dan diinisiasi oleh para pelaku usaha, dan bukan merupakan suatu kebijakan resmi dari Pemerintah karena tidak menemukan satu pun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan dasar bagi para Terlapor untuk melakukan afkir dini Parents Stock PS . Metode yang digunakan adalah pendekatan Hukum dengan tipe pendekatan kasus case study yudisial dengan karakteristik studi kasus tunggal, dengan bahan primer dan sekunder sebagai sumber data penelitian. Dari hasil penelitian, penulis menemukan penerapan pasal 50 huruf a dalam pertimbangan majelis komisi pada Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging Broiler di Indonesia tepat. Hal ini dikarenakan dalam kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan pada pasal 50 huruf a dan instruksi afkir dini Parents Stock PS dari dirjen PKH bukan merupakan amanat langsung oleh undang-undang. Adapun Saran yang diberikan penulis adalah lebih ditegaskan dalam Pelaksanaan 50 huruf a ini.Kata Kunci: Pengecualian, Kebijakan Persaingan, Putusan KPPU

---

Verdict of KPPU No. 02 KPPU I 2016, decide 12 companies guilty of conducting chicken cartel. In facts, it was revealed that the government Director General of PKH issued an initiative to order the twelve business actors to conduct an early re evaluation in order to reduce the over supply formulated in the Decree of State Administration. However, the Commission Assembly is of the opinion that the agreement on the early reassessment of the PS is clearly motivated and initiated by business actors, and is not an official policy of the Government because it no finding any applicable legislation that provides the basis for the Reported Party To do early parent stock PS . The method used is the Law approach with the type of case study approach with the characteristics of single case study, with primary and secondary materials as the source of research data. From the results of the research, the authors found the application of article 50 letter a in the consideration of the commission assembly on Verdict No. KPPU. 02 KPPU I 2016 concerning Alleged Violation of Article 11 of Law Number 5 Year 1999 regarding the Regulation of Broiler Production of Broiler in Indonesia is appropriate. This is because in this case it does not meet the elements of legislation in Article 50 a and the Parents Stock PS early warning instruction from the PKH director general is not a mandate by law. The suggestion is more emphasized in the implementation of 50 letters a of this.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia dengan potensi geografis dan demografi memiliki kesempatan untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan teknologi keuangan financial technology untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan finansial secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta strategi pemerintah dalam menghubungkan fragmentasi serta kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat diantara pulau- pulau di Indonesia melalui sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Melalui metode penelitian normatif dalam mengkaji regulasi yang dimiliki serta komparasi terhadap peraturan yang ada di negara-negara lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menyarankan agar ditingkatkannya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan untuk memahami penggunaan financial technology agar lebih tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah. Kemudian percepatan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut agar penetrasi layanan lebih berkualitas dan tidak menghambat perkembangan perekonomian di dalam masyarakat.

---

ABSTRACT
Indonesia with geographical and demographic are potentially to be more prosperous from the border areas through remote islands by utilizing financial technology to meet their needs of life and improving financial capability across Indonesia. This thesis discusses how public access to financial services and government strategies in connecting fragmentation and gaps in the welfare among islands in Indonesia through the financial services sector that uses technology as a bridge in reaching the community through the corners of the archipelago. Through normative research methods by reviewing the regulation and comparative regulations from other countries as a comparison. The results suggest that enhancing the public understanding of financial literacy to use financial technology more effective and distributed throughout the region. Then the acceleration of the development of technology based financial services support infrastructure so that service penetration is more qualified and does not hinder the development of the economy in the community.

Abstrak :
Melihat pentingnya persaingan usaha sehat terutama di bidang perbankan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan nasional dan pentingnya persaingan usaha sehat dalam dunia perbankan dan asuransi, maka isu mengenai aktivitas bancassurance sebagai bentuk kerja sama antara bank dan asuransi yang dikhawatirkan dapat menjadi jalan masuk bagi persaingan usaha tidak sehat menjadi penting untuk dipelajari dan oleh karenanya diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan aktivitas bancassurance berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta apakah praktek persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dalam skema kerja sama eksklusif dalam pelaksanaan aktivitas bancassurance. Selain itu, permasalahan mengenai bagaimana pengawasan dan pengaturan aktivitas bancassurance dalam upaya penciptaan persaingan usaha sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga akan diangkat sebagai salah satu pokok masalah. Metode penelitian menggunakan tipologi penelitian normatif dengan teknik analisis data secara prekskriptif yang didukung dengan wawancara dengan nara sumber. Bedasarkan metode yang digunakan didapati bahwa, pengaturan mengenai bancassurance tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dengan tetap memperhatikan peraturan lain yang terkait. Melalui penelitian juga diketahui bahwa dalam suatu skema kerja sama eksklusif aktivitas bancassurance dapat muncul praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk tying agreement dan barriers to entry. Untuk menanggulangi kemungkinan munculnya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka dibutuhkan kejelasan dalam pengawasan serta pengaturan mengenai praktek bancassurance. Dalam hal pengawasan harus dipahami bahwa yang behak melakukan pengawasan terhadap praktek bancassurance adalah Otoritas Jasa Keuangan, tanpa menutup kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian bila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam praktek bancassurance. ......Considering the importance of fair business competition especially in the banking sector to achieve the objectives of national development implementation and the importance of fair business competition in the insurance world, the issue of bancassurance activity as a form of cooperation between banks and insurance which having possibility to create unfair competition became important to be studied and therefore raised as the topic in this thesis. The main issues are concerning of how the implementation of bancassurance activities based on the regulations applicable in Indonesia as well as whether unfair business competition practices can appear in the exclusive cooperation scheme in the implementation of bancassurance activities. In addition, this thesis also doing study on how the supervision and regulation of bancassurance activities in order to create fair business competition based on Law Number 5 of 1999. The method used in this thesis is normative typology with data prescriptive analysis technique, supported by interview data. Based on the method used it is found that bancassurance is regulated in Circular Letter of Financial Services Authority Number 33 SEOJK.03 2016, Circular Letter of Financial Services Authority Number 32 SEOJK.05 2016 and Regulation of Financial Services Authority Number 23 POJK.05 2015 with due regard to other relevant regulations. Through research also known that in an exclusive cooperation scheme, bancassurance activity, there is possibility that unfair business competition arises in the form of tying agreement and barriers to entry. To overcome the possibility of unfair business competition, supervision and arrangement regarding bancassurance practice is required. In the case of supervision, it should be understood that the supervisor of bancassurance practice is the Financial Services Authority, without inhibiting the authority of Business Competition Supervisory Commission to conduct research if there is any indication of unfair business competition in bancassurance practice.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesepakatan hubungan pemerintahan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menerapkan FATCA Foreign Account Tax Compliance Act yang merupakan peraturan unilateral yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan telah menjadi isu internasional karena dalam penerapannya akan berdampak terhadap berbagai institusi keuangan di dunia dimana terdapat warga negara Amerika Serikat yang memiliki investasi di luar negara Amerika Serikat. Dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan yaitu akibat hukum apa yang muncul sehubungan dengan penerapan FATCA, khususnya dikaji dari aspek yuridis yaitu kerahasiaan bank di Indonesia dan bagaimana implikasi yuridis penerapan FATCA di Indonesia. Pembahasan mencakup akibat hukum yang muncul sehubungan dengan penerapan FATCA khususnya di Indonesia. FATCA dibuat pada 18 Maret 2010 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2014, sebagai langkah dalam upaya merespon kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat. FATCA mewajibkan institusi keuangan asing untuk melaporkan data-data dan transaksi keuangan nasabah asal AS kepada Internal Revenue Service otoritas pajak Amerika Serikat . Indonesia merespon aturan tersebut dengan menjalin kerjasama berupa Intergovernmental Agreement dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut diambil Indonesia setelah mempertimbangkan internal setting berupa pentingnya menjaga komitmen kemitraan dengan Amerika Serikat; menghindarkan sanksi withholding tax 30 yang mengancam sustainabilitas lembaga keuangan Indonesia; dan peluang untuk melacak warga negara Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak serupa atau yurisdiksi mitra secara resiprokal. Serta external setting berupa dukungan negara dalam forum G-20 dan OECD Organization for Economic Cooperation and Development terhadap FATCA, dan menggunakannya sebagai momentum untuk membangun transparansi dalam sektor perpajakan.Adanya komitmen internasional tersebut, memaksa Indonesia mengambil langkah kooperatif karena tidak ingin mendapat resiko terisolasi dari lingkungan internasional, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi.

---

ABSTRACT
A cooperation between Indonesia and United States in the implementation of FATCA Foreign Account Tax Compliance Act . FATCA is a unilateral rules created by the US government, but it became an international issue because the implementation would have an impact to the financial institutions around the world where there is a US citizen has investments. The FATCA framework is intended to reduce the degree of foreignunderreporting, underpayment and non filing that gave rise to the offshoreportion of the federal tax gap. It aims to achieve this by requiring foreignfinancial conduits to establish tiered reporting and payment systems that trace for the IRS US source cross border portfolio income remittances to individual offshore financial accounts directly or beneficially held by US persons. In this paper, the problem of legal issues that arise in relation to the implementation FATCA , especially examined from the juridical aspect of bank secrecy in Indonesia and how how the juridical implications of FATCA implementation in Indonesia. The discussion covers the legal issues that arise in connection with the application of FATCA especially in Indonesia.The tax act created on March 18, 2010 and became effective on July 1, 2014, as a step in the effort to respond to cases of tax evasion committed by US citizens. FATCA requires the foreign financial institutions to report personal data and financial transactions of customers from the US to the Internal Revenue Service US tax authorities . The move was taken after considering the internal settings the importance of maintaining a commitment to a comprehensive partnership with the US avoid the 30 withholding tax penalty that threaten the sustainability of financial institutions in Indonesia and the opportunity to investigate the Indonesian citizens who use offshore banks to avoid tax or reciprocal partner jurisdictions. As well as external setting considerations the support of countries in the G 20 and the OECD Organization for Economic Cooperation and Development on FATCA, and use it as momentum to build transparency in the taxation sector. That international commitments, forcing Indonesia to take steps cooperatively as a preventive action to avoid the risk of being isolated from the international environment, particularly in terms of trade and investment.

Abstrak :
ABSTRAK
AbstrakTesis ini membahas mengenai pengaturan pengecualian penetapan harga pada perusahaan patungan yang terdapat pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No. 5/1999, perjanjian penetapan harga antara para pelaku usaha adalah dilarang karena dapat menghambat persaingan. Namun selanjutnya disebutkan pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 aturan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian penetapan harga yang dilakukan di suatu usaha patungan. Oleh karena itu akan diteliti sejauh mana batasan dari pengecualian perjanjian penetapan harga tersebut. Dalam tesis ini diuraikan contoh perjanjian penetapan harga yang baru-baru ini terindikasi oleh KPPU, yang dilakukan oleh kedua perusahaan telekomunikasi yaitu PT. XL Axiata dan PT. Indosat Ooredoo dengan membentuk suatu usaha patungan yang bergerak dalam usaha membangun jaringan yaitu PT OIS. Pendekatan yang digunakan dalam menyelidiki dugaan terhadap perjanjian penetapan harga telah mengalami pergeseran menjadi rule of reason, dalam hal ini melihat kepada dampak pengecualian perjanjian penetapan harga terhadap usaha patungan yaitu apabila dapat menciptakan efesiensi dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didalamnya juga mencakup wawancara.

---

ABSTRACT
AbstractThis thesis analyzes about exempted price fixing regulation in joint venture company in Article 5 paragraph 2 Law no. 5 of 1999. According to Article 5 paragraph 1 of Law no. 5 1999, price fixing among business competitors is prohibited because can restrict competition. But, in the next Article 5 2 stated that this provision shall not be applicable to a price fixing agreement that entered into the context of a joint venture. Therefore, it will be examined to what extent in such price fixing can be exempted. In this thesis, there rsquo s an example of a recent price fixing agreement indicated by KPPU, conducted by two of telecommunication companies, PT. XL Axiata and PT. Indosat Ooredoo by establishing a joint venture company aimed at providing network services, PT. One Indonesia Synergy PT. OIS . The approach used to investigate the alleged price fixing agreement, has changed into the rule of reason, in this case looking at the impact of the exempted price fixing in joint ventures if can create efficiency and raise up social welfare. The method used in this study is normative juridical by using secondary data which also includes interviews.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan skema Peer to Peer Lending. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Peer to Peer Lending, skema transaksi Peer to Peer Lending, serta perbandingan pengaturan tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk mencegah terjadinya pencucian uang pada Platform Peer to Peer Lending di Indonesia, Inggris dan China. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana pengaturan penerapan Prinsip Pengguna Jasa dalam Peer to Peer Lending yang ada dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam rangka mencegah Peer to Peer Lending dijadikan sarana pencucian uang serta untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diamanatkan dalam POJK No. 12/POJK.01/2017. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan pengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Peer to Peer Lending dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 belum mampu mengakomodir penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa secara elektronik dan belum dapat menerapkan program anti pencucian uang. ...... This thesis discusses about the implementation of Know Your Customer Principle in borrowing and borrowing system based on information technology with Peer to Peer Lending scheme. In this thesis will be discussed about the implementation of the Principles of Knowing Service Users for Peer to Peer Lending, Peer to Peer Lending transaction scheme, as well as the role of rules on Know Your Customer Principles to prevent money laundering on the Peer to Peer Lending Platform in Indonesia, England, and China. The purpose of writing this thesis is to understand how the implementation of the Principles of Service Users in Peer to Peer Lending in POJK No. 77 POJK.01 2016 in order to prevent Peer to Peer Lending from being used as a money laundering and to implement anti money laundering and terrorism financing programs mandated in POJK No. 12 POJK.01 2017. This research is in the form of juridical normative research using descriptive comparative research type. The result of this study is that the regulation concerning the Know Your Customer Principle for Peer to Peer Lending in POJK No. 77 POJK.01 2016 has not been able to accommodate the implementation of Know Your Customer Principles electronically and has not been able to implement anti money laundering programs.