Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) dalam rangka memberdayakan pengrajin kelambu di Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Penelitian ini penting mengingat program LEPMM merupakan program yang menekankan pola "bottom up planning", dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat. Program LEPMM juga ditujukan dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi yang telah menyebabkan kondisi masyarakat terpuruk. Kondisi masyarakat yang terpuruk akibat krisis ekonomi dapat dilihat dari perubahan-pentbahan yang sangat drastis terhadap aspek-aspek seperti jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin, inflasi, pendapatan riil per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu program LEPMM di Desa Blawe ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor kerajinan kelambu yang merupakan sentra industri kecil yang menyerap banyak pekerja. Namun demikian, bagaimana proses dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program LEPMM, apakah telah membawa perubahan menuju kemandirian masyarakat, khususnya pengrajin industri kelambu merupakan hal yang harus dikaji. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang menganalisa proses pemberdayaan serta faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat menuju kemandirian pengrajin.Penelitian ini merupakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan. Selama dilakukan penelitian, penentuan informan dilakukan dengan metode selective purposive sampling, yakni pengambilan informan terpilih dengan maksud-maksud tertentu, sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang relevan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya program LEPMM dapat dirasakan manfaatnya bagi pengrajin kelambu di Desa Blawe. Namun demikian masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Baik dilihat dari proses dan partisipasi masyarakat, peran pemerintah maupun pendampingan. Peran pemerintah terlihat dominan dalam tahap persiapan program, sedangkan pengrajin lebih banyak terlibat dalam tahap pelaksanaannya.Peran pemerintah yang dominan harus ditunjang oleh data yang mendukung, serta keterbukaan dalam menerima input yang positif baik dari masyarakat, kalangan asosiasi, atau organisasi non pemerintah lainnya. Demikian pula dengan program yang dilaksanakan harus bisa berlanjut dan terintegrasi dalam suatu kerangka kebijakan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian pengrajin maka diusulkan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi sebagai berikut penbinaan, diklat, promosi produk, dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi."

"Tesis ini meneliti tentang profil pengrajin kain tenun adat Sambas dan upaya peningkatan peran koperasi dalam pemberdayaan pengrajin. Perhatian terhadap pengrajin ini sangat penting dilakukan karena sejak awal keberadaannya hingga sekarang ini belum mengalami perkembangan yang berarti, dan terlebih lagi belakangan ini keadaannya sangat memperhatikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: mengidentifikasi lebih lanjut dan mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin kain tenun adat Sambas, dan mencoba memberikan solusi melalui peningkatan peran koperasi dan institusi lainnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif hanya disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya diberikan analisis deskriptif yang akan dikaitkan pula dengan temuan dari penelitian lain yang sejenis. Adapun penelitian ini dilakukan di desa Tumok Manggis Kabupaten Sambas, dengan jumlah responden sebanyak 32 orang pengrajin.Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dengan didukung data primer dan sekunder, maka penulis menarik beberapa kesimpulan. Pertama, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengrajin antara lain: sulit dalam mendapatkan modal, sulit dalam mendapatkan bahan baku, sulit dalam memasarkan, dan pembinaan yang diberikan masih kurang. Kedua, Pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan pengrajin, di dalam melakukan pemberdayaan tersebut harus ada yang memberi kemampuan atau keberdayaan dalam hal ini yang paling tepat adalah Koperasi, BUMN dan Pemerintah. Namun selama ini peran dari institusi tersebut masih kurang. Terutama Koptenas atau koperasi tenun adat Sambas sebagai wadah yang dimiliki pengrajin kain tenun adat Sambas sampai saat ini perannya sangat dirasakan kurang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain : Sumber daya manusia pengurus masih rendah, pendelegasian tugas antara ketua terhadap bawahan terlalu berlebihan, kurang keseriusan pengurus dalam pengelolaan koperasi.Untuk itu perlu keseriusan pihak terkait untuk membantu membenahi Koptenas agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan pengrajin sebab dengan berfungsinya koperasi tentu akan berdampak terhadap pencapaian proses pemberdayaan pengrajin, terutama dalam hal pinjaman modal, penyediaan bahan baku dan membantu dalam memasarkan. Begitu halnya dengan peran BUMN juga harus ditingkatkan terutama dalam hal pinjaman modal, hendaknya pinjaman modal ini dapat merata keseluruh pengrajin, sebab dengan banyaknya modal yang dimiliki pengrajin akan berpengaruh juga dalam proses pemberdayaan pengrajin. Peran pemerintah juga masih dirasakan kurang terutama dalam hal pembinaan untuk meningkatkan sumberdaya pengrajin, dan peningkatan hasil produksi. Kendala alokasi dana yang masih kurang yang dihadapi pemerintah dalam memajukan usaha industri kecil di Kabupaten Sambas semoga secepatnya mendapatkan jalan keluarnya karena dengan alokasi dana yang besar akan memudahkan pihak terkait dalam hal ini Sub Dinas Perindustrian untuk melakukan proses pemberdayaan pengrajin."

"Pembangunan sektor pariwisata dihadapkan pada situasi yang cukup dilematis. Disatu sisi pembangunan sektor ini telah menjadi suatu keharusan karena merupakan sektor yang cukup unggul dalam menghasilkan devisa negara dan mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain sektor pariwisata dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Irian Jaya pada umumnya dan masyarakat Manokwari pada khususnya.Konsekuensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Manokwari adalah kesiapan pemerintah dan lapisan masyarakat untuk dapat mempersiapkan mental, perilaku dan masyarakat sadar wisata sedini mungkin agar dalam menghadapi datangnya wisatawan mancanegara masyarakat siap menerima segala kemungkinan yang terjadi dengan baik dan selektif. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang mendatangkan penghasilan, maka perlu suatu penanganan yang sungguh-sungguh yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai.Pengembangan pariwisata menaruh perhatian besar terhadap beberapa obyek wisata yang potensial antara lain Pulau Mansinam dan Pasir Putih serta potensi-potensi yang lain yang dianggap memiliki daya tarik untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai pengganti sektor pendapatan lain yang telah dilakukan selama ini."

"Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini, perlu adanya pemanfaatan terhadap potensi-potensi di daerah. Sebagai daerah yang mempunyai potensi wisata, Kota Sabang berupaya untuk mengadakan pengembangan di bidang pariwisata. Keunggulan pariwisata tersebut sebagian besar berada di Kelurahan Iboih dengan tiga kawasan wisata dari empat kawasan yang ada di Kota Sabang.Potensi alam yang telah ada merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan pariwisata di Kota Sabang umumnya dan di Kelurahan Iboih khususnya. Daya tarik utama dari potensi alam tersebut yaitu taman laut dengan keanekaragaman terumbu karang dan biota laut lainnya. Namun untuk kelestarian keragaman flora dan fauna tersebut masih diperlukan penanganan khusus terutama sumber daya manusia yang mampu menangani masalah tersebut.Selain itu terdapat faktor lain seperti pemberlakuan Kota Sabang sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan babas. Kebijakan ini banyak mendukung terutama dalam hal peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan pariwisata itu sendiri. Kenyataan selama ini memperlihatkan bahwa sektor pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian Kota Sabang. Hal ini juga ikut menjadi pertimbangan sebagai dukungan untuk perkembangan pariwisata. Dampak perekenomian yang dirasakan itu berupa terbukanya lapangan kerja baru serta adanya penambahan penghasilan bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Iboih terutama bagi mereka yang ikut terlibat dalam sektor pariwisata itu sendiri.Dalam pengembangan pariwisata tersebut terdapat kendala-kendala terutama dengan masih kurang kondusifnya situasi keamanan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya meskipun situasi keamanan di Kota Sabang khususnya cukup kondusif. Kurangnya kejelasan tentang situasi yang sebenamya menimbulkan opini bahwa kondisi di Kota Sabang sama serperti daerah Iainnya di Aceh. Masih kurangnya promosi pariwisata yang dilakukan turut menghambat pengembangan pariwisata di Kota Sabang baik dalam memperkenalkan potensi pariwisata atau pun dalam upaya untuk menjelaskan situasi keamanan yang sebenamya sehingga wisatawan tetap berminat bahkan lebih antusias untuk mengunjungi Kota Sabang.Dalam rangka pengembangan pariwisata tersebut pemerintah telah melakukan langkah-langkah seperti pemindahan pemukiman penduduk di Kelurahan lboih untuk penataan dan keindahan kawasan wisata, pembangunan fisik serta mengadakan pelatihan perhotelan, restoran dan biro pcrjalanan untuk pengembangan sumber daya manusia pada sektor pariwisata. Pelatihan tersebut juga dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta menambah daya tarik wista di Kota Sabang. Di lain pihak pemerintah masih perlu untuk meningkatkan upaya-upaya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat dan pihak swasta."

"Perubahan sistem kebijakan nilai tukar di Indonesia pada 14 Agustus 1997 lalu, dari sistem mengambang terkendali ke sistem mengambang total, telah meningkatkan fluktuasi nilai tukar rupiah. Peningkatan fluktuasi nilai tukar ini akan menyebabkan peningkatan pada ketidakpastian nilai-nilai tukar untuk masa mendatang. Peningkatan ketidakpastian yang juga merupakan peningkatan resiko untuk sektor ekonomi yang berkaitan dengan nilai tukar diduga mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Variabel ketidakpastian nilai tukar diwakili oleh varian dari nilai tukar riil. Varian nilai tukar riil ini diolah menggunakan metode ARCH. Sedangkan model yang dipakai merupakan model kesetimbangan parsial pasar ekspor yang di-run menggunakan metode OLS. Persamaan ekspor dibagi kedalam empat skenario, ekspor total (dengan migas), ekspor tanpa migas sedangkan dua lagi adalah kombinasi kedua ekspor tersebut saat ada dan tidak ada regresor impor. Kesimpulan akhir yang didapat adalah ketidakpastian nilai tukar di Indonesia signifikan negatif mempengaruhi kinerja ekspor non migas dan tidak signifikan untuk ekspor total (dengan migas). Selain itu, impor bahan baku dan barang modal signifikan positif mempengaruhi ekspor Indonesia. Hal ini berarti bahwa kandungan impor dari barang-barang ekspor Indonesia masih sangat besar."

"Melihat kenyataan pada periode 1985-1997 tidak dapat dipungkiri lagi bahwa otoritas moneter menggunakan nilai tukar sebagai alat untuk meningkatkan daya swing produk ekspor Indonesia. Devaluasi yang dilakukan membawa implikasi jangka panjang dan jangka pendek terhadap keseimbangan neraca perdagangan, yang mana menurut teori akan berbentuk seperti huruf J (J-Curve effect). Dalam kondisi nyata dapat dilihat bahwa hubungan yang terjadi berkesinambungan antar waktu. Penggunaan teknik ekonometrika VAR memungkinkan untuk melihat hubungan dinamis yang terjadi antara depresiasi dengan neraca perdagangan. Hasil dari penggunaan teknik ini menunjukkan bahwa terjadi fenomena J-Curve selama periode tersebut, keseimbangan neraca perdagangan yang digambarkan melalui Impulse Respon Function menunjukkan penyesuaian yang terlambat dari neraca perdagangan."

"Studi ini merupakan analisis hubungan jangka panjang antara nilai tukar riil dengan tingkat bunga riil, output riil, dan inflasi di Indonesia. Yang mana dilatarbelakangi oleh beberapa pertanyaan yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tukar di Indonesia. Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki pergerakan variabel-variabel nilai tukar riil, tingkat bunga riil, output riil dan inflasi, selain itu apakah variabel-variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang, dan bagaimana arah perubahan dari variabel-variabel tersebut. Metode analisis yang digunakan pada studi ini adalah metode Least Squares dengan menggunakan teknik Kointegrasi Johansen, kemudian untuk melihat keseimbangan jangka pendeknya digunakan Error Correction Model (ECM) atau Model Kesalahan Eror. Data yang digunakan adalah adalah data-data sekunder yang diperoleh dari terbitan IFS (International Financial Statistic), BPS (Biro Pusat Statistik), BI (Bank Indonesia), dan beberapa data yang diperoleh melalui website yang dikelola oleh World Bank Indonesia, rentang waktu yang diambil adalah dari tahun 1979 :2 — 1996 :4. Hasil estimasi pada studi ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan adalah stasioner dan untuk itu dapat dilaksanakan tes kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang yang terjadi di antara variabel-variabel tersebut. Hasilnya adalah ternyata hubungan kointegrasi ditemukan, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel nilai tukar, selisih tingkat bunga riil, selisih output riil dan selisih inflasi memiliki hubungan jangka panjang, Kemudian dari basil estimasi dengan Error Correction Model (ECM) untuk melihat hubungan jangka pendeknya didapat bahwa ternyata pengaruh perubahan jangka pendek dalam selisih tingkat bunga nil mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai tukar, sedangkan dua variabel lainnya mempunyai pengaruh yang positif. Secara keseluruhan dari ketiga variabel yang diduga mempengaruhi nilai tukar dalam jangka panjang ternyata signifikan memang mempengaruhi nilai tukar baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pembangunan ekonomi yangdiukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan terhadappenurunan dampak bencana alam, yang diindikasikan dengan tingkat kematiandan kerusakan ekonomi yang dialami oleh 18 negara APEC (Asia PacificEconomic Cooperation) dari tahun 1999 sampai 2013.Tingkat kematian dan kerusakan ekonomi keduanya dipengaruhi oleh indikatorpembangunan ekonomi umum, yakni tingkat PDB per kapita, tingkat keterbukaanperdagangan, pengeluaran umum (total) pemerintah dan tingkat korupsi yangmemiliki hubungan negatif terhadap kedua variabel dependen, kemudian diikutioleh variabel kontrol berupa jumlah kejadian per bencana alam dan kepadatanpopulasi.Dengan berbagai metode dan tes terhadap data panel, ditemukan bahwameningkatnya pembangunan ekonomi memang mengurangi kedua dampak daribencana alam yakni tingkat kematian dan kerusakan ekonomi per PDB denganpendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan, tingkat korupsi dan pengeluaranpemerintah sebagai variabel yang signifikan. Walaupun di beberapa model tidaksesuai dengan hipotesa.

---

ABSTRACT This study aims to analyze the impact of economic development measuredthrough notable development indicators, upon natural disaster impacts reductionindicated by total human loss and economic damages sustained by each 18observed APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) member countries from1999 until 2013.Both human losses and economic damages are affected by the same economicdevelopment indicators, namely GDP per capita, trade openness, generalgovernment expenditure and corruption level with negative relationship as well assome controlling variables, occurrence per disasters and population density withpositive relationship upon both natural disaster impacts being used.Through several methods and tests on panel data, the results obtained had provedthat economic development indicators did reduced impacts from natural disastersfor both total deaths and economic damages with income per capita, size ofgovernment, trade openness and corruption level being significantly able inaffecting disaster impacts reduction. Although in some models the hypothesisdoes not hold."