Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di negara berkembang seperti Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka kebutuhan konstruksi pembangunan juga semakin meningkat. Namun konstruksi bertanggung jawab atas dampak buruk terhadap lingkungan mulai dari ekstraksi, pemrosesan dan pengangkutan bahan mentah, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas bangunan. Sektor bangunan juga merupakan penyumbang penggunaan energi terbesar (sekitar 40%). Berdasarkan hal tersebut muncul inovasi berupa Bangunan Hijau untuk mengurangi dampak buruk lingkungan. Tapi, dalam implementasinya bangunan hijau sering ditemukan kendala berupa penundaan dan keterlambatan jadwal yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas pada rantai pasok. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengidentifkasi dan menganalisis aktivitas dalam rantai pasok. Didapatkan bahwa strategi dalam mengurangi keterlambatan pada bangunan hijau adalah rantai pasok yang berfokus kepada efisiensi.

---

In developing countries such as Indonesia with high population growth, the need for development is also increasing. However construction is responsible for adverse impacts on the environment ranging from extraction, processing and transportation of raw materials, construction, and operation of building facilities. The building sector is also the largest contributor to energy use (about 40%). Based on this, innovations emerged in the form of Green Buildings to reduce the negative impact on the environment. However, in the implementation of green buildings, obstacles are often found in the form of schedule delays, one of which is caused by activities in the supply chain. This study uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to identify and analyze activities in the supply chain. It was found that the strategy in reducing delays in green building is supply chain that focuses on efficiency."

"Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Perkembangan infrastruktur di Indonesia saat ini terbilang sangat masif. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak proyek-proyek yang telah maupun tengah dibangun terutama pada bidang salah satunya flyover. Dengan kompleksitas dan risiko yang tinggi tersebut, pekerjaan infrastruktur flyover harus mendapatkan perhatian lebih khususnya pada aspek safety. Pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelekaan kerja juga meningkat. Tingginya angka kecelakaan kerja yaitu total kecelakaan kerja pada 2018 sebanyak 173 ribu kasus dengan 32% diantaranya didominasi oleh sektor konstruksi. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan dampak pasca insiden tersebut, pada awal 2018 Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan konstruksi layang di Indonesia. Terjadinya kecelakaan ini memberikan dampak yang negatif terhadap proyek seperti korban jiwa, material, waktu, biaya dan lain-lain. Masalah K3 secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan ini adalah kurangnya anggaran K3 dalam proyek ataupun tidak pernah dialokasikan secara spesifik dalam kontrak, tetapi tergabung dalam kategori biaya umum sehingga implementasi K3 menjadi kurang maksimal. Salah satu aspek yang diyakini dapat memperbaiki kondisi keselamatan kerja adalah dengan tersedianya anggaran yang layak dan secara khusus dialokasikan untuk pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi. Perencanaan biaya K3 dapat dilakukan secara akurat apabila aktivitas pada proyek dapat terdefinisi dengan baik. Salah satu cara untuk menurunkan aktivitas pada proyek secara detail adalah dengan melakukan penyusunan Work Breakdown Structure (WBS). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi paket pekerjaan, metode dan aktivitas pekerjaan pada Proyek Infrastruktur flyover berdasarkan standar WBS penelitian terdahulu, mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko, mengidentifikasi sasaran dan program K3, mengidentifikasi komponen biaya K3 dan menganalisis besaran K3 yang digunakan pada proyek Infrastruktur flyover. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data Primer didapatkan dengan melakukan survey kepada pakar dan responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Girder jatuh karena sling putus / crane terguling merupakan potensi bahaya dengan nilai risiko tertinggi pada proyek Infrastruktur Flyover. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan pengendalian administratif, penggunaan APD serta APK dengan Komponen Biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil perhitungan biaya K3 berbasis WBS pada 2 proyek, diperoleh rata-rata sebesar 1.42% dimana persentase tersebut masih sesuai dengan kebijakan beberapa BUMN Konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi khususnya di Kementerian PUPR dengan tujuan pencegahan kecelakaan kerja atau menurunkan tingkat kecelakaan, serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menghitung besaran biaya K3 pada saat penawaran proyek bagi badan usaha jasa konstruksi khususnya di Indonesia.

---

Infrastructure is an important element in the development of a country. In recent years in Indonesia, numerous projects have been built and quite a lot is also being built especially flyover infrastructure. Possess high complexity and risk, flyover infrastructure work requires huge attention, especially its safety aspect. In 2018, 32% of 173.000 work accident cases in Indonesia were from the construction sector, and still increasing. These accidents led to a loss of life, material, time, cost, etc. Meanwhile, the OHS issues in Indonesia are still often overlooked, indicated by the high number of working accidents. The poor allocation of the OHS budget is one of the causes of the high number of work accidents, it can be overcome by thoroughly defining the activities on the project, such as preparing a Work Breakdown Structure. This study aims to identify various elements, such as work packages, methods, work activities, potential hazards, risk control, OHS targets and its cost component, also analyze the OHS amount used in Flyover Infrastructure project, by using qualitative approach and descriptive analysis.The study found that Girder falls due to broken slings/rolled cranes is a potential hazard with the highest risk value in the Flyover Infrastructure project. Controlling is proceeded by administrative control, the use of PPE as well as GER with General and Particular OHS Cost Components. From the calculation of WBS-based OHS costs in 2 projects, an average of 1.42% was obtained where the percentage is still compliant with the policies of several Construction SOEs."

"Indonesia merupakan negara dengan tingkat bencana gema bumi yang tinggi. Banyak kerugian yang terjadi akibat gempa bumi, seperti kerugian materi dan korban jiwa. Terdapat beberapa metode untuk mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Pada penelitian ini dikaji tentang respon struktur dengan menggunakan base isolation. Untuk mengetahui respon struktur suatu bangunan digunakan persamaan diferensial dari persamaan gerak. Program yang digunakan adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman Julia. Perbandingan hasil dari bangunan yang diberi base isolation menunjukan bahwa frekuensi dan kecepatan yang dialami struktur berkurang dibandingkan yang tidak dipasang base isolation. Perubahan tersebut dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi yang terjadi.

---

Indonesia is a country with a high level of earthquake disaster. Many losses occur due to earthquakes, such as material losses and fatalities. There are several methods to reduce the impact of damage caused by earthquakes. In this study, the structure response is based on base isolation. To find out the structural response of a building, a differential equation of motion equation is used. The program used is by using Julias programming language. Comparison of results from buildings given base isolation shows that the frequency and speed experienced by the structure is reduced compared to those without base isolation. These changes can reduce the impact caused by the earthquake that occurred."

"Penyediaan rumah atau papan menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang masih belum sepenuhnya tuntas sejak Indonesia merdeka. Salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan perumahan adalah melalui program bantuan pembangunan rumah khusus yang ditujukan untuk masyarakat berkebutuhan khusus seperti nelayan, daerah perbatasan, korban bencana, dll. Percepatan penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah Backlog Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang semakin tinggi. Dalam pelaksanaannya, penyediaan perumahan di Indonesia memiliki beberapa kendala antara lain permasalahan keterlambatan penyediaan perumahan dan keterbatasan anggaran pemerintah. Keterlambatan penyediaan perumahan disebabkan oleh ketidakcermatan dalam hal justifikasi verifikasi kelayakan administrasi dan teknis pada calon lokasi pembangunan rumah khusus, selain itu juga, dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah maka diperlukan terobosan inovatif kebijakan penyediaan perumahan yang dapat menghasilkan rumah layak huni dan terjangkau, dengan tetap menyesuaikan Anggaran APBN yang tersedia. Teknologi rumah baru tersebut harus tetap memenuhi ketentuan syarat-syarat teknis yang berlaku seperti tahan terhadap gempa dan mudah pelaksanaannya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Teknologi RISHA merupakan terobosan teknologi inovatif yang dapat digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu rumah khusus menggunakan aplikasi RISHA dan Pengembangan Strategi Penerapan Pembangunan Rumah Khusus di Kementerian PUPR. Metodologi yang digunakan adalah metodologi Empiris, Risk Analysis (Matriks Probabilitas dan Dampak) dan Wawancara Pakar. Metodologi Empiris digunakan untuk mengetahui kinerja biaya rumah RISHA dibandingkan dengan harga rumah konvensional, Metode Risk Analysis (Matriks Probabilitas dan Dampak) digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu rumah RISHA pada proyek pembangunan rumah khusus, sedangkan metode wawancara para ahli digunakan untuk mengetahui Pengembangan Strategi Penerapan Tahap Konstruksi dan Pra Konstruksi melalui perubahan SOP verifikasi administrasi dan kelayakan teknis.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Rumah RISHA memerlukan biaya yang lebih murah dengan mutu beton yang lebih tinggi serta waktu pengerjaan yang lebih cepat dibandingkan rumah konvensional prototipe 36 m2, selain itu dihasilkan pengembangan SOP verifikasi administrasi dan teknis yang dapat mengurangi peluang terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus.

---

The provision of houses is one of the primary or basic needs that has not yet been fully completed since Indonesia's independence. One of the government's efforts in providing housing is through a special housing development assistance program aimed at people with special needs such as fishermen, border areas, disaster victims, etc. Accelerating the provision of affordable and habitable housing is needed to reduce the number of inadequate Backlog of Houses and Houses (RTLH). In its implementation, the provision of housing in Indonesia has several obstacles, among others, the problem of delays in providing housing and limited government budgets. The delay in the provision of housing is caused by inaccuracies in the justification of verification of administrative and technical feasibility in prospective special housing construction sites.

In addition, due to the limited government budget, innovative breakthroughs on housing provision policies are needed that can produce decent and affordable housing, while still adjusting the APBN Budget. which are available. The new home technology must still meet the provisions of applicable technical conditions such as earthquake resistance and easy implementation in remote areas in Indonesia. RISHA technology is an innovative technology breakthrough that can be used.

The purpose of this study was to find out the cost and time performance of houses specifically using the RISHA application and the Development of Strategies for the Application of Special Housing Development in the Ministry of public works and public housing.

The methodology used is the Empirical methodology, Risk Analysis (Probability and Impact Matrix) and Expert Interview. Empirical methodology was used to determine RISHA's home cost performance compared to conventional house prices, the Risk Analysis Method (Probability and Impact Matrix) was used to determine the dominant factors that affected RISHA's home time performance on special home construction projects, while the interview method experts used to find out Strategy Development Implementation of Construction and Pre-Construction Phase through changes in SOP for administrative verification and technical feasibility.

Based on the results of the study, it is known that RISHA houses require cheaper costs with higher concrete quality and faster processing time than conventional 36 m2 prototype houses, besides that, the development of applicable administrative and technical verification SOPs is produced and can reduce the chance of late implementation special house building work."

"Tingginya tingkat pembangunan, berbanding lurus dengan probabilitas kecelakaan yang mungkin terjadi. Di Indonesia sendiri, kecelakaan kerja pada sektor konstruksi masih kerap kali terjadi. Berdasarkan data dari situs Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2015, sektor konstruksi menyumbang 32% proporsi kecelakaan kerja di Indonesia, yang mana berada di urutan teratas daftar bersama dengan industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi proyek infrastruktur jalan tol dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Penelitian berbasis studi kasus dengan teknik wawancara dan kuesioner yang lebih dalam dikaji dengan analisis deskriptif dan validasi pakar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada proyek Jalan Tol Koneksi Becakayu – Tol Wiyoto Wiyono 1 sudah dalam kategori memuaskan. Terdapat beberapa indikator yang penerapannya belum sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dikarenakan masih kurangnya wawasan atau pengetahuan terkait program penerapan SMKK. Penyusunan strategi rekomendasi peningkatan penerapan SMKK dapat dilakukan dengan 1) Memberikan pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan terkait SMKK 2) Menyusun dokumen-dokumen SMKK sesuai dengan peraturan yang berlaku 3) Melakukan perkuatan program inspeksi SMKK dan safety patrol 4) Mendokumentasikan aktivitas penerapan SMKK 5) Pengadaan kegiatan seperti safety morning talk dan Toolbox meeting dan pengadaan fasilitas seperti papan informasi K2 6) Melakukan safety meeting dengan MP terkait kebijakan keselamatan konstruksi dan menjelaskan kepada seluruh stakeholder proyek 7) Memberikan award atau insentif jika keselamatan konstruksi tercapai dan 8) Melakukan kajian yang lebih mendalam terkait peraturan SMKK.

---

The high level of development is directly proportional to the probability of accidents that may occur. In Indonesia, work accidents in the construction sector still often happened. Based on data from the Ministry of Public Works website in 2015, the construction sector gave place for 32% of the proportion of work accidents in Indonesia, which is at the highest number along with the manufacturing industry.This study aims to evaluate the implementation of the construction safety management system for toll road infrastructure project refers to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 10 of 2021 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems. This research applied a case study method-based with indepth interview and questionnaire techniques which were reviewed by descriptive analysis and statistical tests. The results of this study indicate that the implementation of the construction safety management system on the Becakayu Connection Toll Road - Wiyoto Wiyono 1 Toll Road project is in the satisfactory category. There are several indicators whose implementation is not in accordance with the PUPR Ministerial Regulation Number 10 of 2021 due to the lack of insight or knowledge regarding the SMKK implementation program. The formulation of a recommendation strategy for improving the implementation of SMKK can be done by 1) Providing education, training, and/or counseling related to SMKK 2) Compiling SMKK documents in accordance with applicable regulations 3) Strengthening SMKK inspection programs and safety patrols 4) Documenting SMKK implementation activities 5) Procurement of activities such as safety morning talk and Toolbox meeting and procurement of facilities such as K2 information boards 6) Conduct safety meeting with MP regarding construction safety policies and explain to all project stakeholders 7) Provide awards or incentives if construction safety is achieved and 8) Conduct studies more in depth related to SMKK regulations."

"Pada Bulan April 2020 lebih dari 20% proyek konstruksi di Eropa, Timur Tengah dan Afrika ditunda hingga dibatalkan akibat memuncaknya pandemi COVID-19. Salah satu proyek dalam negeri yang mengalami keterlambatan akibat pandemi COVID-19 adalah pembangunan PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang. Pengerjaan proyek ini sempat terhenti tanpa adanya kegiatan selama 6 bulan akibat pandemi COVID-19. Terdapat 3 (tiga) tujuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: (1) Mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia; (2) Menganalisis bentuk hubungan antar faktor keterlambatan proyek konstruksi pada masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kinerja waktu pada masa New Normal dan (3) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja waktu proyek konstruksi pada masa New Normal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi terhadap 3 pakar dan survei terhadap 31 responden menggunakan Structural Equation Modeling dengan aplikasi SMARTPLS. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan 11 (sebelas) variabel yang berpengaruh terhadap keterlambatan proyek konstruksi pada masa pandemi, diantaranya adalah: (1) owner; (2) konsultan; (3) kontraktor; (4) designer; (5) tenaga kerja; (6) material; (7) peralatan; (8) eksternal; (9) financial; (10) sosial – politik; (11) project. Nilai R-Square untuk variabel kinerja waktu sebesar 0.875. Variabel yang memiliki pengaruh dengan tingkat signifikansi tinggi terhadap kinerja waktu adalah variabel konsultan. Nilai T-Statistics untuk hubungan tersebut sebesar 2.62. Variabel konsultan tersebut dipengaruhi dengan tingkat signifikansi tinggi oleh variabel owner dengan nilai T-Statistics sebesar 8.58. Terdapat 5 strategi utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja waktu proyek konstruksi pada masa New Normal diantaranya adalah dengan: (1) Menerapkan protokol kesehatan yang ketat; (2) Menerapkan digital construction dan mengadakan pertemuan intensif baik secara online maupun offline; (3) Menetapkan prosedur terkait koordinasi dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melakukan monitoring secara periodik; (4) Mematangkan setiap keputusan yang akan dibuat; (5) Menetapkan standar komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat.

---

In April 2020, more than 20% of the construction project in Europe, the Middle East, and Africa were postponed even canceled due to the peak of the COVID-19 case number. One of the local projects that must be delayed due to the COVID-19 pandemic is Jatigede Hydropower Construction Plant in Sumedang Regency. The construction work had stopped without any activities for 6 months due to the pandemic. There are 3 (three) objectives of this study, including (1) Identify the factors that affect the delay of Indonesia’s construction project during the COVID-19 pandemic; (2) Analyze the relation between any delay factors on a construction project during the COVID-19 pandemic to improve the time management performance during the New Normal period and (3) Develop strategies to improve construction project time management performance during the New Normal Period. The method that used in this study is a validation of 3 experts and surveys towards 31 respondents using Structural Equation Modeling with SMARTPLS application. The results of this study obtain 11 (eleven) variables that affect the delay of construction project during the pandemic, including: (1) owner; (2) consultant; (3) contractors; (4) designers; (5) manpower; (6) materials; (7) equipment; (8) external; (9) finances; (10) social-political; (11) projects. The R-Square value for the time performance variable is 0.875. The variable that influences with a high level of significance on-time performance is the consultant variable. The value of T-Statistics for this relationship is 2.62. The consultant variable is influenced with a high level of significance by the owner variable with a T-Statistics value of 8.58. 5 main strategies need to be implemented to improve construction project time performance during the New Normal period including: (1) Implementing strict health protocols; (2) Implementing digital construction and holding intensive meetings both online and offline; (3) Establish procedures related to coordination and supervision by applicable regulations and conduct periodic monitoring; (4) Finalizing every decision to be made; (5) Establish communication and coordination standards with all stakeholders involved."

"Pesatnya pemerataan pembangunan di Indonesia mendorong tersedianya fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang mendukung dalam pembangunan tersebut, salah satu sarana dan prasarana olahraga bangunan gedung negara yaitu stadion. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, masih banyak terdapat kekurangan, padahal stadion merupakan salah satu bangunan gedung negara yang seharusnya menjadi perhatian dalam proses pembangunannya, baik dari tahap perancangan hingga pemeliharaan. Kekurangan dan ketidakselarasan pembangunan bangunan gedung negara khusus stadion diakibatkan karena belum adanya peraturan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah manapun di Indonesia yang secara khusus memuat standar dan ketentuan-ketentuan dalam pembangunan stadion. Karena demikian, perlu adanya pedoman perencanaan biaya gedung khusus stadion yang mengacu pada metode kontrak terintegrasi rancang bangun yang efisien berbasis Permen PU No. 22 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi komponen biaya bangunan gedung negara khusus stadion yang menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018 serta usulan pedoman perencanaan biaya bangunan gedung negara khusus stadion yang menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018.Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan tiga ahli untuk merumuskan pedoman perencanaan pembiayaan bangunan gedung negara stadion berdasarkan Permen PU No 22 tahun 2018. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masing-masing ahli, menggunakan panduan wawancara terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi aspek-aspek utama perencanaan pembiayaan. Hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi poin-poin kunci dan menyusun draf pedoman. Draf ini kemudian divalidasi melalui umpan balik dari para ahli dan direvisi sesuai dengan masukan yang diterima, menghasilkan pedoman yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.Hasil penelitian ini berupa identifikasi komponen biaya standar dan non-standar pembangunan stadion serta pedoman perencanaan biaya yang komprehensif dan sesuai dengan Permen PU No 22 Tahun 2018. Pedoman ini mencakup komponen biaya utama seperti biaya arsitektur, struktur, utilitas, dan perampungan (finishing). Selain itu, pedoman juga mengatur biaya non-standar yang meliputi alat pengondisian udara, elevator, tata suara, instalasi IT, dan lain-lain. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai model di seluruh Indonesia untuk memastikan perencanaan biaya yang efisien dan mengurangi potensi perselisihan dalam proyek pembangunan stadion.Hasil dari penelitian ini berupa identifikasi komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara khusus stadion yang menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018 serta pedoman perencanaan biaya bangunan gedung negara khusus stadion yang menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai pengembangan model pedoman yang dapat digunakan di seluruh wilayah NKRI.

---

The rapid development in Indonesia has led to the availability of sports facilities and infrastructure that support this growth, including state buildings like stadiums. Unfortunately, there are still many shortcomings in their implementation, even though stadiums, as state buildings, should receive careful attention from the design phase to maintenance. The lack of alignment and deficiencies in the construction of state buildings, especially stadiums, are due to the absence of specific regulations issued by any government agency in Indonesia that set standards and guidelines for stadium construction. Therefore, there is a need for a cost planning guideline specifically for stadiums that refer to the efficient integrated design-build contract method based on Permen PU No. 22 of 2018, which regulates the construction of state buildings.

The aim of this study is to identify the cost components of state buildings, specifically stadiums, using integrated design-build contracts based on Permen PU No. 22 of 2018, and to propose cost planning guidelines for state buildings, particularly stadiums, using integrated design-build contracts based on Permen PU No. 22 of 2018.

This study employs a descriptive method with a case study approach involving three experts to formulate the cost planning guidelines for state stadium buildings based on Permen PU No. 22 of 2018. Data were collected through in-depth interviews with each expert, using a structured interview guide designed to explore the key aspects of cost planning. The interview results were qualitatively analyzed to identify key points and draft the guidelines. The draft was then validated through feedback from the experts and revised according to the feedback received, resulting in comprehensive guidelines that comply with the relevant regulations.

The results of this study include the identification of cost components for the construction of state buildings, specifically stadiums, using integrated design-build contracts based on the Indonesian Minister of Public Works Regulation No. 22 of 2018. Additionally, the research proposes cost planning guidelines for state buildings, particularly stadiums, using integrated design-build contracts based on the same regulation, which can be developed as a model guideline applicable throughout Indonesia."

"Irigasi mempunyai peran vital, karena berfungsi sebagai penyediaan air untuk lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Untuk merancang saluran irigasi, perencanaan yang matang sangat diperlukan supaya tujuan pembuatan saluran tercapai. Namun di lain pihak, pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja. Peraturan dan ketentuan tentang pembiayaan K3 yang ada di Indonesia belum diatur secara jelas dan terukur. Peraturan yang ada mengenai pembiayaan K3 diatur di tiga peraturan yaitu, Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2015, Surat Edaran Menteri PUPR No. 66 Tahun 2015, Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 serta yang terakhir Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019. Menurut Cooper dan Kaplan (1992), perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang berpotensi bahaya pada pekerjaan irigasi, pembuatan safety plan dengan menggunakan standar WBS berbasis risiko, dan hasil dari peneltian ini dapat membuat analisa struktur biaya K3 untuk pekerjaan irigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data Primer diperoleh dengan melakukan survey kepada para pakar dan responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa jatuh dari ketinggian merupakan potensi bahaya dengan nilai risiko tertinggi pada proyek Saluran/Irigasi. Pengendalian yang dilakukan dengan pengendalian administratif, penggunaan APD serta APK dengan Komponen Biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil perhitungan biaya K3 berbasis WBS pada 2 proyek, diperoleh rata-rata sebesar 0.862% dimana persentase tersebut masih sesuai dengan kebijakan beberapa BUMN Konstruksi.

---

Irrigation have a vital role, because serves the provision of water for agricultural, plantation and fisheries lands. To design irrigation channels, careful planning is needed so that the goal of making the channel is achieved. But on the other hand, the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. Referring to the data from the Social Services Provider Agency (BPJS), nationally the number of work accident accidents in the construction sector was recorded as the national sector with the highest number of occupational accidents. The regulations and provisions regarding HSE financing in Indonesia have not been clearly and measurably regulated. Existing regulations regarding HSE financing are regulated in three regulations, namely, Ministerial Regulation No. 31 of 2015, Circular of the Minister of Public Works and Public Housing No. 66 of 2015, the Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 28 of 2016, and the last in Circular of the Minister of Public Works and Public Housing No. 11 of 2019. According to Cooper and Kaplan (1992), Activity-Based Costing (ABC) has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. This study aims to identify any risks that are potentially hazardous in irrigation work, making a safety plan using risk-based WBS standards, and the results of this research can make Analysis cost of safety for irrigation works. This research uses a qualitative approach and descriptive analysis. Primary data is obtained by conducting surveys of experts and respondents. Based on the results of the study it was found that falling from a height is a potential hazard with the highest risk value in the Irrigation/Channel project. Controlling proceed by administrative controls, the use of PPE as well as GER with General and Special OSH Cost Components. From the results of WBS-based OSH cost calculations on 2 projects, an average of 0.862% was obtained where the percentage is still in accordance with the policies of several Construction SOEs."

"Lima tahun terakhir di Indonesia, proyek pembangunan jalan tol telah menjadi salah satu perkembangan paling masif. Namun, jumlah kecelakaan kerja juga meningkat 54,5% dari jumlah kecelakaan konstruksi yang berasal dari proyek jalan tol antara 2017 dan 2019. Hal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan seperti hilangnya nyawa, waktu, dan biaya. Banyak kontraktor mengabaikan pencegahan bahaya selama konstruksi untuk menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan.Aspek yang dapat meningkatkan kondisi keselamatan kerja adalah ketersediaan anggaran yang layak dan secara khusus dialokasikan untuk pelaksanaan K3 dalam proyek konstruksi. Anggaran yang akurat untuk biaya keselamatan konstruksi dapat disiapkan menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC). Jadi informasi biaya keselamatan pada proyek konstruksi jalan dapat tersedia secara akurat mulai dari mendefinisikan kegiatan kerja berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS).Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya K3 yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan konstruksi infrastruktur jalan. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan mulai dari mengidentifikasi paket, metode, dan aktivitas pekerjaan jalan sesuai WBS yang distandardisasikan pada penelitian sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi bahaya, tingkat risiko, Pengendalian, dan sasaran program K3. Dari program K3 muncul sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat mengetahui komponen biaya K3 dan dapat mengukur besaran biaya K3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, dan data yang didapat berasal dari pakar yang merupakan praktisi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun.Dari hasil penelitian didapat bahwa longsornya galian, dan terjatuhnya alat berat akibat tanah tidak stabil merupakan potensi bahaya dengan nilai resiko tertinggi pada proyek Infrastruktur Jalan. Pengendalian yang dilakukan dimulai dari Pengendalian administrative seperti kelayakan surat dan izin, penggunaan alat pelindung diri, sampai alat pelindung khusus yang tercantum pada komponen biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil studi kasus pada dua proyek menghasilkan biaya K3 dengan rata-rata sebesar 1,28%.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baik di lingkungan penyedia jasa maupun di lingkungan pengguna jasa seperti pemerintah. Sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan sedini mungkin dari sejak tender dalam besaran biaya K3 yang dianggarkan oleh penyedia jasa konstruksi di Indonesia.

---

In the last five years in Indonesia, the toll road construction project has become one of the most massive developments. However, the number of work accidents also increased 54.5% from the number of construction accidents originating from toll road projects between 2017 and 2019. This resulted in significant losses such as loss of life, time and cost. Many contractors ignore hazard prevention during construction to save costs and increase profits.

The aspect that can improve working safety conditions is the availability of a proper budget and specifically allocated for the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) in construction projects. An accurate budget for the cost of construction safety can be prepared using the Activity-Based Costing (ABC) method. Information cost of safety on road construction projects can be available accurately starting from defining work activities based on Work Breakdown Structure (WBS).

This study aims to find out how much OHS costs are needed in a road infrastructure construction work. To achieve these objectives, there are several stages starting from identifying packages, methods, and roadwork activities according to WBS that were standardized in previous studies. Then identify the hazards, the level of risk, Control, and OHS program targets. From the safety program, resources are needed so that they can know the components of OHS costs and can measure the amount of OHS costs. This research is a qualitative research and descriptive analysis, and the data obtained are from experts who are practitioners with more than 10 years experience.

From the results of the study it was found that the landslide excavation, and the fall of heavy equipment due to unstable soil is a potential hazard with the highest risk value in the Road Infrastructure project. Control is carried out starting from administrative controls such as the appropriateness of letters and permits, the use of personal protective equipment, to the special protective equipment listed in the General and Special Health and Safety costs component. From the results of case studies on two projects resulted in OHS costs with an average of 1.28%.

This research is expected to be a reference both in the service provider environment and in the service user environment such as the government. And to reduce the accident rate as early as possible from the tender in the amount of OHS costs budgeted by construction service providers in Indonesia."

"ABSTRAKPekerjaan arsitektur dan interior pada konstruksi stadion merupakan salah satu elemen terpenting. Stadion dituntut tidak hanya memiliki fasilitas olahraga yang baik dan fasilitas yang nyaman untuk penonton, tetapi juga harus memiliki arsitekturdan interioryang indah dan unik. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan asrsitektur dan interior pada konstruksi stadion perlu dibuat secara detail agar proses konstruksi dapat berjalan lebih baik dan efeketif. Perencanaan tersebut dengan menggunakan WBS (Work Breakdown Structure) dengan mengurai pekerjaan ke dalam elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil agar kesalahan dapat diminimalisir. Dalam penelitian ini membahas mengenai perencanaan aktivitas dan sumber daya pada pekerjaan arsitektur dan interior stadion dengan melakukan pengembangan terhadap kamus dan checklist berbasis WBS (Work Breakdown Structure). Penelitian ini menghasilkan Kamus WBS dan Checklist pada pekerjaan arsitektur dan interior stadion untuk perencanaan K3 dimana hasil tersebut telah menjawab Research Questionyang sebelumnya telah dibuatyang diolah dari WBS pekerjaan arsitektur dan interior Stadion yang terdiri dari enam tingkat yaitu nama proyek, rumpun pekerjaan, jenis pekerjaan, paket pekerjaan, aktivitas, dan sumber daya.

---

ABSTRACT

Architectural and interior work in stadium construction isone of the most important elements. The stadium is required not only to have good sports facilities and facilities that are comfortable for spectators, but also must have beautiful and unique architecture and interiors. Therefore, architectural and interior development planning in stadium construction needs to be made moredetail so that the construction process can run better and more effectively. The planning is using WBS (Work Breakdown Structure) by breaking down the work into smaller work elements so that errorscan be minimized. This researchdiscusses the planning of activities and resources on stad.ium architectural and interior work by developing a dictionary and checklist based on WBS (WorkBreakdown Structure). This research resulted in a WBS Dictionary and Checklist ofArchitectural and Interior Work in Stadium Construction for Safety Planningwhichthe results have answered the Research Question previously madeand is developed based fromthe WBS of Architectural and Interior Work in Stadium Construction that consists of six (6) levels such as project name, division, sub of work, work package, and resource."