Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Searah dengan perkembangan di bidang perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya di Indonesia yang tidak lepas dari resiko kredit bermasalah, oleh karenanya pemerintah telah mendirikan lembaga jaminan yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Bentuk nyata kepastian hukum yang dihadirkan pemerintah terbukti dengan adanya kegiatan lelang eksekusi atas barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya terhadap kewajiban (wanprestasi). Permasalahan yang kemudian muncul adalah wanprestasinya seorang debitur tidak serta merta membuatnya kehilangan hak-haknya. Debitur yang barangnya dilelang dengan nilai di bawah harga pasar berhak mendapatkan perlindungaan hukum, sama halnya bagi kreditur juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan lelang tesebut. KPKNL yang juga meliputi Pejabat Lelang mempunyai peran penting sebagai pihak yang berwewenang untuk melaksanakan lelang. Oleh karena itu perlu diketahui dengan jelas mengenai tanggung jawab Kantor Lelang termasuk di dalamnya Pejabat Lelang atas prosedur pelaksaan pelelangan yang akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait untuk meminimalisir timbulnya sengketa. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1962 K/Pdt/2011 yang menggugat pihak kreditur (PT Bank Panin), KPKNL serta Pemenang Lelang (PT Sawalata Karya Bersama) yang diajukan oleh debitur (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) yang merasa dirugikan dengan penetapan harga obyek lelang Hak Tanggungan yang dianggap telah dijual dengan nilai dibawah harga pasar, yang dimenangkan oleh kreditur. Dari hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban kantor lelang lebih bersifat formal bukan material, dalam hal ini lelang yang dilaksanakan kantor lelang Makassar telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara.

---

In line with banking and other financing institution growth in Indonesia, which is not free from the risk of non-performing loans, therefore the government has established a strong guarantee institutions in order to provide legal certainty for stakeholders. The existence of legal certainty, which presented by government can be seen in an auction execution as a consequence of default. The problem is a debtor who is default does not lose his rights, they still have legal protection. The property of defaults then be sold by auction with a value below market price eligible deserve legal protection, as well as the creditors are deserve legal protection. State Assets and Auction Service Office which also includes officials have an important role as the authorities to conduct an auction. Therefore, it need to be clear about the responsibilities of the State Assets and Auction Service Office that will be very beneficial for the parties who are involved to minimize lawsuit. Related to Supreme Court Decision No. 1962 K/Pdt/2011 who sued the creditor (PT Bank Panin), State Assets and Auction Service Office, as well as the Winning Bidder (PT Sawalata Work Together) filed by the debtor (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) who feel aggrieved to his property which have been sold below market price. From the research, the responsibility of Auction Office are formal not material, in this case, Makassar Auction Office has been done with proper procedures. Research literature with the normative juridical form of research that is descriptive and evaluative study design Case Study Design to obtain a comprehensive and integrated information related to the case in a court ruling that supported the studied primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected through interviews and document study."

"ABSTRAKDunia bisnis dan perdagangan telah mengalami perubahan radikal, baik dari cara perdagangan dan obyek yang diperdagangkan, berkembang cepat seiring revolusi di bidang teknologi informasi, terutama dengan kemunculan internet. Salah satu bentuk perdagangan baru yang muncul adalah transaksi lelang yang menggunakan media internet. Salah satu pengelola lelang internet terbesar adalah eBay. Lelang internet melalui eBay ternyata mengandung beberapa kelebihan, di samping kekurangan terkait wanprestasi serta penyelesaian akibat wanprestasi. Sementara itu, Sejauh ini belum terdapat peraturan perundangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenaipelaksanaan lelang internet. Namun prinsip-prinsip pokok mengenai pelaksanaan lelang internet telah diatur pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Berangkat dari studi pada lelang internet eBay, tesis ini berupaya mendapatkan temuan-temuan yang dapat menjadi masukan dalam rangkapenyempurnaan hukum lelang internet di Indonesia. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif perspektif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi terhadap lelang internet harus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang baik. Namun demikian, prinsip-prinsip kemudahan dan kelancaran transaksi juga merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan.

---

ABSTRACTBusiness and trade have changed radically, both from the trade way and the object being traded. They are evolved quickly in line with the revolution in the information technology field, especially by the existence of internet. One of the new arising trade form is auction transaction using Internet media. One of the largest internetauction operator is eBay. Internet auction through eBay in fact contains some advantages and disadvantages related to the event of default and settlement of the event of default consequences. Meanwhile, so far there is no law and legislation in Indonesiathat specifically regulate the implementation of internet auction. However, the basic principles on the implementation of internet auction has been regulated in Article 36 paragraph (1) Regulation of The Minister of Finance No. 40/PMK.07/2006. Based on the study on eBay internet auction, this thesis attempts to get findings that can become inputs in the frame of improvement of law on internet auction in Indonesia. This thesis writing use normative perspective juridical methods. From the research results, it is found that the regulation on internet auction must guarantee a good legal certainty andlegal protection. However, the principles of convenience and smooth transaction are also the cases which should be considered."

"Penelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa saat ini perlindungan hukum bagi pembeli lelang masih didasarkan pada putusan pengadilan secara kasus per kasus. Penulis menyarankan bagi para calon pembeli lelang untuk berhati-hati saat memeriksa keabsahan dokumen serta kondisi fisik objek lelang yang diminati, berkenaan dengan kasus ini disarankan bagi bank-bank di Indonesia dan PUPN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang lelang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik.

---

This research is discussing the legal protection of a purchaser of an auction held by the State Auction Office (KPKNL) in relation to the execution of a bad debt/state claim managed by a government bank (BRI) and the Committe for StateClaims Management (PUPN). In this case, the purchaser could not find the auction object and experienced losses, despite the fact that the auction object isthe main factor in the auction sale. Besides, in this case, the auction object is a collateral of a loan from a government bank and its settlement of receivable is managed by PUPN. Ideally, BRI and PUPN should have confirmed the existence of the auction object first before putting it on auction. This research is using normative juridical with prescription method. The conclusion of this research is in this moment legal protection for buyers of auction is still based on court decisions on case per case basis. The writer suggests that buyers of auctions should thoroughly review the validity of relevant documents and ensure physical condition of auction object prior participating in an auction. It is also advised that Banks in Indonesia and PUPN to perform their duties and functions diligently in order to prevent the occurrence of similar cases in the future. In addition, regulations of auction in Indonesia also needs to be revised in particularly to provide more legal protection for auction buyers acting in good faith."

"ABSTRAKang perusahaan negara dikategorikan sebagai piutang negara dalam lingkup keuangan negara proses penyelesaian kredit bermasalah pada bank Badan Usaha Milik Negara BUMN dilakukan berdasarkan koridor penyelesaian piutang negara Implikasinya bank BUMN tidak dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah tanpa persetujuan Menteri keuangan melalui Panitia urusan Piutang Negara PUPN c q Direktorat Jenderal Kekayaan negara DJKN Seiring perkembangan hukum perbankan mayoritas bank BUMN memilih bentuk hukum PERSERO yang identik dengan Perseroan Terbatas PT Sejak berlakunya PP No 33 Tahun 2006 sejatinya pengelolaan bank BUMN dilakukan sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat berdasarkan hukum perusahaan PT Tetapi dalam prakteknya masih terdapat keragu raguan pihak perbankan pemerintah dalam menjalankan mekanisme korporasi yang menyebabkan adanya diskriminasi pelayanan antara perbankan pemerintah dan swasta Hal tersebut dirasa menimbulkan ketidak adilan bagi para debiturnya Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 77 PUU IX 2011 mempertegas berlakunya PP No 33 tahun 2006 sebagai dasar hukum penggunaan mekanisme korporasi dalam penyelesaian kredit bermasalah bank Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif Penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bank BUMN tidak terikat Panitia Urusan Piutang Negara PUPN dalam penyelesaian kredit melainkan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak terdapat perbedaan pelayanan kepada debitur antara bank pemerintah dan bank swasta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi perbankan pemerintah dalam pelaksanaannya Kata kunci Penyelesaian kredit Macet Perbankan Pemerintah.

---

ABSTRACTAs a result of the company's accounts receivable is classified as a state within the state finances, the process of settlement of non-performing loans on bank-owned enterprises (SOEs) is based on state claims settlement corridor. The implication, state-owned banks can not do without the approval of the settlement of problem loans through the Committee's finance minister affairs State Receivables (PUPN) cq Directorate General of the state (DJKN). Along with the development of banking laws majority state-owned banks to choose a legal form that is identical to PERSERO Limited Liability Company (LLC). Since the entry into force of Regulation No.33 of 2006, the management of state-owned banks actually performed according to the principles of healthy corporate governance law firm PT. But in practice, there are still doubts the government banking corporation in implementing the mechanism that causes the service discrimination between public and private banks. It is considered cause injustice to the debtor. Constitutional court ruling reinforces the validity 77/PUU-IX/2011 PP No.33 of 2006 as the legal basis for the use of the corporate mechanism in the resolution of problem loans bank. This research is a prescriptive normative. This study discusses the decision of the Constitutional Court that declared state-owned banks are not bound Arrangements Committee for State Receivables (PUPN) in settlement of loans, but through the mechanism of the corporation so that there is no difference between the bank's services to the debtor government and private banks. Decision of the Constitutional Court is expected to ensure legal certainty for government banks in the implementation."

"ABSTRAKKegiatan lelang merupakan kegiatan yang patut diperhitungkan guna pembangunan ekonomi suatu Negara. Terkait dengan lelang eksekusi pengadilan, pemberian data palsu pada proses penyitaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan lelang dapat dipidana karena pelanggaran terhadap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tentu mengakibatkan kerugian pada para pihak baik pada pihak yang terkait dalam lelang itu sendiri maupun bagi pihak lain di luar lelang. Dengan tindak pidana tersebut akan melahirkan lelang yang cacat hukum dan Risalah Lelangnya sendiri menjadi batal demi hukum. Peraturan lelang sendiri telah mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana itu dengan membuat sejumlah aturan-aturan yang cukup memadai, namun walaupun demikian tetap saja ada celah bagi para pihak untuk melakukan pelanggaran pembuatan Risalah Lelang karena adanya human error. Dalam penulisan tesis ini akan dikemukakan pembahasan yang menyeluruh tentang pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang

---

ABSTRACT

Auction is an activity that should be taken into account for the economic development of a country in relation to the auction execution by court, a person who gave false data in the confiscation process by court which was followed by an auction shall be liable for violations of the article of the Penal Code, because it would harm both parties involved in the auction and other outside the auction . This offense is going to make the auction flaws and the auction deed (Risalah Lelang) becomes null and void. Auction regulations have been anticipating the occurrence of crimes by making a number of rules. Nevertheless, there is still a gap for the parties to violate the manufacture of Proceedings auction due to human error. This thesis will be presented a thorough discussion of the effect of a crime conducted at the pre auction stage to the validity of the auction."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang danmemenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitupula halnya dengan pelaksanaan lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal YangTenggelam (BMKT) hasil pengangkatan dari perairan Laut Jawa Utara Cirebon.Lelang BMKT juga seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhiprosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Lelang dilaksanakansebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2010 terhadap BMKT yang berstatus selainBarang Milik Negara (BMN). Namun, ternyata pelaksanaan lelang tidak berhasilatau tidak ada penawaran. Oleh karena itu, penulis menganalisis permasalahanbagaimana penerapan asas-asas lelang pada pelaksanaan lelang BMKT dankesesuaian lelang BMKT tersebut dengan prosedur lelang. Dari penelitian, penulismenemukan bahwa dalam lelang BMKT tidak memenuhi asas-asas lelangkhususnya asas kompetisi. Beberapa tahapan dalam prosedur lelang tersebut tidakterlaksana secara optimal, khususnya penentuan mekanisme atau strategipenawaran barang dalam lelang, nilai limit, dan uang jaminan penawaran lelang.Dalam penelitian juga ditemukan bahwa besaran nilai limit dan uang jaminanpenawaran lelang yang ditetapkan PANNAS BMKT terlalu tinggi. Keterbatasanwaktu pelunasan harga lelang juga memberatkan para peminat lelang. Selain itu,penjualan BMKT dalam 1 (satu) lot kiranya juga membatasi peminat lelangkarena hanya peminat lelang yang memiliki kemampuan ekonomi besar saja yangdapat mengikuti lelang. Seharusnya Panitia Nasional Pengangkatan DanPemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) selaku penjual memanfaatkan Pasal 38Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, untuk merubah nilai limit dan Pasal 71 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, dalam hal pengecualian jangka waktu pembayaran harga lelang.

---

ABSTRACTAuctions were supposed to be based on auction?s principles and procedure.Likewise, the implementation of Valuable Objects From Sunken Ship auctionexcavated from the Java Sea about 90 miles North West from the city of Cirebon.The Valuable Objects From Sunken Ship auction was supposed to be based onauction?s principle and procedure. The Valuable Objects From Sunken Shipwhich are not categorized as State-owned Goods auctioned 3 (three) times in the2010. However, these auctions were unsuccesful because nobody participated inauctions. Therefore the writer is interested to analyze the application of auction?sprinciples and auction?s procedure in those auctions. From the research the writerfound that the auction principles in Valuable Objects from Sunken Ship Auctiondid not fulfilled particularly in competition principle. The several stages in theauction procedure were also not implemented optimally, particularly thedetermination of auction terms. In addition, this research also found that thevalues of reserve price and bidding deposit determined by National Committeefor The Salvage and Utilization of Valuable Objects from Sunken Ships are toohigh. A time limitation of auction price was incriminated the person whointerested in auction. In addition, the selling of Valuable Objects From SunkenShip may also limit the person who interested in auction because only people whohave much money can participate in auction.The National Committee for TheSalvage and Utilization of Valuable Objects from Sunken Ships as a vendor wasought to use Article 38 of The Ministry of Finance Regulation No.93 Year 2010,to change reserve price and Article 71 paragraph (2) of The Ministry of FinanceRegulation No.93 Year 2010, to provide more time for purchasers to pay theauction price."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kasus yang cukup menarik mengenai gugatan BankMandiri atas lelang kopi PT. Tripanca Group. Disebutkan bahwa Bank Mandiriharus melepaskan salah satu aset berupa komoditas kopi milik PT. TripancaGroup (dalam keadaan pailit). Setelah permohonan upaya hukum peninjauankembali (PK) untuk membatalkan proses lelang kopi sebanyak 26 ribu ton atausenilai Rp. 277,5 miliar ditolak Majelis Hakim. Kasus ini bermula dari gugatanpengugat (Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia, dan Tim Kurator PT. TripancaGroup (dalam pailit) terkait pelelangan asset debitur pailit PT. Tripanca Groupyang sebelumnya telah diagunkan kepada pemegang hak fidusia. Pada tingkatpertama di Pengadilan Niaga, gugatan tersebut dikabulkan pengadilan denganmemerintahkan menyerahkan uang hasil pelelangan kepada tim kurator. Tergugat(PT. Perkebunan Indonesia Lestari, Bank Mega dan KPKNL Bandar Lampung),kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan pertanyaan utama apakahpelaksanaan lelang seperti ini tidak diperbolehkan. Mahkamah Agung akhirnyamenyatakan membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dengan dasar bahwameskipun terdapat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004yang melarang adanya perjanjian yang bermaksud memindahtangankan apapun,termasuk objek jaminan fidusia, namun harus dipertimbangkan pula ketentuanPasal 55 Undang-undang tersebut yang mengatur bahwa pemegang jaminanfidusia dapat mengeksekusi hak-haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.Mahkamah Agung menegaskan bahwa larangan dalam Pasal 34 harus ditafsirkanbahwa yang tidak diperbolehkan adalah melakukan perjanjian, sementara bilaperjanjian telah sempurna, maka yang berlaku adalah Pasal 55. Dengan demikian,pelelangan atas objek jaminan fidusia dalam kasus ini tidaklah bertentangandengan hukum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses an interesting case, namely the lawsuit of BankMandiri on the coffee auction of Tripanca Group. In this case the Bank Mandirishould release one asset in the form of coffee commodity owned by PT. TripancaGroup (in a state of bankruptcy) after the Supreme Court (Mahkamah Agung)review the application for legal remedy (PK) and decide that the proceed ofauction coffee process, 26 thousand tons of coffee with total value Rp. 277.5billions granted to Bank Mega as the holder of fiduciary collateral. This casestems from a lawsuit plaintiff (Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia, and CuratorTeam of PT. Tripanca Group (in bankruptcy) related to asset auction of thebankrupt debtor of PT. Tripanca Group (in bankruptcy) that have previously beenpledged by Bank Mega, the holder of fiduciary collateral. At the first levelCommercial Court, granted that the auction proceeds handed over to the curators.Defendant (PT. Perkebunan Indonesia Lestari, Bank Mega and KPKNL BandarLampung), then filed an appeal questioning whether the auction as this is notallowed. Supreme Court ultimately declared the decision to cancel theCommercial Court, on the grounds provision of Article 34 of Bankrupt Law No.37 Years 2004, which prohibits any agreement intended to transfer any kind,including fiduciary objects, must also consider the provisions of Article 55 of theBankrupt Act which provides that fiduciary holder may execute their rights as ifthere is no bankruptcy. Therefore, the prohibition in Article 34 of Bankrupt Actshould be interpreted to mean that is not allowed is to the agreement, while if theagreement is complete, then the effect is Article 55 of the Bankrupt Act.Accordingly, auction of the object auctions fiduciary in this case is not against thelaw."

"Penelitian ini berkaitan dengan problematika yuridis dalam lelang, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak yang dilelang dihadapannya. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Problematika yuridis antara Vendu Reglement dan Vendu Instructie dan aturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I terkait dengan Pejabat Lelang untuk membeli barang bergerak dalam lelang eksekusi dan non eksekusi yang dipimpinnya dapat disimpulkan bahwa karena kedudukan Vendu Reglement dan Vendu Instructie lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Keuangan maka secara yuridis Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak dalam lelangyang dilelang di hadapannya. Tetapi dilihat dalam praktek, ternyata tidak ada Pejabat Lelang yang melakukan pembelian barang bergerak yang dilelang di hadapannya. Dengan demikian ketentuan Vendu Reglement dan Vendu Instructie tersebut kurang efektif. Pejabat Lelang cenderung mematuhi Peraturan Menteri Keuangan. Mengingat hasil penelitian tersebut. Penulis berpendapat sebaiknya yang diubah adalah Vendu Reglement dan Vendu Instructie, sebab kedua aturan tersebut merupakan peraturan zaman Hindia Belanda. Peraturan mengenai lelang terutama mengenai Pejabat Lelang sebaiknya diatur dalam Undang-Undang yang telah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman yang terjadi di bidang lelang di Indonesia sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga peraturan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, masyarakat sehingga diharapkan keberlakuannya pun akan lebih efektif.

---

This research related to the auction juridical issues, which aims to determine whether the Auction officials are authorized to purchase the moving goods which auctioned in front of him. This research is normative juridical which equipped with field research. Legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. juridical issues between Vendu Reglement and Vendu Instructie and rules implementing i.e., the Finance Minister Regulation Number 93/PMK.06/2010 About the auction officials to purchase moving goods in execution and non-execution auction which led by him and it can concluded that because the position of Vendu Reglement and Vendu Instructie are higher than the Finance Minister regulation, hence in juridical way, auction officials areauthorized to purchase moving goods whether in execution and non execution auction. practically, there are no auction officials who purchase moving goods which auctioned in front of him. Thus the Vendu Reglement and Vendu Instructie regulation are less effective. The Auction officials tend to adhere the finance minister. Regarding to these research result, the authors has an opinion that Vendu Reglement and Vendu Instructie should be changed, because those regulations are the regulations product of Dutch East Indies era. Regulations regarding with the Auction officials should be regulated in the Act that has been customized with the situation, conditions and time developments that occurred in the field of auctions in Indonesia in accordance with the personality and culture of Indonesian people so that regulation is more reflective of the justice in community so hopefully the enforceability will be more effective."

"Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam praktek penjualan lelang ini masih adanya kelemahan di mana pembeli lelang yang beritikad baik dan telah mendapatkan bukti Kutipan Risalah Lelang dari Kantor Lelang Negara tidak dapat mengusai objek lelang yang menjadi haknya. Pembeli tersebut bahkan digugat oleh pihak ketiga di pengadilan dan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian ini menelaah permasalahan bagaimana perlindungan hukum pemenang lelang barang tidak begerak pada lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam hal terjadi pembatalan Risalah Lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif dan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Pembeli lelang yang beritikad baik belum mendapat perlindungan hukum yang maksimal di mana pembeli lelang yang telah melaksanakan kewajibannya secara baik namun tetap tidak mendapatkan haknya untuk dapat mengusai objek lelang dan memberikan saran agar calon pembeli lelang harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari sebelum pelaksanaan lelang dilakukan selain itu perlu dilakukan penyempurnaan peraturan lelang khususnya perlunya diperhatikan pasal mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang untuk mendapat jaminan kepastian hukum.

---

Auctions are the sale of goods that are open to the public through the sealed bid and / or the open ascending or descending bid to achieve the highest price that is preceded by the announcement of the auction. Theoretically, the winning bidder acting in good faith at an auction conducted by the State Auction Office must be protected by law. However, this case study found that a buyer of an auction was sued by a third party in court and the Auction Deed issued by the State Auction Office was canceled by the court. Therefore, this study examines the legal protection of a winning bidder of the immovable goods auctioned by the State Auction Office in relation to the execution of bad debt managed by the State Receivables Committee and what remedies can be taken by the winning bidder in the event of cancellation of the Auction Deed. This research is a normative juridical study with descriptive and prescriptive research.

From this study, the author concludes that a good faith purchaser at an auction does not receive maximum legal protection although the purchaser has fulfill all his duties. The study shows that the purchaser finally does not get the goods bought from the auction. The author, therefore, advices the prospective buyers of an auction to take some preventive actions before buying goods at the auction in order to avoid problems in the future and advices the Government of Indonesia to improve auction rules specifically to provide more legal protection for the winning bidders (purchasers) of auctions."

"Tesis ini meneliti perlindungan hukum bagi pengusaha Perikanan Pada Pelelangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Berdasarkan Pasal 45 KUHAP dengan menggunakan metode yuridis normative dan analisis kualitatif , perlindungan hukum pengusaha perikanan pada pelelangan hasil tangkapan ikan berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan harga ikan dilelang dibawah harga wajar berdasarkan penelitian ini, pelaksanaan lelang barang sitaan berupa ikan berdasarkan Vendu Regliement dan Pasal 45 KUHAP, kurang memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha perikanan. Penentuan harga tidak berdasarkan harga pasar dilelang dibawah harga pasar. Pengusaha perikanan juga kurang diperhatikan haknya pada. Kasus lelang ikan milik P.T. Alsum Kampar Semesta barang bukti dilelang seharusnya persetujuan pengusaha sebagai pemilik barang bukan dari nakhoda, Pasal 45 KUHAP ditinjau kembali agar lebih memberikan perlindungan kepada pengusaha perikanan jika akhirnya pengusaha perikanan beserta kapal penangkap ikan dinyatakan tidak bersalah. kerugian yang diderita oleh pengusaha perikanan tidaklah besar.

---

This thesis examines the legal protection for the fisheries entrepreneur at seized fish auctioned under Article 45 of the Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) using a normative juridical research methods and qualitative analysis. Fisheries entrepreneur at seized fish auctioned under Article 45 Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) is not fully protected by law and the price of the fish auctioned is below market price. The implementation of seized fish auctioned under Vendu Reglement and Article 45 Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) does not provide legal protection for fisheries entrepreneur. The determiniation of the reserve price in this auction is not based on market price. The case of seised fish auction of P.T. Alsum Kampar Semesta, shows that the fisheries enterpreneur is not fully protected by law. The auction should be conducted base on the approval of entrepreneur as owners of the goods instead of the shipmaster. Therefore, Article 45 of the Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) should be reviewed to give more protection for fisheries entrepreneur in order to minimize in the implementaton of seized fish auctioned under entrepreneur eiventually found not quilty losses suffered by the fisheries entrepreneur."