Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas terkait pencegahan doping yang dilakukan oleh Indonesia Anti-Doping Organization(IADO) terhadap atlet melalui edukasi. Doping diartikan sebagai penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi atlet. Doping tidak hanya melanggar nilai-nilai olahraga, namun juga berbahaya bagi kesehatan atlet. Oleh karena itu, IADO melakukan edukasi sebagai bentuk pencegahan doping pada atlet. Dalam menganalisis edukasi sebagai bentuk pencegahan, penulis menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan sosial. Tulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Catatan Tahunan IADO 2022 dan beberapa artikel berita dari situs resmi IADO. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa edukasi yang menyasar beberapa cabang olahraga dan provinsi di Indonesia berperan untuk meningkatkan pemahaman atlet seputar anti-doping dan menurunkan angka doping di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa celah perbaikan yang harus IADO benahi agar ke depannya edukasi dapat berperan secara efektif dalam mencegah doping pada atlet.

---

This paper discusses the prevention of doping carried out by Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) for athletes through education. Doping is defined as the use of prohibited substances and/or methods to enhance athlete performance. Doping not only violates sporting values, but is also harmful to the health of athletes. Therefore, IADO conducts education as a form of doping prevention in athletes. In analyzing education as a form of prevention, the authors use a social crime prevention approach. This paper uses secondary data obtained from the 2022 Annual Report and several news articles from the official IADO website. The results of the analysis show that education that targets several sports and provinces in Indonesia plays a role in increasing athletes' understanding of anti-doping and reducing the number of doping in Indonesia. However, there are still a number of drawbacks that IADO must address so that in the future education can play an effective role in preventing doping in athletes."

"Tugas Karya Akhir ini menganalisis kerjasama Indonesia dan Malaysia yaitu, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) sebagai sebuah kebijakan kriminal dan kemitraan berbentuk multi-agensi untuk menanggulangi penyelundupan di Selat Malaka yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  Penulisan ini bertujuan untuk menilai implementasi kemitraan Patkor Kastima melalui data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, dan leadership sebagai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi suatu kemitraan. Tulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut mendorong keberhasilan kemitraan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di Selat Malaka.

---

This thesis analyses the cooperation between Indonesia and Malaysia, namely Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) as a criminal policy and multi-agency partnership to counter smuggling in the Malacca Strait involving Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  The purpose of this thesis to assess the implementation of Patkor Kastima  through data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, and leadership as factors that drive the successful implementation of a partnership. This thesis found that these factors led to the successful partnership of the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai and Jabatan Kastam Diraja Malaysia  in dealing with smuggling crimes in the Malacca Strait.

 

"

"Tugas akhir ini membahas bagaimana dan faktor apa saja yang belum dipenuhi dalam proses pemberian pembebasan bersyarat pada kasus tindak kejahatan terorisme yang dilakukan oleh Abu Bakar Baasyir (ABB) sehingga berkontribusi pada belum diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana ABB dengan membandingkan syarat-syarat yang mempengaruhi pembebasan bersyarat di negara lain. Pembebasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana apabila memenuhi syarat pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen yang diatur Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Hasil penelitian menemukan bahwa narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir hanya memenuhi beberapa syarat hukum, yaitu telah menjalani hukuman pidana dua pertiga masa hukuman dan berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Sebagian syarat-syarat tidak dipenuhi oleh narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir, termasuk syarat non-hukum/politik yang melibatkan dokumen-dokumen berupa surat pernyataan, seperti kebersediaan untuk membantu membongkar tindak pidana, tidak akan melarikan diri, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan syarat lainnya. Tidak terpenuhinya sebagian besar syarat terutama persyaratan non-hukum/politik menyebabkan tidak diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

---

This study discusses how and what factors that haven't been fulfilled in the process of granting parole to a terrorist prisoner named Abu Bakar Baasyir that contributed to the parole revocation by comparing the conditions that has affect on parole in other countries. Parole will be granted to inmates if they have fulfilled the conditions for parole and necessary documents stated in Permenkumham Number 3 of 2018. The study found that the terrorist prisoner Abu Bakar Baasyir only fulfilled several legal conditions, i.e. serving a two-thirds of the sentence and showed well-behaved behavior while serving the sentence. Most of the conditions were not fulfilled by terrorist prisoner Abu Bakar Baasyir including non-legal/political conditions involving documents in the form of statements, i.e. the willingness to help expose a criminal act, not run away, not to commit unlawful acts, and pledges loyalty to the Negara Kesatuan Republik Indonesia, and other conditions. The failure to fulfill most of these conditions, especially the non-legal/political conditions is affecting the process of granting parole to terrorist prisoner Abu Bakar Baasyir. As a result, the parole of Abu Bakar Baasyir has not been granted."

"Penyandang Disabilitas Mental di Panti Sosial mengalami viktimisasi kekerasan berupa pemasungan. Meskipun peraturan terkait larangan pemasungan telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi tidak menghentikan terjadinya praktik pemasungan di Panti Sosial. Institutionalisasi di Panti Sosial menjadikan Panti Sosial sebagai tempat yang memiliki aturan sendiri sehingga membenarkan terjadinya praktik pemasungan dengan berbagai alasan. Dengan menggunakan analisis Routine Activity Theory dapat dilihat bahwa ketiga elemen RAT (a suitable target, a motivated offender, the absence of capable guardian) terjadi dalam satu ruang dan waktu sehingga viktimisasi kekerasan berupa pemasungan terjadi pada Penyandang Disabilitas Mental.

---

People with mental disabilities in social institutions experience violence victimization in the form of shackling. Even though regulations regarding the prohibition of shackling have been issued by the government, this has not stopped the practice of shackling in social institutions. Institutionalization in social institutions makes social institutions a place that has its own rules, thus justifying the practice of shackling for various reasons. By using Routine Activity Theory analysis, it can be seen that the three elements of RAT (a suitable target, a motivated offender, the absence of capable guardian) occur in one space and time so that violent victimization in the form of shackling occurs in Persons with Mental Disabilities."

"Kebijakan moratorium yang melarang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Arab Saudi diberlakukan akibat maraknya permasalahan yang dialami PMI di negara tersebut. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi PMI serta memperbaiki sistem yang berlaku. Setelah diberlakukan pada tahun 2015, terdapat pengiriman PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan terindikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dalam penulisan ini digunakan kerangka hukum internasional terkait perdagangan manusia dan konsep criminogenic asymmetries dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI nonprosedural pasca moratorium beserta penyebabnya. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan pengumpulan data diperoleh dari sumber laporan, penelitian terdahulu dan berita, serta wawancara singkat. Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman PMI nonprosedural merupakan perdagangan manusia dan disebabkan oleh asimetri antarnegara yang kriminogenik akibat difasilitasi dorongan untuk melakukan kejahatan, tersedianya keuntungan atas tindakan tersebut, dan kemampuan untuk melemahkan pengendalian sosial.

---

The moratorium policy that bans the sending of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia was enacted due to the widespread problems experienced by PMI in the country. The purpose of this policy is the government's effort to protect migrant workers and improve the existing system. After it was implemented in 2015, there were non-procedural sending of migrant workers to Saudi Arabia and indicated as a crime of human trafficking. This paper uses the international legal framework related to human trafficking and the concept of criminogenic asymmetries to identify human trafficking crimes against non-procedural migrant workers after the moratorium and their causes. The method used is secondary data analysis and data collection is obtained from reports, previous research and news sources, and also conducted brief interviews. The results found that the sending of non-procedural migrant workers constitutes human trafficking and is caused by criminogenic asymmetries between countries due to the facilitation of the urge to commit crimes, the availability of benefits for such actions, and the ability to weaken social control."