Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mila Alfina
"Tahun 2018 tingginya karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaannya sebesar 15,3% tidak sesuai dengan standar yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Hermina Ciputat yaitu untuk turnover karyawan tetap standarnya 1% sedangkan drop out karyawan kontrak standarnya 1,5%. Hal ini dapat berdampak pada buruknya efektivitas dan efisiensi rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara determinan faktor retensi karyawan dengan intensi voluntary turnover karyawan di Rumah Sakit Hermina Ciputat tahun 2019. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain desain cross sectional yang menggunakan ujichi-squaredengan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner skala likert kepada 180 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random sampling terhadap seluruh karyawan.
Hasil penelitian ini menunjukkan tingginya yang memiliki intensi voluntary turnoversebesar 55,0%, determinan faktor retensi karyawan yang berhubungan signifikan dengan intensi voluntary turnover karyawan adalah karakteristik individu, komponen organisasional, kepemimpinan, kompensasi, rancangan tugas, peluang karier, dan hubungan karyawan. Rancangan tugas merupakan faktor yang paling dominan untuk menyebabkan intensi voluntary turnover. Disarankan untuk membangun employee engagement, melakukan audit manajemen SDM, membuat early warning system, danmeninjau kembali opsi kerja yang lebih fleksibel.

In 2018 the high number of employees who resigned from their jobs by 15.3% did not comply with the standards that must be achieved by Hermina Ciputat Hospital, namely for standard employee permanent turnover of 1% while the standard contract drop out employees were 1.5%. This can have an impact on the poor effectiveness and efficiency of the hospital. The purpose of this study was to analyze the relationship between the determinants of employee retention factors and employee voluntary turnover intentions at Hermina Ciputat Hospital in 2019. The method of this study was quantitative research with cross sectional design usingchi-square test with data collection through the distribution of Likert scale questionnaires to 180 respondents. The sampling technique used is Simple Random sampling of all employees.
The results of this study indicate a high which has a voluntary turnover intention of 55.0%, the determinant of employee retention factors that are significantly associated with employee voluntary turnover intentions are individual characteristics, organizational components, leadership, compensation, job design, career opportunities, and employee relations. Job design is the most dominant factor to cause voluntary turnover intentions. It is recommended to build employee engagement, conduct HR management audits, create an early warning system, and review more flexible work options."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilma Yetti Fatmi
"Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan FKTP. Adapun ketiga indikator tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Pencapaian indikator dapat berupa zona aman, dan zona tidak aman. Besaran pembayaran dilakukan sesuai dengan pencapaian ketiga indikator yang mengacu kepada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan No.HK 01.08/III/980/2017 No.2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Bogor berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan penelitian ini yang terdiri dari Kepala/Wakil Puskesmas, penanggung jawab KBK di Puskesmas, Kepala Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor, Staf Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen BPJS Kesehatan KCU Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan KBK ini telah disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan dengan jelas kepada Puskesmas. Pada pencapaian ketiga indikator dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pencatatan yang baik.

Pay for performance is a capitation payment system from BPJS Kesehatatan to primary health facilities based on the achievement of the three indicators applied as part of the development of the primary health facilities service quality control system. The three indicators are the Number of Contacts, the Non Specialistic Reference Ratio and the Participant Prolanis Ratio Routinely Visiting primary health facilities. Achievement of indicators can be in the form of a safe zone, and an insecure zone. The amount of payment is carried out in accordance with the achievement of the three indicators referring to the Joint Circular of the Ministry of Health and BPJS Kesehatatan No. HK 01.08 / III / 980/2017 No.2 year 2017. This study aims to analyze the factors that influence the achievement of pay for performance to primary health facilities service in working area BPJS Kesehatan Bogor based on the theory of Edward III. This research is a study with qualitative methods and document review. Primary data was collected by conducting observations and in-depth interviews with informants of this study consisting of the Head / Deputy of primary health facilities service, the person in charge of the coordinator program in the primary health facilities service, Head of PMP BPJS Kesehatatan Bogor, Staff of PMP BPJS Kesehatatan Bogor. Secondary data was collected by examining the KCU Health BPJS Bogor document. The results of this study indicate that the implementation of this Pay for performance policy has been socialized by the BPJS Kesehatatan clearly to the primary health facilities service. The achievement of the three indicators is influenced by the availabil"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdining Ageng Pratikno
"Latar belakang: Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara manusia mencari informasi, termasuk layanan kesehatan. Rumah Sakit Yos Sudarso Padang memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Tujuan: Penelitian ini mengkaji hubungan antara media sosial dan electronic word of mouth (e-WOM) melalui brand awareness terhadap minat kunjungan pasien di RS Yos Sudarso Padang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif dan teknik purposive sampling dengan menyebar kuesioner online kepada 100 sampel penelitian yang merupakan konsumen setia (followers) akun media sosial (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook) dari Rumah Sakit Yos Sudarso Padang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil: Hasil analisis melihatkan adanya hubungan yang signifikan antara media sosial dan brand awareness, serta antara media sosial dan minat kunjungan. Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dan brand awareness, serta antara e-WOM, brand awareness, dan minat kunjungan secara bersama-sama. Meskipun begitu, terdapat hubungan yang signifikan antara e-WOM dan minat kunjungan, serta antara brand awareness dan minat kunjungan. Kesimpulan: Berdasarkan temuan ini, Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat utama untuk meningkatkan minat kunjungan pasien dan memperkuat kesadaran merk calon pasien.

Background: The development of technology and social media has transformed how people seek information, including healthcare services. Yos Sudarso Hospital in Padang utilizes social media as a marketing tool but still faces challenges in increasing patient visits. This study examines the relationship between social media and electronic word of mouth (e-WOM) through brand awareness on patient visit interest at Yos Sudarso Hospital Padang. The findings are expected to develop more effective marketing strategies to increase patient visits. Methodology: This study employed a cross-sectional design with a quantitative approach and purposive sampling technique, distributing online questionnaires to 100 research samples who were loyal consumers (followers) of RS Yos Sudarso Padang's social media accounts (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook). Data analysis was conducted using Partial Least Square (PLS). Results: The analysis confirmed a significant relationship between social media and brand awareness, as well as between social media and visit intention. However, there was no significant relationship between and brand awareness, as well as between e-WOM, brand awareness, and visit intention together. Nevertheless, there was a significant relationship between e-WOM and visit intention, as well as between brand awareness and visit intention. Conclusion: Based on these findings, Yos Sudarso Hospital Padang can develop more effective marketing strategies by leveraging social media as a primary tool to increase patient visit interest and strengthen brand awareness among potential patients."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meily Arovi Qulsum
"Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi. Tahun 2015-2016 jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Timur yang capaian akreditasi kab kota terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 20 (8,3). Kinerja Puskesmas dapat diukur dengan menggunakan Malcolm Baldrige. Penelitian ini adalah kuantitaif dengan desain penelitian cross sectional dengan model rancangan pre test-post test design, dengan total populasi menjadi total sampel yaitu 20 Puskesmas. Pengumpulan data dengan menggunakan standar instrumen akreditasi Puskesmas yang sudah dipadankan dengan 6 kriteria Malcolm Baldrige.
Hasil penelitian Hasil dari penelitian pengaruh status akreditasi terhadap kinerja Puskesmas dengan menggunakan teori Malcolm Baldrige dari 6 kriteria hanya 1 yang berpengaruh yaitu fokus operasi dan yang lainnya tidak berpengaruh, kriteria kepemimpinan kesimpulannya ada penurunan kinerja Puskesmas dengan p value 0,245, perencanaan startegis penurunan dengan p value 0,525, fokus pelanggan penurunan dengan p value 0,207, pengukuran, analisis dan manjemen informasi penurunan dengan p value 0,349, fokus SDM penurunan dengan p value 0,960 dan fokus operasi tidak ada penurunan yang siginifikan dengan p value 0,040.
Kesimpulan hasil penelitian didapatkan bahwa kinerja Puskesmas pada setiap status akreditasi mengalami penurunan pada saat post test. Perlu adanya pemahaman yang sama terkait proses akreditasi dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota serta Puskesmas.

Puskesmas accreditation is recognition given by an independent institution that organizes accreditation determined by the Minister of Health after meeting accreditation standards. In 2015-2016 the number of Puskesmas in East Java Province which achieved the highest accreditation of districts cities was Surabaya (20, 8.3). The performance of the Puskesmas can be measured using Malcolm Baldrige. This research is quantitative with crosssectional research design with a pre-test-post-test design model, with the total population being a total sample of 20 health centers. Data collection using standard Puskesmas accreditation instruments that have been matched with 6 criteria of Malcolm Baldrige.
The results of the study the effect of accreditation status on the performance of Puskesmas using Malcolm Baldrige theory of 6 criteria only 1 influential namely the focus of operations and the other did not influence, the conclusion of leadership criteria was a decrease in Puskesmas performance with p value 0.245, strategic planning decreased with p value 0.525, customer focus decreases with p value 0.207, measurement, analysis and management of information decreases with p value 0.349, focus on human resources decreases with p value 0.960 and focus of operations there is no significant decrease with p value 0.040.
Conclusion of research results shows that performance The Puskesmas at each accreditation status decreased during the post test. There needs to be a common understanding regarding the process of accreditation by organizing health services in Puskesmas, between the Ministry of Health, Provincial and District City Health Offices and Puskesmas.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
T53873
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Eriex Fornando Suka
"Salah satu insiden keselamatan pasien di rumah sakit adalah medication error. Institute of Medicine (IOM) memperkirakan 7000 kematian tiap tahun terjadi di Amerika Serikat berhubungan dengan Medication error. Alur yang menghubungkan keputusan dokter meresepkan obat dengan pasien benar-benar menerima obat terdiri dari beberapa langkah yaitu prescribing, transcribing, dispensing dan administration dimana pada tiap langkah ini dapat terjadi medication error.
Resep elektronik direkomendasikan untuk mengurangi medication error pada tahap prescribing dan transcribing. RS Awal Bros Panam Pekanbaru pada tahun 2017 terdapat 1.118 insiden keselamatan pasien dan 1.091 (98%) merupakan medication error. Dari total 1.091 medication error, 1.075 medication error terjadi pada tahap prescribing yang melibatkan resep elektronik.
Metode Penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan terhadap seluruh prescribing error pada resep elektronik yang tercatat oleh petugas farmasi pada periode 1 Januari - 30 September 2018. Penelitian kualitatif dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan peresep.
Hasil penelitian kuantitatif yaitu insiden prescribing error 0,18%, dengan error paling sering terjadi pada tahapan penginputan dosis (26,64%), identitas obat (26,3%) dan identitas pasien (20,42%). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara diagnosis (p value 0,03) dan penamaan obat (p value 0,021) dengan prescribing error pada resep elektronik. Analisis kualitatif dari wawancara mendalam didapatkan penyebab kesalahan adalah faktor design sistem resep elektronik dan alur pelayanan.

One of patient safety incident in hospital is medication error. Institute of n (IOM) predicting 7000 death every year in United State of America associated with medication error. The pathway connecting clinician's decision to prescribe a medication and the patient consists of several steps : ordering, transcribing, dispensing, administration, where areas each stage can make medication error.
Electronic receipts is recomended to reduce medication error in prescribing and transcribing stages. RS Awal Bros Panam Pekanbaru in 2017 have 1.118 patient safety incident and 1.091 (98%) is medication error. From 1.091 medication error, there are 1.075 medication error occur at prescribing stage involving electronic receips.
The method of research conducted with a quantitative and qualitative approach. Quantitative research conducted to all prescribing error in electronic receipt that collected by pharmacist in 1 January – 30 September 2018. Qualitative research conducted with document review and depth interview with precriber.
The result of quantitative research are the incident of prescribing error 0,18% with the most errors at the dose input stage (26,64%), drug identity (26,3%) and patient identity (20,42%). The result of Statistical test show a significant correlation between diagnosis (p value 0,03) dan drug naming ('p value' 0,021) with prescribing error in electronic receipt. Qualitative analysis from depth interview show the cause of errors are electronic receipt design system factor and servis flow.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T53861
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Qosimah Batubara
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dapat digunakan sebagai masukan optimalisasi pelayan program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari. Metode penelitian. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan metode case study. Informan dari 22 orang pasien hipertensi yang telah dirujuk balik dan 6 orang petugas RS Mitra Medika Batanghari, sumber data dari wawancara mendalam, observasi telah dokumen. Hasil. Sebagian besar pasien hipertensi yang telah dirujuk balik tidak patuh mengunjungi FKTP. Pengetahuan pasien terhadap PRB kurang. Akses menuju fasyankes mudah. Penghambat tidak optimalnya pelayanan PRB adalah kurangnya sosialisasi monitoring dan evaluasi kebijakan PRB di lingkungan rumah sakit, tidak ada SOP terkait PRB, PIC PRB bertugas melayani PRB dan non PRB, tidak ada pelatihan terkait PRB, Pojok PRB tidak tersedia, tidak ada insentif petugas pelaksana PRB, pasien tidak patuh terhadap instruksi DPJP, tidak ada SRB rekomendasi dokter dan lembar resep khusus PRB, SRB tidak diisi lengkap, edukasi pasien singkat. Faktor pendukung pelayanan PRB yaitu petugas pelaksana berkomitmen aktif terhadap PRB, DPJP patuh merujuk balik pasien PRB, komunikasi dan koordinasi antar petugas pelaksana PRB baik, petugas pelaksanan mengetahui formularium nasional obat PRB. Kesimpulan. Program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada panduan yang jelas terkait PRB dan masih ada pasien hipertensi yang telah direkomendasikan untuk dirujuk balik tidak melanjutkan hingga terdaftar sebagai pasien PRB. Saran. Pelayanan PRB akan terimplementasi dengan baik apabila rumah sakit memiliki panduan pelayanan PRB yang jelas yang mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PRB serta dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut terkait PRB diharapkan dapat meneliti secara holistik dengan melibatkan seluruh stakeholder.

The aim of this study is to determine the supporting and inhibiting factors that can be used as input for optimizing the staff of the Referral Program in the outpatient installation of the Mitra Medika Batanghari hospital. Method. The study used a qualitative design with a case study method. Informants from 22 hypertensive patients who have been referred back and 6 from Mitra Medika Batanghari hospital staff, data sources from in-depth interviews, observations have been documented. Results. Most hypertensive patients who have been referred back do not comply with primary health care. The patients knowledge of the referral program is lacking. Access to health care facilities is easy. Inhibition of suboptimal service of the referral program is the lack of socialization of monitoring and evaluation of referral program policies in the hospital environment, there are no SOP related to the referral program, the PIC referral program is responsible for operating the referral program and non-referral program, there is no training related to the Referrals program, Referral program corner is not available, there is no incentive to implement referral program, patients are not in adherence with the instructions of the specialist, no recommendations from referral doctors and special referral program sheets, referral returns are not fully completed, short patient training. Supporting factors for the referral program services are that the executive officer is actively engaged in the referral program, obedient specialist doctors refer patients back to the referral program, communication and coordination between the referral program performers well, the implementation officer knows the national formulary of the referral program medication from the referral program. Conclusion. The referral program in outpatient facilities at Mitra Medika Batanghari Hospital has not been correctly implemented because there are no clear guidelines and hypertensive patients are still being advised to be referred back to continue until they are registered as referral program patients. Suggestion. The referral program service is well implemented if the hospital has a clear referral program service guide that controls all activities related to the referral program and performs continuous monitoring and evaluation. It is expected that further research on the referral program can be holistically examined by involving all stakeho.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
T54436
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Windiarti
"Menyusui disarankan selama situasi bencana oleh organisasi kesehatan dunia karena banyak manfaat kesehatan dari Air Susu Ibu. Namun kenyataan saat bencana banyak faktor yang menyebabkan kegagalan menyusui antara lain akibat kurangnya pengetahuan, persepsi yang keliru tentang ASI, dan minimnya dukungan yang didapatkan baik dalam bentuk dukungan langsung maupun regulasi termasuk masih kurangnya media edukasi yang memberikan informasi langsung kepada kelompok menyusui. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul menyusui eksklusif dalam situasi bencana dan menguji efektivitasnya terhadap pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktek menyusui. Penelitian ini menggunakan desain penelitian research and development atau penelitian pengembangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada 156 responden terbagi menjadi 78 responden sebagai kelompok kontrol dan 78 kelompok intervensi, lokasi penelitian di wilayah kerja UPT Puskesmas Jatibaru Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian kelayakan modul dari ahli media 87,5%, ahli materi 81,6%, dan dari pengguna 3,6 %. Hasil uji beda rata- rata pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktek menyusui post intevensi didapatkan p value < 0.005 antara kelompok intervensi dan kontrol. Modul Meci Si Ana layak digunakan dan efektif terhadap peningkatan pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktek menyusui.

Breastfeeding is recommended during disaster situations by the World Health Organization because of many health benefits. However, in reality, during disaster time, many factors lead to breastfeeding hinderance due to the lack of knowledge, misperceptions about breastfeeding, and the lack of support in the forms of direct support and regulations, including the lack of educational media that provide information directly to breastfeeding groups. This study aims to develop an exclusive breastfeeding module in disaster situations and test its effectiveness on the knowledge, perceptions, attitudes, and practices of breastfeeding. This research utilized the research and development design with qualitative and quantitative approaches. The study was conducted on 156 respondents divided into 78 respondents as a control group and 78 respondents in the intervention group, the research location was Jatibaru Health Center, Bima, West Nusa Tenggara. The research results on the module feasibility included media experts (87.5%), material experts (81.6%), and users (3.6%). The results of mean difference test on knowledge, perception, attitude, and practice of post-intervention breastfeeding obtained p-value of less than 0.005 between the intervention and control groups. The Meci Si Ana module is worthy of being used and effective in increasing the knowledge, perceptions, attitudes, and practices of breastfeeding."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nayamanto Namu Natu
"Perguruan tinggi ditantang meningkatkan kualitasnya melalui penerapan sistem penjaminan mutu. Program Studi Keperawatan Waingapu merupakan salah satu perguruan tinggi keperawatan yang telah mengikuti akreditasi LAMPTKes, namun belum optimal melaksanakan sistem penjaminan mutu. Diperlukan kepemimpinan yang kuat dan kinerja organisasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu pendidikan Program Studi Keperawatan Waingapu dengan menggunakan kriteria ekselen Baldrige. Metode penelitian deskriptif melalui telaah dokumen pendidikan dan non pendidikan dan meminta pendapat dari pemimpin senior sebanyak 10 orang dan 132 orang mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja pendidikan berdasarkan kriteria ekselen Baldrige, yaitu kepemimpinan, strategi, pelanggan, pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan, tenaga kerja, operasi dan hasil kinerja organisasi.
Hasil penelitian menunjukkan hasil 388,75 dari 1000 poin. berada pada kelompok early improvement dengan global image average. Hasil uji statistik terdapat hubungan yang signifikan dengan hasil- hasil kinerja organisasi dengan OR tertinggi pada operasi dengan hasil kinerja.
Saran meningkatkan dan mngembangkan operasi manajemen dan pengelolaan tenaga kerja dengan membangin tim yang kuat dan perencaaan strategis. Disarankan untuk uji coba kriteria Baldrige mengembangkan dan peningkatan mutu sehingga mencapai sistem penjaminan mutu internal yang baik.

Universities are challenged to improve their quality through the implementation of quality assurance system. Nursing Study Program Waingapu is one of nursing universities that have followed LAMPTKes accreditation, but not yet optimal to implement quality assurance system. Strong leadership and organizational performance is needed to improve the quality of education.
This study aims to determine the quality of education Waingapu Nursing Study Program using Baldrige ekselen criteria. Descriptive research method through the study of education and non-education documents and asked the opinion of senior leaders as many as 10 people and 132 students to know their level of satisfaction on education performance based on Baldrige's excellent criteria, leadership, strategy, customer, measurement, analysis and knowledge management, labor, operations and organizational performance results.
The results showed 388.75 out of 1000 points. is in the early improvement group with global image average. The statistical test results have a significant relationship with the organizational performance results with the highest OR on the operation with the performance results.
Suggestions to improve and develop management and management operations by building strong teams and strategic planning. It is recommended to test the criteria Baldrige develops and improves the quality so as to achieve a good internal quality assurance system.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gabe Gusmi Aprilla
"Pada tahun 2017 dan 2018, Puskesmas Kecamatan Cakung telah melakukan orientasi asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresur kepada 77 orang kader dari 5 kelurahan yaitu Penggilingan, Pulo Gebang, Jatinegara, Ujung Menteng dan Cakung Barat. Dalam kurun waktu 3-6 bulan selesai orientasi, diharapkan kader membentuk kelompok asuhan mandiri. Namun baru terbentuk satu kelompok asuhan mandiri yaitu di Kelurahan Penggilingan, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisa hubungan faktor demografi dan motivasi kader asuhan mandiri dengan partisipasinya. Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengisi kuisioner dan observasi dokumen. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimen dengan desain cross sectional. Hasil penelitian diperoleh sebagian besar kader asuhan mandiri berstatus ibu rumah tangga, menikah, berusia > 46 tahun, berpendidikan menengah, pendapatan < UMP DKI dan lama kerja < 5 tahun. Sebagian besar motivasi rendah 39 orang (60%) dan sisanya motivasi tinggi 26 orang (40%) dan partisipasi rendah 33 orang (50,8%) dan sisanya partisipasi tinggi 32 orang (49,2%). Faktor lama kerja kader asuhan mandiri > 5 tahun dapat meningkatkan 4 kali partisipasi, sedangkan penghargaan meningkatkan 0,1 kali. Kesimpulan: lama kerja > 5 tahun dan penghargaan meningkatkan partisipasi kader asuhan mandiri. Saran: perlu bantuan bibit tanaman obat tradisional, pelatihan berjenjang dan berkala, pembinaan berkala, studi banding, penilaian kelompok asuhan mandiri dan family gathering untuk meningkatkan motivasi kader asuhan mandiri.

In 2017 and 2018, the Cakung Community Health Center has given self care orientation using the herbal garden and acupressure for 77 cadres from 5 sub-district namely Penggilingan, Pulo Gebang, Jatinegara, Ujung Menteng and West Cakung. Within 3-6 months of orientation, community health worker are expected to form self care groups. However, only one self care group was formed, namely in the Penggilingan sub-district, so the researchers were interested in analyzing the relationship between demographic factors and motivation of self care community health worker and their participation. This study uses primary data by filling out questionnaires and observing documents. The research design used a non-experimental quantitative approach with a cross sectional design. The results showed that most of them were housewives, married, > 46 years old, middle school education, income < minimum wage DKI and length of work < 5 years. Most of the low motivation 39 people (60%) and the remaining high motivation 26 people (40%) and low participation 33 people (50.8%) and the remaining high participation 32 people (49.2%). The length of work factor > 5 years increased participation 4 times, while the reward motivation increased 0.1 times. Conclusions : length of work and rewards for increasing participation. Suggestions : need for seed herbal plant, training, supervision, study tours, competitions the self care group and family gatherings to increase motivation for self care community health worker."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widha Dianasari
"Latar belakang: Pemerintah menetapkan Peraturan BPOM No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional yang dalam praktiknya mendorong semua produsen obat tradisional (OT) melakukan pengujian produk terhadap sepuluh parameter keamanan dan mutu obat tradisional. Sepuluh parameter tersebut antara lain organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; kesanaan berat; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH. Namun demikian, pengujian terhadap kesepuluh parameter tersebut membutuhkan SDM, fasilitas (laboratorium) dan dana yang besar. Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap produsen kelompok UMKM dalam bentuk sertifikat CPOTB Bertahap dimana produsen tetap dapat memproduksi OT meskipun tidak memiliki fasilitas lengkap (termasuk laboratorium). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan tentang Kemanan dan Mutu OT tahun 2019 oleh Produsen OT di level UMKM. Mengingat peraturan ini merupakan peraturan tingkat nasional tetapi dilaksanakan di level daerah maka factor komunikasi, disposisi menjadi perlu diperhatikan. Selain itu, karena peraturan ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh produsen OT di Indonesia maka variabel lingkungan social dan ekonomi juga perlu diperhatikan. Metode: Dalam menganalisis implementasi peraturan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional tahun 2019 melalui pelaksanaan pengujian sepuluh parameter uji, studi dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data dari berbagai sumber. Kuesioner dibagikan kepada seluruh UMKM di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan untuk mendapatkan gambaran kinerja UMKM dalam hal keamanan dan mutu obat tradisional. Ketiga provinsi dipilih secara purposive dengan memperhatikan representasi tiap regional, temuan kasus TMS, serta jumlah UMKM terbanyak sehingga penelitian ini dapat menggambarkan implementasi kebijakan (Peraturan No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional) di Indonesia, dengan kondisi yang beragam. Untuk analisa mendalam, data tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap UMKM, Balai POM, Badan POM serta Gabungan Pengusaha Jamu. Adapun kinerja implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model variabel karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, disposisi dan lingkungan social dan ekonomi. Hasil: Dari sepuluh parameter uji keamanan dan mutu obat tradisional yaitu organoleptik; kadar air; cemaran mikroba; jumlah aflatoksin; cemaran logam berat; keseragaman bobot; waktu hancur; volume terpindahkan; kadar alkohol; dan pH., hanya tiga di antaranya yang diuji oleh sebagian besar UMKM di tiga provinsi yaitu organoleptis, kadar air dan keseragaman bobot. Sumber daya manusia dan fasilitas, terutama tidak adanya laboratorium, menjadi faktor internal yang menjadi penghambat UMKM untuk melakukan pengujian keamanan dan mutu OT sebelum diedarkan. Di Provinsi Jawa Tengah, komunikasi antara Balai POM dengan UMKM berperan penting sehingga UMKM memahami tujuan peraturan ini dan mengupayakan keamanan dan mutu produk OT. Di Provinsi Sumatera Utara, komunikasi tidak berjalan baik akan tetapi lembaga Pendidikan di daerah mendukung upaya penjaminan keamanan dan mutu obat tradisional. Di Sulawesi Selatan, disposisi kebijakan ini tidak berjalan baik karena komunikasi yang kurang terbangun. UMKM yang tidak mengikuti sosialiasi dari Badan BPOM dan Balai POM dianggap tidak informatif terhadap UMKM. Kesimpulan: Peraturan BPOM No.32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional belum terimplementasi dengan baik di tingkat UMKM tiga provinsi ini. Sebagian besar UMKM tidak memiliki laboratorium dan SDM yang adekuat untuk melakukan pengujian terhadap sepuluh parameter keamanan dan mutu. Faktor komunikasi, disposisi dan lingkungan (ekonomi dan sosial) berkaitan dengan kinerja UMKM dalam mengimplementasi peraturan ini. Saran: Komunikasi yang efektif antara badan pelaksana dan pemerintah perlu dibangun untuk mendorong UMKM mampu melaksanakan jaminan keamanan dan mutu obat tradisional melalui pengujian sepuluh parameter uji. Dikarenakan terbatasnya kemampuan UMKM, diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis terkait kebijakan pengujian secara berkala berdasarkan kajian risiko.

Background: The government stipulates Regulation of Indonesian FDA No. 32 of 2019 concerning the Safety and Quality Requirements of Traditional Medicines, which encourages all manufacturers of traditional medicines (OT) to conduct product testing on ten parameters of safety and quality of traditional medicines. The ten parameters include: organoleptic, water content, microbial contamination; the amount of aflatoxin; heavy metal contamination; heavy going; ruined time, transferred volume, alcohol content, and pH. However, testing the ten parameters requires human resources, facilities (laboratory), and large funds. The government provides concessions to Micro, Medium, and Small Entreprises (MSME) group producers in the form of Gradual CPOTB certificates where producers can still produce OT even though they do not have complete facilities (including laboratories). This study aims to analyze the performance of the implementation of the Regulation on Safety and Quality of OT by OT Manufacturers at the MSME level. Since this regulation is national but implemented at the regional level, the communication factor and disposition must be considered. In addition, because this regulation is expected to be implemented by all OT producers in Indonesia, the social dan economic environmental variables also need to be considered. Methods: This study uses a combination of quantitative and qualitative approaches using data from various sources. Questionnaires were distributed to all MSMEs in the Provinces of North Sumatra, Central Java, and South Sulawesi to get an overview of MSME performance regarding the safety and quality of traditional medicines. For in-depth analysis, the data is supported by interviews with MSMEs, Indonesia FDA, Indonesian FDA in Provincies, and the Association of Herbal Medicine Entrepreneurs. The performance of policy implementation was analyzed using the Van Meter Van Horn implementation model with variables of the characteristics of the implementing agency, communication, disposition, and social and economic environment. Results: Of the ten parameters of the safety and quality of traditional medicines, namely organoleptic; water content; microbial contamination; the amount of aflatoxin; heavy metal contamination; weight uniformity; ruined time; transferred volume; alcohol content; and pH., only three of which were tested by most MSMEs in three provinces, namely organoleptic, moisture content and weight uniformity. Human resources and facilities, especially the absence of laboratories, are internal factors hindering MSMEs from testing OT safety and quality before being circulated. In Central Java Province, communication between Indonesian FDA in Provincies and MSMEs plays an important role so that MSMEs understand the purpose of this regulation and strive for the safety and quality of OT products. In North Sumatra Province, communication is not very good, but educational institutions in the region support efforts to ensure the safety and quality of traditional medicines. In South Sulawesi, this policy disposition did not work well due to poor communication. MSMEs that do not participate in the socialization from the Indonesian FDA and Indonesian FDA in Provincies are considered uninformative MSMEs. Conclusion: Regulation of Indonesian FDA No. 32 of 2019 concerning the Safety and Quality Requirements of Traditional Medicines has not been implemented properly at the MSME level in these three provinces. Most MSMEs do not have adequate laboratories and human resources to conduct tests on ten safety and quality parameters. Communication, disposition, and environmental factors (geography, economy, social, and politics) are related to the performance of MSMEs in implementing this regulation. Suggestion: Effective communication between the implementing agency and the government needs to be built to create a common perception about the importance of ensuring the safety and quality of traditional medicinal products. Due to the limited capacity of MSMEs, clearer derivative regulations are needed regarding the policy of periodic testing based on risk assessments."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library