Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepuasan Pelanggan. Ini merupakan kata kunci selalu di usahakan oleh setiap perusahaan jasa. PT. Merpati Nusantara Airlines adalah salah satu perusabaan jasa yang bergerak dibidang penerbangan, juga mamacu seluruh kemampuannya dalam melayani pelanggan untuk mencapai kepuasan. Pentingnya kepuasan pelanggan berhubungan dengan persaingan antar perusahaan sejenis yang makin kuat. Kepuasan pelanggan yang akan di analisa mencakup PreFlite (sebelum melakukan penerbangan), InFlite (dalam penerbangan) dan Postflite (setelah penerbangan). Penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan pengukuran dan penganalisaan data kepuasan pelanggan. Pengukuran dan penganalisaan ini dilakukan kepada pelanggan-pelanggan yang menggunakan penerbangan Merpati yang melakukan penerbangan dari Jakarta - Surabaya dan Jakarta - Tanjung Karang. Hasil pengukuran diambil untuk memperoleh harapan dan persepsi pelanggan dalam pelayanan penerbangan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang pada akhirnya dianalisa dan di interpretasikan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Penelitian dilakukan terminal 2F keberangkatan dengan menggunakan rancangan pengisian kuesioner untuk pelanggan yang berada di ruang tunggu bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Kuesioner disebar sebanyak 186 responden independen yang dianalisis adalah karakteristik dan strata sosial pelanggan. Penelitian ini adalah untuk menilai mutu pelayanan yang diberikan oleh jasa penerbangan, dimana mutu pelayan (Service Quality) didapat dari perbandingan harapan dengan persepsi, serta mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang belum memenuhi kepuasan pelanggan melalui dimensi reliability dan Responsiveness.

---

Customer satisfaction. This is a keyword that every service company strives for. PT. Merpati Nusantara Airlines is one of the service companies engaged in aviation, also spurring all its capabilities in serving customers to achieve satisfaction. The importance of customer satisfaction is related to the increasingly strong competition between similar companies. Customer satisfaction that will be analyzed includes PreFlite (before flight), InFlite (in flight) and Postflite (after flight). Research on customer satisfaction is carried out through two activities, namely measuring and analyzing customer satisfaction data. This measurement and analysis is carried out for customers who use Merpati flights that fly from Jakarta - Surabaya and Jakarta - Tanjung Karang. The measurement results are taken to obtain customer expectations and perceptions in flight services to achieve customer satisfaction which are ultimately analyzed and interpreted as input for company management decision making. The study was conducted at the departure terminal 2F using a questionnaire filling design for customers who were in the waiting room at Soekarno Hatta airport, Cengkareng. Questionnaires were distributed to 186 independent respondents who analyzed the characteristics and social strata of customers. This study is to assess the quality of services provided by aviation services, where service quality is obtained from the comparison of expectations with perceptions, and to identify the types of services that have not met customer satisfaction through the dimensions of reliability and responsiveness. "

"ABSTRAKUltras saat ini menjadi bentuk subkultur suporter sepakbola yang sangat populer. Keberadaan media baru membuat subkultur ultras mampu meresap secara dinamis dan banyak diikuti oleh kaum muda. Melalui kasus Brigata Curva Sud, studi ini akan membahas reproduksi identitas kolektif ultras termasuk peran penting media baru sebagai bagian dari strategi mengokohkan identitas tersebut. Secara umum berbagai kajian-kajian yang ada tentang ultras hingga saat ini cenderung berkutat pada ulasan mengenai kekerasan, politik maupun gerakan sosial. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini justru berupaya menawarkan dimensi kajian lain terhadap subkultur ultras yakni secara spesifik melihat reproduksi identitas yang terjadi serta bagaimana peranan konteks lokal, kaum muda sebagai aktor dan peran penting media baru pada proses tersebut. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa reproduksi identitas subkultur yang didasarkan pada kesesuaian atas konteks lokal dan konteks sosial aktor (kaum muda) dengan didukung peran aktif media baru menyebabkan terjadinya diferensiasi identitas dalam bentuk manifesto nilai dan praktik identitas ultras yang dapat diterima secara luas dan berkelanjutan. 

---

ABSTRACT

Ultras is a form of football supporters subculture that very popular nowadays. The existence of new media make ultras subculture able to penetrate dynamically and turn to be followed by many young people. Through the Brigata Curva Suds case, this study will discuss the reproduction of ultras identity including the important role of new media as part of a strategy to strengthen that identity. In general, various studies on ultras have tended to dwell on reviews of violence, politics and social movements. In contrast to these studies, this study offering another dimension of ultras subculture analysis by looking at the reproduction of identity that occurs and how the local context plays a role, youth as actors and the important role of new media in the process. This study used a descriptive qualitative research method. Data collection in this study was conducted by interview, observation, and documentation. This shows that the reproduction of subcultural identity based on the suitability of the local context and the social context of actors (youth) supported by the active role of new media causes distinctive identity differentiation in the form of ultrass values and practices manifesto that can be widely accepted and be sustainable. 

"

"Tujuan umum studi ialah mendeskripsikan strategi Muslim Papua pada posisinya yang tersubordinat untuk memperoleh pengakuan akan identitas budayanya pada masa Otsus. Ruang lingkup studi memfokuskan pada arena politik identitas yang mencakup Muslim Papua, Muslim pendatang, dan Kristen Papua. Identitas dalam studi ini dilihat dengan perspektif teoritik Bourdieu bahwa identitas merupakan objektivikasi representasi mental melalui praksis-praksis pelaku sosial dan subjektivikasi penanda-penanda objektif melalui strategi manipulasi simbolik. Konstruksi identitas dilakukan melalui pertarungan kekuasaan dan simbolik antara pelaku-pelaku sosial. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pembentukan Majelis Muslim Papua (MMP) tahun 2007. Kesimpulan studi adalah bahwa strategi Muslim Papua untuk mendapatkan pengakuan akan identitas budayanya dilakukan dengan merumuskan jati dirinya secara fleksibel, yaitu memadukan antara ke-Islam-an dan e-Papua-an, mengkontestasikan identitas budayanya dengan Muslim pendatang dan Kristen Papua dalam arena politik identitas. Studi ini juga penunjukkan bahwa identitas budaya, seperti etnik dan agama, tidak hanya berfungsi sebagai penanda objektif, tetapi juga kekuasaan simbolik. Identitas tersebut dikonstruksi, dikontestasikan, dan digunakan sebagai instrumen politik. Implikasinya, konstruksi identitas diperlukan untuk melegitimasi relasi dominasi dalam ranah kekuasaan objektif. Namun, dalam pengalaman kehidupan sehari-hari orang awam, identitas budaya ini hanya berfungsi sebagai penanda. Pembentukan Majelis Muslim Papua menunjukkan upaya merepresentasikan ke-Islam-an ke dalam ke-Papua-an. Ke-Indonesia-an bagi Muslim Papua, merupakan upaya membangun identitas ke- Papua-an yang sejati sekaligus membangun ke-Islam-an yang moderat, inklusif, dan toleran.

---

This research is addressed to describe the strategy of Moslem Papua within subordinated position, to get recognition for its cultural identity in the period of Special Autonomy. Scope of study focuses on the field of identity politics, involving: Moslem Papua, Moslem migrant, and Christian Papua. The cultural identity is defined according to Bourdieu theoretical framework, i.e. object of mental representations through social practices, of objectified representations, and internalizing of objective identity markers through symbolic manipulation strategy. It is resulted from symbolic and power contestation among agents in a specific field. The study is undertaken by qualitative approach, using case study of establishment of Moslem Papua Assembly in 2007. The conclusion of this study is the strategy of Moslem Papua to get recognition for their cultural identity is undertaken by construction of its identity fluidly, i.e. acculturation between Islam-ness and Papua-ness, contestation with Papua Moslem migrant and Christian Papua in the field of identity politics. The fact of this finding is that cultural identities, such as ethnic and religion, do not only function as sign but symbolic power as well. So, these identities are constructed, contested, and used as political instrument by identity maker. It implicates that identity formation is needed to legitimate a relation of domination in the field of objective power. Nevertheless, in experience of everyday life of the common in Papua, cultural identities function as sign. The establishment of Moslem Papua Assembly constitutes as action to represent Islam-ness into Papua-ness. Meanwhile, Indonesia-ness for Moslem Papua is understood as developing truly Papua-ness together with moderate Islamic principals."

"Pemberdayaan adalah sebuah istilah yang problematik. Sebagai sebuah turunan dari konsep pembangunan, pemberdayaan dijadikan solusi untuk menambal Iubang-lubang pembangunan. lerbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan menjadi jembatan penghubung jurang ketimpangan sosial akibat pembangunan yang tidak merata. Melalui berbagai program pemberdayaan, warga negara yang tidak beruntung diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, sejak tahun 1970an istilah pemberdayaan didiskusikan dan dipraktekkan dalam bentuk kebijakan, istilah tersebut belum menemukan maknanya yang tepat. Pemberdayaan lebih sering menjadi jargon dan retorikan dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjadikan mereka yang tidak beruntung sebagai objek kepentingan mereka. Pemberdayaan yang seperti itu justru membuat warga negara semakin terekslusi dari pembangunan. Tesis ini akan mendiskusikan pemberdayaan dalam makna yang sebenarnya. Hanya saja, cakupannya dibatasi dalam tata ruang wilayah pesisir.Ada dua alasan yang melatarbelakangi pembatasan ini. Pertama, konsep pembangunan masyarakat Iebih memungkinkan menerapkan model pembangunan lokal (locallity development) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis. Model ini diharapkan Iebih mampu menggerakkan masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan wilayah yang Iebih Iuas, serta mampu mengantisipasi perbedaan karakteristik antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan, Kedua, pembatasan ini jugs dilatarbelakangi oleh prioritas permasalahan sosial, yaitu tereksklusinya komunitas pesisir secara sosial, ekonomi dan politik dalam pembangunan di republik ini. Tiga aiternatif model pemberdayaan komunitas pesisir diuji dengan pendekatan kuantitatif dalam tesis ini. Ketiga alternatif model tersebut adalah model koperasi, model pusat komunitas dan model inti plasma. Sebagai lokus peneiitian adalah Kecamatan Pelabuhanratu, yang menjadi sentra perikanan di sepanjang garis Pantai Selatan Pulau Jawa.Hasil analisis data dari responden ahli yang diolah melalui teknis Analytic Hierarchy Process (AHP) menempatkan model koperasi sebagai alternatif model yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi di Pelabuhanratu. Akan tetapi, basil survey atas 55 responden di Desa Pelabuhanratu menunjukkan adanya kekecewaan atas kinerja koperasi maupun program-program bantuan yang disalurkan kepada warga. Hasil survery juga menemukan tetap terbukanya peluang bagi perbaikan model koperasi sehingga memberikan kepuasan bagi warga lokal yang mengikuti program pemberdayaan. Peluang tersebut bisa menjadi nyata bila model koperasi yang baru benar-benar memperlihatkan perbaikan kinerja, terutama pada sisi pelayanan.

---

Empowerment is a problematic concept. As a part of development theory, empowerment means to be the solution to cover everything that left behind in development process. There are many facts showing that a high economic growth doesn't always distribute equally in society. This condition is what make empowerment become a strategic issue in development. Through many empowerment program, every unlucky citizen were joined together and organized to help them to rise their quality of life. Unfortunately, in Indonesian context, the practical of empowerment progress is not as good as the discussion of the concept. Almost every empowerment practical experience in Indonesia has not find its true meaning. Empowerment is just a slogan and rhetoric from government or professional to cover their interest. This is why empowerment program only make community become dependent to the program or the actor, instead gaining a better wealth and better life. This thesis discuss empowerment concept in its true meaning. Only, the scope is limited to coastal area.There are two reason for this limitation. First, community development as practical concept has a higher rate of success if running in a limited area. A local development model can generate better participation from the people to gain their needs together. This strategy also avoid generalization in implementing strategy of empowerment in land area and coastal area. Second, the priority in solving social and economic problem in coastal community. The Indonesian coastal community has already excluded from national social and economic development for many years. Three aIterratives of coastal community empowerment model are tested in field research with quantitative approach. Those three models are cooperation model, community center model, and local company model. As the locus of the study, this research is conduct in Kecamatan Palabuhanratu of Sukabumi Regency in West Java province.The founding of this study with Analytic Hierarchy Process (AHP) show that cooperation model is the most suitable model among the three alternatives. The local company model is in the second place. But, when a survey conduct to show community perception about the three alternatives, a surprising result was appear. The survey show that most of the community member in grass root level were disappointed to cooperation performance recently, This finding can be concluded that participation in empowerment program doesn't always support the success of the program and rise the quality of life from member of the community."

"Tesis ini membahas pembentukan Hiperrealitas di ruang online. Ruang sosial baru tersebut antara lain terlihat dari pembentukan identitas baru para pemain sesuai dengan identitas tokoh tertentu atau peran mereka di dalam permainan, terbentuknya. komunitas gamer sebagai komunitas virtual baru, dan adanya jaringan informasi baru antara para gamer. Game online mempunyai pengaruh signifikan terhadap kehidupan para pemain ini, dimana kenyataan yang didapatkan dalam ruang online seringkali menjadi lebih nyata bagi mereka dibandingkan kenyataan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu diduga mempengaruhi perilaku para gamers di dunia nyata, sehingga dalam penelitian ini juga akan dilihat pengaruh game online terhadap perilaku para gamers di dunia nyata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus, teknik wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan di dalam dan di luar ?cyberspace? dengan pengamatan terlibat, dimana peneliti mengikuti individu dalam online maupun offline untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai aktivitas mereka. Hasil penelitian ini menemukan dan menjelaskan Hiperrealitas dalam alasan bermain, Adiksi sebagai dampak Hiperealitas dan Pertentangan Identitas dalam dunia nyata dengan dunia PW berdasarkan persepsi dan pengalaman online pemain. Dengan demikian dapat diidentifikasi lebih lanjut dampak negatif dari teknologi semacam ini terhadap kehidupan sosial.

---

This thesis explores the formation of Hiperreality in the online space. The new social space among others, seen from the formation of new identities of the players according to the identity of a particular character or their role in the game, the formation. gamer community as a new virtual community, and there is new information network among gamers. Online games have a significant influence on the lives of these players, where the reality is often found in the online space became more real to them than the actual reality in everyday life. It was predicted to influence the behavior of gamers in the real world, so in this research will also be viewed online gaming influence on behavior in the real world gamers. This study uses qualitative methods, case studies, in-depth interview technique, observation and secondary data. The data were collected inside and outside of "cyberspace" with observations involved, where researchers followed individual in the online and offline to get a complete picture of their activities. The results of this research to discover and explain the reasons Hiperreality in play, as the impact Hipereality Addiction and Identity Conflicts in the real world with the world of PW, all based on perceptions and experiences online players. Thus it can be further identified the negative impact of these technologies in social life."

"ABSTRAKTesis ini mendiskusikan kontestasi ruang sosial, sebagai fenomena sosial kemasyarakatan yang menyumbang signifikan terhadap proses suburbanisasi. Pola kontestasi ruang sosial tersebut bertumpu pada prinsip memanfaatkan segala peluang, sebuah Cara pandang terhadap gejala mobilitas !capital-yang rlifasilitasi oleh proses suburbanisasi---sebagai kesempatan ekonomi (economic opportunity). Kontestasi ruang sosial yang terbentuk pun seirama dengan proses suburbanisasi wilayah tadi terhadap kota induknya, terstruktur secara berjenjang (berposisi terbawah) dalam sistem hirarki ruang sosial kota metropolitan, dan terbangun sebagai produk dialektika antara pasar, negara, dan masyarakat. Jadi, suburban adalah arena sosial ketiga aktor tadi berkontestasi. Proses ini pads akhirnya membentuk struktur ruang sosial suburban dalam kerangka menopang fungsinya terhadap kota metropolitannya itu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian (Citayam) dipilih karena mewakili satu tipe suburbanisasi Jakarta yang bercirikan: (1) penyangga permukiman (bukan penyangga industi), (2) berada di jalur sistem transportasi massal yang murah dan cepat (jaringan kereta listrik Jakarta Bogor), (3) tumbuh begitu cepat pasta krisis ekonomi 1997, (4) dipicu oleh pasar perumahan dalam skala menengah-kecil (bukan seperti Bumi Serpong Damai yang berbentuk pasar rumah dalam skala besar untuk kalangan berpenghasilan atas), (5) bercorak suburban untuk kalangan berpenghasilan menengah dan bawah. Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber sekunder maupun penelitian lapangan (field research). Koleksi stastistik milik Badan Pusat Statistik dan pustaka milik Perpustakaan Nasional (dalam kurun 1911-1960-an) menjadi salah satu acuan dalam penelusuran data sekunder. Sementara penelitian lapangan menggunakan teknik pengamatan, wawancara mendalam, dan wawancara sambil lalu. Sejumlah informan kunci diwawancarai. Mereka mewakili pare pemangku kepentingan terkait balk dari kalangan alit penduduk asii, lapis bawah, pedagang sektor informal, dan komuter.Tesis ini menyimpulkan bahwa suburbanisasi merupakan epifenomena, sebuah gejala yang digerakan oleh proses mobilitas kapital di sekitar kota metropolitan pinggiran. Suburban sendiri terbangun sebagai produk mekanisme pasar rumah yang "diatur" negara. Sebagian besar penghuninya adalah penduduk kota metropolitan yang tidak mampu membeli rumah di hunian pusat kota. Sebagian mereka tergolong berpenghasilan menengah-bawah yang pindah ke suburban karma alasan finansial, disamping juga terdorong oleh alasan yang bersifat suburban dream. Suburban yang dapat dilaju setiap hart pun mereka pilih (karena adanya sistem transportasi massal), mesh dituntut mental juang yang pantang menyerah lantaran fasilitas transportasi massalnya itu jauh dari memadai.Lokasi riset ini berkategori suburban menengah bawab, bukan hunian strategis, dan tidak dianggap panting oleh memori kolektif aparat Negara. Hal tersebut juga tersumbang oleh fakta bahwa wilayah suburban ini adalah daerah periferi dalam sistem kewilayahan daerah otonom. Dalam kaftan ini, negara abai menyediakan fasilitas publik, karma wilayah suburban ini dianggap tidak memberikan rente kepada dirinya. Pada sisi lain, mesh suburban menengah-bawah ini dibentuk oleh pasar perumahan, penyediaan fasilitas publik oleh pengembang sangat terbatas dan selalu saja berkorelasi dengan kemampuan finansial pars penghuni perumahan. Untuk mengompensasi sangat terbatasnya fasilitas publik tadi, penghuni suburban melakukan apa yang oleh riset ini dikonseptualisasikan sebagai frase penduduk-membangun-suburban (people making suburban). Mereka secara kreatif membangu infrastruktur hunian dan fasilitas umum dengan berpatokan pada prinsip memanfaatkan segala peluang.Gejala penduduk membangun suburban pun kemudian bergerak ke tahap lebih lanjut, sebagai upaya mengisi celah sosial ekonomi akibat dampak berganda (multiplayer effect) sirkulasi kapital di wilayah ini. Di wilayah sentral suburban yang memiliki tingkat kapasitas tanah yang tinggi, gejala penduduk membangun suburban terjadi secara mendalam dan penuh dinamika. Migran lapis bawah menyerbu wilayah pusat untuk mencari peruntungan di sektor informal. Mereka melakukan kontestasi ruang sosial. Pojok tanah mereka duduld, dan berjualan apa saja agar lake dan meraup keuntungan. Hal yang sama juga dilakukan penduduk asli. Mereka pun melakukan kontestasi ruang sosial dengan mengaktifkan identitas sosial mereka sebagai "orang asli". Pojok perempatan mereka kuasai dan duduld. Sebagiannya mereka ubah menjadi sistem pangkalan ojek yang terorganisir dan bertumpu path ikatan sosial sebagai "orang ash". Dunia hitam pusat perdagangan suburban pun dikuasai sebagian kalangan penduduk asli.Tampak bahwa prinsip memanfaatkan segala peluang bekerja di batik gejala penduduk membangun suburban. Prinsip ini bertumpu pads anggapan bahwa gejala suburbanisasi dipandang sebagai proses tumbuh dan tersedianya peluang ekonomi, betapapun kecilnya kesempatan ekonomi tersebut. Upaya kreatif pun mereka kedepankan agar dapat menangkap, memanfaatkan, dan meraup peluang ekonomi tadi. Pola pemanfaatan peluang ekonomi ini mereka lakukan secara mandiri, tanpa fasilitasi pemerintah maupun bantuan dart lembaga keuangan formal. Mereka membangun sistem bantuannya secara horisontal melalui pelbagai jaringan sosial yang mereka miliki, seperti mengaktifkan jaringan etnis, modal sosial sesama pekerja sektor informal, atau mengaktifkan ikatan sosial sebagai "orang asli".Tampak bahwa isu identitas penduduk asli telah menjadi "senjata", agar mereka tetap terlibat secara signifikan dalam proses suburbanisasi. Hal ini adalah bentuk kompensasi psiko-sosial atas rentannya kemampuan individual sebagian besar penduduk asli dalam merespon suburbanisasi. Kompensasi sosial lainnya terlihat dalam berfungsinya organisasi sosial lokal (seperti kelompok preman setempat) dan perangkat kelembagaan resmi lokal (seper(i pemerintah desa) sebagai perisai sosial politik dan ekonomi. Dari sudut pandang negara, pasar, dan masyarakat, upaya berburu surplus tadi mereka lakukan di bawah kerinduan terhadap fungsi kesejahteraan negara. Negara mereka konsepsikan harus hadir dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan kelompok sosial ini. Dengan kata lain, gejala sekelompok penduduk asli menguasai tanah negara dan berkontestasi ruang sosial dalam rangka meraup surplus, terdorong oleh persepsi fungsi laten negara sebagai lembaga yang hares melindungi taraf hidup layak mereka. Maka, ketika fungsi ideal tadi tidak mereka jumpai, mereka pun menyerobot tanah negara. Perilaku sosial yang secara resmi dikategorikan sebagai tindak ilegal ini, justru terdorong oleh cara pandang mereka terhadap fungsi negara tadi. Pola kontestasi demikian dapat dimaknai sebagai cars paksa untuk menghadirkan fungsi ideal negara, sebuah upaya yang layak dipahami sebagai mencari perlindungan dari tirani pasar (market).

---

ABSTRAK

This study analyzes contestation of social space as a social phenomenon significantly contributed to the process of urbanization. The pattern of the contestation of social space is based on a principle of making use all the opportunities--a perspective to capital mobilization phenomenon-facilitated by the process of urbanization-as an economic opportunity. The contestation of social space in turn, went along with the process of urbanization of the area, hierarchically structured in the system of metropolitan city, and established as a product of dialectic between market, state and society. Therefore, suburban area is social arena where the three actors are contesting to each other. The process finally formed the structure of suburban social space in the framework of its function to the metropolitan city.

The research methods used in the study are primarily those of qualitative approach: observation, in depth-interviews, collection of statistical data from Badan Pusat Statistik and Perpustakaan Nasional, and case study as its primary data collection method. The locus of research in Citayam was chosen because it represents one type of suburban in Jakarta. To analyze the suburbani cation process and the contestation of social space, informants of the study are stakeholders consisting of the elites of the local residents, low class people, informal sector merchants, and commuters.

This study has found that suburbanization is epiphenomena driven by capital mobility process around sub metropolitan area. Suburban it self is established as product of house market mechanism regulated by the "state". Most of the residents are those who cannot afford to buy house at the center of the city. They also belong to low-income people who move to suburban for financial reason. Suburban residential areas that they can choose are also limited due to the limitation of the mass transport system.

The location of research can be categorized as a low-income residential area which is not consider important by the state due to the fact that this are is a peripheral area in the zoning system of the autonomous municipal government This is why the state does not provide any public facilities to the area. The private company developer that manages the area is also reluctant to provide any public facilities due to the lack of purchasing power of the residents. To compensate for all these shortcomings, the suburban residents take concrete measures which in this study conceptualized as "people making suburban areas". They creatively create residential infrastructure and public facilities based on the principle of making use of all the opportunities.

The phenomenon of people making suburban areas is also moving to the next step, which is an effort to fill the social economy niche generated by the multiplayer effect of the capital circulation in the area. In the central area of suburban, which has the high land capacity, lower class migrants as well as local residents dynamically develop suburban areas. The lower class migrants are looking for financial opportunities in the informal sector, while the local residents activate their social identity as "natives" to maximize economic gains.

It appears that the principle of making use of all the opportunities is operating behind the phenomenon of "people making suburban areas." This principle based on assumption that urbanization is regarded as a process of the development and the availability of economic opportunities, no matter how limited they are. Creative efforts are used by the residents to catch and maximize the economic opportunities, without any facilities from the government or formal financial institutions. They develop their systems horizontally by strengthening social and ethnic networks, and activating their social ties as "natives".

It also appears that the issue of local residents identity has become "the weapon" in order to stay involved significantly in the process of urbanization. However, the active involvements in gaining economic opportunities are due to the non-optimal function of the state. The pattern of the social contestation can be regarded to realize forcefully the ideal function of the state, an effort that should be regarded as to seek protection from the tyranny of the market."

"Salah satu upaya dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama adalah mengintensifkan dialog kelembagaan yaitu dialog antar organisasi keagamaan yang diakui pemerintah (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin). Di Jakarta, model dialog kelembagaan dikenal dengan nama Forum Konstultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana peran FKKUB dalam membangun dialog antarumat beragama?, apa strategi dan program FKKUB?, bentuk dukungan yang diterima FKKUB?, serta faktor internal dan ekstenal menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Kajian ini menggunakan kerangka konsep social capital tentang dialog antar organisasi-organisasi keagamaan yang tergabung dalam FKKUB. Social capital merupakan hubungan sosial antarindividu yang membentuk jaringan sosial dan norma saling mempercayai (norms of trust) yang dapat tumbuh dari hubungan tersebut. Putnamm membedakan antara bridging social capital dan bonding social capital. FKKUB bila dilihat keanekaragaman anggotanya merupakan bridging social capital yang dapat melahirkan norma kepercayan bersama (norms of generalised trust) dan dapat mendorong terciptanya keuntungan sosial dan efisiensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan studi kasus (case study) pada aktivitas FKKUB. Pengalian data dilakukan dengan mengkaji sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia serta beberapa kasus konflik antarumat beragama di Jakarta, sehingga mengetahui peran subjek penelitian. Dalam pengumpulan data, dilakukan tiga strategi yaitu; wawancara mendalam (in-dept interview), Diskusi berkelompok dan Studi dokumen. Dalam wawancara berpedoman pada pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Diskusi berkelompok dilakukan dengan cara mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh FKKUB sedangkan studi dokumen juga dilakukan baik itu pada dokumen yang tercatat seperti dokumen resmi FKKUB, dokumen pribadi, maupun tulisan-tulisan (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) yang dibuat oleh subjek penelitian, dan juga dokumen tervisualisasi seperti fhoto-fhoto, berita acara kegiatan, berbagai sertifikat dan plakat. Sedangakan dalam analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa temuan dalam penelitian ini antara lain: 1) FKKUB dalam menjalankan perannya berlandaskan pada nilai-nilai agama bagi terciptanya hubungan antarumat beragama yang bersifat dialogis; 2) Keberhasilan dialog dengan model FKKUB, terletak pada hubungan yang saling mempercayai (mutual trust) antaranggota yang sacara bersama-sama dan terbuka membicarakan solusi permasalahan-permasalan keagamaan; 3) Peran Konsultasi dilakukan agar kerjasama antar organisasi-organisasi keagamaan sebagai pendukung keberadaan FKKUB. Peran konsultasi FKKUB dapat dilihat dari upaya mereka dalam melakukan pembangunan wacana kerukunan dalam kehidupan beragam dan Aksi bersama; 4) Peran Komunikasi dilakukan oleh FKKUB untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, sehingga terumuskan langkah mengatasi masalah tersebut. Peran komunikasi juga ditujukan pada, terbangunannya kesepahaman antar majelis-majelis agama tentang suatu isu tertentu di Jakarta; 5) Dalam menghadapi konflik antarumat beragama, aktivitas FKKUB dapat diklasifikasikan dalam conflict management (manajemen konflik), yaitu meliputi tindakan pencegahan terhadap meluasnya konflik menjadi kekerasan atau meluasnya konflik ke arah lain; serta 6) penyebaran gagasan multicultural, peran ini dilakukan agar pemahaman ajaran agama di masyarakat mengarah pada pemahaman yang baik dan benar serta komprehensihip. Dari penelitian ini dapat disimpulkan; Pertama, organisasi keagamaan yang diakui pemerintah (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) masih membutuhkan dialog dalam menyelesaikan berbagai konflik antarumat beragama. Organisasi keagamaan yang bersifat bonding sosial capital ternyata mampu memberikan sumbagan pada dialog antarumat beragama. Kedua, keanekaragaman anggota menyulitkan tercapainya fungsi transformatif organisasi. Ketiga, hubungan antarumat beragama telah mengalami sejarah panjang, untuk itu masih dibutuhkan peran semua pihak dalam mensukseskan dialog antarumat beragama di Indonesia.

---

One?s of social mechanism (model) for interreligious dialogue between religions in Indonesia is intuitional dialogue, where the participants of this model are the body of religious organizations (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) ?formalized by the goverment?. In Jakarta, this model famous with the name of Forum Konstultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. How FKKUB operate to construction for religious dialogue?, which are the strategy and program of FKKUB? What support received by FKKUB?, how internal and externals factors impact the FKKUB activities? This study uses the concept of social capital of body of religious organization. Social capital refers to connections among individuals?social network and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise form them. Putnam divides social capital to bridging social capital and bonding social capital. FKKUB in which the plural of its members can seen as bridging social capital, which can create of norms of generalized trust and rise virtue and efficiency. This study use qualitative approach which the case study of FKKUB activity. In which to have the perspective for the study, the history of relation between religion in Indonesia and same case conflict in Jakarta including to analysis. There are three step in gathering data; in-dept interview, group discussions and document studies. in-dept interview according to qoustions cunstructed before; group disscussions which following the meetings of FKKUB and document study include: private document, articels (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) write by the subject of study and visualisasi document such photograft, certivicat and plakat. Than analysis data use data reduction, data editing, and take conclutions. These are the result of this study: 1) FKKUB in which opperational they program according to value?s of religions; 2) the efectivity of FKKUB, according in mutual trust among its members; 3) consultatif activity which cooperation which the body of religions; 4) communicacy activity, for antipate the social problems in; 5) the activity of FKKUB can clasify to conflict management and 6) milticultural dessiminations. The conclutions of this study are: fisth, the body of religions (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) are needs dialogue to solve the poblems of mis-relations between religions. This organization are bonding sosial capital thus, can contribute to dialogue among religious participant. Second, according to the plurality of FKKUB members transformatif fungtions difficult to gaid. Third, the relation between religion have long history, than need to participate all of us to success of interreligious dialogue in Indonesia."

"Pada satu sisi orang Indonesia menganggap dirinya sebagai bangsa yang religius. Namun pada sisi yang Iain, pada tataran praksis, ada indikasi terjadinya degradasi moral dan juga meningkatnya sekularisme. Tindakan yang dapat dikategorikan non-religius atau indikasi rendahnya religiositas ini, ternyata tidak hanya terjadi di kalangan orang tua, tetapi juga di kalangan anak-anak/remaja. Keadaan ini menarik dan penting untuk diperhatikan mengingat remaja adalah generasi penerus bangsa. Di samping itu menurut Erik H. Erickson pada fase remaja seorang individu menghadapi krisis identitas, suatu fase perkembangan yang sangat penting, yang akan mempengaruhi fase-fase perkembangan selanjutnya. Pertanyaan yang muncul dan menjadi permasalahan penelitian adalah seberapa besar pengaruh agen-agen sosialisasi agama (yaitu: keluarga, gereja, sekolah dan teman sebaya) dalam membentuk religiositas remaja (usia 13-17 tahun) yang selama ini dilakukan?Penelitian ini bertujuan, pertama, ingin mengetahui pengaruh sosialisasi agama dalam keluarga, gereja, sekolah dan teman sebaya terhadap religiositas remaja. Kedua, ingin mengetahui perbedaan pengaruh sosialisasi agama dalam keluarga, gereja, sekolah dan teman sebaya terhadap religiositas remaja dari sisi denominasi gereja, jenis kelamin dan jenis sekolah.Variabel dependen yang diangkat dalam penelitian ini adalah religiositas remaja. Religiositas (religiosity atau religious commitment atau religious involvement atau religiousness) yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan dan tingkah laku individu dalam kaitannya dengan hal yang bersifat supernatural dan/atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Pengukuran religiositas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengadopsi indikator-indikator yang dikembangkan oleh Joseph E. Faulkner dan Gordon F. DeJong, yang bersumber dari dimensi-dimensi religiositas yang dikembangkan oleh Charles Y. Glock dan Roodney Stark. Dalam penelitian ini diangkat empat dimensi religiositas yaitu: keyakinan (ideological/belief), praktek religius (ritualistic), pengalaman (experimental) dan pengetahuan (intellectual).

---

Indonesians view themselves as religious people. However, in reality, lndonesians are experiencing a period of moral degradation and increased secularism. These phenomena not only occur among adults, but also among teenagers, the future generation. As Erik H. Erickson suggests, during adolescence, an individual is undergoing identity crisis, a critical phase which will influence on later development. In such an impressionable state, teenagers are influenced by their families, churches, schools and peers groups. The questions, then, is how these groups shape teen religiosity (age 13 to 17).This research has two goals. First, it investigates the influences of religious socialization in the family, church, school and peers groups in shaping teen religiosity. Secondly, it explores different kinds of influence of religious socialization in the family, church, school and peers groups in shaping teen religiosity with respect to church denomination, gender and school types.The dependent variable in this research is teen religiosity. Religiosity (or religious commitment) in this research is understood as individual belief or behavior connected to moral and godly matters. The quantitative indicators adopted to measure religiosity was developed by Joseph E. Faulkner and Gordon F. DeJong as found in the religiosity dimensions cultivated by Charles Y. Glock and Roodney Stark. The four dimensions of religiosity are belief (ideological), religious practices (ritualistic), experience (experimental) and knowledge (intellectual)."

"Gerakan sosial mendorong perubahan di dalam masyarakat melalui proses mengubahnya dirinya sendiri. Didalam organisasi gerakan sosial berlangsung mobilisasi yang dimaknai sebagai proses dimana sebuah kelompok melakukan kendali kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk tindakan kolektif. Mobilisasi memiliki keterkaitan dengan perubahan sosial . Tesis ini bermaksud mengungkap dinamika mobilisasi, perubahan yang ditimbulkan oleh intervensi gerakan sosial dan kaitan diantaranya. Perubahan yang dimaksud terutama dari sisi struktur agraria dan dampaknya terhadap struktur sosial. Kasus penelitian adalah Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) di Kabupaten Batang.

---

Social movement stimulates change within the community throughout the process change itself. Social movement organization carry out mobilization defined as process on how a group collectively control resources needed for collective action. Mobilization related to social change. Focus of this study is to describe dynamic processes of mobilization, its impact into changes caused by social movement intervention and relation between those. The changes particularly agrarian structure affect to social structure. Subject of the research is Paseduluran Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) in Kabupaten Batang."

"ABSTRAKDukuh Jeruk dan Mundu adalah dua desa dalam wilayah kecamatan Karangampel yang kondisi penduduknya dari segi profesi lebih kurang menunjukkan adanya ketimpangan. Jumlah buruh tani di desa Dukuh Jeruk adalah empat kali lipat lebih banyak dibanding petani pemilik lahan sawah. Sedangkan di desa Mundu, perbandingannya hampir mencapai 2: 1.
Struktur sosial ekonomi yang cenderung timpang itu beserta akibat-akibat sosial yang mengikutinya pada masa lalu juga telah memberi kontribusi terbentuknya budaya kekerasan (culture ofviolence) di wilayah ini. Akan tetapi, pada masa lalu budaya kekerasan itu -berkat kearifan lokal, terwadahi dalam kesenian rakyat seperti: (a) pertujukan adu jawara (centeng) pasca panen; (b) satron atau tradisi perang antar kelompok tani pasca panen menjelang musim tanam dan (b) sampyong, tradisi adu kekuatan kaki dengan sa ling mencambukkan rotan dalam bentuk duel satu lawan satu sebagai sarana mencari pemuda tangguh, jujur dan gagah berani. Kearifan lokal ini merupakan sistem budaya yang ada di masyarakat untuk mengembalikan konflik pada isu yang sesungguhnya yang bersifat realistik yaitu sumber-sumber ekonomi, seperti terpenuhinya aliran air ke lahan sawah dan kesempatan untuk menggarap sawah milik petani bagi para buruh tani.
Akan tetapi, ketimpangan sosial ekonomi yang tetap terjaga serta semakin berkembangnya kebutuhan ekonomi warga Dukuh Jeruk dan Mundu sejalan dengan arus industrialisasi (terutama paska beroperasinya Pertamina di kedua desa tersebut sejak 1972, mengakibatkan terkikisnya kesenian yang berbasiskearifan lokal tersebut. Karena masalah perebutan sumber-sumber ekonomi (resources) semakin kompleks, maka bakat-bakat "kekerasan" sebagian kelompok masyarakat disalurkan pada bentrok fisik setiap kali terjadi pertentangan di antara mereka. Awalnya perseteruan yang terjadi bersifat individual tetapi kemudianberkembang menjadi konflik antar kelompok.
Masalah pertanian yang cukup kompleks yang dialami oleh warga kedua desa (sebagaimana umumnya masyarakat petani Jawa) ditambah dengan keengganan para pemuda untuk bergelut di bidang pertanian tidak didukung oleh kapasitas mereka untuk beralih ke sektor industri, menyebabkan kelompok ini mengalami dislokasi dan disorientasi. Beroperasinya Pertamina sejak 1972 di kedua desa ini tidak menjadi tidak berarti apa-apa bagi mereka dan malah mendorong minat mereka untuk bermigrasi atau bekerja di sektor-sektor lain semakin tinggi, meskipun hanya menjadi buruh.
Hubungan masyarakat Dukuh Jeruk dan Mundu tidak lepas dari berbagai konflik yang sering melibatkan kekerasan fisik, baik dalam konteks antar individu maupun tarwuran antar kelompok (desa). Pemicunya adalah masalah-masalah sederhana seperti perebutan sumber air di sawah, perebutan simpati kaum perempuan di kalangan para pemuda atau sekedar perasaan tersinggung akibat permintaan tak terkabul melalui pemalakan yang dilakukan oleh sebagian pemuda yang membiasakan diri dengan perilaku menyimpang.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa, akumulasi masalah sosial ekonomi dan legitimasi budaya yang berasal dari kesenian adu jawara, sampyong dan satron yang bentuk dan nilai estetiknya sebagai sebuah kesenian telah memudar -sementara masalah-masalah perebutan resources tidak pernah berhenti, merupakan faktor yang melatar belakangi kekerasan. Yang pertama memberi basis realistik pada konflik sedangkan yang kedua memberi basis non realistik. Kolaborasi basis ini melahirkan komunalisasi pada saat pemicu konflik hadir di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kemudian mendorong kekerasan terjadi dalam konflik.
Tawuran yang terjadi selama 1998-2000 antara warga kedua desa tersebut merupakan peristiwa fundamental di mana terjadi pergeseran dalam faktor-faktor tersebut, sehingga berakhirnya peristiwa tersebut menandai perubahan yangberarti di masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kerugian-kerugian konflik serta peluang pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk pertanian yang terbuka pasca krisis 1997 mendasari lahirnya situasi kondusif resolusi konflik. Sehingga, sejak berkhirnya tawuran tiga tahun terse but, konflik-konflik yang terjadi tidak bisa lagi membangkitkan komunalisme buta. Adapun temuan di lapangan menunjukkan, faktor langsung yang berperan dalam meredakan konflik besar itu adalah: (1) strategis dan efektifnya pendekatan keamanan; (2) peran dan aksi simpatik para tokoh masyarakat dan pemerintah setempat; serta (3) rasionalitas dan penguatan sosial ekonomi.
Di atas semua itu, sesungguhnya dinamika konflik antara warga Dukuh Jeruk dan Karangampel merupakan masalah pergeseran masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri modern. Oleh sebab itu, sejauh mana kekuatankekuatan sosial dan kultural masyarakat mampu beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan industrialisasi, maka sejauh itu pula kekerasan-kekerasan dalam konflik bisa dieliminasi menjadi kompetisi yang wajar.
"